Apbn Dan Apbd

 

BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat APBN APBN !erisi da"tar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran !isa di!aratkan se!agai anggaran rumah tangga ataupun anggaran  perusahaan yang memiliki dua sisi, yaitu sisi penerimaan dan sisi pengeluaran DPR telah menetapkan APBN #$%& Anggaran !elanja APBN ditetapkan se!esar Rp %'&#,& triliun, dengan komposisi Belanja Pemerintah Pusat Rp %#&,& triliun ($ *) dan alokasi untuk Pemerintah Daerah Rp +#,++ triliun ($*) De"isit anggaran dalam postur APBN ditetapkan %,- persen dari PDB atau sekitar Rp %+, triliun  

Rencana penerimaan negara dan hi!ah ditetapkan se!esar Rp %--,%& triliun terdiri

dari Pendapatan Pajak Rp %#'$, triliun, Pendapatan Bukan Pajak Rp '+, triliun dan hi!ah Rp %,- triliun .ementara de"isit Rp %+,+ triliun akan ditutupi dengan utang Penerimaan di APBN #$%& ditetapkan naik %%* dari APBNP APBNP #$%, dari Rp %+$# triliun tri liun menjadi Rp %--,%& .isi pengeluaran juga naik -,* dari Rp %#-,# triliun menjadi Rp %'&#,&  

/alaupun /alaupun APBN terus meningkat tiap tahun, PDB juga naik pesat, perekonomian

tum!uh tiap tahun, pendapatan per kapita juga naik tiap tahun, tapi tidak diikuti dengan  peningkatan kesejahteraan rakyat yang signi"ikan 0umlah rakyat miskin juga juga nyaris tidak  !erkurang Ini mengindikasikan ada kesalahan !esar dalam APBN sehingga sehingga APBN APBN yang se!agian !esar penerimaannya !erasal dari pajak yang di!ayar oleh rakyat tapi tidak mem!erikan kontri!usi nyata meningkatkan kesejahteraan rakyat 1.2 Rumusan Masalah

% #  & + -

Apa yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan Angga Anggaran ran Pendapatan Pendapatan dan dan Belanja Negara Negara (APBN)1 (APBN)1 Apa yang yang dimaksud dimaksud dengan dengan Anggaran Anggaran Pendap Pendapatan atan dan Belanja Daerah Daerah (APBD) (APBD) 1 Apa saja .um!er .um!er penerima penerimaan an Pendapatan Pendapatan Negara Negara dalam dalam APBN APBN dan APBD1 APBD1 Apa saja saja 0enis2jeni 0enis2jeniss pengeluaran pengeluaran pemerintah pemerintah pusat dan dan daerah1 daerah1 Apa saja saja ke!ijak ke!ijakan an pemerin pemerintah tah di!id di!idang ang "iska "iskal1 l1 Bagaimana Bagaimana 3u!ungan 3u!ungan antara antara APBN APBN dengan dengan Pertum! Pertum!uhan uhan 4konom 4konomii 1

1.3 Tujuan Tujuan Makalah 1

 

Dari rumusan masalah yang ada, maka tujuan penulisan makalah ini yaitu 5 % 6ntuk 7engeta 7engetahui hui Angga Anggaran ran Pendapatan Pendapatan dan dan Belanja Belanja Negara (APBN) (APBN) di Indonesia Indonesia # 6ntuk 7engeta 7engetahui hui Angga Anggaran ran Pendapatan Pendapatan dan dan Belanja Belanja Daerah (APBD) (APBD) di Indonesia Indonesia  6ntuk 7engeta 7engetahui hui Apa Apa .aja .um!er .um!er Penerimaan Penerimaan Pendapata Pendapatan n Negara Dalam Dalam APBN APBN dan APBD & 6ntuk 7engetahui 7engetahui apa apa saja 0enis2jenis 0enis2jenis pengel pengeluaran uaran pemerintah pemerintah pusat pusat dan dan daerah + 6ntuk 7engetahui 7engetahui pa saja ke!ijakan ke!ijakan pemerintah pemerintah di!idang di!idang "iskal "iskal - 6ntuk 7engeta 7engetahui hui 3u!unga 3u!ungan n antara APBN APBN dengan dengan Pertum!u Pertum!uhan han 4konomi 4konomi

1.4 Lanasan Te!r" Te!r"

Dalam Pasal % 6ndang 6ndang Nomor % 8ahun 8ahun #$$ dijelaskan pengertian 9euangan Negara yaitu 9euangan Negara adalah semua hak dan kewaji!an negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu !aik !erupa uang maupun !erupa !arang yang dapat dijadikan milik negara !erhu!ung dengan pelaksanaan hak dan kewaji!an terse!ut (6ndang2undang No% tahun #$$) Penganggaran disektor pemerintahan merupakan suatu proses yang kompleks dan  panjang serta tidak dapat dilepaskan dari sektor politis 9ompleksitas dise!a!kan karena  !elum adanya kesempatan yang dapat diterima semua pihak tentang !agaimana !agaimana  pengalokasian sum!er dana pemerintah secara terti! 9etidakkesepakatan terse!ut antara lain dise!a!kan masalah politis, adanya nilai2nilai kepemimpinan yang !er!eda diantara pengam!il keputusan, serta adanya perde!atan tentang  !angaimana suatu sistem penganggaran dapat memuaskan semua pihak yang yang terkait maka alokasi anggaran sekarang didasarkan kepada target kinerja Peru!ahan pendekatan ini tentunya menuntut adanya peru!ahan paradigma dari aparat  pemerintah !aik yang pusat maupun daerah, daerah, karena  setiap dana yang dialokasikan dalam APBN maupun APBD APBD harus dapat terukur kinerjanya, dengan kata lain ttidak idak ada alokasi anggaran apa!ila tidak jelas kinerjanya Peru!ahan paradigma di dalam penyusunan APBN:APBD ini dilatar !elakangi hal2hal !erikut5 a) 7eningkatny 7eningkatnyaa tuntutan tuntutan masyarakat masyarakat di era re"ormasi re"ormasi terhadap terhadap pelayanan pelayanan pu!lik pu!lik yang yang ekonomis, e"isien, e"ekti", transparan, akunta!el dan responsi"  !) Berlakunya 6ndang 6ndang No ## dan #+ tahun tahun % tentang Pemerintahan Daerah dan Perim!angan 9euangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah c) Adanya Adanya PP No %$+ %$+ tahun tahun #$$$ tentang tentang Pengelo Pengelolaan laan dan Pertangg Pertanggungja ungjawa!an wa!an 9euangan Daerah .istem prosedur, "ormat dan struktur APBN:APBD yang !erlaku selama ini kurang mampu mendukung tuntutan peru!ahan sehingga perlu perencanaan yang sistematis, s istematis, terukur 2

 

dan komprehensi" 8erdapat 8erdapat !er!agai de"inisi tentang arti penganggaran, namun secara umum  penganggaran (!udgeting) dapat diartikan se!agai suatu cara atau metode yang sistematis untuk mengalokasikan sum!er2sum!er daya keuangan.edangkan anggaran (!udget) dirumuskan secara singkat oleh Brimson dan Antos (%&) se!agai rencana yang dituangkan dalam angkaangka "inancial Berkaitan dengan organisasi pemerintahan, penganggaran !erarti proses  pengalokasian sum!er daya keuangan negara yang yang ter!atas untuk digunakan %$ mem mem!iayai !iayai  pengeluaran oleh unit pemerintahan (kementrian dan lem!aga se!agai pengguna pengguna anggaran)

BAB ## PEMBAHA$AN 2.1 Anggaran Pena%atan an Belanja Negara &APBN' 2.1.1 Pengert"an Anggaran Anggaran Pena%atan an Belanja Negara &APBN' 3

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rencana keuangan tahunan  pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan PerwakilanRakyat (Pasal % angka angka , 66  No %:#$$) 7erujuk Pasal Pasal %# 66 No %:#$$&tentang Per!endaharaan Negara, A APBN PBN dalam satu tahun anggaran meliputi5 a) 3ak pemerint pemerintah ah pusat pusat yang yang diakui diakui se!agai se!agai penam!ah penam!ah nilai nilai kekayaan kekayaan  !) 9ewaji!an pemerintah pusat yang diakui se!agai pengurang nilai nilai kekayaan c) Penerimaan Penerimaan yang yang perlu perlu di!ayar di!ayar kem!ali kem!ali dan atau atau pengeluaran pengeluaran yang yang akanditerim akanditerimaa kem!ali, !aik pada tahun anggaran yang !ersangkutan maupun pada tahun2tahun anggaran !erikutnya .emua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui rekening kas umum negara (Pasal %# ayat a yat (#) 66 No %:#$$&)8ahun %:#$$&)8ahun anggaran adalah periode pelaksanaan APBN selama %# !ulan .ejak tahun #$$$, Indonesia menggunakan tahun kalender se!agai tahun anggaran, yaitu dari tanggal % 0anuari sampai dengan tanggal % Desem!er .e!elumnya, tahun anggaran dimulai tanggal % April sampai dengan % 7arettahun !erikutnya Penggunaan tahun kalender se!agai tahun anggaran ini kemudian dikukuhkan dalam 66 9euangan Negara dan 66 Per!endaharaan Negara (Pasal & 66 No %:#$$ dan Pasal %% 66 No %:#$$&) .e!agaimana ditegaskan dalam Bagian Penjelasan 66 No %:#$$,anggaran adalah alat akunta!ilitas, manajemen, dan ke!ijakan ekonomi .e!agai "ungsi akunta!ilitas,  pengeluaran anggaran hendaknya dapatdipertanggungjawa!kan dapatdipertanggungjawa!kan dengan menun menunjukkan jukkan hasil (result) !erupa outcome atau setidaknya output dari di!elanjakannya dana2dana pu!lik terse!ut .e!agai alat manajemen, sistem penganggaran selayaknya dapat mem!antu akti;itas  !erkelanjutan untuk memper!aiki e"ekti"itas dan e"isiensi program pemerintah.edangkan se!agai instrumen ke!ijakan ekonomi, anggaran !er"ungsi untukmewujudkan pertum!uhan dan sta!ilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan  !ernegara

2.1.2 (ungs" Anggaran Pena%atan an Belanja Negara & APBN '

 

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara

dalam rangka mem!iayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pem!angunan, mencapai

4

 

 pertum!uhan ekonomi, meningkatkan meningkatkan pendapatan nasional, mencapai sta!itas perekonomian, dan menentukan arah serta prioritas pem!angunan secara umum  

7erujuk Pasal  Ayat (&) 66 No %:#$$, APBN mempunyai "ungsi otorisasi,

 perencanaan, pengawasan, alokasi, distri!usi, dan sta!ilisasi .emua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewaji!an negara dalam suatu tahun anggaran harus dimasukkan dalam APBN .urplus penerimaan negara dapat digunakan untuk mem!iayai pengeluaran negara tahun anggaran !erikutnya %