AP-4

BAB I PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Akuntansi

Keuangan

Pemerintahan

sekarang

memasuki

Era

Desentralisasi, maka pelaksanaan akuntansi pemerintahan itu ada di daerah-daerah (Provinsi ataupun Kabupaten), kemudian daerah-daerah tersebut menyampaikan laporannya ke Pemerintah Pusat. Oleh pemerintah pusat dibuatkan menjadi Laporan Konsolidasi yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah RI. Pada

perspektif

akuntansi

keuangan,

konsolidasi

adalah

proses

 penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas  pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan atau entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di interpretasikan sebagai sebuah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini  pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account. Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.

1.2

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari makalah ini adalah 1.

Bagaimana bentuk laporan keuangan sonsolidasian?

2.

Bagaimana prosedur konsolidasian?

1

3.

Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (konsolidasi)?

4.

1.3

Bagaimana ilustrasi laporan keuangan konsolidasian?

Tujuan Pembahasan Pembahasan Masalah

Tujuan dari makalah ini adalah 1.

Untuk mengetahui bentuk laporan keuangan sonsolidasian

2.

Untuk mengetahui prosedur konsolidasian

3.

Untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (konsolidasi)

2

BAB II PEMBAHASAN 2.1

KONSOLIDASIAN

Konsolidasi

adalah

proses

penggabungan

antara

akun-akun

yang

diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, entitas akuntanasi dengan entitas lainnya, dengan mengeleminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai suatu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemda merupakan gabungan dari seluruh laporan keuangan SKPD dan PPKD menjadi satu kesatuan laporan keuangan Pemda. 2.1.1

Ruang Lingkup

Adapun Ruang lingkup : 1.

Laporan keuangan untuk tujuan umum dari unit pemerintah yang di tetapkan sebagai entitas pelaporan di sajikan secara terkonosolidasi menurut  pernyataan standar ini agar mencerminkan satu kesatuan entitas.

2.

Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah pusat sebagai entitas  pelaporan mencakup laporan keuangan semua pelapoaran, termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

3.

Laporan keuangan konsolidasi pada kementrian/lembaga// pemerintah daerah sebagai entitasa pelaporan mencakup laporan keuagan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan badan la yanan umum.

4.

Laporan keuangan konsolidasi pada pemerintah pusat sebagai entitasa  pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas pelaporan termasuk laporan keuangan badan layanan umum.

2.1.2

Entitas pelaporan

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu entitas atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Cir-ciri entitas pelaporan : 1.

Di biayai oleh APBN/APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran

3

2.

Di bentuk dengan peraturan perundang-undangan

3.

Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang di angkat atau  pejabat Negara yang di tunjuk atau yang di pilih oleh rakyat lain.

4.

Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran

Entitas pelaporan : 

Pemerintah pusat



Pemerintah daerah



Kementerian Negara/lembaga(KL)



Bendahara umum Negara (BUN)

2.1.3

Entitas akuntansi

Pengguna

anggaran/pengguna

barang

sebagai

entitas

akuntansi

menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuang sehubungan dengan anggaran/barang yang di kelolanya yang di tunjk kepada entitas pelporan. Terdiri dari : 1.

Setiap kuasa pengguan anggaran di lingkungan suatu K/L yang mempunyai dokkumen pelaksanaan anggaran tersendiri.

2.

Bendahara Umum Daerah (BUD)

3.

Kuasa pengguna anggaran dilungkungan pemda bila mempunyai dokumen  pelaksanaan anggaran yang terpisah. Jumlah anggaran nya relative besar, dan  pengelolaan kegiatan-kegiatannya di lakukan secara mandiri.

2.2

NERACA AWAL PEMDA

 Neraca awal Pemda menggambarkan posisi keuangan Pemda pada awal  periode. Posisi aset, kewajiban dan ekuitas Pemda tanggal 1 Januari 2016 di sajikan pada tabel 2.1. Neraca Awal di atas merupakan gabungan dari neraca awal SKPD A, SKPD B, dan PPKD

4

KABUPATEN CONTOH NERACA 01-Jan-16

Kas di Kas Daerah

350.000.000 Utang Dalam Negeri Perbankan

Investasi dalam Deposito Piutang Pajak Daerah Piutang Retribusi

25.000.000 3.000.000 Ekuitas

125.000.000 1.211.500.000

2.000.000

Bagian Lancar tagihan jangka panjang kepada Entitas Lainnya Persediaan Bahan Pakai Habis

50.000.000 8.000.000

Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya

175.000.000

Tanah untuk Bangunan Gedung

185.000.000

Alat Angkutan Darat Bermotor

87.000.000

Alat Kantor Alat Rumah Tangga

16.000.000 9.000.000

Komputer

25.000.000

Meja dan Kursi Kerja Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

8.000.000 (29.000.000)

Bangunan Gedung Tempat Kerja

250.000.000

Bangunan Gedung Tempat Tinggal

75.000.000

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Kontruksi Dalam Pengerjaan

(32.500.000) 30.000.000

Dana Cadangan

100.000.000 TOTAL ASET

1.336.500.000

TOTAL UTANG dan EKUITAS

1.336.500.000

Tabel 2.1 Neraca Awal Pemda

5

2.2.1 Proses Penyusuan Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi dan entitas  pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tungga;. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan  pada entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan  peraturan

perundang-undangan

wajib

menyampaikan

laporan

 pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan konsep HOBO (head of fice branch office) dimana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertidak sebagai kantor cabang. Dalam proses konsolidasi, setiap SKPD yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPKD. PPKD sebagai kantor  pusat bertindak sebagai konsolidator. Konsep HOBO dalam penyusuan laporan keuangan konsolidasi disajikan  pada Gambar 2.2. Setiap SKPD menyusun laporan keuangan masing-masing. PPKD bertindak sebagai entitas akuntansi, PPKD menyusun laporan keuangan sendiri. Sebgai entitas pelaporan, PPKD menjadi konsolidator untuk menyusun laporan keuangan Pemda. Baik SKPD maupun PPKD sebagai entitas akuntansi menyerahkan laporan keuangan masing-masing kepada PPKD sebagai entitias  pelaporan dan konsolidator untuk penyusunan laporan keuangan konsolidasi

PPKD (Kantor Pusat dan Konsolidator)

SKPD 1 (Kantor Cabang)

PPKD (Entitas Akuntansi)

SKPD n (Kantor Cabang)

Gambar 2.1 Konsep HOBO dalam Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi

6

Tahap Penyusunan laproan keuangan konsolidasi disajikan pada Gambar 2.3. Pada gambar tersebut tampak bahwa ada dua tahap utama penyusuan laporan keuangan konsoldiasian, yaitu : 1. Penyusunan kerta kerja konsolidasi. Ada 3 kertas kerja gabungan yang perlu disusun yaitu : a. Kertas kerja laporan realisasi anggaran gabungan  b. Kertas kerja laporan operasional gabungan c. Kertas kerja neraca gabungan 2. Penyusuan laporan keuangan gabungan. Ada tujuh laporan keuangan yang  perlu disusun berdasarkan kertas kerja ang sudah disusun sebelumnya, yaitu : a. Laporan realisasi anggaran  b. Laporan perubahan saldo anggaran lebih (SAL) c. Laporan operasional d.  Neraca e. Laporan arus kas f. Catatan atas laporan keuangan

PENYUSUNAN KERTAS KERJA GABUNGAN

Kertas Kerja LO Gabungan

Kertas Kerja LRA Gabungan

Kertas Kerja  Neraca Gabungan

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN GABUNGAN

LRA

LPSAL

LO

LPE

 Neraca

LAK

CaLK

Gambar 2.2 Tahap Penyusuan Laporan Keuangan Konsolidasi

7

2.3

Kertas Kerja Gabungan

Kertas kerja gabungan merupakan kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian dari semua SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntasi menjadi satu kertas kerja gabungan. Kertas kerja gabungan menunjukkan kertas untuk menguji kesiapan penyusunan laporan keuangan Pemda. Dengan kertas kerja yang sudah siap dengan benar, maka laporan keuangan Pemda dapat disusun. Proses yang dilakukan pada tahap  penyusunan kertas kerja konsolidasi adalah : 1. Penyusunan kertas kerja laporan realisasi anggaran gabungan 2. Penyusunan kertas kerja laporan operasional gabungan 3. Penyusunan kertas kerja neraca gabungan

8

2.3.1

Kertas Kerja LRA Gabungan

Kertas kerja LRA gabungan adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi menjadi satu kertas kerja tunggal yang akan digunkaan untuk penyususnan laporan realisasi anggaran Pemda. WORKSHEET LRA GABUNGAN SKPD

1

Uraian

No

D 1

SKPD 2 K

D

PPKD

K

D

Gabungan K

D

Pendapatan

2

Pendapatan Asli Daerah

3

Pendapatan pajak daerah

xxx

xxx

xxx

4

Pendapatan Retribusi Daerah

xxx

xxx

xxx

5

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

yang dipisahkan 6

Lain-lain PAD yang sah

7

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

8

Dana perimbangan/ Transfer

xxx

xxx

9

Lain-lain pendapatan yang sah

xxx

xxx

10 11

Jumlah Pendapatan

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Belanja

12

Belanja Tidak Langsung/ Operasi

xxx

xxx

xxx

xxx

13

Belanja Langsung / Modal

xxx

xxx

xxx

xxx

14

Jumlah Belanja

xxx

xxx

xxx

xxx

15

Surplus/deficit-LRA

xxx

xxx

xxx

xxx

16

Pembiayaan daerah

17

Penerimaan pembiayaan

xxx

xxx

18

Pengeluaran pembiayaan

xxx

xxx

19

Pembiayaan netto

xxx

xxx

20

Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan

xxx

xxx

(SILPA)/SIKPA

Tabel 2.2 Format Kertas Kerja LRA Gabungan

Untuk kasus ini, informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian SKPD A, SKPD B dan PPKD dijadikan input untuk menyusun kertas kerja laporan realisasi anggaran gabungan. Kertas kerja laprora realiasi anggaran gabungan disajikan  pada tabel 2.3

9

K

KERTAS KERJA LRA GABUNGAN Kabupaten Contoh Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 AKUN

Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan Pendapatan

LRA SKPD A

Pajak Hotel LRA Pajak Restorant LRA Pajak Reklame LRA Pajak Penerangan Jalan LRA PBB Pendesaan dan Perkotaan LRA BPHTB LRA Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LRA Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA Restribusi Terminal LRA Restribusi Tempat Khusus Parkir LRA Restribusi Ijin Trayek LRA Restribusi Pengendalian Lalu Lintas LRA Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA Bunga LRA Dana Bagi Hasil Pajak LRA Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA Dana Alokasi Umum LRA Dana Alokasi Khusus LRA Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA

LRA SKPD B

LRA PPKD

LRA PEMDA

8.500.000 7.500.000 7.000.000 16.000.000 18.000.000 10.000.000

8.500.000 7.500.000 7.000.000 16.000.000 18.000.000 10.000.000 3.750.000 3.000.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000 3.500.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000

3.750.000 3.000.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000 3.500.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000 25.000.000 1.200.000 1.250.000 1.200.000

Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Jasa Kantor Belanja Pakaian Habis Belanja Pe rawatan Kendaraan Bermotor

22.000.000 1.500.000 500.000 1.200.000

Belanja Makanan dan Minuman

2.300.000 1.000.000

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan

47.000.000 1.200.000 2.750.000 1.200.000 500.000 3.500.000 1.000.000 5.000.000 4.750.000 4.000.000 3.800.000 75.000.000 26.000.000 45.000.000

5.000.000 4.750.000 4.000.000 3.800.000

Belanja Bunga Utang Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah ke pada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosi al Kepada Masyarakat

Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja P ene ri maan P emb iay aan P en cai ran Dana C adan gan Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan P en er im aa n P em bi ay aa n P en er im aa n K em ba li P iu tan g k ep ad a P er us ah aa n Da era h P eng el uaran P embi ay aan P embe nt uk an Dan a Cad angan Pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Bukan BUMD Surplus/Defisit LRA Pembiayaan Neto

40.000.000 15.000.000

JU MLAH

86.950.000

35.000.000 11.000.000 45.000.000 65. 000. 000 75.000.000 35. 000. 000

19.950.000 86.950.000

93.950.000 116.200.000

50. 000. 000 100.000.000 271.450.000 25.000.000

65. 000. 000 75.000.000 35. 000. 000 50. 000. 000 100.000.000 157.550.000 25.000.000

116.200.000 464.000.000 464.000.000

553.250.000

553.250.000

Tabel 2.3 Kertas Kerja LRA Gabungan 10

2.3.2

Kertas Kerja LO Gabungan

Kertas kerja LO gabungan adalah kertas kerja yang disusun untuk mengimpun informasi dari neraca salod setelah penyesuaian dari SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntansi menjadi satu kertas kerja tunggal yang akan digunakan untuk penyusuanan laporan operasional Pemda. WORKSHEET LO GABUNGAN SKPD

SKPD 1

Uraian

No

D

PPKD

2

K

D

K

D

K

Gabungan

D

KEGIATAN OPERASIONAL 1

Pendapatan

2

Pendapatan Asli Daerah

3

Pendapatan Transfer

6

Lain-lain Pendapatan yang sah

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Jumlah Pendapatan

8

Dana perimbangan/ Transfer

xxx

xxx

9

Lain-lain pendapatan yang sah

xxx

xxx

Jumlah Pendapatan

10

xxx

xxx

7

11

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Beban

12

Beban Operasi

xxx

xxx

xxx

xxx

13

Belanja Transfer

xxx

xxx

xxx

xxx

14

Jumlah Surplus/Defisit dari Operasi

xxx

xxx

xxx

xxx

15

Surplus/deficit dari kegiatan non

xxx

xxx

xxx

xxx

operasional Surplus non

Tabel 2.4 Kertas Kerja LO Gabungan

Pada kasus ini, informasi dari neraca saldo setelah penyeusaian SKPD A, SKPD B, dan PPKD dijadikan input untuk menyusun kertas kerja laporan operasional gabungan kertas kerja lapora operasional gabungan disajikan pada Tabel 2.5

11

K

KERTAS KERJA LO GABUNGAN Kabupaten Contoh Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 AKUN Pendapatan Pajak Hotel LO Pendapatan Pajak Restorant LO Pendapatan Pajak Reklame LO Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO Pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LO Pendapatan BPHTB LO Pendapatan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum LO Pendapatan Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO Pendapatan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO Pendapatan Restribusi Terminal LO Pendapatan Restribusi Tempat Khusus Parkir LO Pendapatan Restribusi Ijin Trayek LO Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO Pendapatan Jasa Giro LO Pendapatan Bunga LO Pendapatan Dana Bagi Hasil LO Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO Pendapatan Dana Alokasi Umum LO Pendapatan Dana Aloksi Khusus LO Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO Beban Gaji dan Tunjangan Beban Jasa Kantor Beban Bahan Habis Pakai Beban Perawatan Kendaraan Bermotor Beban Makanan dan Minuman Beban Perjalanan Dinas Beban Pemeliharaan Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Beban Bunga Utang Pinjaman Beban Subsidi Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat Surplus/Defisit LO JU MLAH

LO SKPD A

LO SKPD B

LO PPKD

8.500.000 7.500.000 4.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000 3.750.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000 3.400.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000 25.000.000 1.600.000 1.750.000 1.200.000

22.000.000 1.250.000

500.000 1.200.000

2.300.000 1.000.000 12.000.000 11.250.000 200.000

12.600.000 8.750.000 150.000

8.700.000 65.000.000

65.000.000

46.450.000

21.500.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 25.200.000 263.100.000 46.450.000 299.400.000

LO PEMDA

8.500.000 7.500.000 4.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000 3.750.000 3.000.000 2.500.000 4.000.000 3.000.000 5.000.000 5.000.000 8.000.000 3.400.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000

47.000.000 2.850.000 1.750.000 1.200.000 500.000 3.500.000 1.000.000 24.600.000 20.000.000 350.000 21.500.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 246.600.000 299.400.000 385.650.000 385.650.000

Tabel 2.5 ertas Kerja LO Gabungan 12

2.3.3

Kertas Kerja Neraca Gabungan

Kertas kerja neraca gabungan adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun informasi dari neraca saldo setelah penyesuaian dari SKPD dan PPKD sebagai entitas akuntasi menjadi satu kertas kerja tunggal yang akan digunakan untuk penyusunan neraca Pemda. WORKSHEET NERACA GABUNGAN

Uraian

No

SKPD 1, 2,…n

D

K

PPKD D

Gabungan

Eliminasi

K

D K

D K

1

Aset

2

Aset Lancar

3

Kas di Kas Daerah

xxx

xxx

xxx

4

Kas di Bendahara Penerimaan

xxx

xxx

xxx

5

Kas di Bendahara Pengeluaran

xxx

xxx

xxx

6

Piutang pajak daerah

xxx

xxx

xxx

7

Piutang retribusi daerah

xxx

8

Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah

xxx xxx

xxx

xxx

xxx

yang dipisahkan 9

Piutang lain-lain PAD yang sah

10

Piutang dana perimbangan

xxx

xxx

11

Piutang lain-lain pendapatan yang sah

xxx

xxx

12

Persediaan

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

13

Jumlah aset lancer

xxx

14

Inventasi Jangka Panjang

15

Aset Tetap

16

Tanah

xxx

xxx

xxx

17

Peralatan dan mesin

xxx

xxx

xxx

18

Gedung dan bangunan

xxx

xxx

xxx

19

Jalan, irigasi, dan jaringan

xxx

xxx

xxx

20

Aset tetap lainnya

xxx

xxx

xxx

21

Akumulasi penyusutan

(xxx)

22

Jumlah aset tetap

xxx

23

Dana cadangan

24

Aset lainnya

xxx

xxx

25

Rekening Koran-SKPD

xxx

(xxx)

26

Jumlah asset

xxx

xxx

xxx

27

Kewajiban

xxx

xxx

xxx

(xxx)

(xxx)

xxx xxx

xxx xxx xxx

13

28

Ekuitas

xxx

-

Ekuitas

-

SAL

29

Rekening Koran-PPKD

30

Jumlah

xxx

(xxx)

Kewajiban dan Ekuitas

xxx

xxx

xxx

Tabel 2.6 Fromat Kertas Neraca Gabungan

Untuk Kasus ini , informasi neraca saldo setelah penyesuaian SKPD A, SKPD B, dan PPKD dijadikan input untuk menyusun kertas kerja neraca gabungan. Kertas Kerja neraca gabungan disajikan pada tabel 2.7

14

KERTAS KERJA NERACA GABUNGAN Kabupaten Contoh Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 AKUN

Kas Di Daerah Kas di Bendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengeluaran Investasi dalam Deposito Piutang Pajak Daerah Piutang Restribusi Piutang Lain-Lain PAD yang Sah Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya Penyisihan Piutang Pendapatan Persediaan Bahan Bakar Habis RK SKPD A RK SKPD B Investasi Jangka Panjang Entitas Lainnya Penyertaan Modal Pemda Tanah untuk Bangunan Gedung Alat Angkutan Darat Bermotor Alat Kantor Alat Rumah Tangga Komputer Meja dan Kursi Meja Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tinggal Akumlasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Dana Cadangan Utang PPH Pusat Utang PPN Pusat Utang Bunga kepada Bank Utang Belanja Barang dan Jasa

NERACA SKPD A

7.000.000 700.000

NERACA PPKD 508.336.363

ELIMINASI

300.000 50.000.000

 

10.400.000

4.000.000 2.500.000 10.400.000

15.000.000

15.000.000

2.500.000

200.000 4.500.000

150.000

350.000

3.250.000

7.750.000 27.650.000 94.250.000

27.650.000 94.250.000

175.000.000 100.000.000 100.000.000 82.000.000 6.000.000

85.000.000 80.000.000 10.000.000

175.000.000 100.000.000 185.000.000 162.000.000 16.000.000

4.000.000 20.000.000

5.000.000 31.000.000

9.000.000 51.000.000

8.000.000

8.000.000 25.000.000

150.000.000 75.000.000

28.600.000

53.600.000

175.000.000 33.750.000

325.000.000 75.000.000 18.750.000

52.500.000 85.000.000

85.000.000 1.013.636 7.772.727 16.500.000

1.013.636 7.772.727 16.500.000 400.000

2.250.000

2.250.000 4.500.000 200.000.000 1.211.500.000

400.000 3.000.000

1.500.000

363.500.000 19.950.000

274.000.000 93.950.000

27.650.000

94.250.000

19.950.000 8.700.000

93.950.000 25.200.000

200.000.000 575.000.000 296.450.000

182.550.000 121.900.000 271.450.000 263.100.000

Pembiayaan Neto

157.550.000 246.600.000

25.000.000 JUMLAH

NERACA PEMDA 508.336.363 7.000.000 1.000.000 50.000.000

4.000.000

Utang Belanja Subsidi Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Utang Dalam Negeri Perbankan Ekuitas Perubahan SAL RK PPKD Surplus/Defisit LRA Surplus/Defisit LO

NERACA SKPD B

481.150.000

482.150.000

511.200.000

511.200.000 1.362.086.363 1.362.086.363

25.000.000 121.900.000

121.900.000 1.979.536.363 1.979.536.363

Tabel 2.7 Kertas Kerja Neraca Gabungan 15

2.3.4

JURNAL ELIMINASI

Jurnal eliminasi dibuat untuk meng-nol-kan RK-PPKD dan RK- SKPD yang merupakan akun reciprocal yang bersifat sementara di tin gkat Pemda (entitas  pelaporan). Akun ini akan di eliminasi dengan jurnal eliminasi pada akhir periode, untuk tujuan penyusunan neraca konsolidasi. Namun jurnal eliminasi ini tidak dilakukan pemostingan ke buku besar masing-masing akun reciprocal tersebut,  baik di SKPD maupun di PPKD. Sehingga akun RK-PPKD di neraca SKPD dan akun RK-SKPD di neraca PPKD tetap hidup. Untuk mengeliminasi akun reciprocal ini dengan menjurnal RK-PPKD di Debet dan RK-SKPD di Kredit Uraian

Debit

RK-PPKD

Kredit

xxx

RK-SKPD

xxx

Tabel 2.8 Format Jurnal Eliminasi 2.4

Laporan Keuangan Gabungan

Setelah kertas kerja gabungan disusun, langkah selanjutnya adalah menyusun laproan keuangan. Kertas kerja laporan realisasi anggaran gabungan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan realisasi anggran dan laporan  perubahan saldo anggaran lebih. Kertas kerja laporan operasional gabungan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan laporan operasional dan laporan  perubahan ekuitas. Sedangkan kertas kerja neraca gabungan digunakan sebagai dasar penyusunan neraca Pemda. Selengkapnya ada tujuh laporan keuangan yang  perlu disusun : 1. Laporan realisasi anggaran 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih 3. Laporan operasional 4. Laporan perubahan ekuitas 5.  Neraca 6. Laporan kas 7. Catatan atas laporan keuangan

16

2.4.1

Laporan Realisasi Anggaran Pemda

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menunjukkan  pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggran merupakan pelaksanaan pendapatan LRA, belanja, dan pembiayaan. Unsur yang dimuat dalam Laporan realisasi anggran meliputi pendapatan LRA, belanja, surplus/defisit LRA, penerimaan  pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan silpa/sikpa. Laporan realisasi anggran kabupaten contoh tampak pada Tabel 2.9

17

Kabupaten Contoh LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Hotel LRA Pendapatan Pajak Restorant LRA Pendapatan Pajak Reklame LRA Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA Pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LRA Pendapatan BPHTB LRA Pendapatan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA Pendapatan Restribusi Penguj ian Kendaraan Bermotor LRA Pendapatan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA Pendapatan Restribusi Terminal LRA Pendapatan Restribusi Tempat Khusus Parkir LRA Pendapatan Restribusi Ijin Trayek LRA Pendapatan Restribusi Pengendalian Lalu Lintas LRA Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA Pendapatan Bunga LRA

8.500.000 7.500.000 7.000.000 16.000.000 18.000.000 10.000.000 3.750.000 3.000.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000 3.500.000 1.500.000 5.000.000 1.000.000

Total Pendapatan Asli Daerah

95.250.000

Pendapatan TRANSFER Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA

5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000

Total Pendapatan Transfer

283.000.000

Total Pendapatan

378.250.000

Belanja Belanja Operasi Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Jasa Kantor Belanja Pakaian Habis Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Makanan dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemel iharaan Belanja Bunga Utang Pinjaman Belanja Subsidi Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

47.000.000 1.200.000 2.750.000 1.200.000 500.000 3.500.000 1.000.000 5.000.000 4.750.000 4.000.000 3.800.000

Total Belanja Operasi

74.700.000

Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

75.000.000 26.000.000 45.000.000

Total Belanja Modal

146.000.000

Total Belanja

220.700.000

Surplus/Defisi t LRA Pembiayaan Penerimaan Pe mbiayaan Penerimaan Pembiayaan Pen cairan Dana Cadangan Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan Peneri maan Pembiayaan Pene rimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan

157.550.000

65.000.000 75.000.000 35.000.000

Total Penerimaan Pembiayaan

175.000.000

Pengeluaran Pe mbiayaan Pengel uaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Bukan BUMD Total Pengeluaraan Pembiayaan

50.000.000 100.000.000

150.000.000

Pembiayaan Neto

25.000.000

Silpa/Sikpa

182.550.000

Tabel 2.9 Laporan Realisasi Anggaran 18

2.4.2

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemda

Laporan perubahan saldo anggaran lebih merupakan laporan yang menunjukkan saldo anggaran lebih awal periode, penambahan atau pengurangan saldo anggran lebih dan saldo anggaran lebih akhir periode. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 NO

1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN

Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Subtotal (3 + 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

20X1

20X0

xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Xxx (xxx) Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Tabel 2.10 Format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan perubahan saldo anggaran lebih Kabupaten contoh di sajikan  pada tabel 2.11 Kabupaten Contoh LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Saldo Anggaran Lebih Awal Silpa

182.500.000

Saldo Anggaran Lebih Akhir

182.500.000

Tabel 2.11 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 2.4.3

Laporan Operasional Pemda

Laporan operasional merupakan laporan yang menunjukkan kinerja opersasi satuan kerja yang lebih luas karena laporan opersional disusun  berdasarkan basis akrual. Laporan operasional berisi informasi tentang pendapatan LO, beban dan surplus/defisit LO. Laporan opersional Kabupaten Contoh disajikan pada tabel 2.12

19

Kabupaten Contoh LAPORAN OPERASIONAL Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 Pendapatan Pendapatan Pajak Hotel LO

8.500.000

Pendapatan Pajak Restorant LO

7.500.000

Pendapatan Pajak Reklame LO

4.000.000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO

15.000.000

Pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LO

20.000.000

Pendapatan BPHTB LO

10.000.000

Pendapatan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum LO

3.750.000

Pendapatan Restribusi Pengujian Kendaraan Bermotor LO

3.000.000

Pendapatan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LO

2.500.000

Pendapatan Restribusi Terminal LO

4.000.000

Pendapatan Restribusi Tempat Khusus Parkir LO

3.000.000

Pendapatan Restribusi Ijin Trayek LO

5.000.000

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

5.000.000

Pendapatan Jasa Giro LO

8.000.000

Pendapatan Bunga LO

3.400.000

Pendapatan Dana Bagi Hasil LO

5.000.000

Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LO

20.000.000

Pendapatan Dana Alokasi Umum LO

200.000.000

Pendapatan Dana Aloksi Khusus LO

40.000.000

Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LO

18.000.000

Total Pendapatan

385.650.000

Belanja Beban Gaji dan Tunjangan

47.000.000

Beban Jasa Kantor

2.850.000

Beban Bahan Habis Pakai

1.750.000

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1.200.000

Beban Makanan dan Minuman

500.000

Beban Perjalanan Dinas

3.500.000

Beban Pemeliharaan

1.000.000

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

24.600.000

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

20.000.000

Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Beban Bunga Utang Pinjaman

350.000 21.500.000

Beban Subsidi

7.000.000

Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat

4.000.000

Beban Bantuan Sosial Kepada Masyarakat

3.800.000

Total Belanja

139.050.000

Surplus/Defisit LRA

246.600.000

Tabel 2.12 Laporan Realisasi Anggaran

20

2.4.4

Laporan Perubahan Ekuitas Pemda

Laporan perubahan ekiitas merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal, perubahan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas menjadi penghubung antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional neraca. Berikut ini merupakan contoh format Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Daerah. PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA….. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

NO

1 2 3 4 5 6 7 8

URAIAN

Saldo Anggaran Lebih Awal Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan Subtotal (1 + 2) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA) Subtotal (3 + 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6 + 7)

20X1

20X0

xxx (xxx) xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Xxx (xxx) Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx Xxx

Tabel 2.13 Format Laporan Perubahan Ekuitas Pemda

Pada kasus, Laporan perubahan ekuitas Kabupaten Contoh di sajikan pada tabel 2.14 Kabupaten Contoh LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016

Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO

1.211.500.000 246.600.000

Saldo Anggaran Lebih Akhir

1.458.100.000

Tabel 2.14 Laporan Peruabahan Ekuitas 2.4.5

Neraca

Laporan

keuangan

lainnya

yang

langsung

dapat

dihasilkan

dari

WORKSHEET konsolidasi adalah Neraca. Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatau tanggal tertentu.. Contoh disajikan pada Tabel 2.15

21

KABUPATEN CONTOH NERACA 01-Jan-16

Kas di Kas Daerah

508.336.363 Utang PPH Pusat

1.013.636

Kas di Bendahara Penerimaan

7.000.000 Utang PPN Pusat

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.000.000 Utang Bunga Kepada Bank

Investasi dalam Deposito

7.772.727

50.000.000 Utang Belanja Barang dan Jasa

16.500.000 400.000

Piutang Pajak Daerah

4.000.000 Utang Belanja Subsidi

2.250.000

Piutang Restribusi

2.500.000 Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

4.500.000

Piutang Lain-Lain PAD yang SAH

10.400.000

Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

15.000.000 Utang Dalam Negeri Perbankan

Penyisihan Piutang Pendapatan Persediaan Bahan Pakai Habis

7.750.000 Ekuitas

Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya

175.000.000

Penyertaan Modal Pemda

100.000.000

Tanah untuk Bangunan Gedung

185.000.000

Alat Angkutan Darat Motor

162.000.000

Alat Kantor

200.000.000

(350.000) 1.458.100.000

16.000.000

Alat Rumah Tangga

9.000.000

Komputer

51.000.000

Meja dan Kursi Kerja

8.000.000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

(53.600.000)

Bangunan Gedung Tempat Kerja

325.000.000

Bangunan Gedung Tempat Tinggal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Dana Cadangan

75.000.000 (52.500.000) 85.000.000

TOTAL ASET

1.690.536.363

TOTAL UTANG dan EKUITAS

1.690.536.363

Tabel 2.15 Neraca Kabupaten Contoh

22

2.4.6

Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan yang menyajikan infromasi tentang saldo kas awal periode, penerimaan, dan pengeluaran untuk aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris, serta saldo kas akhir periode. Karena karakteristiknya berbeda, unsur-unsur laporan arus kas pada perusahaan komersial  juga berbeda dari unsur-unsur laporan arus kas pada organisasi pemerintahan. Unsur-unsur perubahan kas pada perusahaan komersial meliputi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Sedangkan unsur-unsur perubahan kas pada organisasi  pemerintahan meliputi aktivitas operasi, investasi, pendanaa, dan transitoris. Laporan arus kas Kabupaten Contoh disajikan pada Tabel 2.16

23

LAPORAN ARUS KAS Kabupaten Contoh Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Dese mber 2016 Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi Pendapatan Pajak Hotel LRA

8.500.000

Pendapatan Pajak Restorant LRA

7.500.000

Pendapatan Pajak Reklame LRA

7.000.000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA

16.000.000

Pendapatan PBB Pende saan dan Perkot aan LRA

18.000.000

Pendapat an BPHTB LRA

10.000.000

Pendapatan Restribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA

3.750.000

Pendapatan Restri busi Penguj ian Kendaraan Bermotor LRA

3.000.000

Pendapatan Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah LRA

2.000.000

Pendapatan Restribusi Terminal LRA

4.000.000

Pendapatan Restribusi Tempat Khusus Parkir LRA

4.500.000

Pendapatan Restribusi Ijin Trayek LRA

3.500.000

Pendapatan Restribusi Pengendalian Lalu Lintas LRA

1.500.000

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LRA

5.000.000

Pendapatan Bunga LRA

1.000.000

Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak LRA Pendapatan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak LRA Pendapatan Dana Alokasi Umum LRA Pendapatan Dana Alokasi Khusus LRA Pendapatan Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah LRA Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Operasi

5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000 378.250.000

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi 47.000.000

Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Jasa Kantor

1.200.000

Belanja Pakaian Habis

2.750.000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.200.000 500.000

Belanj a Makanan dan Minuman Belanja Pe rjalanan Dinas

3.500.000

Belanja Pe meliharaan

1.000.000

Belanja Bunga Utang Pinjaman

5.000.000

Belanja Subsidi

4.750.000

Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat

4.000.000

Belanj a Bantuan Sosial Ke pada Masyarakat

Jumlah Arus Kas Kelu ar Aktivitas Operasi

3.800.000 74.700.000

Arus Kas Aktivitas Operasi

303.550.000

Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi Pencairan Inve stasi Deposito

15.000.000

Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Investasi

15.000.000

Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Belanja Modal Pengadaan Alat Angkut Darat Bermotor

75.000.000

Belanja Modal Pengadaan Komputer

26.000.000

Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

45.000.000

Pengadaan Inve stasi Deposi to

40.000.000

Jumlah Arus Kas Kelu ar Aktivitas Operasi

186.000.000

Arus Kas Aktivitas Investasi

(171.000.000)

Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan Pene rimaan Pembi ayaan Pencai ran Dana Cadangan

65.000.000

Penerimaan Pembiayaan Pinjaman Dalam Negeri Perbankan

75.000.000

Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah

35.000.000

Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Pendanaan

175.000.000

Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan Penge luaran Pembi ayaan Pembe ntukan Dana Cadangan

50.000.000

Pengeluaran pembiayaan Penyertaan Modal Bukan BUMD

100.000.000

Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Pendanaan

150.000.000

Arus Kas Aktivitas Pendanaan

25.000.000

Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris 13.272.727

Pemungutan PPN Pusat

3.013.636

Pemungutan PPH Pusat

Jumlah Arus Kas Masuk Aktivitas Transitoris

16.286.363

Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris Penyetoran PPN Pusat

5.500.000

Peny etoran PPH Pusat

2.000.000

Jumlah Arus Kas Keluar Aktivitas Transitoris

7.500.000

Arus Kas Aktivitas Transitoris

8.786.363

Penambahan Arus Kas

166.336.363

Kas Awal Peri ode

350.000.000

Kas Akhir Peri ode

516.336.363

Tabel 2.16 Laporan Arus Kas Kabupaten Contoh 24

2.4.7

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam lapora keuangan. Selain itu, catatan atas laporan keuangan mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan serta pengungkapan lain yang diperlukan agar pemakai memperoleh informasi yang cukup. Bagian-bagain pokok pada catatan atas laporan keuangan meliputi : a.

Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

 b.

Informasi tentang kebijakan keuangan dan ekonomi makro;

c.

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d.

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakankebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e.

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f.

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

g.

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berikut ini merupakan contoh format Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

25

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA……. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN Bab I

Bab II

Bab III

Bab IV

Pendahuluan 1.1

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.2

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

1.3

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan pemerintah daerah

Ekonomi

makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD

2.1

Ekonomi makro

2.2

Kebijakan keuangan

2.3

Indikator pencapaian target kinerja APBD

Ikhtisar

pencapaian kinerja keuangan pemerintah daerah

3.1

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan pemerintah daerah

3.2

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Kebijakan akuntansi 4.1

Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

4.2

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

4.3

Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah

4.4

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada pemerintah daerah

Bab V

Penjelasan pos-pos laporan keuangan pemerintah daerah 5.1

Rincian dari penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan pemerintah daerah

5.2

5.1.1

Pendapatan – LRA

5.1.2

Belanja

5.1.3

Transfer

5.1.4

Pembiayaan

5.1.5

Pendapatan – LO

5.1.6

Beban

5.1.7

Aset

5.1.8

Kewajiban

5.1.9

Ekuitas Dana

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada pemerintah daerah.

Bab VI

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan pemerintah daerah

Bab VII

Penutup

Tabel 2.17 Format Catatan atas Laporan Keuangan Pemda

26

BAB III PENUTUP

3.1

Kesimpulan

Laporan keuangan konsolidasian disajikan oleh entitas pelaporan, sementara peran pemerintah pusat yakni menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua kementerian lembaga/negara kepda lembaga legislatif. Pemerintah daerah menyampaikan laporan keuangan konsolidasian dari semua entitas akuntansi dibawahnya kepada lembaga legislatif. Proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts). Contoh akun timbal balik ini antara lain sisa uang  persediaan yang belum dipertanggung jawabkan oleh bendahara pengeluaran sampai dengan akhir periode akuntansi. Adapun komponen pada aporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan sal, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan SKPD, Laporan Keuangan PPKD dan Laporan Keuangan Konsolidator. Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini  pada dasarnya sama dengan proses pembuatan Laporan Keuangan yang telah dijelaskan dalam prosedur sebelumnya. Perbedaan utama adalah adanya jurnal eliminasi untuk menihilkan reciprocal account. Perbedaan utama dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dibandingkan Laporan Keuangan SKPD adalah tidak adanya rekening RK. Rekening tersebut sudah dinihilkan melalui jurnal eliminasi.

27