Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 1. PENGERTIAN ANGGARAN

Yang dimaksud dengan anggaran (budget) adalah suatu daftar pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran negara yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, yang biasanya adalah satu tahun. Anggaran disusun oleh lembaga eksekutif untuk dipertimbangkan dan kemudian diputuskan serta ditetapkan sebagai undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanah UUD 1945 Pasal 23 ayat 1 UUD 1945 : Presiden menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pada pokoknya budget harus mencerminkan politik pengeluaran pemerintah yang rasional baik secara kuantitaif maupun secara kualitatif sehingga akan terlihat bahwa ; 

Ada Pertanggung jawaban atas pemungutan pajak dan pungutan lainnya oleh pemerintah, misalnya untuk memperlancar proses pembangunan ekonomi



Adanya hubungan yang erat antara fasilitas pengunaan dan dan penarikannya.



Adanya pola pengeluaran pemerintah yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan di dalam menentukan pola penerimaan pemerintah yang pada akhirnya menentukan pula tingkat distribusi penghasilan dalam perekonomian.

Pada sisi penerimaan terdapat sumber penerimaan rutin atau penerimaan dalam negeri dan sumber penerimaan pembangunan. Penerimaan rutin terdiri dari penerimaan pajak langsung, pajak tidak langsung dan penerimaan bukan pajak (PNBP). Pada sisi pengeluaran atau belanja negara, pos-pos pengeluaran dibedakan menjadi pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran Rutin terdiri dari belanja negara, belanja barang dan subsidi serta pembayaran bunga dan cicilan utang. Sedangkan pengeluaran pembangunan diperinci menjadi pengeluaran untuk program pembangunan dan pengeluaran bantuan proyek. 1. Kebijakan Anggaran

Pada umunya budget dapat dipakai sebagai alat yang mempengaruhi kecepatan peningkatan penghasilan nasional. Adapun mengenai budget mana yang dipakai tergantung pada keadaan perekonomian yang dihadapi. Dalam keadaan deflasi biasanya dipergunakan budget defisit,

dalam keadaan inflasi dipergunakan budget yang surplus dan dalam keadaan normal dipergunakan budget yang seimbang. Jadi jelasnya budget disini dapat digunakan sebagai alat politik fiskal. Anggaran belanja yang tidak seimbang biasanya mempunyai pengaruh yang berlipat ganda terhadap pendapatan nasional. Perubahan tingkat penghasilan itu akan ditentukan oleh besarnya tingkat/multiplier (angka propaganda). Angka multiplier ini ditentukan oleh besarnya marginal propensity to consume atau marginal propensity to safe, dimana diketahui besarnya marginal propensity to consume adalah 1/(1-mpc) atau 1/mps. Untuk kepentingan penggandaan penghasilan nasional perlu diikhtisarkan bahwa untuk  pengeluaran pemerintah diketahui bahwa angka penggandanya sama dengan angka pengganda investasi (I) dan juga konsumsi (C) yang besarnya 1 / (1-mpc). Sedangkan untuk  pajak yang bersifat lump-sum (Tx), besar angka pengganda ini adalah sebesar  – mpc / (1-mpc) dan untuk pembayaran transfer T besarnya pengganda itu adalah mpc / (1-mpc) karena merupakan pajak yang berifat positif. Tetapi apabila pajak itu tidak bersifat lump-sum melainkan bersifat proporsional, maka besarnya angka multiplier baik untuk G, maupun untuk Idan C adalah 1/(1-b(1-t)). a. Perekonomian Tertutup Dalam perekonomian tertutup yang dibicarakan adalah sektor perdagangan luar negeri yang merupakan sektor penting yang mempengaruhi perkembangan perekonomian nasional. 1. Anggaran Belanja Tidak Seimbang (Unbalance Budget) Anggaran belanja seimbang biasanya dipakai sebagai alat dari compensatory policy atau counter cylical policy. Politik anti konjungtur ditempuh dengan jalan mengubah-ubah besarnya pengeluaran pemerintah dan pajak-pajak dengan tujuan untuk melunakkan naik  turunnya produksi penghasilan dan kesempatan kerja. Dalam hal tersebut “ pump priming  principle” dapat ditempuh yaitu dengan mengeluarkan sejumlh uang sedikit saja diharapkan pertambahan pendaptan dan kesempatan kerja berlipat ganda. Dalam keadaan deflasi ataupun inflasi ditempuh anggaran belanja yang tidak seimbang. Dalam masa depresi atau deflasi ditempuh anggaran belanja yang defisit dan dalam masa makmur (prosperity) ditempuh anggaran belanja yang surplus.

2. Anggaran Belanja Seimbang Anggaran belanja seimbang disusun sedemikian rupa sehingga setiap pengeluaran pemerintah dapat dibiayai dengan pajak dan sejenisnya. Kalau pajak disini bersifat lump-sum dan setiap pengeluaran pemerintah dibelanjai dengan pengeluarana pemerintah dari pajak, maka kebijakan menaikkan penghasilan sebesar “satu” satuan. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut: 

Perubahan pajak mengakibatkan perubahan penghasilan nasional sebesar -mpc/(1mpc) x perubahan pajak.



Perubahan penghasilan nasional karena perubahan dalam pengeluaran pemerintah adalah 1/(1-mpc) x perubahan dalam pengeluaran pemerintah.



Misalkan perubahan T x = perubahan, G = X, maka perubahan penghasilan nasional secara keseluruhan = - mpc / (1-mpc) x (X) + 1 / (1-mpc) x (X) = (1-mpc) X / (1-mpc) = (1) x (X) = X.

Jelas disini bahwa naiknya penghasilan nasional adalah sebesar X yaitu sebesar kenaikan pajak atau sebesar kenaikan dalam pengeluaran pemerintah. Oleh karena i tu dikatakan bahwa balanced budget multiplier = 1. Jadi tanpa memperhatikan besarnya mpc, setiap kenaikan ubahan dalam balanced budget akan mengakibatkan ubahan dalam tingkat penghasilan nasional sebesar satu kali perubahan dalam balanced budget itu. b. Perekonomian Terbuka Dari masalah diatas hanya membahas kepada tiga sektor yaitu sektor rumah tangga (C), sektor usaha swasta (I) dan sektor pemerintah (G), dalam perekonomian terbuka yang tidak  kalah pentingnya adalah sektor hubungan perdagangan luar negeri dengan variabel ekspor dan impor. Ekspor dan impor dipengruhi oleh variabel yang sama tetapi berbeda letaknya. Ekspor suatu negara akan dipengaruhi oleh pendapatan nasional negara lain. Perubahan tingkat harga barang yang sama di dalam negeri, sistem tarif dan kuota, serta besarnya dana /  valuta yang ada di negara lain.Karena ekspor berarti masuknya dari luar negeri ke negara pengekspor, maka peranan dana hasil ekspor ini sama dengan unsur permintaan agregat yang lain seperti konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah lainnya dalam pengaruhnya terhadap pendapatan nasional.Semakin tinggi pendapatan suatu negara semakin tinggi pula  jumlah impornya. Karena impor ini tidak mempengaruhi perekonomian kita tetapi mempengaruhi pendapatan negara lain, maka impor ini sama dengan tabungan dan pajak 

yaitu merupakan suatu kebocoran. Kemudian karena apa yang dipakai untuk mengimpor itu adalah dana yang diperoleh dari ekspor, maka sesungguhnya yang mempengaruhi besarnya pendapatan nasional itu adalah ekspor netto yaitu selisih ekspor total dan impor total. 2. Kebijakan APBN, pengalaman Indonesia

Pengalaman sebelum masa orde baru telah memberikan pelajaran kepada bangsa indonesia, bahwa kebijakan pembelanjaan defisit telah membawa perekonomian kita dalam keadaan inflasi yang sangat parah, sehingga perekonomian kita tidak berkembang dan mengalami kemacetan dan keruntuhan diikuti oleh kekacauan sosial dan politik. Pada masa itu pembangunan tidak terjadi, investasi diganti dengan spekulasi, dan semua prasana jalan raya, pelabuhan, irigasi megalami kerusakan yang parah. Dari pengalama itu orde baru, maka orde baru mencoba mengatasi kesulitan-kesulitan yang ada dengan menerapkan “anggaran belanja seimbang yang dinamis” serta melandaskan kebijakan-kebijakan pembangunan diatas trilogi pembangunan : stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan. Stabilitas nasional mencakup stabilitas di segala sisi baik politik, sosial maupun ekonomi. Dengan adanya stabilitas nasional akan dimungkinkan terciptanya kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mencapai pembangunan yang merata antar wilayah. a. Kaitan antara landasan dan tujuan pembangunan Politik anggaran tampak telah diyakini sebagai salah satu alat yang dapat dipakai untuk  mempengaruhi struktur perekonomian negara.Usaha-usaha pembangunan ekonomi harus selalu berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.Pada masa orde baru dikenal dengan trilogi pembangunan. b. Berbagai fungsi APBN Seperti yang telah kita ketahui fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah fungsi perencanaan dari fungsi administrasi negara. Fungsi administrasi negara yang lain adalah fungsi pelaksanaan dan fungsi pengawasan.dalam menyusun anggaran harus diingat kaitan antara dana-dana yang akan dikeluarkan dan tujuan yang akan dicapai, sehingga anggaran pun memiliki beberapa fungsi administrasi keuangan yaitu antaranya perencanaan, pelaksanaan dan fungsi pengawasan.

c. Pengaruh Penarikan Pajak  Dalam APBN penerimaan dalam negeri dibedakan menjadi penerimaan dari pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak ini menempati tempat yang sangat dominan dalam APBN. Dalam melihat pengaruh pemungutan pajak dengan produksi dapat dilihat bagaimana pengaruh pajak tersebut pada kemmpuan dan kemauan untuk bekerja dan mengadakan investasi.Oleh karena itu pemerintah dalam usahanya meningkatkan penerimaan rutin lewat perpajakan jangan sampai mengurangi kemampuan dan kemauan masyarakat untuk bekerja maupun berinvestasi. Pada umumnya pemungutan pajak dapat mengurangi kemauan berproduksi dan berinvestasi, tetapi dapat juga mendorong produksi dan investasi. Hal ini tergantung pada jenis pajak dan objek pajak yang bersangkutan d. Pengeluaran Pemerintah Semua kegiatan pemerintah membutuhkan pembiayaan dan ini didukung oleh penerimaan pemerintahan baik dari penerimaan yang berasal dari penerimaan rutin maupun penerimaan pembangunan. Anggaran belanja pembangunan disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas dan program-program untuk setiap tahun anggaran. Dalam melihat dampak anggara belanja pembangunan itu terhadap pertumbuhan dan struktur perekonomian negara kita, maka kita dapat melihat pada alokasi sektoral dari anggaran belanja tersebut. Pembagian sektoral dari anggaran belanja rutin biasanya sama dengan anggaran belanja pembangunan.

KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA

TUGAS RESUME MATA KULIAH KEUANGAN PUBLIK TEMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) KELAS II B SPESIALISASI PAJAK KHUSUS TAHUN AKADEMIK 2010-2011 KELOMPOK IV : AKHMAD MUZAKI DEDY ARI SETIAWAN HENDHIKA MOHAMAD ALFIN BIQOULI SHINTA TRI SUSANTI