Artikel Masalah Politik di Indonesia 2015

SISTEM POLITIK INDONESIA Artikel Masalah Politik di Indonesia

KPK Telusuri Pertemuan Gubernur Gatot dan Surya Paloh Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Surya Paloh, diduga sempat bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dan wakilnya, Tengku Erry Nuradi. Pertemuan ini terjadi sebelum terungkapnya kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Pertemuan yang dilakukan di Kantor DPP Partai Nasdem, Jalan Gondangdia tersebut pun diakui oleh istri Gatot, Evy Susanti yang kini juga telah menjadi tersangka di KPK pada perkara suap hakim PTUN Medan. Begitu pula dengan OC Kaligis. Evy dan OC Kaligis membantah terdapat pembicaraan mengenai perkara suap maupun transaksi dalam pertemuan tersebut. Keduanya pertemuan itu hanya membahas soal hubungan Gatot selaku Gubernur Sumut dengan wakilnya Tengku Erry Nuradi yang merupakan politikus Nasdem. Namun, KPK tidak langsung mempercayai pengakuan keduanya mengenai pertemuan itu. Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Indriyanto Seno Adji mengatakan pihaknya tetap akan menelusuri adanya dugaan transaksional baik itu dalam kasus suap Hakim PTUN Medan atau dugaan suap interpelasi DPRD Sumut. "Kami masih periksa silang di antara para saksi untuk menentukan ada tidaknya keterkaitan suap atau interpelasi," ujar Indriyanto Seno Adji saat dikonfirmasi, Jakarta, Rabu (30/9/2015). Selain itu, lanjut dia, KPK akan menelusuri latar belakang diadakannya pertemuan di Kantor DPP Nasdem tersebut. "Dengan apa latar belakang pertemuan tersebut," kata Indriyanto. Untuk menelusuri isi pertemuan tersebut, KPK pernah memeriksa Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Namun usai diperiksa beberapa jam sebagai saksi, yang bersangkutan enggan berkomentar apapun mengenai keterangan yang disampaikannya ke penyidik KPK.

2

Masalah Sosial-Politik Tantangan Bagi Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia [JAKARTA] Sejak reformasi bangsa Indonesia menghadapi berbagai permasalahan baik kecil, sedang dan besar. Masalah sosial dan politik masih menjadi tantangan yang mengkhawatirkan bagi konsolidasi demokrasi. “Persoalan hukum dan ekonomi juga masih menjadi persoalan berat bagi kelangsungan bangsa. Kekerasan komunal masih terjadi di wilayah Indonesia. Politik uang masih mewarnai setiap kontestasi Pemilu baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Kemiskinan semakin bertambah,” ujar anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Martin Hutabarat dalam releasenya yang diterima di Jakarta, Senin (22/6). Hal itu dikemukakan Marthin dalam seminar nasional hasil kerjasama Fraksi Partai Gerindra MPR dengan Perempuan Indonesia Raya (PIRA) tersebut, mengangkat tema “Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia, di Kantor DPP Partai Gerindra, Jakarta Selatan, pekan lalu. Selain Marthin, hadir sebagai Pembicara Utama pada seminar ini adalah Hashim Djojohadikusumo tentang Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa Indonesia dan Sumarjati Arjoso, Ketua Umum Pengurus Pusat PIRA dengan tema Pancasila sebagai falsafah negara dan perekat bangsa Indonesia. Marthin mengatakan, segala permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini dapat diselesaikan jika segenap elemen bangsa memegang teguh nilai-nilai Pancasila. Sejarah telah membuktikan bahwa Pancasila merupakan ideologi yang hidup yang bisa bersesuaian dengan segala permasalahan yang muncul dari waktu ke waktu. Dia menambahkan, Pancasila adalah pilihan satu-satunya yang tersedia bagi Indonesia sejak merdeka, sekarang, dan di masa yang akan datang. Tanpa Pancasila tidak akan pernah bisa terbayangkan nasib NKRI dalam perjalanan 70 tahun yang tetap bersatu sejak merdeka hingga sekarang. Ketua Umum PIRA, Sumarjati Arjoso mengatakan, Pancasila sebagai falsafah negara dan perekat bangsa Indonesia. “Masa kini arus perkembangan politik dan arus globalisasi yang membawa karakter Individualistik dan neoliberal, sejatinya bertentangan dengan nilai nilai luhur Pancasila. Ini telah meracuni kehidupan berbangsa dan bernegara,” katanya. Ia mengungkapkan, sampai dengan saat ini Kemandirian bangsa belum tercapai, ketergantungan dengan hutang masih tinggi. Dia menyayangkan masih banyak masyarakat yang kurang memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila. “Tentu diperlukan untuk lebih menghayati dan mengamalkan Pancasila dengan baik, guna menjadikannya sebagai perisai menepis serangan globalisasi dan neolib untuk teguh menjadi bangsa yang adil, berdaulat, berdikari dan beradab di dalam seluruh bidang kehidupan,” tuturnya.

3

Jokowi: Ada Tumpukan Masalah Politik

YOGYAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut banyak tumpukan masalah di negeri ini yang segera harus diurai salah satunya kasus korupsi. Dia mengajak lembaga penegak hukum untuk memerangi masalah yang tenggah melanda bangsa ini. "Sekarang ini sedang ramai masalah KPK-Polri yang belum selesai, itu juga harus diselesaikan," kata Jokowi dalam penutupan Kongres Umat Islam Indonesia di Hotel Inna Garuda Yogyakarta, Rabu (11/2/2015). Dia pun berjanji akan segera menyelesaikan ketegangan antara KPK dan Polri meski belum menentukan sikap. Sikap tegas Jokowi sebagai petinggi negeri ini diharapkan memberi penyejuk kedua institusi penegak hukum tersebut yang tengah memanas. "Tak hanya itu (KPK vs Polri) saja permasalahannya, ada tumpukan masalah politik, masalah hukum bagaimana, dan masalah-masalah lain yang harus diurai satu persatu," jelasnya. Menyelesaikan masalah, kata Jokowi, tidak bisa instan. Artinya, butuh waktu dalam mengurai tumpukan masalah yang ada. "Butuh waktu, diurai satu persatu, itu semua butuh waktu yang tepat," jelasnya. Mantan Wali Kota Solo itu juga menyentil masalah narkoba di negeri ini. Masalah narkoba dinilai sudah memasuki level gawat darurat. Perang terhadap narkoba harus dilakukan semua pihak, tak terkecuali umat Islam. "Narkoba kita level gawat darurat, harus segera diperangi bersama," katanya yang mendapat aplos dari peserta kongres.