Analisis Pt

Analisis Akta Pendirian Perseroan Terbatas dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pendirian PerusahaanPerusahaan ini didirikan oleh 3 orang yaitu tuan a, b, dan Tuan c dalam akta pendiriannya disebutkan masing-masing orang mengenai tempat tanggal lahir, serta mpat tinggal dan beserta kartu tanda penduduk yang menyatakan bahwa para pendiri (tuan a,b,c) adalah warga negara Indonesia. Dikaitkan dengan pengaturan pasal 8 UUPT ayat (1) yang menyatakan akta pendirian memuat anggaran dasar dan keterangan lain yang dijelaskan dalam pasal ayat (2) UUPT yaitu sekurang-kurangnya keterangan lain memuat mengenai 1. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri perseroan, dalam akta pendirian hanya menyebutkan mengenai identitas dan kewarganegaraan pendiri PT namun, tidak menyebutkan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dan pendiri perseroan. 2. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat, dalam akta pendirian ini disebutkan dalam bagian akhir dari akta pendirian ini mengenai direksi yang pertama kali diangkat namun, tidak menyebutkan identitas diri dari direksi tersebut hanya menyebutkan namanya saja, begitu pula dengan komisarisnya hanya menyebutkan namanya saja tanpa identitas yang jelas. 3. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian, jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor, dalam akta pendirian pt ini disebutkan mengenai pembagian saham dari masing-masing pendiri yaitu tuan a sebesar 60 saham dengan nilai nominal sebesar 30juta rupiah, tuan b dengan jumlah saham sebesar 20 saham dengan nilai seluruhnya sebesar 10 juta rupiah, dan tuan c dengan jumlah saham sebesar 20 saham dengan nilai seluruhnya sebesar 10 juta rupiahnamun tidak dirinci dalam keteranganlain ini mengenai nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor dari masing-masing pendiri (akan tetapi dalam pasal mengenai modal disebutkan bahwa modal telah ditempatkan dan disetor seluruhnya, namun tidak disebutkan dalam keterangan lainnya) dalam hal ini para pendiri dijelaskan dalam akta pendirian ini menghadap sendiri kepada notaris (tanpa diwakili oleh kuasa) Mengenai Nama dan Tempat Kedudukan PT disebutkan dalam pasal 1 bahwa nama dari PT ini adalah PT Global Partindo yang bertempat kedudukan di kota Tangerang selatan dan disebutkan mengenai klausul bahwa PT ini dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dengan penetapan direksi dan dengan persetujuan dewan komisaris. Dikaitkan dengan pengaturan pada pasal 16 UUPT pada ayat (1) nama “PT Global Partindo” tidak bertentangan dengan pasal 16 ayat (1) UUPT dan sesuai dengan pengaturan pada pasal 16 ayat (2) UUPT yaitu Nama perseroan didahului dengan frase Perseroan Terbatas atau “PT” sedangkan melihat mengenai Pengaturan UUPT mengenai tempat kedudukan dalam akta pendirian tidak dijelaskan secara rinci dimana tempat kedudukan yang pada pasal 17 ayat (2) UUPT juga sebagai kantor pusat dari perseroan, namunhanya menyebutkan tempatnya berkedudukan di kota Tangerang Selatan. Mengenai Jangka Waktu berdirinya PT dalam anggaran dasar dikatakan bahwa perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas hal tersebut jika melihat pengaturan pada pasal 6 UUPT diperbolehkan yaitu jangka waktu dapat berupa waktu yang terbatas maupun tidak terbatas. Mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam akta pendirian PT Global Partindo, dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa maksdu dan tujuan perseroan adalah berusaha dalam

bidang perdagangan umum, kontraktor umum, perindustrian, periklanan, percetakan, kehutanan, pertanian, perkebunan, peternakan, pengangkutan, perikanan dan jasa dan di ayat (2)nya dijelaskan bahwa PT Global Partindo dalam mencapai maksud dan tujuan yang disebutkan dalam ayat (1) tersebut perseroan (dalam hal ini PT Global Partindo dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut yaitu : menjalankan usaha dalam bidang perdagangan umum, merencanakan dan melaksanakan pekerjaan gedung-gedung dan pekerjaan lainnya di bidang konstruksi, mendirikan dan menjalankan segala jenis industri dalam bidang kendaraan bermotor serta usaha yang terkait dengan usaha perbengkelan, menjalankan usaha dalam bidang jasa termasuk periklanan, menjalankan usaha dalam bidang usaha pemungutan, pengolahan dan pemasokan segala jenis hasil hutan, menjalankan usaha dalam bidang pembebasan lahan dan/atau pencetakan sawahberikut pengolahannya, dan menjalankan usaha dalam bidang perikanan dan pengolhan hasil laut dan air tawar berikut pembudidayaannya, menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, dan dalam pasal 3 ayat (2) huruf k dijelaskan bahwa pt tersebut berhak menjalankan segala kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut. Baik atas tanggungan sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain serta dengan mengindahkan peraturan – peraturan yang berlaku. Melihat pengaturan dalam pasal 2 UUPT dapat diketahui bahwa maksud dan tujuan dari didirikannya PT ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketertiban umum, dan kesusilaan. Mengenai Modal disebutkan bahwa Modal dasar perseroan ini berjumlah 50 juta rupiah yang dibagi atas 100 saham dengan nilai masing-masing nominal 500 ribu rupiah. Dikaitkan dengan pengaturan pada Pasal 32 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Modal dasar Perseroan paling sedikit sebesar 50 juta rupiah maka Pengaturan mengenai modal dari PT ini tidak menyalahi aturan pasal ini, dalam Pasal 4 ayat 2 Akta Pendirian disebutkan bahwa dari modal dasar yang disebutkan dalam ayat (1) Tersebut telah disetor dan ditempatkan seluruhnya sehingga melihat kepada pengaturan Pasal 33UUPT klausul dalam akta pendirian ini tidak menyalahi Peraturan yang berlaku. Kemudian selanjutnya dalam pasal 4 ayat (3) dituliskan klausul mengenai saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh perseroan menurut keperluan modal perseroandengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dan dalam pasal ini diadakan klausul jangka waktu 14 hari penawaran jika ada saham sisa yang belum diambil maka akan ditawarkan ke pihak ketiga. Mengenai Saham disebutkan dalam pasal 5 dalam anggaran dasar yaitu klausul sebagai berikut : 1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama, melihat kepada pengaturan dalam Pasal 48 ayat (1)UUPT maka klausul saham yang dikeluarkan dalam Akta pendirian ini sesuai dengan pengaturan dalam Pasal 48 ayat (1) UUPT. 2. Dalam pasal 2 ini disebutkan mengenai siapa yang berhak memiliki saham perseroan dan merujuk pada pengaturan Pasal 48 ayat (2) UUPT maka persyaratan kepemilikan saham yang ditetapkan dalam anggaran dasar terpenuhi. 3. Menjelaskan mengenai bukti pemilikan saham yang berupa surat saham, dalam Pengaturan pasal 51 UUPT disebutkan bahwa pemegang saham harus diberi bukti pemilikan saham yang dimilikinya, dan hal tersebut dirinci lagi dalam penjelasan pasal 51 UUPT bahwa persyaratan mengenai bukti kepemilikan saham ini ditetapkan sesuai dengan kebutuhan PT yang bersangkutan, sehingga dalam hal ini Pengaturan mengenai bukti pemilikan saham ini tidak menyalahi aturan yang ada. 4. Masih mengatur mengenai Bukti pemilikan Saham, 5. Masuh mengatur mengenai pemilikan saham dan tidak menyalahi peraturan pasal 51 UUPT 6. mengatur mengenai surat kolektif saham yang tidak berbenturan dengan pengaturan UUPT mengenai saham. 7. Mengenai surat saham yang harus dicantumkan nama dan alamat pemegang saham, nomor surat saham, nilai nominal saham, dan tanggal pengeluaran surat saham hal tersebut dikaitkan dengan UUPT tidak diatur lebih lanjut 8. mengenai persyaratan surat kolektif saham yang dalam UUPT tidak diatur lebih lanjut. 9. Mengenai tanggal pengeluaran surat kolektif saham yang dalam UUPT tidak diatur lebih

lanjut. Mengenai Pengganti Surat Saham yang dijelaskan pada pasal 5 dalam UUPT tidak diatur lebih lanjut sehingga selama tidak dilarang dalam UUPT mengenai klausul saham dan tidak bertentangan dengan pasal 51 UUPT maka hal ini dianggap tidak bertentangan dengan UUPT. Mengenai Pemindahan Hak Atas Saham dalam pasal 7 anggaran dasar dijelaskan hal-hal sebagai berikut : 1. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahan hak, hal ini sesuai dengan pengaturan pasal 56 ayat (1) UUPT. 2. Klausul mengenai pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas sahamnya harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lai dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut. Hal ini sesuai dengan pengaturan pada pasal 57 dan pasal 58 UUPT yang mengharuskan pemegang saham penjual menawarkan terlebih dahulu saham tersebut kepada pemegang saham klasifikasi, namun dalam akta pendirian ini tidak dirinci kembali mengenai klasifikasi pemegang saham dengan klasifikasi tertentu seperti yang dimaksud dalam pasal 58 UUPT. 3. Klausul yang mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 57 ayat (1) huruf c. 4. Adanya klausul bahwa pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan selama hari pemanggilan RUPS sampai dengan hari dilaksanakannnya RUPS, Mengenai hal ini tidak diatur lebih lanjut dalam UUPT. 5. Mengatur mengenai klausul peristiwa hukum yang berakibat pada saham menjadi milik bukan WNI hal ini untuk tetap mempertahankan kondisi sebagaimana yang diyaratkan oleh pasal 5 ayat (2) dalam akta pendirian ini dan hal tersebut tidak diatyur lebih lanjut dalam UUPT. Mengenai Rapat Umum Pemegang saham dalam pasal 8 dijelaskan mengenai hal-hal sebagai berikut : 1. jenis Rapat umum pemegang saham yaitu RUPS tahunan dan RUPS lainnya, hal ini sesuai dengan Pengaturan pasal 78 ayat (1) yang mensyaratkan RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. 2. Mengatur mengenai istilah RUPS itu sendiri. 3. Mengatur mengenai apa yang dilakukan dalam RUPS tahunan yaitu, penyampaian laporan tahunan oleh direksi dan laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat (Sesuai dengan pengaturan pasal 78 ayat (3) UUPT), ditetapkan penggunaan laba jiuka Perseroan mempunyai saldo laba yang positif, hal ini sesuai dengan pengaturan pasal 71 ayat (1) UUPT yang mensyaratkan penggunaan laba diputuskan oleh RUPS