Oleh : SUNDOYO, SUNDOYO, SH, MKM, MHum BIRO HUKUM DAN ORGANISASI KEMENTERIAN KESEHATAN
PENDAHULUAN
• PENDAHULUAN • SPONSORSHIP • PENCEGAHAN GRATIFIKASI
UUD ‘45 Pasal 28 H (1)
Pasal 34 1. 2.
Setiap Penduduk berhak atas pelayanan kesehatan Undang-Undang No. 29/2004
Undang-Undang No. 35/2009
Undang-Undang No. 36/2009
Undang-Undang No. 44/2009
Undang-Undang No. 18/2014
Undang-Undang No. 36/2014
Undang-Undang No. 38/2014
TENAGA KESEHATAN
PENDEKATAN KELUARGA
DISTRIBUSI
3.
Fakir miskin dan anak –anak terlantar dipelihara oleh negara Negara mengembangkan Sistem jaminan Sosial nasional untuk seluruh penduduk Negara bertanggung jawab menyediakan faslitas umum dan fasilitas kesehatan yang layak
PERBEKALAN KESEHATAN
TEKNOLOGI &PRODUK TEKNOLOGI
UPAYA KESEHATAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN
Undang-Undang No. 52/2009
FASILITAS KESEHATAN
GERMAS
SEBARAN
KEWENAGAN
PENDIDIKAN BERKELANJUTAN
B I A Y A B E S A R
GRATIFIKASI KESIMPULAN gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya Penyelenggara pada seorang Negara atau Pegawai Negeri adalah pada saat Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian manapun hadiah dari pihak sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatan ataupun pekerjaannya. TIDAK DIPIDANA
DI LAPORKAN
PENDAHULUAN • PENDAHULUAN • SPONSOSHIP • PENCEGAHAN
GRATIFIKASI
LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN Sponsorship bagi tenaga kesehatan diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan/atau keterampilan serta mengembangkan profesi, namun tidak boleh mempengaruhi independensi Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
PENGERTIAN & TUJUAN Sponsorship adalah pemberian dukungan dalam segala bentuk bantuan dan/atau kegiatan dalam rangka peningkatan pengetahuan yang dilakukan, diorganisir atau disponsori oleh perusahaan/industri farmasi, alat kesehatan, alat laboratorium kesehatan dan/atau perusahaan/industri lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Pengaturan Sponsorship Bertujuan untuk Mendukung Peningkatan Pengetahuan dan/atau Keterampilan serta Pengembangan Profesi
SASARAN SPONSORSHIP Tenaga Kesehatan
Institusi SPONSORSHIP
Organisasi Fasyankes
Pasal 3
Organisasi Profesi
Penyelenggara
PRINSIP PEMBERIAN SPONSORSHIP
Pasal 4 a) b) c) d) e) f)
tidak mempengaruhi i ndependensi dalam pelayanan kesehatan tidak dalam bentuk uang atau setara uang tidak diberikan secara langsung kepada individu sesuai dengan bidang keahlian diberikan secara terbuka dikelola secara akuntabel dan transparan
Dikecualikan : Sponsor shi p dapat Diberikan Berupa Uang atau Setara Uang untuk Honor Bagi Pembi cara atau Moderator
Pemberian Sponsorship oleh Perusahaan/ Industri
Secara Terbu ka
Tidak ada Konflik Kepentingan
Tidak Mempengaruhi Independensi Seperti : 1. Penulisan Resep 2. Anjuran Penggu naan Barang atau Terkait Prod uk Sponsorship
Pasal 5
PEMBERIAN SPONSORSHIP KEPADA TENAGA KESEHATAN Pegawai ASN Penugasan dari Pimpinan
Institusi
Sesuai Bidang Keahlian
Non Pegawai ASN/Pegawai Swasta
Praktik Perorangan
Sesuai Bidang Keahlian
Pasal 6 & Pasal 7
Sponsorship kepada Tenaga Kesehatan diberikan sebagai:
Peserta 1. Registrasi/ pendaftaran; 2. Tiket perjalanan; dan/atau 3. Akomodasi.
Moderator
Narasumber 1. Registrasi/ pendaftaran; 2. Tiket perjalanan; 3. Akomodasi; dan/atau 4. Honor pembicara
1. Registrasi/ pendaftaran; 2. Tiket perjalanan; 3. Akomodasi; dan/atau 4. Honor moderator.
Besaran yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau unit cost
Pasal 9 Sponsorship yang diterima oleh Institusi, fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau Organisasi Profesi sebagai Penyelenggara dapat digunakan untuk penyelenggaraan:
a. Seminar dan/atau pertemuan ilmiah; atau b. pendidikan dan/atau pelatihan.
Besaran Sponsorship yang diterima harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau unit cost yang berlaku pada asosiasi/perusahaan
MEKANISME PELAPORAN PENERIMA SPONSORSHIP
Sesuai dengan SE HK.02.01/MENKES/66/2017
Tenaga Kesehatan Praktik Perorangan Penerima
30 HARI KERJA
Institusi penyelenggara & Institusi bukan penyelenggara Penerima
MEKANISME PELAPORAN PEMBERI SPONSORSHIP Sesuai dengan SE HK.02.01/MENKES/66/2017
Pemberi Sponsorship • Laporan berbentuk rekapitulasi pemberian sponsorship selama periode 1 bulan berjalan • Laporan paling lambat diserahkan pada tanggal 10 pada bulan berikutnya dengan format terlampir • Laporan diserahkan berbentuk excel dan scan pdf yang telah ditandatangani oleh direksi pihak pemberi sponsorhip • Laporan pemberi dan penerima dikirim melalui email
[email protected] dan
[email protected]
Pasal 13
Pembinaan & Pengawasan
Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Sanksi Administratif : a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pencabutan izin
PENDAHULUAN
• PENDAHULUAN • SPONSOSHIP • PENCEGAHAN
GRATIFIKASI
DIANGGAP SUAP KATEGORI GRATIFIKASI
TIDAK DIANGGAP SUAP
TERKAIT KEDINASAN TIDAK TERKAIT KEDINASAN
PENERIMAAN NAMUN TIDAK TERBATAS PADA
GRATIFIKASI YANG DIANGGAP SUAP
Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya
a. marketing fee atau imbalan yang bersifat transaksional yang terkait dengan pemasaran suatu produk; b. cashback yang diterima instansi yang digunakan untuk kepentingan pribadi; c. Gratifikasi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, atau proses lainnya; dan yang pemasaran
d. sponsorship
dengan
terkait atau
NAMUN TIDAK TERBATAS PADA
GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP TERKAIT KEDINASAN
pemberian yang diterima secara resmi sebagai wakil resmi instansi dalam suatu kegiatan dinas, sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut. Hal ini meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari
a.
pihak lain berupa cinderamata dalam kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis
b.
pihak lain berupa kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan , seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan sebagaimana diatur pada standar biaya yang berlaku di instansi pemberi, sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, nilai yang wajar, tidak terdapat Konflik Kepentingan dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima
c.
sponsorship yang diberikan kepada instansi terkait dengan pengembangan institusi, perayaan tertentu yang dimanfaatkan secara transparan dan akuntabel.
GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP TIDAK TERKAIT KEDINASAN
meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari (namun tidak terbatas pada):
a.
orang lain yang memiliki hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
b.
orang lain yang terkait dengan acara pernikahan, keagamaan, upacara adat, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, dan potong gigi tidak ada batasan nilai tertinggi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap ;
c.
pemberian dari instansi atau unit kerja yang berasal dari sumbangan bersama kepada Aparatur Kementerian Kesehatan selain upacara sebagaimana dimaksud pada huruf b yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
d.
atasan kepada bawahan Aparatur Kementerian Kesehatan sepanjang tidak menggunakan anggaran negara;
e.
orang lain termasuk sesama aparatur Kementerian/Lembaga yang terkait dengan acara perayaan menyangkut kedudukan atau jabatannya seperti pisah sambut, promosi jabatan, memasuki masa pensiun yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan setelah dilakukan verifikasi dan klarifikasi dinyatakan tidak dianggap suap;
GRATIFIKASI YANG TIDAK DIANGGAP SUAP TIDAK TERKAIT KEDINASAN (1)
meliputi Gratifikasi yang diperoleh dari (namun tidak terbatas pada):
f.
orang lain termasuk sesama Aparatur Kementerian Kesehatan yang terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi atau keluarganya sepanjang tidak mempunyai Konflik Kepentingan dengan penerima Gratifikasi;
g.
orang lain berupa hadiah, hasil undian, diskon/rabat, voucher , point rewards atau souvenir yang berlaku umum;
h.
orang lain berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum;
i.
prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan atau kompetisi;
j.
keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum; dan
k.
kompensasi atau penghasilan atas profesi yang dilaksanakan pada saat jam kerja, dan mendapatkan ijin tertulis dari atasan langsung dan atau pihak lain yang
a. diperoleh dari hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, point rewards atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; b. diperoleh karena prestasi akademis atau non akademis (kejuaraan/perlombaan/kompetisi) dengan biaya sendiri dan tidak terkait kedinasan; GRATIFIK ASI YANG TIDAK PERLU DILAPOR KAN
S E KPK No. B143/0113/01/20 13
c. diperoleh dari keuntungan/bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan; d. diperoleh dari kompensasi atas profesi diluar kedinasan yang tidak terkait dari tupoksi pegawai negeri atau penylenggara negara, tidak melanggar konflik kepentingan atau kode etik pegawai dan dengan izin tertulis dari atasan langusng; e. diperoleh dari hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus dua derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik
GRATIFIKASI YANG TIDAK PERLU DILAPORKA N
SE
f.
satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
g.
diperoleh dari hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat atau dalam garis keturunan kesamping satu derajat sepanjang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi; diperoleh dari pihak yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf f dan g terkait dengan hadiah perkawinan, khitanan anak, ulang tahun, kegiatan keagamaan/adat/tradisi dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
h.
KPK No. B143/0113/01/2 013
i.
diperoleh dari pihak terkait dengan musibah dan bencana, dan bukan dari pihak-pihak yang mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi;
j.
diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, workshop, konferensi, pelatihan atau kegiatan lain sejenis yang berlaku secara umum berupa seminar kit, sertifikat dan plakat/cinderamata, dan
k.
diperoleh dari acara resmi kedinasan dalam bentuk hidangan/
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)
UPG Kementerian Kesehatan
UPG
UPG
Unit Utama
Unit Pelaksana Teknis
• UPG Kementerian Kesehatan dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Menteri dan bertugas sebagai unit yang melaksanakan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi • UPG Unit Utama dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Sekretaris Jenderal/Inspektur Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan dan bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi • UPG Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Tim yang ditetapkan Kepala/Direktur Unit Pelaksana Teknis dan bertugas sebagai penerima laporan Gratifikasi dari Aparatur Kementerian Kesehatan di lingkungan kerjanya dan melakukan klarifikasi serta mengumpulkan berkas terkait adanya Gratifikasi
a.
P E L A P O R A N
b. c.
d.
e.
f.
g.
h.
Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan wajib melaporkan Gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka mempermudah koordinasi pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan, pelaporan dapat dilakukan melalui UPG. Dalam hal Aparatur Kementerian Kesehatan melaporkan Gratifikasi kepada UPG Kementerian Kesehatan, harus memberitahukan kepada UPG Unit Utama atau UPG Unit Pelaksana Teknis disertai dengan bukti tanda terima dari UPG Kementerian Kesehatan. Dalam hal Aparatur Kementerian Kesehatan melaporkan Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, harus menyampaikan pemberitahuan kepada UPG Kementerian Kesehatan disertai dengan bukti tanda terima dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Setiap Aparatur Kementerian Kesehatan harus memberikan laporan kepada UPG di lingkungan kerjanya paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Gratifikasi dengan menggunakan form yang tersedia UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis harus memberikan laporan kepada UPG Kementerian Kesehatan paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak adanya laporan Gratifikasi oleh Aparatur Kementerian Kesehatan diterima UPG Kementerian Kesehatan harus melaporkan Gratifikasi paling lambat 15 (lima belas) hari kepada KPK sejak diterimanya laporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis dengan menggunakan formulir yang tersedia UPG Kementerian Kesehatan dalam memberikan laporan Gratifikasi kepada KPK harus melakukan analisis dan pemrosesan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan
