AP-2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam akuntansi pemerintahan sudah lazim dikenal istilah belanja (expenditure). Belanja adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh bendaharawan umum pemerintah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan akan diperoleh diperoleh pembayaraannya pembayaraannya kembali kembali oleh pemerintah.

Bendaharawan umum

meliputi Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD). Istilah “semua pengeluaran” mengacu pada semua kas yang dikeluarkan tanpa memisahkan apakah  pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran untuk memperoleh pendapatan atau pengeluaran untuk modal modal dan pembayaran utang. utang.

Belanja merupakan istilah yang digunakan untuk

 pengeluaran pada laporan realisasi anggaran. Belanja dicatat berdasarkan basis kas. Dalam akuntansi akuntansi komersial dikenal dikenal istilah beban beban (expense). Pengertian beban dalam hal ini adalah aliran keluar atau pemakaian lai asset atau timbulnya utang atau kombinasi keduanya dalam satu periode yang berasal dari pembuatan atau penyerahan barang,  penyerahan jasa, at au dari kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama utam a perusahaan. Dalam standar akuntansi pemerintahan dinyatakan bahwa beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa  pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Beban menggambarkan kewajiban pemerintah yang yang diakui sebagai pengurang pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja

merupakan istilah yang digunakan untuk pengeluaran pada laporan operasional. operasional.

Belanja

dicatat berdasarkan basis akrual.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulisan ini adalah : 1. Menjelaskan akuntansi untuk SKPD? 2. Menjelaskan ilustrasi transaksi untuk SKPD? 3. Menjelaskan ilustrasi laporan keuangan untuk SKPD?

1.3. Tujuan

Tujuan penulisan makalah ini adalah : 1. Mengenal transaksi SKPD? 2. Mengetahui jurnal operasi SKPD? 3. Mengetahui penyusunan neraca saldo SKPD? 4. Mengetahui jurnal penyesuaian SKPD? 1

5. Mengetahui penyusunan neraca lajur SKPD? 6. Mengetahui penyusunan laporan realisasi anggaran SKPD? 7. Mengetahui jurnal penutup pelaksanaan anggaran SKPD? 8. Mengetahui penyusunan laporan operasional SKPD? 9. Mengetahui jurnal penutup financial SKPD? 10.

Mengetahui penyusunan laporan perubahan ekuitas SKPD?

11.

Mengetahui penyusunan neraca SKPD?

2

BAB II PEMBAHASAN

2.1. Transaksi dan Jurnal Pendapatan Pendapatan di SKPD

Pendapatan yang menjadi kewenangan SKPD dijurnal di SKPD. SKPD mencatat transaksi pendapat baik yang sudah diterima dalam bentuk kas maupun yang belum dalam  bentuk kas. Apabila kas yang sudah diterima disetor oleh SKPD, maka setoran tersebut dicatat di SKPD. SKPD memiliki fungsi akuntansi yang dilaksanakan oleh PPK (Pejabat penatausahaan Keuangan) SKPD tersebut. PPK SKPD bertugas untuk membuat jurnal transaksi, melakukan  posting jurnal transaksi, dan menyusun men yusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh PPK SKPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD tersebut. Ada dua ketegori jurnal yang dibuat oleh SKPD, yaitu : 1. Jurnal Finansial Jurnal financial merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LO dengan menggunakan  basis akrual. 2. Jurnal pelaksanaan anggaran Jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk mencatat pendapatan LRA dengan menggunakan basis kas.

Perlu diketahui bahwa penamaan akun untuk penjurnalan adalah nama akun dengan 5 dijid nomor yang ada pada Permendagri No. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

2.1.1. Transaksi dan Jurnal Pendapatan  –  Didahului  Didahului Penetapan Penetapan Pajak

Berikut ini adalah transaksi pendapatan yang didahului proses penetapan. SKPD X menetapkan

pajak

buni

dan

bangunan

(PBB)

pedesaan

dan

perkotaan

sebesar

Rp.25.000.000,- Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : Jurnal Finansial : Piutang Pajak Daerah Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO

25.000.000 25.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

3

Selanjutnya wajib pajak menyetor kas sebesar Rp.20.000.000,- kepada bendaharan  penerimaan SKPD X. Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut :

Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan Piutang pajak daerah

20.000.000 20.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL

20.000.000

Pendapatan PBB pedesaan dan perkotaan LRA

20.000.000

Akun perubahan SAL adalah akun anggaran. Akun ini didebit saat menerima pendapat dan  penerimaan pembiayaan serta kredit saat mengeluaran belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Bendaharan penerimaan SKPD X menyetor kas sebesar RP.20.000.000,- yang diterimanya ke kas daerah. Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : Jurnal Finansial : RK PPKD

20.000.000

Kas di Bendahara Penerimaan

20.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Istilah RK pada RK PPKD merupkan singkatan dari rekening Koran. RK PPKD merupakan akun resiprokal antara SKPD X dan PPKD. Akun ini termasuk akun konsolidasi dan akan dieliminasi pada waktu melakukan konsolidasi laporan keuangan.

Pada akhir periode dimungkinkan terjadi kerugian piutang atas piutang pajak yang  belum dibayar oleh wajib pajak. Seperti contoh diatas, terdapat pitang pajak daerah yang  belum dibayar sebesar Rp.5.000.000,-. Apabila pada akhir periode ditetapkan piutang pajak daerah yang tidak dapat ditagih sebesar Rp.150.000, maka dibuat jurnal penyesuaian sebagai  berikut : Jurnal Finansial : Beban penyisihan piutang pendapatan Penyisihan piutang pendapatan

150.000 150.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. 4

2.1.2. Transaksi dan Jurnal Pendapatan  –  Didahului Perhitungan Sendiri Pajak

Berikut ini adalah transaksi pendapatan yang didahului oleh perhitungan sendiri oleh wajib  pajak. Bendahara penerimaan SKPD X menerima kas untuk pembayaran pajak hotel sebesar Rp.4.000.000. Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut :

Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan pajak Hotel LO

4.000.000 4.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL Pendapatan pajak Hotel LRA

4.000.000 4.000.000

Bendaharan penerimaan SKPD X menyetor penerimaan pajak hotel tersebut ke kas daerah. Berikut ini jurnal yang dibuat : Jurnal Finansial : RK PPKD

4.000.000

Kas di Bendahara Penerimaan

4.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

Seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel yang seharusnya dibayar adalah Rp.5.000.000, maka ada pajak kurang bayar sebesar Rp.1.000.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal Finansial : Piutang pajak daerah Pendapatan pajak Hotel LO

1.000.000 1.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

 Namun seandainya ditetapkan bahwa pajak hotel yang seharusnya dibayar adalah Rp.3.500.000, maka ada pajak lebih bayar sebesar Rp.500.000. Jurnal yang dibuat untuk mencatat transaksi tersebut adalah : 5

Jurnal Finansial : Pendapatan pajak hotel LO

500.000

Utang kelebihan pembayaran PAD

500.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas.

2.1.3. Transaksi dan Jurnal Pendapatan  –  Ada Penerimaan Uang Muka Pajak

Berikut ini adalah transaksi pendapatan pajak diterima dimuka. Bendahara penerimaan SKPD X menerima uang muka pajak reklame sebesar Rp.3.000.000. Jurnal tersebut dicatat sebagai  berikut : Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan

3.000.000

Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

3.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL

3.000.000

Pendapatan pajak reklame LRA

3.000.000

Walaupun uang muka, karena sudah diterima kas, maka pencatatan pada pelaksanaan anggaran dilakukan pada akun pendapatan, bukan utang.

Bendahara Penerimaan SKPD X menyetor kas dari penerimaan uang muka pajak reklame sebesar Rp.3.000.000 ke kas daerah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal Finansial : RK PPKD

3.000.000

Kas di Bendahara Penerimaan

3.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

Pada akhir periode dibutuhkan penyesuaian. Misalnya diketahui bahwa jumlah pajak daerah yang benar-benar menjadi hak pemerintah adalah sebesar Rp.3.250.000, maka jurnal yang dibuat adalah : Jurnal Finansial : Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

3.000.000

Pendapatan Pajak Reklame LO Piutang Pajak Daerah

3.000.000 250.000 6

Pendapatan Pajak Reklame LO

250.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

 Namun seandainya diketahui bahwa pajak reklame yang benar-benar menjadi hak daerah hanya sebesar Rp.2.800.000, maka dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut : Jurnal Finansial : Pendapatan diterima dimuka lainnya

3.000.000

Pendapatan Pajak Reklame LO Pendapatan Pajak Reklame LO Utang Kelebihan Pembayaran PAD

3.000.000 200.000 200.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. 2.1.4. Transaksi dan Jurnal Pendapatan Selain Pajak

Berikut ini adalah transaksi pendapatan untuk pendapatan selain pajak. Bendahara Penerimaan SKPD X menerima kas sebesar Rp.1.500.000 dari retribusi parker tepi jalan umum dan Rp.1.000.000 dari retribusi pasar. Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Penerimaan Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LO

2.500.000 1.500.000

Pendapatan Retribusi Pasar LO

1.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Perubahan SAL Pendapatan Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum LRA

2.500.000 1.500.000

Pendapatan Retribusi Pasar LRA

1.000.000

Bendahara Penerimaan SKPD X menyetor kas yang diterima dari retribusi sebesar Rp.2.500.000 ke kas daerah. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal Finansial : RK PPKD Kas di Bendahara Penerimaan

2.500.000 2.500.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

7

2.2. Transaksi dan Jurnal Belanja dan Beban di SKPD

Belanja yang menjadi kewenangan SKPD dijurnal di SKPD maupun di PPKD. Sedangkan sebagian beban dijurnal di SKPD dan sebagian lagi dijurnal di SKPD maupun di PPKD. Sesuai dengan prinsip HOBO, transaksi setoran masuk dan keluar kas dari/dan/ke PPKD dicatat di SKPD maupun PPKD. SKPD mencatat transaksi belanja baik yang sudah dikeluarkan dalam bentuk kas maupun yang belum dikeluarkan dalam bentuk kas. Apabila kas diterima dari PPKD, maka transaksi tersebut dicatat di SKPD maupun PPKD. Berikut ini adalah tipikal belanja dan beban yang berada dalam kewenangan SKPD meliputi : 1. Belanja dan beban pegawai 2. Belanja dan beban barang dan jasa 3. Belanja dan beban hibah 4. Belanja dan beban bantuan social 5. Belanja modal 6. Beban penyusutan dan amortisasi 7. Beban penyisihan piutang

SKPD memiliki fungsi akuntansi yang dilaksanakan oleh PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) SKPD tersebut. PPK SKPD bertugas untuk membuat jurnal transaksi, melakukan  posting jurnal transaksi, dan menyusun laporan keuangan SKPD yang bersangkutan. Laporan keuangan yang sudah disusun oleh PPK SKPD ditandatangani oleh PA/KPA pada SKPD tersebut. Ada dua kategori jurnal yang dibuat oleh SKPD, yaitu : 1. Jurnal Finansial Jurnal financial merupakan jurnal untuk mencatat beban dengan menggunakan basis akrual. 2. Jurnal pelaksanaan anggaran Jurnal pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk mencatat belanja dengan menggunakan basis kas.

2.2.1. Transaksi dan Jurnal Penerimaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban Uang Persediaan

Pada awal periode Bendahara Pengeluaran SKPD menerima kas sebagai uang persediaan dari BUD. Uang persediaan digunakan oleh Bendahara Pengeluaran untuk pengeluaran sehari-hari SKPD. Bendahara Pengeluaran SKPD X menerima SP2D GU dari BUD sebesar Rp.5.000.000 sebagai uang persediaan. Transaksi tersebut dicatat sebagai berikut : 8

Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Pengeluaran

5.000.000

RK PPKD

5.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Pasangan akun RK PPKD adalah akun RK SKPD. Akun RK PPKD dan RK SKPD merupakan akun konsolidasi dan akun ini dieliminasi pada saat penyusunan laporan keuangan gabungan. Setelah beberapa waktu, uang persediaan digunakan sebesar Rp.1.300.000 untuk perjalanan dinas, Rp.1.200.000 untuk pembayaran listrik, Rp.1.100.000 untuk pembelian alat tulis kantor, dan Rp.1.000.000 untuk pembayaran konsumsi rapat. Transaksi tersebut dijurnal sebagai berikut : Jurnal Finansial : Beban perjalanan Dinas

1.300.000

Beban jasa kantor

1.200.000

Beban bahan pakai habis

1.100.000

Beban makanan dan minuman

1.000.000

Kas di bendahara pengeluaran

4.600.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Beban perjalanan Dinas

1.300.000

Beban jasa kantor

1.200.000

Beban bahan pakai habis

1.100.000

Beban makanan dan minuman Perubahan SAL

1.000.000 4.600.000

Akun perubahan SAL merupakan akun anggaran. Akun perubahan SAL didebit saat mencatat  penerimaan pendapatan LRA dan penerimaan pembiayaan serta dikredit saar pengeluaran  belanja dan pengeluaran pembiayaan.

Sampai dengan kondisi sekarang ada saldo uang persediaan sebesar Rp.400.000 (Rp.5.000.000  –   Rp.4.600.000). Jumlah pengeluaran uang persediaan sebesar Rp.4.600.000 dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran dan meminta pengisian kembali uang  persediaan. Bendahara Pengeluaran SKPD X mempertanggungjawabkan penggunaan uang 9

 persediaan sebesar Rp.4.600.000 dan menerima SP2D GU sejumlah yang sama. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal Finansial : Kas di Bendahara Pengeluaran

4.600.000

RK PPKD

4.600.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah. Seandainya pertanggungjawaban penggunaan uang persediaan sudah mendekati akhir periode dan tidak dibutuhkan lagi penggantian uang persediaan, maka Bendahara Pengeluaran menerima

SP2D

GU

nihil.

Sebagai

contoh,

Bendahara

Pengeluaran

SKPD

X

mempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan sebesar Rp.4.600.000. Bendahara Pengeluaran SKPD X tersebut menerima SP2D GU nihil. Tidak ada pencatatan atas  penerimaan SP2D GU nihil tersebut karena Bendahara Pengeluaran tidak menerima kas lagi dari BUD.

2.2.2. Transaksi dan Jurnal Belanja dan Beban yang Didahului Adanya Tagihan

Ada kalanya tagihan diterima terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran, misalnya tagihan listrik dan sewa. Bendahara Pengeluaran SKPD X menerima tagihan listrik sebesar Rp.650.000 dan tagihan sewa proyektor sebesar Rp.250.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal Finansial : Beban Jasa Kantor Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

650.000 250.000

Utang Belanja Barang dan Jasa

900.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

Apabila dilakukan pembayaran terhadap utang belanja barang dan jasa dengan menggunakan uang persediaan, maka jurnal yang harus dibuat adalah : Jurnal Finansial : Utang Belanja Barang dan Jasa Kas di Bendahara Pengeluaran

900.000 900.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : 10

Belanja Jasa Kantor

650.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

250.000

Perubahan SAL

900.000

Seandainya pengeluaran di atas tidak didahului melalui tagihan melainkan langsung dibayar, maka juga pembayarannya adalah sebagai berikut : Jurnal finansial : Beban Jasa Kantor

650.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

250.000

Kas di Bendahara Pengeluaran

900.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Belanja Jasa Kantor

650.000

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

250.000

Perubahan SAL

900.000

2.2.3. Transaksi dan Jurnal Belanja dan Beban Pegawai

Belanja dan beban pegawai dibayar melalui SP2D LS. Dengan konsep SP2D LS, kas disetor oleh bendaharawan umum ke rekening masing-masing pegawai. Dengan demikian kas tidak melewati Bendahara Pengeluaran. Bendahara Pengeluaran SKPD X menerima SP2D LS untuk belanja pegawai dengan rincian sebagai berikut : gaji pokok Rp.8.000.000, tunjangan keluarga Rp.500.000, tunjangan jabatan Rp.400.000. BUD memotong PPh pasal 21 sebesar 5%. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal finansial : Beban gaji dan Tunjangan

8.900.000

RK PPKD

8.900.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Belanja Gaji dan Tunjangan

8.900.000

Perubahan SAL

8.900.000

Pemotongan PPh pasal 21 yang dilakukan oleh BUD dicatat pada pembukuan PPKD.

2.2.4. Transaksi dan Jurnal Belanja dan Beban Barang dan Jasa

Ada dua pendekatan pencatatan, yaitu : 11

1. Pendekatan beban, yaitu mencatat beban pada saat pengadaan barang dan jasa dan melakukan penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat adanya kemungkinan saldo  barang dan jasa. 2. Pendekatan aset, yaitu mencatat aset pada saat pengadaan barang dan jasa dan melakukan  penyesuaian pada akhir periode untuk mencatat besarnya konsumsi barang dan jasa yang terjadi.

Pendekatan beban cocok apabila barang dan jasa segera dikonsumsi. Pendekatan aset cocok apabila barang dan jasa dibeli untuk bejaga-jaga. Sebagai contoh, Bendahara Pengeluaran SKPD X membeli alat tulis kantor sebesar Rp.1.500.000 dengan menggunakan uang persediaan. Transaksi tersebut dicatat sebagai  berikut : Jurnal financial –  pendekatan beban : Beban Bahan Pakai Habis

1.500.000

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.500.000

Jurnal financial –  pendekatan aset : Persediaan Bahan Pakai Habis

1.500.000

Kas di Bendahara Pengeluaran

1.500.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Persediaan Bahan Pakai Habis

1.500.000

Perubahan SAL

1.500.000

Apabila pada akhir periode diketahui berdasarkan hasil perhitungan fisik terdapat sebesar Rp.300.000 alat tulis kantor yang masih ada di tangan, maka dibuat jurnal sebagai berikut : Jurnal financial –  pendekatan beban : Persediaan Bahan Pakai Habis

300.000

Beban Bahan Pakai Habis

300.000

Jurnal financial –  pendekatan aset : Beban Bahan Pakai Habis

1.200.000

Persediaan Bahan Pakai Habis

1.200.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

2.2.5. Transaksi dan Jurnal Belanja dan Beban Hibah dan Bantuan Sosial 12

Hibah dan bantuan social yang diberikan kepada pihak lain dapat berbentuk tunai atau berupa  barang. Apabila hibah dan bantuan social berbentuk tunai, maka pencatatan sama seperti  pembayaran belanja lainnya. Apabila hibah dan bantuan social berbentuk barang, maka ada dua pendekatan pencatatannya, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Bendahara Pengeluaran SKPD X membayar hibah sebesar Rp.1.400.000 kepada kelompok masyarakat dan bantuan tunai sebesar Rp.1.600.000 kepada organisasi social kemasyarakatan. Hibah dan bantuan social tersebut berbentuk tunai dan dibayar melalui mekanisme SP2D LS. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah : Jurnal financial : Beban hibah kepada kelompok masyarakat

1.400.000

Beban bantuan social kepada organisasi social kemasyarakatan RK PPKD

1.600.000 3.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran : Beban hibah kepada kelompok masyarakat

1.400.000

Beban bantuan social kepada organisasi social kemasyarakatan

1.600.000

Perubahan SAL

3.000.000

Misalnya hibah dan bantuan social diatas berbentuk barang, maka ada dua pilihan pendekatan  pencatatan, yaitu pendekatan beban dan pendekatan aset. Pencatatan transaksi pada saat  pengadaan barang adalah sebagai berikut : Jurnal financial –  pendekatan beban : Beban hibah kepada kelompok masyarakat

1.400.000

Beban bantuan social kepada organisasi social kemasyarakatan

1.600.000

Utang belanja lain-lain

3.000.000

Jurnal financial –  pendekatan aset : Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga 3.000.000 Utang belanja lain-lain

3.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

Pada saat dilakukan pembayaran utang belanja lain-lain atas pembelian barang melalui mekanisme SP2D LS, maka dibuat jurnal sebagai berikut : Jurnal financial : Utang Belanja Lain-lain

3.000.000 13

RK PPKD

3.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Belanja hibah kepada kelompok masyarakat

1.400.000

Belanja bantuan social kepada organisasi social kemasyarakatan

1.600.000

Perubahan SAL

3.000.000

Pada saat dilakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga, misalnya barang dan jasa yang diserahkan masing-masing senilai Rp.1.000.000 untuk hibah dan Rp.1.300.000 untuk bantuan social, maka dibuat jurnal sebagai : Jurnal financial –  pendekatan beban : Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga 2.300.000 Beban hibah kepada kelompok masyarakat

1.000.000

Beban bantuan social kepada organisasi social kemasyarakatan

1.300.000

Jurnal financial –  pendekatan aset : Beban hibah kepada kelompok masyarakat

1.000.000

Beban bantuan social kepada organisasi social kemasyarakatan

1.300.000

Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga 2.300.000 Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

2.2.6. Transaksi dan Jurnal Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap. Pembayaran belanja modal biasanya dilakukan melalui mekanisme pembayaran SP2D LS. Sebagai contoh, Bendahara Pengeluaran SKPD X menerima beberapa SP2D LS untuk pembayaran sebagai  berikut : 1. Pembelian traktor besar senilai Rp.200.000.000 2. Pembelian mobil dinas senilai Rp.120.000.000 3. Pembelian computer sebesar Rp.40.000.000 4. Pembelian peralatan komunikasi senilai Rp.20.000.000

Pembayaran tersebut sudah termasuk PPN sebesar 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh pasal 22 sebesar 0,5%. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut : Jurnal financial : 14

Alat-alat Besar Darat

200.000.000

Alat Angkutan Darat Bermotor Komputer

120.000.000 40.000.000

Alat Komunikasi

20.000.000

RK PPKD

380.000.000

Jurnal pelaksanaan anggaran : Belanja modal pengadaan alat-alat besar darat

200.000.000

Belanja modal pengadaan alat angkutan darat bermotor

120.000.000

Belanja modal pengadaan computer

40.000.000

Belanja modal pengadaan alat komunikasi

20.000.000

Perubahan SAL 380.000.000

Catatan tentang pemotongan PPN dan PPh pasal 22 dilakukan pada pembukuan PPKD. 2.2.7. Transaksi dan Jurnal Beban Penyusutan

Jurnal beban penyusutan dilakukan pada akhir periode. Penyusutan bukan belanja melainkan  beban karena itu tidak ada pencatatan penyusutan dalam laporan realisasi anggaran. Sebagai contoh, penyusutan computer, meja dan kursi kerja, mobil dinas, dan bangunan kantor masing-masing sebesar Rp.400.000, Rp.500.000, Rp.600.000, dan Rp.1.000.000. Jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut : Jurnal financial : Beban penyusutan peralatan dan mesin Beban penyusutan gedung dan bangunan

1.500.000 1.000.000

Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan

1.500.000 1.000.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

2.2.8. Transaksi dan Jurnal Beban Penyisihan Piutang

Pada akhir periode, pemerintah perlu menilai kolektibilitas piutang. Sejumlah tertentu dari nilai piutang yang diragukan kolektibilitasnya dicatat sebagai penyisihan piutang. Pada awal  periode terdapat penyisihan piutang pendapatan sebesar Rp.450.000. Pada akhir periode, dinyatakan bahwa penyisihan piutang adalah sebesar Rp.600.000. Jurnal yang harus dibuat adalah : 15

Jurnal financial : Beban penyisihan piutang pendapatan

150.000

Penyisihan piutang pendapatan

150.000

Jurnal Pelaksanaan anggaran : Tidak ada jurnal pelaksanaan anggaran karena tidak ada perubahan kas pemerintah.

2.3. Ilustasi SKPD A

SKPD A merupakan satuan kerja yang tugas pokoknya dibidang pemerolehan  pendapatan daerah, khususnya pajak daerah.

Penjelasan disini meliputi transaksi, jurnal

operasi, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca jalur dan laporan keuangan. 2.3.1. Neraca awal SKPD A

 Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada tanggal tertentu. Neraca awal SKPD A adalah neraca yang menggambarkan asset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016. Neraca tersebut sudah menggambarkan neraca yang sesuai dengan ketentuan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Neraca SKPD A disajikan  pada table 1. Pada neraca tersebut tampak nilai asset sebesar Rp.362.500.000,- karena SKPD A tidak memiliki kewajiban, maka nilai ekuitas juga sebesar Rp.362.500.000,Tabel 1 Neraca Awal SKPD A Neraca SKPD A Kabupaten XXX 1 Januari 201 6

Pi utang Pajak Daerah

3,000,000 Kewajiban

Persediaan Bahan Pakai Habi s

5,000,000

Tanah untuk Bangunan Gedung Al at Angkutan Darat Bermotor

100,000,000 Ekuitas

6,000,000

Al at Rumah Tangga

4,000,000

Komputer

5,000,000

Meja dan Kursi Kerja

8,000,000

Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Ti nggal Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Jumlah

365,500,000

42,000,000

Al at Kantor

Akumul a s i Penyus uta n P er al a ta n da n Mes i n

0

-1 3,00 0,00 0 150,000,000 75,000,000 -22,500,000 362,500,000

365,500,000

16

2.3.1. Transaksi Operasi SKPD A Transaksi Operasi SKPD A

1

Bendahar a Penerimaan SKPD A menerima kas untuk pembayaran piutang paj ak daerah yang ditetapkan pada tahun lalu. Jumlah penerimaan adalah Rp.2.000.000 untuk pajak bumi dan bangunan pedesaa n dan perkotaan serta pajak penerangan jal an s ebesar Rp.1.000.000.

2

Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp.3.000.000 ke kas daerah dari penerimaan pajak sebelumnya.

17

3

Bendahara Pengeluaran SKPD A menerima SP2D UP dari BUD sebesar Rp.3.000.000 sebagai uang persediaan yang akan digunakan untuk pengeluaran sehari-hari SKPD A.

4

Diterima tagihan dari perusahaan utilitas untuk pemakaian llistrik, ari dan telepon. Jumlah Tagihan adalah masing-masing Rp.800.000, Rp.200.000, dan Rp.600.000.

5

Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan uang persediaan untuk pembayaran listrik, air dan telepon yang sudah ditagih sebelumnya. Jumlah yang dibayar adalah Rp.400.000 untuk li stri k, Rp.200.000 untuk ai r da n Rp.600.000 untuk telepon.

6

Bendahara Pengeluaran SKPD A menggunakan uang persediaan untuk pembelian alat tulis ka ntor, per angko, ma tera i, i s i ta bung ga s da n ba ha n-ba ha n kebers i ha n. Juml ah ya ng dibayar adal ah Rp.1.250.000.

7

Benda ha ra pengel ua ra n SKPD A memperta nggungj awa bka n ua ng pers edi aa n ya ng digunakan sebesar Rp.2.450.000. pada saat yang sama, Bendahara Pengeluaran SKPD A mener i ma SP2D GU da ri BUD s eba ga i pengga nti ua ng per sedi a an ya ng tel a h di guna ka n sebesar Rp.2.450.000.

8

Benda ha ra Pengel ua ra n SKPD A mengguna ka n ua ng pers edi aa n untuk pemba ya ra n perja lana n di nas pegawai sebesar Rp.2.300.000.

9

SKPD A melakukan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung. Tagihan yang diterima SKPD A atas perawatan dan pemeliharaan tersebut adalah masing-masing Rp.1.200.000 dan Rp.1.000.000

10

Dilakukan pembayaran atas tagihan perawatan kendaraan dan pemeliharaan gedung yang telah diterima sebelumnya. Jumlah yang dibayar adalah Rp.1.200.000 untuk perawatan kendaraan dan Rp.1.000.000 untuk pemeliharaan gedung. Pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan SP2D LS.

11

Dilakukan pembayaran belanja pegawai berupa gaji pokok dan tunjangan keluarga dengan SP2D LS sebesar Rp.25.000.000 yang diterima dari BUD. BUD memotong PPh Pasal 21 atas gaji tersebut sebesar 5%.

12

Dilakukan pengeluaran untuk pembelian komputer baru dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar Rp.15.000.000. Jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pasal 22 sebesar 0,5%.

13

Dilakukan pengeluaran untuk membeli kendaraan operasional angkutan barang dengan SP2D LS yang diterima dari BUD sebesar Rp.40.000.000. jumlah tersebut sudah termasuk PPN 10%. BUD memotong PPN sebesar 10% dan PPh Pas al 22 s ebesa r 0,5%.

14

Dibuat surat ketetapan pajak daerah masing-masing sebesar Rp.20.000.000 untuk pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Rp.10.000.000 untuk Bea Pemerolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan Rp.15.000.000 untuk pajak penerangan j al an.

15

Di teri ma kas ol eh Benda ha ra Peneri ma an SKPD A da ri waj ib paj ak yang mel akuka n per hi tunga n s endi r i untuk pemba ya ra n pa j ak hotel Rp.8.50 0.00 0 da n pa j ak r es tor an sebesar Rp.7.500.000.

16

Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp.16.000.000 ke kas daerah yang beras al dari penerimaan pa jak s ebelumnya.

17

Diterima kas sebesar Rp.41.000.000 oleh Bendahara Penerimaan SKPD A dari wajib pajak atas pajak daerah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Rincian pembayaran tersebut adalah Rp.16 .0 00 .0 00 untuk PBB pedes a an da n Per kota an, Rp.1 0.00 0.00 0 untuk BPHTB da n Rp.15.000.000 untuk pajak penerangan jalan.

18

Bendahara Penerimaan SKPD A menyetor kas sebesar Rp.41.000.000 ke kas daerah yang beras al dari penerimaan pa jak s ebelumnya.

19

Diterima pembayaran di muka untuk pajak reklame sebesar Rp.7.000.000.

2.3.2. Jurnal Transaksi Operasi SKPD A

Jurnal adalah catatan atas transaksi. Jurnal yang dilakukan pada pembukuan SKPD A meliputi :

18

1. Jurnal Finansial Jurnal financial merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan pada laporan operasional dan neraca. Karena itu jurnal financial juga disebut jurnal LO/neraca. Jurnal financial dibuat berdasarkan basis akrual. 2. Jurnal pelaksanaan Anggaran Jurnal pelaksaan anggaran merupakan jurnal untuk pencatatan transaksi yang dilaporkan  pada laporan realisasi anggaran. Karena itu jurnal pelaksanaan anggaran juga sering disebut sebagai junal LRA. Jurnal pelaksanaan anggaran dibuat berdasarkan basis kas.

Penamaan akun untuk penjurnalan adalah nama akun dengan 5 digit nomor yang ada  pada Permendagri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pembaca harus selalu mengecek peraturan tersebut dan konsisten menggunakan akun yang setara dalam penomorannya. Transaksi operasi SKPD A yang terkait dengan setoran kas masuk dan keluar dari dank e BUD dicatat baik pada pembukuan SKPD A maupun pembukuan PPKD. Berikut jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi operasi SKPD A, baik jurnal financial maupun jurnal pelaksanaan anggaran pada pembukuan SKPD A:

1

Jurna l Fi na ns ia l : Kas di Bendahara Penerimaan

3,000,000

Pi utang Pajak Daerah

3,000,000

Jurnal Pelaksa naan Anggaran : Perubahan SAL

2

3,000,000

Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA

2,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jal an LRA

1,000,000

Jurna l Fi na ns ia l : RK PPKD

3,000,000 Kas di Bendahara Penerimaan

3,000,000

Jurnal Pelaksa naan Anggaran : Tidak ada

3

Jurna l Fi na ns ia l : Kas di Bendahara Pengeluaran RK PPKD

3,000,000 3,000,000

19

Jurnal Pelaks anaan Anggaran : Tidak ada 4

Jurnal Fi nans ial : Beban Jasa Kantor

1,600,000

Utang Belanja Barang dan Jasa

1,600,000

Jurnal Pelaks anaan Anggaran : Tidak ada 5

Jurnal Fi nans ial : Utang Belanja Barang dan Jasa

1,200,000

Kas di Bendahara Pengeluaran

1,200,000

Jurnal Pelaks anaan Anggaran : Bel anja Jasa Kantor

1,200,000

Perubahan SAL 6

1,200,000

Jurnal Fi nans ial : Beban Bahan Pakai Habis

1,250,000

Kas di Bendahara Pengeluaran

1,250,000

Jurnal Pelaks anaan Anggaran : Beban Bahan Pakai Habis

1,250,000

Perubahan SAL 7

1,250,000

Jurnal Fi nans ial : Kas di Bendahara Pengeluaran

2,450,000

RK PPKD

2,450,000

Jurnal Pelaks anaan Anggaran : Tidak Ada 8

Jurnal Fi nans ial : Beban Perjalanan Dinas

2,300,000

Kas di Bendahara Pengeluaran

2,300,000

Jurnal Pelaks anaan Anggaran : Beban Perjalanan Dinas Perubahan SAL

2,300,000 2,300,000

20

9

Jurnal Fi nansi al : Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Beban Pemeli haraan

1,000,000

Utang Belanja Barang dan Jasa

2,200,000

Jurnal Pela ksanaan Anggaran : Tidak Ada 10

Jurnal Fi na ns ia l : Utang Bel anja Barang dan Jasa

2,200,000

RK PPKD

2,200,000

Jurnal Pela ksanaan Anggaran : Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Beban Pemeli haraan

1,000,000

Perubahan SAL 11

2,200,000

Jurnal Fi na ns ia l : Beban Gaji dan Tunjangan

25,000,000

RK PPKD

25,000,000

Jurnal Pela ksanaan Anggaran : Beban Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Perubahan SAL 12

25,000,000

Jurnal Fi na ns ia l : Komputer

15,000,000 RK PPKD

15,000,000

Jurnal Pela ksanaan Anggaran : Belanja Modal Pengadaan Komputer

15,000,000

Perubahan SAL 13

15,000,000

Jurnal Fi na ns ia l : Al at Angkutan Darat Bermotor

40,000,000

RK PPKD

40,000,000

Jurnal Pela ksanaan Anggaran : Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor Perubahan SAL

40,000,000 40,000,000

21

14

Jur na l Fi na ns i al : Piutang Pajak Darah

45,000,000

Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO

20,000,000

Pendapatan BPHTB LO

10,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO

15,000,000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada

15

Jur na l Fi na ns i al : Kas di Bendahara Penerimaan

16,000,000

Pendapatan Pajak Hotel LO

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LO

7,500,000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL

16

16,000,000

Pendapatan Pajak Hotel LO

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LO

7,500,000

Jur na l Fi na ns i al : RK PPKD

16,000,000 Kas di Bendahara Penerimaan

16,000,000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada

17

Jur na l Fi na ns i al : Kas di Bendahara Penerimaan

41,000,000

Piutang Pajak Daerah

41,000,000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Perubahan SAL

18

41,000,000

Pendapatan PBB Pedesaan danPerkotaan LRA

16,000,000

Pendapatan BPHTB LRA

10,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA

15,000,000

Jur na l Fi na ns i al : RK PPKD

41,000,000 Kas di Bendahara Penerimaan

41,000,000

Jurnal Pelaksanaan Anggaran : Tidak Ada

22

19

Jurnal Fi na ns ia l : Kas di Bendahara Penerimaan

7,000,000

Pendapatan Di terima Dimuka Lai nnya

7,000,000

Jurnal Pela ksanaa n Anggara n : Perubahan SAL

7,000,000

Pendapatan Pajak Reklame LRA

7,000,000

2.3.3. Neraca Saldo SKPD A

Hasil rekaman transaksi pada jurnal diringkas pada buku besar dan dituangkan ke dalam neraca saldo. Neraca saldo merupakan kumpulan dari akun-akun buku besar beserta saldonya. Penyusunan neraca saldo bertujuan untuk menunjukkan apakah rekaman dalam  jurnal yang diringkas dalam buku besar bersaldo seimbang antara debit dan kredit. Neraca saldo SKPD A seperti tabel 2 Tabel 2  Neraca Saldo SKPD A NERACA SALDO SKPD A Kabupaten XXX 31 Desember 2016

Kas di Bendahara Penerimaan

7,000,000

Kas di Bendaraha Pengeluaran

700,000

Pi utang Pajak Daerah

4,000,000

Persediaan Bahan Pakai Habis

5,000,000

Tanah untuk Bangunan Gedung

100,000,000

Al at Angkutan Darat Bermotor

82,000,000

Al at Kantor

6,000,000

Al at Rumah Tangga

4,000,000

Komputer Meja dan Kursi Kerja

20,000,000 8,000,000

Akumul asi Penyusutan Peralatan dan Mesin Bangunan Gedung Tempat Kerja Bangunan Gedung Tempat Tingal Akumul asi Penyusutan Gedung dan Bangunan Utang Belanja Barang dan Jasa Pendapatan Di terima Dimuka Lainnya Ekui tas

13,000,000 150,000,000 75,000,000 22,500,000 400,000 7,000,000 362,500,000

Perubahan SAL

19,950,000

RK PPKD

27,650,000

Pendapatan Pajak Hotel LRA

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LRA

7,500,000

Pendapatan Pajak Reklame LRA

7,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA

16,000,000

23

Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LRA

18,000,000

Pendapatan BPHTB LRA

10,000,000

Belanja Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Belanja Jasa Kantor

1,200,000

Belanja Bahan Pakai Habis

1,250,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Belanja Perjalanan Di nas

2,300,000

Belanja Pemeli haraan

1,000,000

Bel a nj a Moda l Penga da a n Al a t Angkuta n Da ra t Ber motor

4 0,00 0,00 0

Belanja Modal Pengadaan Komputer

15,000,000

Pendapatan Pajak Hotel LO

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LO

7,500,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jal an LO

15,000,000

Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO

20,000,000

Pendapatan BPHTB LO

10,000,000

Beban Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Beban Jasa Kantor

1,600,000

Beban Bahan Pakai Habi s

1,250,000

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Beban Perjalanan Dinas

2,300,000

Beban Pemeliharaan

1,000,000

Jumlah

581,000,000

581,000,000

2.3.4. Jurnal Penyesuaian SKPD A

Agar neraca lajur dan disusun denga lengkap, maka pada akhir periode harus dibuat  jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian merupakan jurnal untuk mencatat transaksi-transaksi yang pada akhir periode dibutuhkan dibuat agar informasi yang dilaporkan pada laporan keuangan lengkap. Jurnal penyesuaian dibuat sesuai dengan data penyesuaian dan kondisi yang ada pada neraca saldo. Berikut data penyesuaian pembukuan SKPD A pada akhir  periode : 1. Persediaan bahan pakai habis yang sisa ditangan adalah Rp.4.500.000,2. Piutang pajak daerah yang diperkirakan tidak dapat ditagih sebesar Rp.200.000 3. Penyusutan pada periode 2016 adalah : a. Penyusutan alat angkutan darat bermotor adalah Rp.8.200.000, b. Penyusutan alat kantor adalah Rp.600.000,c. Penyusutan alat rumah tangga adalah Rp.400.000,d. Penyusutan computer adalah Rp.2.000.000,e. Penyusutan meja dan kursi kerja adalah Rp.800.000,f. Penyusutan bangunan gedung tempat kerja adalah Rp.7.500.000,g. Penyusutan bangunan gedung tempat tinggal adalah Rp.3.750.000,4. Pajak reklame diterima dimuka yang sudah menjadi hak pemerintah adalah Rp.4.000.000,24

1.

Beban Bahan Pakai Habis

500,000

Persediaan Bahan Pakai Habi s

2.

Beban Penyi sihan Piutang Pendapatan

500,000

200,000

Penyisihan Pi utang Pendapatan

3.

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

200,000

12,000,000

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

12,000,000

11,250,000

Akumlasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

4.

Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya

11,250,000

4,000,000

Pendapatan Pajak Reklame LO

4,000,000

2.3.5. Neraca Lajur SKPD A

Sebelum disusun laporan keuangan terlebih dahulu dibuat neraca saldo. Neraca lajur adalah kertas kerja yang disusun untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Karena itu neraca lajur seringkali disebut sebagai kertas kerja (worksheet). Kertas kerja menunjukkan kertas untuk menguji kesiapan penyusunan laporan keuangan. Dengan kertas kerja yang sudah siap dengan benar, maka laporan keuangan dapat disusun. Neraca lajur SKPD A disajikan pada tabel 3 Tabel. 3

2.3.6. Laporan Realisasi Anggaran SKPD A

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran merupakan pelaksanaan pendapatan LRA, belanja dan  pembiayaan. Unsur yang dimuat dalam laporan realisasi anggaran meliputi pendapatan LRA,  belanja, surplus/deficit LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, p embiayaan neto, dan silpa/sikpa. Laporan realisasi anggaran SKPD A seperti tabel 4. Karena SKPD A  bukan satuan kerja pengelola keuangan pemda, maka catatan pembiayaan tidak ada dalam laporan tersebut.

25

Laporan Realisasi Anggaran SKPD A Kabupaten XXX untuk Tahun yang berakhir Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Hotel LRA

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LRA

7,500,000

Pendapatan Pajak Rekl ame LRA

7,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA

16,000,000

Pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LRA

18,000,000

Pendapatan BPHTB LRA

10,000,000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

67,000,000

Belanja Belanj a Operasi Belanja Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Belanja Jasa Kantor

1,200,000

Belanja Bahan Pakai Habis

1,250,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Belanja Perjalanan Dinas

2,300,000

Belanja Pemeliharaan

1,000,000

Jumlah Belanja Operasi

31,950,000

Belanja Modal Belanj a Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Berm

40,000,000

Bela nja Modal Pengada an Komputer

15,000,000

Jumlah Belanja Modal

55,000,000

Jumlah Bel anja Surplus/Defisit

86,950,000 (19,950,000)

2.3.7. Jurnal Penutup Pelaksanaan Anggaran SKPD A

Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup akun-akun nominal. Juran  penutup pelaksanaan anggaran merupakan jurnal untuk menutup akun-akun yang ada dilaporan realisasi anggaran. Jurnal penutup diperlukan sebelum dilakukan penyusunan neraca.

Dasar pemikiran pembuatan jurnal penutup lebih dahulu adalah karena akun

surplus/deficit LRA dan perubahan SAL merupakan akun yang pada akhirnya harus masuk ke neraca. Ada tiga tahap penutupan pelaksanaan anggaran yaitu : a. Menutup pendapatan LRA dan belanja ke surplus/deficit LRA  b. Menutup surplus/deficit LRA ke ekuitas SAL c. Menutup perubahan SAL ke ekuitas.

26

Jurnal untuk menutup pendapatan LRA dan belanja ke suplus/defisit LRA Pendapatan Pajak Hotel LRA

7,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LRA

10,000,000

Pendapatan Pajak Reklame LRA

7,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LRA

8,500,000

Pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LRA

18,000,000

Pendapatan BPHTB LRA

16,000,000

Surplus/Defisit LRA

19,950,000

Belanja Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Belanja Jasa Kantor

1,200,000

Belanja Bahan Pakai Habis

1,250,000

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Belanja Perjalanan Dinas

2,300,000

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

1,000,000

Bel anj a Modal Pengadaan Al at Angkutan Darat Bermotor

40,000,000

Bela nja Modal Pengadaan Komputer

15,000,000

Jurnal untuk menutup surplus/defisit LRA ke ekuitas SAL : Ekuitas SAL

19,950,000

Surplus/defisit LRA

19,950,000

Jurnal untuk menutup perubahan SAL ke ekuitan : Perubahan SAL

19,950,000

Ekuitas

19,950,000

2.3.8. Laporan Operasional SKPD A

Laporan realisasi anggaran tidak cukup untuk menunjukkan kinerja pemerintah karena laporan tersebut hanya memuat penerimaan dan pengeluaran berbentuk kas.

Laporan

operasional merupakan laporan yang menunjukkan kinerja operasi satuan kerja yang lebih luas karena laporan operasional disusun berdasarkan basis akrual.

Karena itu SPAP 12

menuntut disusunnya laporan operasional. Laporan operasional menunjukkan kinerja  pemerintah lebih lengkap karena mencakup unsure penerimaan dan pengeluaran kas dan non kas. Laporan operasional SKPD A seperti tabel 5 Tabel 5 Laporan Operasional SKPD A

27

Laporan Operasional SKPD A Kabupaten XXX Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016

Pendapatan Pendapatan Asl i Daerah Pendapatan Pajak Hotel LO

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LO

7,500,000

Pendapatan Pajak Rekl ame LO

4,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO

15,000,000

Pendapatan PBB Pedesaan dan Perkotaan LO

20,000,000

Pendapatan BPHTB LO

10,000,000

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

65,000,000

Beban Beban Operasi Beban Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Beban Jasa Kantor

1,600,000

Beban Bahan Pakai Habi s

1,750,000

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Beban Perjalanan Di nas

2,300,000

Beban Pemeli haraan

1,000,000

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

12,000,000

Beban Penyusutan Gedung dan Mesin

11,250,000

Beban Penyi si han Piutang Pendapatan

200,000

Jumlah Beban Operasional Suprlus/Defi si t LO

56,300,000 8,700,000

2.3.9. Jurnal Penutup Finansial SKPD A

Jurnal pentup financial adalah jurnal untuk menutup akun-akun nominal pada laporan operasional. Akun-akun nominal tersebut meliputi pendapatan LO dan beban. Sama seperti dalam penutupan pelaksanaan anggaran, penutupan financial juga harus dilakukan terlebih dahulu sebelum neraca disusun. Berikut tahapan penutupan financial : 1. Menutup pendapatan LO dan beban ke surplus/deficit LO 2. Menutup surplus/deficit LO ke ekuitas.

28

Jurnal untuk menutup pendapa tan LO dan beban ke suplus /defis it LO Pendapatan Pajak Hotel LO

8,500,000

Pendapatan Pajak Restoran LO

7,500,000

Pendapatan Pajak Reklame LO

4,000,000

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan LO

15,000,000

Pendapatan PBB Pendesaan dan Perkotaan LO

20,000,000

Pendapatan BPHTB LO

10,000,000

Surplus/Defisit LRA

8,700,000

Beban Gaji dan Tunjangan

25,000,000

Beban Jasa Kantor

1,600,000

Beban Bahan Pakai Habis

1,750,000

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor

1,200,000

Beban Perjalanan Dinas

2,300,000

Beban Pemeli haraan Gedung dan Bangunan

1,000,000

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesi n

12,000,000

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

11,200,000

Beban Penyi si han Pi utang Pajak Daerah

200,000

Jurnal untuk menutup surplus/defisit LO ke ekuitas : Surplus/defisit LO

8,700,000

Ekui tas

8,700,000

2.3.10. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD A

Laporan perubahan ekuitas merupakan laporan yang menunjukkan ekuitas awal,  perubahan ekuitas dan ekuitas akhir. Laporan perubahan ekuitas menjadi penghubung antara laporan realisasi anggaran dan laporan operasional dengan neraca. Laporan perubahan ekuitas SKPD A seperti Tabel 6. Tabel 6 Laporan Perubahan Ekuitas SKPD A Laporan Perubahan Ekitas SKPD A Kabupaten XXX Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016

Ekui tas Awal Ekui tas Ekui tas SAL RK PPKD Ekui tas Akhi r

362,500,000 28,650,000 -19,950,000 27,650,000 398,850,000

2.3.11. Neraca SKPD A

 Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan pada suatu tanggal tertentu. Neraca menunjukkan posisi asset, kewajiban dan ekuitas. Neraca SKPD A

29

disajikan pada tabel 7. Infomasi untuk penyusunan neraca diperoleh dari kolom neraca pada neraca jalur dan laporan perubahan ekuitas. Tabel 7  Neraca SKPD A Neraca SKPD A Kabupaten XXX 31 Desember 2016 Kas diBendahara Penerimaan Kas di Bendahara Pengel uaran Pi utang Pajak Daerah Penyisihan Pi utang Pajak Daerah Persediaan Bahan Pakai Habis Tanah untuk Bangunan Gedung Al at Angkutan Darat Bermotor

Utang Bela nja Barang dan 7,000,000 Jasa Pendapatan Diterima 700,000 Dimuka Lai nnya

3,000,000

4,000,000 -200,000 4,500,000 Ekitas

398,850,000

100,000,000 82,000,000

Al at Kantor

6,000,000

Al at Rumah Tangga

4,000,000

Komputer

400,000

20,000,000

Meja dan Kursi Kerja Akumulas i Penyusutan Peral atan dan

8,000,000

Mesin

-25,000,000

Bangunan Gedung Tempat Kerja

150,000,000

Bangunan Gedung Tempat Tinggal Akumulas i Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Jumlah

75,000,000 -33,750,000 402,250,000

Jumlah

402,250,000

30