Anotasi Putusan PTUN No

 

Anotasi Putusan PTUN No: 6/G/2013/PTUN-YK

Oleh : Josua Natanael Panjaitan 160512596 Juari Buluara 170512667 Gabriel Yuniven Vieri 170512684

Hukum Acara Perdilan Tata Usaha Negara Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta 2019

 

Pendahuluan

1.  Kasus Posisi Putusan No: 6/G/2013/PTUN-YK a.  Identitas Para Pihak Wiranto Hadisusila, S.P., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Sompilan, RT.001/RW.26, Tegaltirto, Berbah, Sleman, DIY,  pekerjaan Pegawai Negeri Sipil; Pemohon Kasus dahulu Pembanding/Penggugat; melawan Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tempat kedudukan di Gedung Mandala Wanabakti, Blok I lantai 4, lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat; dam Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran sungai Serayu Opak Progo, tempat kedudukan di Jalan Gedong Kuning 172 A, Yogyakarta.  b.  Objek Gugatan Pertama. Surat No S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2012, tertanggal 4 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementrian Kehutanan Republik Indonesia; Kedua, Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Nomor SK.01/BPDASSOP/2013 tentang Penetapan Personil dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013, tertanggal 2 Januari 2013.

 

Rumusan Masalah

1.  Bagaimana dasar hukum hukum hakim dalam putusan PTUN Yogyakarta dalam perkara No: 6/G/2013/PTUN-YK dengan perkara ralat SK Menteri Kehutanan No: SK.48/MenhutII/RHS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan keputusan Kepala Balai Pengelolaan daerah aliran sungai Serayu Opak Progo No: SK.01/BPDASSOP/2013 tentang penetapan personil dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Non Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan P engelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013? 2 013? 2.  Apakah Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat sah atau ata u tidak menurut peraturan  perundang-undangan dan AAUPB? 3.  Apakah Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha  Negara?

 

Pembahasan

1. 

Dasar hukum hakim dalam putusan PTUN Yogyakarta dalam perkara No: 6/G/2013/PTUN-YK dengan perkara ralat SK Menteri Kehutanan No: SK.48/Menhut-II/RHS/2012 SK.48/Menhut -II/RHS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan keputusan Kepala Balai Pengelolaan daerah aliran sungai Serayu Opak Progo No: SK.01/BPDASSOP/2013 tentang penetapan personil dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Non Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013.

Penggugat

dalam

gugatannya

telah

mengajukan

permohonan

untuk

membatalkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara No: S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2013, terkait Ralat SK. Menteri Kehutanan No. SK.48/Menhut-II/Rhs/2012, tertanggal 4 atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Sesuai dengan prinsip hukum administrasi Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan Tata Usaha  Negara tidak boleh mengandung cacat yudistira dari segi prosedural/ formal-materiil substansial dan wewenang dan tidak boleh bol eh melanggar AAUPB.  Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta agar Surat Keputusan Objek Sengketa I dibatalkan dengan alasan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa I a quo telah melanggar  peraturan perundang-undang yang berlaku serta AAUPB. Tergugat I menyangkal dengan memberikan alasan bahwa Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa I telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan AAUPB. Penggugat mempertahankan dalil gugatannya dengan mengajukan surat-surat  bukti dengan tanda P –  P  –  1  1 sampai dengan P –  P  –  13  13 serta mengajukan 1 (satu) orang saksi dan Tergugat I menyangkal dalil gugatan Penggugat mengajukan surat-surat bukti dengan tanda T.1  –  1   1 sampai dengan T.1  –  24   24 yang diajukan pada Januari 2013 dan ditandatangai oleh Kepala Biro Kepegawaian. Temuan majelis hakim, Tergugat I mengeluarkan Surat No: S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 terkait Ralat SK. Menteri Kehutanan No. SK. 48/Menhut-II/Rhs/2012 tertanggal 4 Januari 2012 yang telah ditandatangani atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

 

Berdasarkan pengujian yang dilakukan terhadap legalitas keputusan Objek Sengketa I menurut Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yang meliputi prosedur, administrasi, dan substansi.   Berdasarkan pemeriksaan fakta-fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka dari segi prosedural formal meupun dari substansi materiil penertiban Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa I, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat I tidak melanggar ketantuan-ketentuan, yaitu: Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: PP.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Kehutanan, Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian dan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 55/Kpts-II/2003 tentang Kewenangan Menetapkan dan Menandatangani Surat Keputusan dan Usul Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negri Sipil Lingkup Departemen Kehutanan. Tergugat I menertibkan Objek Sengketa I sesuai dengan kewenangan dan secara formal prosedural maupun substansi materiil yang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada AAUPB yang dilanggar oleh Tergugat I, sehingga gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.

2.  Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dari Tergugat dari Tergugat menurut peraturan peratura n perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB.

Dalam lingkungan hukum nasional dikenal sengketa badan negara dengan individu yang disebabkan oleh putusan badan atau pejabat tata usaha negara yang merugikan individu atau badan. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 51Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat tata usaha yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final yang berakibat hukum untuk seseorang atau badan hukum perdata. Dalam membuat keputusan, badan tata usaha negara dituntut untuk memenuhi kewenangan dan memperhatikan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang  baik. Apabila putusan pejabat TUN tidak memperhatikan kedua hal tersebut dan dapat merugikan pihak lain, sehingga keputusan tersebut apat diguggat ke pengadilan.

 

Berdasarkan asas tersebut dapat dianalisis keabsahan keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam Surat No S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 terkait Ralat SK. Menteri Kehutanan Nomor SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 tertanggal 4 Januari 2013. Tergugat I dan Tergugat II adalah Menteri Kehutanan dan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo. Keduanya merupakan pejabat Tata Usaha Negara yang merujuk Pasal 1 angka 8 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa, “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melakukan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan  perundang-undangan  perundangundangan yang berlaku”. Keputusan yang dibuat Menteri Kehutanan Republik Indonesia sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha  Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan  perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Memahami makna konkret, individual, dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata per data dalam Pasal 1 angka 9 Undangundang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penggugat menyampaikan hal  berikut, yaitu: 1)  Konkret Objek Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan apa yang akan dilakukan. Tergugat I melakukan ralatt SK. Menteri Kehutanan No SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 tentang penjatuhan hukuman disiplin atas nama Wiranto Hadisusila, S.P. (penggugat), NIP. 19741214 2002121 002, Pangkat Penata Muda Tk. 1 (III/b). Jabatan Penelaah dan Penyusun Badan Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan BPDAS Serayu Opak Progo, Unit Organisasi Direktorat Jendral J endral BPDAS dan PS tertanggal 5 Oktober 2012 yang diterbitkan Tergugat I yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.44/Menhut-II/2010 tentang Pedoman Tata  Nakah Dinas Kementerian Kehutanan yang memiliki sasaran dan asas dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No P.44/Menhut-II/2010 dari

 

sasaran untuk kelancaran komunikasi tulis kedinasan dan kemudahan dalam  pengendalian dan Asas Pertanggungjawaban bahwa Penyelenggara Tata  Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan dari isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan. Objek perkara yang ditertibkan Tergugat I, yaitu Surat Menteri Kehutanan S.02/Menhut-II/Peg/Rhs/2013 terkait ralat SK. Menteri Kehutanan No SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 tertanggal 4 Januari 2013 yang ditandatangai atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang melanggar kelancaran komunikasi tulis kedinasan dan kemudahan dalam pengendalian dan Asas Pertanggungjawaban bahwa Penyelenggara Tata Naskah Dinas dapat dipertanggungjawabkan isi, format,  prosedur, kearsipan, menjalankan

perintah

kewenangan, dan Diktum

Kesatu

keabsahan. Tergugat SK.

Menteri

II tidak

Kehutanan

No

SK.48/Menhut-II/Rhs/2012 secara terang dan jelas yang dilakukan oleh Tergugat II dengan tidak mencantumkan nama Penggugat sebagai personil  jabatan non non struktural dan jabatan fungsional lingkup lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo tahun 2013 yang melihat objek perkara yang ditertitkan oleh Tergugat II. 2)  Individual Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan kepada Penggugat. 3)  Final1  Sudah definitif dan dapat menimbulkan akibat hukum di mana status hukum Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Penelaah dan Penyusun Badan dan Evaluasi Kelembagaan BPDAS Serayu Opak Progo Yogyakarta yang diabaikan serta merta dari tanggal penetapannya tanpa ada  persetujuan dari intuisi atau instansi lain. Dengan demikian, keabsahan putusan PTUN dalam Surat No S.02/MenhutII/Peg/Rhs/2013 perihal ralat SK. Menteri Kehutanan No SK.48/Menhut-II/Rhs/2012, tertanggal 4 Januari 2013 yang ditandatangai oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia atas nama Menteri Kehutanan Republik Indonesia dan Keputusan Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo No SK.01/BPDASSOP/2013 tentang Penetapan Personil dalam Jabatan Non 1 

Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, Negara, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008. Hlm.314

 

Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 di pengadilan TUN Yogyakarta yang dinyatakan absah dan memenuhi ketentuan AAUPB.

3.  Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara

Sengketa Tata Usaha Negara memiliki subjek dan objek. Subjek dalam sengketa Tata Usaha Negara merupakan orang atau badan hukum privat sebagai penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara di lain pihak sebagai tergugat. Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Namun, di dalam kasus ini apakah penggugat memiliki hak sebagai subjek untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang atau badan hukum  perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan dibatalkan atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi. Penjela 2san Pasal 53 ayat (1) UU Peradilan TUN pada intinya, yaitu: 1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.   2.  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.  3.  Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya

yang

bersangkutan

merasa

dirugikan

diperbolehkan

menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.  

2 

Dr. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Negara , Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm. 17.  

 

Kesimpulan

Hakim dalam putusan PTUN Yogyakarta dalam perkara No: 6/G/2013/PTUN-YK 6/G/2013/PTUN-YK dengan perkara ralat SK Menteri Kehutanan No: SK.48/Menhut-II/RHS/2012 yang ditandatangani oleh Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dan keputusan Kepala Balai Pengelolaan daerah aliran sungai Serayu Opak Progo No: SK.01/BPDASSOP/2013 tentang penetapan personil dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Non Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013 berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Keputusan yang dibuat Menteri Kehutanan Republik Indonesia sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan  bahwa, “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh  badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkret, konkret, individual, dan final yang menimbulkan hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dan Keputusan Kepala

Balai

Pengelolaan

Daerah

Aliran

Sungai

Serayu

Opak

Progo

No

SK.01/BPDASSOP/2013 tentang Penetapan Personil dalam Jabatan Non Struktural dan Jabatan Fungsional Lingkup Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Serayu Opak Progo Tahun 2013 tertanggal 2 Januari 2013 di pengadilan TUN Yogyakarta yang dinyatakan absah dan memenuhi ketentuan AAUPB. Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena telah memenuhi syarat dalam Pasal Pas al 53 ayat (1) UU Peradilan TUN pada intinya menyebutkan  bahwa : 1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum  perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha  Negara. 2.  Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

 

3.  Hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang  bersangkutan merasa dirugikan dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara.

 

Daftar Pustaka

Philipus M. Hadjon. 2008.  Pengantar Humum Administrasi Indonesia. Indonesia. Yogyakarta: Gajah  

Mada University.

Tjandra W. R. 2002. 2002. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.Yogyakarta: Negara. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang 

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-undang No 51Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas ata s Undang-undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

 

Lampiran