AP 3.docx

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

PPKD merupakan satuan kerja yang ada di lingkungan Kabupaten. Diasumsikan  bahwa kabupaten hanya memiliki SKPD B, SKPD A dan PPKD. Transaksi SKPD A dicatat di pembukuan SKPD A tersebut. Transaksi SKPD A yang terkait dengan transaksi transfer kas masuk dan kas keluar antara SKPD A dan BUD juga dicatat di pembukuan PPKD. Transaksi SKPD B yang terkait dengan transfer kas masuk dan kas keluar antara SKPD B dan di PPKD juga dicatat di pembukuan PPKD. Transaksi kas masuk dan kas keluar SKPD dan PPKD merupakan transaksi yang sesuai dengan konsep HOBO ( Head ( Head Office Branch Office). Office). PPKD diasumsikan sebagai kantor pusat dan SKPD diasumsikan sebagai kantor cabang. Karena itu transfer kas masuk dan kas keluar antara SKPD dan PPKD dicatat baik dipembukuan SKPD maupun PPKD.

1.2 Tujuan Pembelajaran

a. Mengenal transaksi PPKD  b. Mampu membuat jurnal pada pembukuan PPKD c. Menyusun neraca saldo PPKD d. Membuat jurnal penyesuaian PPKD e. Mampu menyusun neraca lajur PPKD f. Menyusun laporan realisasi anggaran PPKD g. Membuat jurnal penutup pelaksanaan anggaran PPKD h. Mampu menyusun laporan operasional PPKD i.

Membuat jurnal penutup finansial PPKD

 j.

Mampu menyusun laporan perubahan ekuitas PPKD

k. Mampu menyusun neraca PPKD.

1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

sel anjutnya disingkat disi ngkat PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai  bendahara umum daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya sel anjutnya disingkat SKPKD

adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna  barang, yang juga melaksanakan pengelolaan pengelolaan keuangan daerah. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang

 bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah. Sesuai dengan Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 7 , Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

(PPKD) dapat diterangkan sebagai berikut : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah  Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas : 

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah,



Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD,



Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan  peraturan daerah,



Melaksanakan fungsi bendahara umum daerah (BUD),



Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,



Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang : 

Menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;

2



Mengesahkan DPA‐SKPD/DPPA‐SKPD;



Melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;



Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;



Memungut pajak daerah;



Menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD);



Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;



Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;



Menyajikan informasi keuangan daerah;



Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah. PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan

daerah

selaku

kuasa

bendahara

umum

daerah

(Kuasa

BUD).

PPKD

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Penunjukan kuasa BUD oleh PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kuasa BUD mempunyai tugas: 

Menyiapkan anggaran kas;



Menyiapkan SPD;



Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;



Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;

3



Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;



Menyimpan uang daerah;



Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;



Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas  beban rekening kas umum daerah;



Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;



Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;



Melakukan penagihan piutang daerah. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD. PPKD dapat

melimpahkan kepada pejabat lainnya dilingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut: 

Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;



Mengendalikan pelaksanaan APBD;



Memungut pajak daerah;



Menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah;



Melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;



Menyajikan informasi keuangan daerah;



Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.

2.2 Neraca Awal PPKD

 Neraca merupakan gambaran posisi keuangan pada tanggal tertentu. Posisi keuangan meliputi posisi aset, kewajiban, dan ekuitas.

4

Neraca PPKD Kabupaten contoh 1 januari 2016 Kas di kas daerah 350.000.000 Utang dalam Investasi dalam deposito 25.000.000 negeri Sektor Bagian lancar tagihan pinjaman  perbankan Jangka panjang kepada entitas lainya 50.000.000 Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya 175.000.000 Dana cadangan 100.000.000 Ekuitas Jumlah Rp. 700.000.000 Jumlah

Rp. 125.000.000

575.000.000 Rp.700.000.000

2.3 Transaksi Operasi PPKD

Transaksi PPKD meliputi transaksi sendiri sebagai entitas akuntansi serta setoran kas masuk dan keluar dari SKPD B dan SKPD A. Berikut ini adalah transaksi operasi PPKD yang terjadi pada tahun 2016 : No Transaksi operasi PPKD 1 Diterbitkan SP2D UP sebesar Rp 2.000.000 yang diberikan kepada bendahara  pengeluaran SKPD B sebagai uang persediaan untuk mendanai pengeluaran sehari -hari SKPD B tersebut. 2 Diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran belanja pegawai SKPD B berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga sebesar Rp 22.000.000. BUD memotong PPh Pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. 3 Diterima pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD B atas penggunaan uang  persediaan sebesar Rp 1.500.000. BUD menerbitkan SP2D GU sejumlah yang sama. 4 Kabupaten contoh memutuskan untuk melakukan penyertaan modal tambahan pada BUMD bernama PT abadi jaya seebesar Rp 100.000.000 dengan pencairan melalui SP2D LS. Penyertaan moda ini bersifat parmanen. Kepemilikan kabupaten contoh di PT abadi jaya adalah 100%. 5 RUPS BUMD PT abadi jaya memutuskan membagi deviden. Surat ketetapan direksi BUMD PT abadi jaya menunjukan bahwa deviden yang menjadi hak kabupaten contoh adalah Rp 5.000.000. 6 Diterima setoran dari bendahara penerimaan SKPD B sebesar Rp 1.500.000 atas  perluasan sebagai piutang retribusi pengendalian lalu lintas. 7 Diterma kas sebesar Rp 4.000.000 dari penerimaan retribusi terminal yang disetor oleh  bendahara penerimaan SKPD B ke kas daerah. 8 Diterima kas sebesar Rp. 3.000.000 dari penerimaan SKPD B atas peneriamaan retribusi  pengujian kendaraan bermotor. 9 Diterima kas sebesar Rp. 3.500.000 dari penerimaan SKPD B atas peneriamaan retribusi izin proyek. 10 Diterbitkan SP2D LS sebesar Rp.25.000.000 untuk pengeluaran pembangunan ruang kantor baru SKPD B. jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0.5%. 11 Diterbitkan SPD2 LS untuk pembelian komputer baru SKPD B sebesar Rp 11.000.000 5

12

13 14 15

16

17 18

19

20

21

22 23

24

25

26

27

28

 jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh  pasal 22 sebesar 0,5%. Diterbitkan SP2D LS untuk membeli kendaraan operasional angkutan barang SKPD B sebesar Rp. 35.000.000. jumlah tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. BUD memotongPPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Diterima kas sebesar Rp. 2.000.000 dari penerimaan retribusi pemakaain kekayaan daerah yang disetor oleh bendahara penerimaan SKPD B ke kas daerah Diterima kas sebesar Rp. 4.500.000 dari penerimaan retribusi tempat khusus parkir yang disetor oleh bendahara penerimaan SKPD B ke kas daerah. Dierima kas dari pihak ketiga untuk pembayaran retribusu parkir tepi jalan umum yang merupakan kewenangan SKPD B sebesar Rp 3.750.000 yang langsung disetor ke kas daerah. Diterbitkan SP2D LS untuk pembayaran termin terakhir konstruksi dalam pengerjaan SKPD B sebesar Rp. 20.000.000. jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5% Diterima kas dari bendahara penerimaan SKPD A sebesar Rp 3.000.000 dari  penerimaan pajak daerah. Diberikan uang persediaan kepada bendahara pengeluaran SKPD A melalui SP2D UP sebesar Rp 3.000.000 yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD A tersebut. Diterima pertanggunggjawab bendahara pengeluaran SKPD A atas uang persediaan yang digunakan sebesar Rp 2.450.000. pada saat yang sama, diberikan kepada  bendahara pengeluaran SKPD A SP2D GU sebagai pengganti uang persediaan yang telah digunakan sebesar Rp 2.450.000. Dikeluarkan SP2D LS sebesar Rp 2.200.000 untuk pembayaran tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharan gedung SKPD A. Jumlah pembayaran adalah Rp 1.200.000 untuk perawatan kendaraan dan Rp 1.000.000 untuk pemeliharan gedung. Diterima pemberitahuan berupa PMK dari kementerian keuangan bahwa kabupaten contoh memperoleh hak untuk menerima DBH, DAU, dan DAK masing -masing sebesar Rp.25.000.000 dan Rp 40.000.000. DBH terdiri atas DBH pajak Rp 5.000.0000 dan DBH bukan pajak Rp 20.000.0000 Surat keputusan gubernutt menunjukan bahwa kabupaten contoh memperoleh hak sebesar Rp 18.000.000 untuk bagi hasil pajak dari provinsi. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus dari kementerian keuangan sudah masuk ke rekening bank sesuai dengan  jumlah yang ditetapkan pada PMK. Diterima pemberitahuan dari bank bahwa dana bagi hasil pajak dari provinsi sudah masuk ke rekening nak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan pada surat ketetapan gubernur sebesar Rp 18.000.0000 Dikerluarakan SP2D LS untuk pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dab tunjangan keluaraga SKPD A dengan SP2D LS sebesar Rp 25.000.000. BUD memotong PPh pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%. Dikeluarkan SP2D LS untuk pengeluaran dalam rangka pembelian komputer baru pada SKPD A dengan SP2D LS sebesar Rp 15.000.000. jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Dikeluarakan SP2D LS untuk pembelian kendaraan operasional angkuran barang SKPD A dengan SP2D Ls sebesar Rp 40.000.000. jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10% dan PPh pasal 22 sebear 0,5%. Diterima kas dari bendahara penerimaan SKPD A sebeasar Rp 16.000.000 yang berasal 6

29 30

31 32 33 34 35 36 37

38 39 40

41 42 43 44

45

dari penerimaan pajak daerah. Diterima kas dari bendahara penerimaan SKPD A sebeasar Rp 41.000.000 yang berasal dari penerimaan pajak daerah. Kabupaten contoh melakukan manajemen kas dengan mengalihkan kas menjadi deposito berjangka di BPD sebesar Rp 40.000.000. jangka waktu deposito adalah 6  bulan dan bersifat roll over. Kabupaten contoh mencairkan deposito sebesar Rp15.000.000 dari BPD. Pada saat  pencairan deposito ini juga diterima nunga deposito sebesar Rp 1.000.000 BUMD PT abadi jaya membayar dividen tunai sesuai dengan yang ditetapkan sebelumnya sebesar Rp5.000.000 Kabupaten contoh menerima kas dari utang bank dalam negeri jangka panjang sebesar Rp 75.000.0000 Kabupaten contoh menerima pembayaran bagian lancar tagihan pinjaman jangka  panjang dari BUMD sebesar Rp 35.000.0000 Kabupaten contoh menerima tagihan dari kreditor bahwa bunga utang jangka panjang dari perbankan dalam negeri adalah sebesar Rp 6.500.0000 Kabupaten contoh membayar bunga utang jangka panjang perbankan yang telah ditetapkan sebelumnya sebesar Rp 5.000.0000 Berdasarkan perda tentang dana cadagan, kabupaten contoh membentuk dana cadangan sebesar Rp 50.000.000 sebagai dana untuk pembagunan stadion olah raga lima tahun ke depan. Dana cadangan untuk pembangunan irigasi yang selama ini dibentuk dicairkan sebesar Rp 65.000.000 Bendahara umum daerah penyetoran PPh sebesar Rp 2.000.000 dan PPN sebesar Rp 5.500.000 Kabupaten contoh menerbitkan SK tentang pemberian subsidi kepada BUMD dan sejumlah lembaga sebesar Rp 7.000.000. subsidi yang akan diberikan adalah subdisi tunai. Subsidi tunai yang sudah ditetapkan diberikan kepada lembaga tertentu dicairkan dengan menerbitkan SP2D LS sebesar Rp4.750.000 Kabupaten contoh menerbitkan SK tentang pemberian hibah kepada sekelompok masyarakat sebesar Rp 4.000.000. hibah yang akan diberikan adalah hibah tunai. Hibah tunai yang sudah ditetapkan sebelumnya dicarikan dengan menerbitkan SP2D LS sebesar Rp 4.000.000 Kabupaten contoh menandatangani perjanjian tentang pemberian bantuan sosial kepada sekelompok masyarakat sebesar Rp 3.800.000. bantuan sosial yang akan diberikan adalah berbentuk tunai. Bantuan sosial tunai yang sudak ditetapkan sebelumnya dicairkan dengan menerbitkan SP2D LS sebesar Rp 3.800.000

Untuk dapat menyusun laporan keuangan PPKD, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Membuat jurnal transaksi operasi 2. Menyusun neraca saldo 3. Membuat jurnal penyesuaian 7

4. Membuat neraca lajur 5. Menyusun laporan realisasi anggaran 6. Membuat jurnal penutup pelaksanaan anggaran 7. Menyusun laoran operasional 8. Membuat jurnal penutup finansial 9.

Menyusun laporaan perubahan ekuitas

10. Menyusun neraca.

2.4 Laporan Keuangan PPKD 1. Jurnal transaksi operasi PPKD

Ada sebanyak 45 transaksi operasi PPKD. Sebagian transaksi tersebut adalah transaksi PPKD itu sendiri dan sebagian lain adalah transaksi transfer kas masuk dan kas keluar antara PPKD dengan SKPD A dan SKPD B. Jurnal untuk transaksi operasi yang dilakukan pada pembukuan PPKD meliputi : a. Jurnal finansial Jurnal finansial merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan operasional dan neraca. Karena itu jurnal financial juga disebut jurnal LO/ neraca. Jurnal finansial dibuat berdasarkan basis akrual. Transaksi setoran kas masuk dan kas keluar antara PPKD dan SKPD juga di catat pada jurnal ini.  b. Jurnal pelaksanaan anggaran Jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk mencatat transaksi yang dilaporkan pada laporan realisasi anggaran. Karena itu jurnal pelaksanaan anggaran  juga sering disebut sebagai jurnal LRA. Jurnal pelaksanaan anggaran dibuat  berdasarkan basis kas. Berikut ini jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi operasi PPKD, baik jurnal finansial maupum jurmal pelaksanaan anggaran tersebut : No 1

Transaksi

Jurnal finansial : RK SKPD B Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada

Debit / Kredit

2.000.000 2.000.000

8

2

Jurnal finansial : RK SKPD B Kas di kas daerah Kas di kas daerah

22.000.000 22.000.000 11.000.000

Utang PPh pusat Jurnal pelaksanaan anggaran : 3

Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD B

11.000.000

1.500.000

Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : 4

5

6

7

8

9

Tidak ada Jurnal finansial : Penyertaan modal pemerintah daerah Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Pengeluaran pembiayaan penyertaan modal  pada BUMD Peruabahan SAL Jurnal finansial : Penyertaan modal pemerintah daerah Pendapatan dividen atas penyertaan modal  pada BUMD LO Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD B Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD B Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD B Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD B

1.500.000

100.000.000 100.000.000 100.000.000 100.000.000 5.000.000 5.000.000

1.500.000 1.500.000

4.000.000 4.000.000

3.000.000 3.000.000

3.500.000 3.500.000 9

Jurnal pelaksanaan anggaran : 10

Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD B Kas di kas daerah Kas di kas daerah

25.000.000 25.000.000 2.386.363

Utang PPh pusat Utang PPh pusat Jurnal pelaksanaan anggaran : 11

Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD B Kas di kas daerah Kas di kas daerah

12

13

14

113.636 2.272.727

11.000.000 11.000.000 1.050.000

Utang PPh pusat Utang PPh pusat Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD B Kas di kas daerah Kas di kas daerah Utang PPh pusat Utang PPh pusat Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD B Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah

50.000 1.000.000

35.000.000 35.000.000 3.340.909 159.091 3.181.818

2.000.000 2.000.000

4.500.000

RK SKPD B Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada 15

Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD B Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada

16

4.500.000

3.750.000 3.750.000

Jurnal finansial : 10

RK SKPD B Kas di kas daerah Kas di kas daerah Utang PPh pusat

20.000.000 20.000.000 1.909.091 90.909

Utang PPh pusat Jurnal pelaksanaan anggaran : 17

Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah

1.818.182

3.000.000

RK SKPD A Jurnal pelaksanaan anggaran : 18

19

20

21

Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD A Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD A Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD A Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Piutang transfer pemerintah pusat Pendapatan bagi hasil pajak LO Pendapatan bagi hasil bukan pajal LO Pendapatan dana alokasi umum LO Pendapatan dana alokasi khusus LO

22

Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial :

23

Piutang transfer pemerintah daerah lainnya Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial :

3.000.000

3.000.000 3.000.000

2.450.000 2.450.000

2.200.000 2.200.000

265.000.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000

18.000.000 18.000.000

11

Kas di kas daerah Piutang transfer pemerintah pusat Jurnal pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL

265.000.000 265.000.000 265.000.000

Pendapatan dana bagi hasil LRA Pendapatan bagi hasil bukan pajak LRA

24

Pendapatan dana alokasi umum LRA Pendapatan dana alokasi khusus LRA Jurnal finansial : Kas di kas daerah Piutang transfer pemerintah daerah lainnya

25

26

27

28

5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000 18.000.000

Jurnal pelaksanan anggaran : Perubahan SAL 18.000.000 Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah 18.000.000 LRA Jurnal finansial : RK SKPD A 25.000.000 Kas di kas daerah 25.000.000 Kas di kas daerah Utang PPh pusat Jurnal pelaksanan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial :

1.250.000

RK SKPD A Kas di kas daerah Kas di kas daerah Utang PPh pusat Utang PPh pusat Jurnal pelaksanan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : RK SKPD A Kas di kas daerah Kas di kas daerah Utang PPh pusat Utang PPh pusat Jurnal pelaksanan anggaran :

15.000.000

Tidak ada Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD A Jurnal pelaksanaan anggaran :

1.250.000

15.000.000 1.431.818 68.182 1.363.636

40.000.000 40.000.000 3.818.182 181.818 3.636.364

16.000.000 16.000.000

12

Tidak ada 29

Jurnal finansial : Kas di kas daerah RK SKPD A

41.000.000 41.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada 30

Jurnal finansial : Investasi dalam deposito Kas di kas daerah

40.000.000 40.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada 31

32

33

34

35

Jurnal finansial : Kas di kas daerah Pendapatan bunga LO Investasi dalam deposito Jurnal pelaksanaan anggaran : Peruabahan SAL Pendapatan bunga LRA Jurnal finansial : Kas di kas daerah Penyertaan modal pemerintah daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL Pendapatan dividen atas penyertaan modal  pada BUMD LRA Jurnal finansial : Kas di kas daerah Utang dalam negeri sektor perbankan Jurnal pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL Penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri dari BANK Jurnal finansial : Kas di kas daerah Bagian lancar tagihan pinjaman jangka  panjang kepada entitas lainnya Jurnal pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL Penerimaan pembiayaan penerimaan kembali Piutang kepada perusahaan daerah Jurnal finansial : Beban bunga utang pinjaman Utang bunga kepada Bank

16.000.000 1.000.000 15.000.000 1.000.000 1.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000

75.000.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000

35.000.000 35.000.000

35.000.000 35.000.000

2.000.000 2.000.000

13

Jurnal pelaksanaan anggaran : 36

Tidak ada Jurnal finansial : Utang bunga kepada Bank

5.000.000

Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran :

37

38

39

40

41

42

5.000.000

Belanja bunga utang pinjaman Perubahan SAL Jurnal finansial :

5.000.000

Dana cadangan Kas di kas daerah

50.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran : Pengeluaran pembiayaan pembentukan dana cadangan Perubahan SAL Jurnal finansial : Kas di kas daerah Dana cadangan Jurnal pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan Jurnal finansial : Utang PPh pusat Utang PPh pusat Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Beban subsidi Utang belanja subsidi Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada Jurnal finansial : Utang belanja subsidi Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja subsidi Perusahaan SAL Jurnal finansial : Beban hibah kepada kelompok masyarakat Utang belanja lain-lain Jurnal pelaksanaan anggaran :

5.000.000

50.000.000 50.000.000 50.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000 65.000.000

2.000.000 5.500.000 7.500.000

7.000.000 7.000.000

4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.750.000 4.000.000 4.000.000

14

Tidak ada 43

Jurnal finansial : Utang belanja lain-lain Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja hibah kepada kelompok masyarakat

44

Perubahan SAL Jurnal finansial : Beban bantuan sosial kepada masyarakat

4.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000 3.800.000

Utang belanja lain-lain Jurnal pelaksanaan anggaran : 45

Tidak ada Jurnal finansial : Utang belanja lain-lain Kas di kas daerah Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja bantuan sosial kepada masyarakat

3.800.000

3.800.000 3.800.000 3.800.000

Perubahan SAL

3.800.000

2. Neraca Saldo PPKD

Hasil rekaman transaksi pada jurnal diringkas pada buku besar dan dituangkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo merupakan kumpulan dari akun-akun buku besar beserta saldonya. Penuyusunan neraca saldo bertujuan untuk menunjukan apakah rekaman dalam  jurnal yang diringkas dalam buku besar saldo bersaldo seimbang antara debit dan kredit. Neraca saldo PPKD Neraca saldo PPKD kabupaten Contoh 31 desember 2016 Kas di kas daerah 508.336.363 Investasi dalam deposito 50.000.000 Piutang transfer pemerintah pusat Piutang transfer pemerintah daerah lainnya Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang 15.000.000 RK SKPD A 94.250.000 RK SKPD B 27.650.000 Investasi jangka panjang kepada entitas lainnya 175.000.000 Penyertaan modal pemda 100.000.000 Dana cadangan 85.000.000 Utang PPh pusat Utang PPN pusat Utang bunga kepada bank

1.013.636 7.772.727 1.500.000 15

Utang belanja subsidi Utang lain-lain Utang dalam negeri sektor perbankan Ekuitas Perubahan SAL 296.450.000 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA Pendapatan bunga LRA Pendapatan dana bagi hasil pajak LRA Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LRA Pendapatan dana alokasi umum lRA Pendapatan dana alokasi khusus lRA Belanja bunga utang pinjaman Belanja subsidi 5.000.000 Belanja hibah kepada kelompok masyarakat 4.750.000 Belanja bantuan sosial kepada masyarakat 4.000.000 Penerimaan pembiayaan pencairan dana cadangan 3.800.000 Penerimaan pembiayaan pinjaman dalam negeri  perbankan Penerimaan pembiayaan kembali piutang kepada  perusahaan daerah Pengerluaran pembiayaan pembentukan dana Pengeluaran pembiayaan pebentukan dana 50.000.000 Pengeluaran pembiayaan modal pada BUMD 100.000.000 Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah LO Pendapatan bunga LO Pendapatan dana bagi hasil pajak LO Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LO Pendapatan dana alokasi umum LO Pendapatan dana alokasi khusus LO Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO Beban bunga utang pinjaman 65.000.000 Beban subsidi 7.000.000 Beban hibah kepada kelompok masyarakat 4.000.000 Beban bantuan sosial kepada masyarakat 3.000.000 Jumlah 1.540.536.363

2.250.000 200.000.000 575.000.000 5.000.000 1.000.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000

65.000.000 75.000.000 35.000.000

5.000.000 1.000.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000

1.540.536.363

3. Jurnal Penyesuai PPKD

Salah satu unsur penting dalam penyusunan neraca lajur adalah pembuatan jurnal  penyesuaian. Jurnal penyesuian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang  pada akhir periode dibutuhkan dibuat agar informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan lengkap. Jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian dan kondisi yang ada  pada neraca saldo. Data penyesuaian pada tanggal 31 desember 2016 adalah sebagai berikut :

16

a. Bunga utang bank yang sudah menjadi kewajiban kabupaten contoh adalah Rp 15.000.000  b. Bunga deposito yang telah menjadi hak kabupaten contoh adalah Rp 2.400.000 c. Jasa giro dari bank yang telah menjadi hak kabupaten contoh adalah Rp 8.000.000.

Jurnal yang dibuat untuk mencatat data penyesuaian di atas adalah s ebagai berikut : a. Jurnal LO atau neraca : Beban bunga utang pinjaman

15.000.0000

Utang bunga kepada bank

15.000.0000

 b. Jurnal LO atau neraca : Piutang lain-lain PAD yang sah

2.400.000

Pendapatan bunga LO

2.400.000

c. Jurnal LO atau neraca : Piutang lain-lain PAD yang sah Pendapatan jasa giro LO

8.000.000 8.000.000

4. Neraca Lajur PPKD

 Neraca lajur disusun sebelum penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusunan laporan keuangan. Karena itu neraca lajur seringkali disebut sebagai kertas kerja (worksheet). Kertas kerja menunjukan kertas untuk menguji kesiapan penyusunan laporan keuangan. Dengan kertas yang sudah siap dengan benar, maka laporan keuangan dapat disusun.

5. Laporan Realisasi Anggaran PPKD

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menunjukan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan pendapatan LRA, belanja, dan  pembiayaan. Unsur yang dimuat dalam laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan LRA,  belanja, surplus/ defisit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan silpa/sikpa. Laporan realisasi anggaran PPKD. 17

Laporan Realisasi Anggaran PPKD Laporan Realisasi anggaran PPKD Kabupaten Contoh Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Pendapatan asli daerah Pendapaatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD LRA Pendapatan bunga LRA Pendapatan transfer Pendapatan dana bagi hasil pajak LRA Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LRA Pendapatan dana alokasi umum LRA Pendapatan dana alokasi khusus LRA Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LRA Total pendapatan Belanja Belanja operasi Belanja bunga utang pinjaman Belanja subsidi Belanja hibah kepada kelompok masyarakat Belanja bantuan sosial kepada masyarakat Total belanja Surplus/ defisit LRA Penerimaan pembiayaan Pencairan dana cadangan Pinjaman dalam negeri perbankan Penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah Pengeluaran pembiayaan Pembentukan dana cadangan Penyertaan modal pada BUMD Pembiayaan neto Silpa

5.000.000 1.000.000

6.000.000

5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000 283.000.000 289.000.000

5.000.000 4.750.000 4.000.000 3.800.000 17.550.000 271.450.000 65.000.000 75.000.000 35.000.000

175.000.000

50.000.000 100.000.000 150.000.000 25.000.000 296.450.000

6. Jurnal Penutup Pelaksanaan Anggaran PPKD

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal. Jurnal  penutup pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk menutup akun-akun yang ada dilaporan realisasi anggaran. Jurnal penutup diperlukan sebelum dilakukan penyusunan neraca. Dasar pemikiran pembuatan jurnal penutup lebih dahulu adalah karena akun surplus/defisit LRA dan perubahan SAL merupakan akun yang pada akhirnya harus masuk ke neraca.

18

Ada lima jurnal penutup yang perlu dibuat untuk menutup pelaksanaan anggaran PPKD. Kelima jurnal penutup tersebut adalah : a. Menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus / defisit LRA.  b. Menutup surplus / defisit LRA ke ekuitas SAL. c. Menutup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan ke pembiayaan neto. d. Menutup pembiayaan neto ke ekuitas SAL. e. Menutup perubahan SAL ke ekuitas.

Jurnal untuk pendapatan LRA dan belanja ke surplus / defisit LRA : Pendapatan dividen atas penyertaan modal Pada BUMD LRA

5.000.000

Pendapatan bunga LRA

1.000.000

Pendapatan dana bagi hasil pajak LRA

5.000.000

Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LRA

20.000.000

Pendapatan dana alokasi umum LRA

200.000.000

Pendapatan dana alokasi khusus LRA

40.000.000

Pendapatan transfer bagi hasil pajak LRA

18.000.000

Surplus/ defisit LRA

271.450.000

Belanja bunga utang pinjaman

5.000.000

Belanja subsidi

4.750.000

Belanja hibah kepada kelompok masyarakat

4.000.000

Belanja bantuan sosial kepada masyarakat

3.800.000

Jurnal untuk menutup surplus / defisit LRA ke ekuitas SAL : Surplus / defisit LRA Ekuitas SAL

271.450.000 271.450.000

Jurnal untuk menutup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaaan ke pembiayaan neto : Pencairan dana cadangan

65.000.000 19

Pinjaman dalam negeri perbankan

75.000.000

Penerimaan kembali piutang kepada perusahaan daerah

35.000.000

Pembiayaan neto

25.000.000

Pembentukan dana cadangan

50.000.000

Penyertaan modal pada BUMD

100.000.000

Jurnal untuk menutup pembiayaan neto ke ekuitas SAL : Pembiayaan neto

25.000.000

Ekuitas SAL

25.000.000

Jurnal untuk menutup perubahan SAL ke ekuitas : Ekuitas

296.450.000 Perubahan SAL

296.450.000

7. Laporan Operasional PPKD

Laporan realisasi anggaran tidak cukup untuk menunjukan kinerja pemerintah karena laporan tersebut hanya memuat penerimaan dan pengeluaran berbentuk kas. Laporan operasional merupakan laporan yang menunjukan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas karena laporan operasional disusun berdasarkan basis akrual. Karena itu SPAP 12 menuntut disusunnya laporan operasional. Laporan operasional menunjukan kinerja pemerintah lebih lengkap karena mencakup unsur penerimaan dan pengeluaran kas dan nonkas. Laporan operasional PPKD Laporan operasional PPKD kabupaten contoh Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD LO Pendapatan jasa giro LO Pendapatan bunga LO Pendapatan dana bagi hasil pajak LO Pendapatan dana bagi hasil pajak LO Pendapatan dana alokasi umum LO Pendapatan dana alokasi khusus LO Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO Total pendapatan

5.000.000 8.000.000 3.400.000 5.000.000 20.000.000 200.000.000 40.000.000 18.000.000 299.400.000 20

Beban Beban bunga utang pinjaman Beban subsidi Beban hibah kepada kelompok masyarakat Beban bantuan sosial kepada masyarakat Total beban Surplus / defisit LO

21.500.000 7.000.000 4.000.000 3.800.000 36.300.000 263.100.000

8. Jurnal Penutup Finansial PPKD

Jurnal penutup finansial adalah jurnal untuk menutup akun-akun nominal pada laporan operasional. Akun-akun nominal tersebut meliputi pendapatan LO dan beban. Sama seperti dalam penutupan pelaksanaan anggaran, penutupan finansial juga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum neraca disusun. Ada dua jurnal untuk menutup finansial PPKD. Kedua jurnal penutup tersebut adalah : a. Menutup pendapatan LO dan beban ke surplus/ defisit LO  b. Menutup surplus/ defisit LO ke ekuitas.

Jurnal untuk menutup pendapatan LO dan beban ke surplus/defisit LO : Pendapatan dividen atas penyertaan modal pada BUMD LO

5.000.000

Pendapatan jasa giro LO

8.000.000

Pendapatan bunga LO

3.400.000

Pendapatan dana bagi hasil pajak LO

5.000.000

Pendapatan dana bagi hasil bukan pajak LO

20.000.000

Pendapatan dana alokasi umum LO

200.000.000

Pendapatan dana alokasi khusus LO

40.000.000

Pendapatan transfer bagi hasil pajak daerah LO

18.000.000

Surplus/defisit LO Beban bunga utang pinjaman

263.000.000 21.500.000

Beban subsidi

7.000.000

Beban subsidi beban hibah kepada kelompok masyarakat

4.000.000

Beban bantuan sosial kepada masyarakat

3.000.000

21

Jurnal untuk menutup surplus/defisit LO ke ekuitas : Surplus / defisit LO Ekuitas

263.100.000 263.100.000

9. Laporan Perubahan Ekuitas PPKD

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukan ekuitas awal,  perubahan ekuitas, dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas menjadi penghubung antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dengan neraca. Perubahan ekuitas PPKD disajikan sebagai berikut :

Ekuitas awal Ekuitas Ekuitas SAL RK SKPD A RK SKPD B Ekuitas akhir

Laporan perubahan ekuitas PPKD Laporan perubahan ekuitas PPKD kabupaten contoh Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 575.000.000 -33.350.000 296.450.000 -94.250.000 -27.650.000 716.200.000

 Nilai Rp 575.000.000 berasal dari saldo ekuitas pada neraca awal pada tanggal 1 Januari 2016. Nilai ekuitas sebesar Rp -33.350.000 berasal dari debit akun ekuitas sebesar Rp -296.450.000 pada jurnal penutup pelaksanaan anggaran dan kredit akun ekuitas sebesar Rp 263.100.000 pada jurnal penutup finansial. Kedua saldo diselisihkan karena satu debit dan satu kredit. Nilai ekuitas SAL sebesar Rp 296.450.000 berasal dari jurnal penutupan surplus/ defisit LRA sebesar Rp 271.450.000 dan jurnal penutupan pembiayaan neto sebesar Rp 25.000.000. Karena kedua saldo adalah kredit maka keduanya dijumlahkan. Nilai RK SKPD A sebesar Rp -94.250.000 dan RK SKPD B Rp -27.650.000 berasal dari saldo RK SKPD  pada neraca lajur.

10. Neraca PPKD

 Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menunjukan posisi aset. Kewajiban, dan ekuitas. Informasi untuk penyusunan neraca diperoleh dari kolom neraca pada neraca lajur dan laporan  perubahan ekuitas.

22

Kas di kas daerah Investasi dalam deposito Piutang lain-lain PAD yang sah Bagian lancar tagihan pinjaman  jangka panjang Investasi jangka panjang Penyertaan modal pemda Dana cadangan Jumlah

Neraca PPKD  Neraca PPKD Kabupaten Contoh 31 Desember 2016 508.336.363 Utang PPh pusat 50.000.000 Utang PPN pusat 10.400.000 Utang bunga kepada bank 15.000.000 Utang belanja subsidi

175.000.000 Utang dalam negeri sektor  bank 100.000.000 85.000.000 Ekuitas 943.736.363 Jumlah

1.013.636 7.772.727 16.500.000 2.250.000 200.000.000 227.536.363 716.200.000 943.736.363

23

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna  barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. Untuk dapat menyusun laporan keuangan PPKD, maka langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut : a. Membuat jurnal transaksi operasi  b. Menyusun neraca saldo c. Membuat jurnal penyesuaian d. Membuat neraca lajur e. Menyusun laporan realisasi anggaran f. Membuat jurnal penutup pelaksanaan anggaran g. Menyusun laoran operasional h. Membuat jurnal penutup finansial i.

Menyusun laporaan perubahan ekuitas

 j.

Menyusun neraca.

24

DAFTAR PUSTAKA

Baldric Siregar, 2017. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta ; Bagian Penerbitan Sekolah tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Permendagri 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

25