BAB 1 - Revisi

PENYUSUNAN PENYUS UNAN DLKr dan DLKp PELABUHAN LAUT SIKARA SIKARA-KARA, -KARA, KAB. MANDAILI MANDAILING NG NATAL, PROV. PROV. SUMATERA UTARA  UTARA 

BA B – 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Pelabuhan merupakan infrastruktur publik ya yang ssa angat bermanfaat untuk  mend me nduk ukun ung g pen eng gem emba bang ngan an perda erdaga gang ngan an dan perek ereko onomi nomian an na nasi sion onal al.. Peren erenca cana naan an pelab pelabuha uhan n yang yang tida tidak k tepat tepat menga mengakib kibat atka kan n pe pela laya yanan nan pe pela labu buhan han yang yang kur kuran ang g efisie efisien. n. Dalam Da lam rang rangka ka impl impleme ementa ntasi si Undang Undang-U -Und ndan ang g Nomo Nomorr 17 Tahun Tahun 2008 2008 tenta tentang ng Pela Pelaya yara ran n dan da n Pe Pera ratu tura ran n Pem emer erin inta tah h Nomo Nomorr 61 Tahu Tahun n 200 2009 9 ten tenta tang ng Kep Kepelab elabuh uhan an,, set setia iap p pela elabuha uhan wajib mem emiiliki iki Ren enccana Indu nduk Pelab labuha uhan, sert erta untuk pen eny yele elengg nggaraan pelab pelabuha uhan n yang yang efe efekt ktif if dan dan efisie efisien n perlu perlu disus disusun un Da Daera erah h Ling Lingkun kunga gan n Kerja Kerja Pelab Pelabuha uhan n (DLKr) dan Daerah Lingkungan Lingkungan Kepentingan Kepentingan Pelabuhan Pelabuhan (DLKp). (DLKp). Renc Rencan ana a Indu Induk k Pe Pela labu buha han n ad adal alah ah pe peng ngat atur uran an ua uang ng pe pela labu buha han n be beru rupa pa pe peru runt ntuk ukan an rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkung Lingkungan an Kepenti Kepentinga ngan n Pelabu Pelabuhan. han. Daer Da erah ah Ling Lingku kung ngan an Kerj Kerja a Pe Pela labu buha han n (DLK (DLKr) r) adal adalah ah wila wilaya yah h pe pera rair iran an da dan n da dara rata tan n pada pada pe pela labuh buhan an atau atau termi terminal nal khusu khususs yan yang g digu digunak nakan an secar secara a lang langsun sung g untuk untuk kegia kegiata tan n pela pe labu buha han. n. Da Daer erah ah Lin Lingk gkun unga gan n Kepe Kepent ntin inga gan n Pe Pela labu buha han n (DLK (DLKp) p) ada adala lah h pe pera rair iran an di di sekel sekelil iling ing Da Daer erah ah Lingk Lingkung ungan an Kerja Kerja pe pela labuh buhan an yang yang dipe diperg rguna unaka kan n untuk untuk menja menjami min n kese kesela lama mata tan n pe pela laya yara ran. n. Pen enen entu tuan an ba bata tass-ba bata tass yang yang jelas elas da dala lam m pen enye yele leng ngg garaa araan n pela pe lab buhan uhan sang sangat at dipe diperl rluk ukan an.. Ha Hall ini ini dibu dibutu tuhk hkan an da dala lam m rang rangka ka me memb mber erik ikan an kepa kepast stia ian n huk hukum bagi piha hak k penyelen eleng ggara pela elabuha han n laut dan pen eng gguna una jasa jasa pela elabuha han n ser serta I-1

PENYUSUNAN DLKr dan DLKp PELABUHAN LAUT SIKARA-KARA, KAB. MANDAILING NATAL, PROV. SUMATERA UTARA 

untuk

menjamin

keselamatan

pelayaran

dan

kelancaran

serta

ketertiban

penyelenggaraan pelabuhan. 1.2 Maksud dan Tujuan Maksud dilaksanakannya kegiatan penyusunan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) guna memberikan arahan dalam penyelenggaraan pelabuhan dan pemanfaatan ruang di pelabuhan baik di sisi darat. maupun di sisi perairan. Tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah: 1. Memberikan batas-batas penyelenggaran pelabuhan laut sesuai rencana induk  pelabuhan yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan operasional pelabuhan. 2. Memberikan jaminan keselamatan pelayaran dan kelancaran serta ketertiban dalam penyelenggaraan pelabuhan. 3. Memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha bagi pihak penyelenggara pelabuhan laut maupun pengguna jasa pelabuhan laut serta pihak terkait lainnya. 1.3 Ruang Lingkup Pekerjaan Untuk mencapai tujuan dilaksanakannya kegiatan ini dan memastikan proses implementasi yang komprehensif maka pelaksanaan kegiatan ini akan mencakup berbagai aktifitas berikut ini dan akan melibatkan berbagai unit terkait : 1. Penyesuaian dengan Rencana Induk Pelabuhan Nasional/Tatanan Kepelabuhan Nasional 2. Pengumpulan data Rencana Induk Pelabuhan dengan pendekatan kebutuhan operasional. 3. Melaksanakan site survey untuk mendukung penyusunan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan DLKp), yang meliputi kegiatan:

I-2

PENYUSUNAN DLKr dan DLKp PELABUHAN LAUT SIKARA-KARA, KAB. MANDAILING NATAL, PROV. SUMATERA UTARA 

a. Pengamatan lapangan secara visual; b. Dokumentasi keadaan lapangan melalui foto-foto; c. Wawancara

kondisi

lapangan

dengan

pejabat setempat, penduduk 

setempat, dan para pengguna jasa pelabuhan; d. Pengukuran wilayah Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan e. Penetapan

luasan

kebutuhan

ruang

daratan

dan perairan pelabuhan

sesuai Rencana Induk Pelabuhan berdasarkan kebutuhan operasional 1.4 Lokasi Pekerjaan Lokasi pekerjaan Kegiatan Penyusunan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah di pelabuhan laut Sikara-kara dan pelabuhan Parlimbungan Ketek yang merupakan pelabuhan pengembangan Sikara-kara yang sudah rusak , yang berada di kecamatan Batahan, kabupaten Mandailing Natal, provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan koordinat Universal Transverse Mercator (UTM), lokasi pelabuhan Sikara-kara berada di koordinat 507765.31 m Timuran (E) dan 69268.31 m Utaraan (N) atau 00° 37’ 36.09” LU dan 99° 04’ 11.24” LU , sedangkan untuk lokasi pelabuhan Parlimbungan Ketek berada di koordinat 513456.00 m Timuran (E) dan 40195.00 m Utaraan (N) atau 00° 21’ 49.16” LU dan 99° 07’ 15.34” LU.

I-3

PENYUSUNAN DLKr dan DLKp PELABUHAN LAUT SIKARA-KARA, KAB. MANDAILING NATAL, PROV. SUMATERA UTARA 

Pelabuhan Sikara-kara Pelabuhan Parlimbungan Ketek

Gambar 1.1 Peta Provinisi Sumatera Utara dan Lokasi Pelabuhan Sikara-kara dan Parlimbungan Ketek 

Pelabuhan Sikara-kara Kantor Dishub Kabupaten Mandailing Natal Kantor UPP Sikara-kara

Pelabuhan Parlimbungan Ketek

Gambar 1.2 Pencitraan Satelit Lokasi Pelabuhan Sikara-kara dan Parlimbungan Ketek 

I-4

PENYUSUNAN DLKr dan DLKp PELABUHAN LAUT SIKARA-KARA, KAB. MANDAILING NATAL, PROV. SUMATERA UTARA 

1.5 Landasan Hukum Dasar hukum yang menjadi referensi dalam penyusunan kegiatan Penyusunan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran; 2. Peraturan

Pemerintah

No.

61

Tahun

2009

tentang

Kepelabuhanan

sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015; 3. Peraturan

Menteri

Perhubungan

Nomor

51

Tahun

2015

tentang

Penyelenggaraan Pelabuhan Laut; 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 414 tahun 2013 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional; 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 130 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggaara Pelabuhan. 1.6 Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam Laporan Pendahuluan (Reconnaissance) ini akan disusun sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini berisi latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup pekerjaan, lokasi pekerjaan, landasan hukum, dan sistematika penulisan. Bab II Gambaran Umum Pelabuhan Bab ini berisi gambaran umum lokasi pelabuhan yang akan menjadi obyek kegiatan Penyusunan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan I-5

PENYUSUNAN DLKr dan DLKp PELABUHAN LAUT SIKARA-KARA, KAB. MANDAILING NATAL, PROV. SUMATERA UTARA 

(DLKp) dan wilayah studi sekitar lokasi pelabuhan, meliputi hierarki pelabuhan, fasilitas pelabuhan, data operasional pelabuhan, data potensi wilayah, jaringan transportasi wilayah, status lahan pelabuhan, dan kondisi kawasan perairan. Bab III Tanggapan terhadap KAK  Bab ini berisi penjelasan mengenai tanggapan KAK oleh konsultan yang diberikan oleh pemberi tugas. Bab IV Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan Bab ini berisi penjelasan mengenai metode pelaksanaan pekerjaan dan hasil survey pendahuluan yang telah dilakukan. Bab V Organisasi Pelaksanaan Pekerjaan Bab ini berisi penjelasan mengenai susunan organisasi pelaksana pekerjaan meliputi struktur, susunan tim pelaksana, tenaga ahli, jadwal dan tahapan pelaksanaan.

I-6