Aspek Kebijakan, Kelembagaan, Dan Pembiayaan

Aspek Kebijakan, Kebijakan, Kelembagaan, Kelembagaan, dan Pembiayaan Wilayah Wilayah Kara Karawang wang Bagian Selatan M. Wahyu Alhafiz 133060015 Rizky Adifahri 133060051 Mia Awalia Awalia Yunita Yunita 133060053 Sunandar Sunandar 133060067 133060067

SISTEMATIKA PRESENTASI

Kerangka Berfikir

Tinjauan Teori

Metodelogi

PENDAHULUAN

TUJUAN DAN SASARAN   Tujuan Penyusunan konsep strategi pengembangan Wilayah Karawang Bagian Utara .   Sasaran a. Kebijakan - Identifikasi kebijakan eksternal dan internal yang mempengaruhi perkembangan Wilayah Karawang Bagian Selatan .Identifikasi kebijakan sektoral dan spasial yang ada di WilayahKarawang Bagian Selatan. - Mengidentifikasi kondisi kebijakan wilayah yang ada terhadap kondisi eksisting di Wilayah Karawang Bagian Selatan . •

•

LATAR BELAKANG Kabupaten Karawang merupakan salah satu metropolitan yang ada di Provinsi Jawa Barat yaitu Metropolitan Bodebek-Karpur. Kabupaten Karawang, diarahkan menjadi simpul pendukung pengembangan PKN Kawasan Perkotaan Bodebek, untuk kegiatan pertanian lahan basah berkelanjutan, bisnis kelautan, industri non-polutif dan non-ekstraktif yang tidak  mengganggu irigasi dan cadangan air, serta kegiatan agroindustri.

ISU •

 Tidak konsistennya antara kebijakan daerah dengan kebijakan pusat, dimana adanya ketidaksesuaian pada arahan kebijakan pola ruang kabupaten Karawang, yaitu Kawasan industri yang berdiri diatas kawasan resapan air dengan total sebesar 13.940,3 Ha dari total kawasan resapan air sebesar 23.107,2, atau sebesar 60,32 % kawasan resapan air menjadi kawasan industri. (Sumber :   RTRW Kabupaten Karawang 2011 – 2031)

- b. Kelembagaan - Mengidentifikasi peranan lembaga yang berkaitan dengan penataan ruang, baik dari pemerintah, swasta atau pun masyarakat. c. Pembiayaan - Mengidentifikasi sumber dan alokasi keuangan baik dari Pemerintah, Swasta, dan juga masyarakat. - Teridentifikasinya tingkat kemandirian suatu daerah ditinjau dari anggaran pendapatan belanja daerah ditinjau dari perhitungan desentralisasi fiskal dan perhitungan kebutuhan fiskal. - Teridentifikasinya tingkat kesehatan suatu daerah dilihat dari besarnya pengeluaran di banding penerimaan atau pendapatan suatu daerah itu sendiri. - Teridentifikasinya tingkat keamanan pembiayaan suatu daerah dalam mengatasi kendala baik internal maupun eksternal dilihat dari nilai cadangan yang berada pada APBD. - Teridentifikasinya sektor potensial yang digunakan untuk menaikkan pendapatan asli daerah (PAD) di Wilayah Kar g Bagian Selata

Peta Administrasi Kabupaten Karawang

Peta Administrasi Wilayah Karawang Selatan Wilayah Karawang Bagian Selatan memiliki Luas 52.885 Ha, secara administrasi Karawang Bagian Selatan berbatasan dengan : Utara : Kec. Majalaya Selatan : Kab. Bogor Timur : Kab. Purwakarta Barat : Kab. Bekasi No

Kecamatan

1   Teluk jambe barat 2   Teluk jambe timur 3 Klari 4 Purwsari 5 Kota Baru 6 Cikampek 7 Ciampel 8 Pangkalan 9 Teglwaru Jumlah

 

Luas Area (Ha) 7.336 4.013 5.937 2.944 3.045 476 11.013 9.437 8.634 52.855

BAB II TINJAUAN TEORI Definisi Kebijakan : Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam mengendalikan pemerintahannya Hubungan antara Teori Hukum dengan Kebijakan Publik :   Penerapan hukum itu sangat memerlukan kebijakan publik untuk  mengaktualisasikan hukum tersebut di masyarakat  Proses Pembuatan Kebijakan : Definisi Deskripsi (Pemantauan), dan Evaluasi. Definisi Kelembagaan : Instrumen yang mengatur hubungan antar individu. Definisi Pembiayaan :  Pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.

Sumber-sumber Pendanaan Pembanguanan Daerah Secara teoritis, modal bagi pembiayaan pembangunan dapat diperoleh dari 3 sumber dasar : 1. Pemerintah/publik  2. Swasta/private 3. Gabungan antara pemerintah dengan swasta Sumber-sumber pendanaan dapat digolongkan sebagai berikut: 1. Pendapatan Asli Daerah  2. Dana Perimbangan 3. Pinjaman Daerah 4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 5. Pajak  6. Obligasi

Metode Analisis

BAB III METODELOGI

Deskripsi

KEBIJAKAN

Evaluasi

Metode Pengumpulan Data KELEMBAGAAN

Deskripsi

Primer 1. Desentralisasi Fiskal :   

Sekunder

=

  

 %

    =

  

   %

  =

  

%

 Analisis Kemandirian 2. Kebutuhan Fiskal :

PEMBIAYAAN

 Analisis Kesehatan Keuangan Daerah

 =

 Analisis Keamanan

 =

    /    

        ()

KERANGKA BERPIKIR

Dasar Hukum

 

 

Latar Belakang

Isu Permasalah

Tujuan dan Sasaran

Input 

Metoda Analisis Kebijakan Proses

Output 

Deskripsi

Kelembagaan

Evalusi

Deskripsi

Pembiayaan  

Analisis Kemandirian

Potensi dan Masalah Wilayah Karawang bagian Selatan dilihat dari aspek kebijakan, kelembagaan dan pembiayaan.

Analisis kesehatan

Analisis Keamanan