Anggaran Sektor Publik Ppt

Kelompok 6 Januari Lesawengen Arthur Pontoh Deepika Sari Putri Siti Aisyah Sukarno Febriyani Moha

A. KONSEP ANGGARAN SEKTOR P UBLIK   Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metoda untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik, penganggaran merupakan suatu proses politik. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik,sebaliknya pada sektor publik anggaran justru harus di informasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan.Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi danauntuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategic telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi.

 B.     PENGERTIAN ANGGARAN SEKTOR P UBLIK  Anggaran publik adalah rencana kegiatan

dalam bentuk perolehan pendapatandan belanja dalam satuan moneter.Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suaturencana finansial yang menyatakan : Berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja); Berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanairencana tersebut (pendapatan).

C.    FUNGSI ANGGARAN  Anggaran sektor publik mempunyai beberapa SEKTOR PUBLIK fungsi utama, yaitu:

E.     JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK Anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu :

 Anggaran Operasional (operation/recurrent budget)  Anggaran Operasional diguanakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-

hari dalammenjalankan pemerintahan. Misalnya adalah belanja rutin (recurrent expenditure) yaitu pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak dapatmenambah aset atau kekayaan bagi pemerintah.Secara umum pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain  Belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan Pemeliharaan. Anggaran Modal (capital/investment budget)  Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas aktivatetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot, dan sebagainya. Pada dasarnya pemerintah tidak mempunyai uang yang dimiliki sendiri, sebab seluruhnya adalah milik  publik.

Pedoman Pedoman RPJP Nasional Diacu

Rincian APBN

RAPBN

APBN

Diacu Dijabar -kan

RKP

Diperhatikan Pedoman

RKA-KL

RPJM Dijabar Daerah -kan

Pedoman

Diserasikan melalui Musrenbang

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

RKA SKPD

Rincian APBD

Diacu

Renstra Pedoman Renja SKPD SKPD

UU SPPN

Pedoman

Pedoman

UU KN

Pemerintah Daerah

RPJP Daerah

RPJM Nasional

Pedoman

Pemerintah Pusat

Renstra Pedoman Renja KL KL

Regulasi Penganggaran Sektor Publik  Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan

Negara,  Undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,  UU No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,  UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah,  UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,  Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP),  Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga,  Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),  Peraturan Pemerintah RI nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan,  Peraturan Pemerintah RI nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,  Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.