analisis OECD PT Satyam.docx

ETIKA PROFESI DAN TATA KELOLA KORPORAT

Analisis Prinsip 5 & 6 OECD di PT Satyam Computer Service LTD (Mahindra Satyam)

Oleh :

Ida Ayu Eka Purnama Yuni

(1607611016)

PROGRAM PROFESI AKUNTAN (PPAk) FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development)

Latar Belakang

OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) berupaya untuk memahami dan membantu pemerintahan-pemerintahan dalam menanggapi perkembangan dan persoalan  baru, seperti tata kelola perusahaan, ekonomi informasi dan tantangantantangan dari populasi yang bartambah tua. OECD menyediakan tempat di mana pemerintah dapat membandingkan  pengalaman yang berkaitan dengan kebijakan, mencari jawaban untuk masalah bersama, mengidentifikasi praktik yang baik dan berupaya untuk mengkoordinasikan kebijakan dalam negeri dan internasional.

Misi dan Tujuan OECD

Mempromosikan

kebijakan-kebijakan

yang

akan

memperbaiki

ekonomi,

social,

dan

kesejahteraan masyasyarakat diseluruh dunia. OECD Bertujuan untuk membandingkan  pengalaman kebijakan, mencari jawaban untuk masalah umum, mengidentifikasi praktekpraktek yang baik, dan mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan domestik dan internasional.

Prinsip-prinsip OECD

Terdapat empat prinsip utama Corporate Governance secara umum yaitu: 1.  Fairness (Kewajaran) Kewajaran (fairness) merupakan suatu bentuk perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian sertaperaturan  perundangan yang berlaku. 2. Transparency (Keterbukaan Informasi) Transparansi merupakan keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilankeputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenaiperusahaan. 3.  Accountability (Dapat Dipertanggungjawabkan) Akuntabilitas

adalah

kejelasan

fungsi,

struktur,

sistem

dan

pertangungjawaban

organperusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4.  Responsibility (Pertanggungjawaban) Pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (patuh) di dalam pengelolaanperusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yangberlaku.

Dalam setiap kegiatan operasional perusahaan seringkali menghasilkan eksternalitas (dampak luar kegiatan perusahaan) negatif yang harus ditanggung oleh masyarakat. Oleh karena itu, ke empat prinsip tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja pada segmen masyarakat yang belum mendapatkan manfaat dari mekanisme pasar. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar GCG diatas, Terdapat 5 aspek yang dijabarkan oleh OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) adalah: 1)  Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan Hak-hak Pemegang Saham yang dimaksudkan adalah hak untuk (1) menjaminkeamanan metode pendaftaran kepemilikan, (2) mengalihkan atau memindahkansaham yang dimilikinya, (3) memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaansecara berkala dan teratur, (4) ikut berperan dan memberikan suara dalam rapat umumpemegang saham, dan (5) memilih anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta (6)memperoleh pembagian keuntungan  perusahaan. Ke 5 hak pemegang saham tersebutharus dilindungi dan difasilitasi. 2)  Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang sahamSeluruh pemegang saham termasuk  pemegang saham minoritas dan pemegang sahamasing harus diperlakukan setara. Seluruh  pemegang saham harus diberikankesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar. 3)  Peran stakeholders dalam corporate governanceHak-hak para pemangku kepentingan (stakeholders) harus diakui sesuai peraturanperundangan yang berlaku, dan kerjasama aktif antara perusahaan dan parastakeholders harus dikembangkan dalam upaya bersama menciptakan kekayaan,pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan. 4)  Disklosur dan transparansi Disklosur atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspekmaterial perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dangovernance perusahaan. 5) Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (Corporate Boards)Pengawasan Komisaris terhadap  pengelolaan perusahaan oleh Direksi harus berjalanefektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas danloyalitas Direksi dan Komisaris terhadap  perusahaan dan pemegang saham.

Profil Perusahaan PT Satyam Computer Service LTD (Mahindra Satyam)

Satyam atau Mahindra Satyam merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang informasi teknologi. Perusahaan ini didirikan oleh B. Ramalinga Raju atau disebut Raju pada tahun 1987 di India. Spesialisasi jasa Satyam meliputi teknologi informasi, business service,  peranti lunak komputer, dan menjadikan Satyam perusahaan outsourcing yang terdepan di India. Satyam melakukan penawaran pertamanya (IPO) di Bombay Stock Exchange pada tahun 1991 dan sejak itu perusahaan berkembang pesat selama tahun 1990 hingga 2000an. Perusahaan perusahaan di seluruh dunia pun mulai melirik India untuk mencari solusi teknologi informasi. Hal tersebut menjadikan Satyam perusahaan outsourcing ke-‐4 terbesar di India. Satyam memperkerjakan 50,000 karyawan dan beroperasi di 67 negara. Satyam adalah salah satu  perusahaan IT terbesar di India yang telah mencatatkan perkembangan di bidang keuangan yang cukup pesat pada periode 2008. Menjadi rekanan dari 654 perusahaan global, termasuk General  Electric, Nestle, Qantas Airways, Fujitsu, dan 185 perusahaan lainnya. Sahamnya listed di  India’s National Stock Exchange, The New York Stock Exchange dan Euronext di Eropa.

Didirikan dan dipimpin oleh Ramalinga Raju, lulusan MBA Ohio University dan alumnus Harvard University.

Satyam mungkin dikenal karena kasusnya pada tahun 2009 mengenai pengakuan Raju atas tindakan manipulasi laporan keuangan yang ia lakukan yaitu dengan menggelembungkan laporan  posisi keuangan dan laba rugi. Pada keseempatan kali ini, kami mengangkat kasus lain dari Satyam yaitu indikasi adanya transaksi hubungan istimewa yang dianggap merugikan beberapa  pihak tertentu dan mengarah ke pengakuan Raju yang terjadi pada awal 2009. Pada 16 Desember 2008, Satyam mengumumkan rencananya untuk mengakuisisi controlling  interest di Maytas Infrastucture dan Maytas Properties senilai $1,6juta. Keluarga dari

Ramalinga Raju, yaitu pemilik Satyam, menguasai saham yang besar di dua perusahaan Maytas tersebut.. Kekhawatiran terhadap valuasi dari dua entitas tersebut, timing , metode pembayaran dari para direktur independen menimbulkan penyelidikan yang lebih mendalam oleh investor Satyam dan akhirnya terjadi pembatalan rencana akuisisi tersebut. Kejadian tersebut kemudian diikuti dengan empat direktur independen mengundurkan diri dan Raju mengakui atas tindakan manipulasi laporan keuangan sebesar $1juta selama beberapa tahun terakhir. Rencana awalnya adalah mentransfer uang kas sebesar 60 juta rupee dari pemegang saham Satyam ke keluarga Raju (yang merupakan pemegang saham defacto dengan kepemilikan

sebeasr 8%) dan kedua perusahaan Maytas. Hal tersebut mengagetkan reksa dana dan investor institusi di India dan mereka mengancam adanya tindakan hukum. Rencana akuisisi tersebut diumumkan oleh Satyam setelah pasar India telah ditutup pada 16 Desember, tetapi harga saham Satyam di Amerika turun 50% pada pembukaan. Kesepakatan tersebut-pun dibatalkan keesokan harinya. Meskipun telah dibatalkan, harga sahamnya tetap turun 30% dan terus turun. Kejadian tersebut diikuti dengan pengakuan dari Raju. Dalam suratnya, Raju mengaku telah menggelembungkan dana yang sebenarnya tidak terjadi di akun kas sebesar 3juta rupee, piutang bunga 3,7juta rupee, dan menurunkan hutang sebesar 12juta rupee.

Transaksi Pihak Terkait dengan PT Satyam Computer Service LTD (Mahindra Satyam)

Akuisisi yang dilakukan Satyam adalah transaksi berelasi yang salah. Transaksi berelasi ini memiliki dugaan adanya skenario di baliknya. Keputusan untuk mengakuisisi dua perusahaan yang jelas berbeda core  bisnisnya dengan Satyam adalah keanehan pertama. Maytas Infra bergerak di bidang konstruksi, sedangkan Maytas Properties bergerak di bidang property. Dengan nilai akuisisi senilai 1,6 billion rupee, di mana Satyam akan mengakuisi Maytas Infra sebanyak 100% dan Maytas Properties sebanyak 51%, transaksi ini terlihat seperti transaksi yang merugikan, karena banyaknya uang yang diinvestasikan kepada core bisnis yang tidak berhubungan, atau keputusan melakukan unrelated diversification yang cukup aneh.

Maytas Infra dan Maytas Properties diketahui adalah milik keluarga Ramalangga Raju, selaku CEO dari Satyam. Dengan begitu, controlling shareholders Satyam dan Maytas adalah orang yang sama. Dengan transaksi ini, keluarga Raju akan mendapatkan uang sebanyak 570 juta dollar. Karena mereka memiliki 35% saham mereka di Maytas Infra, dan 36% saham mereka di Maytas Properties. Keputusan pengakuisisian ini dengan anehnya dapat melewati persetujuan dari board Satyam.

Keputusan

ini

juga

diambil

tanpa

mengambil

suara

dari

pemilik 

saham minoritas, dengan alasan karena hal ini tidak terdapat dalam peraturan. Hal ini dapat mengindikasi adanya transaksi berelasi yang disalah gunakan. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat-sifat transaksi berikut ini : a

Tidak memberikan pemberitahuan kepada pemilik saham minoritas

 b

Transaksi berjumlah material

c

Transaksi beresiko tinggi karena mengakuisisi perusahaan yang berbeda core bisnsisnya dengan Satyam Pemberitahuan kepada pemilik saham minoritas merupakan suatu kewajiban, agar pemilik

saham dapat mengetahui apakah transaksi berelasi ini sudah benar atau belum. Transaksi berelasi ini pada kenyataanya memiliki nilai yang sangat tinggi, valuasi terhadap saham Maytas jauh lebih tinggi dibandingkan nilai saham Maytas yang sebenarnya. Pengumuman akan pengakusisian saham oleh Satyam ini mengakibatkan nilai saham Satyam turun 55% dari nilai yang sebelumnya. Hal ini yang mengakibatkan pembatalan  pengakusisian sehari berikutnya. Pengakuisisian ini ternyata adalah satu kejadian di balik kecurangan yang dilakukan Satyam. Dugaan ini dapat dibilang benar, mengingat bahwa setelah pengakuan, ternyata Satyam memiliki gap besar yaitu 1,6 billion rupee, antara laporan keuangan dan kondisi keuangan Satyam yang sebenarnya. Penyalahgunaan transaksi berelasi ini ternyata untuk menutupi dan mengalihkan kas sebanyak 1,6 billion rupee dari buku Satyam ke Maytas, sehingga perbedaan nilai buku yang telah ditutupi selama bertahun-‐tahun dapat ditutupi sekali lagi. Satyam mengakui bahwa aksi pengakuisisian ini adalah aksinya yang terakhir untuk menutupi fraud  yang sudah ia lakukan selama hampir 6 tahun.

Kronologi Kasus/Skandal PT Satyam Computer Service LTD (Mahindra Satyam)

1. Pada Maret 2008, Satyam melaporkan kenaikan revenue sebesar 46,3 persen menjadi 2,1 milyar dolar AS. Di Oktober 2008, Satyam mengatakan bahwa revenue-nya akan meningkat sebesar 19-21 persen menjadi 2,55-2,59 milyar dolar pada bulan Maret 2009. Melihat semua reputasinya, pantas saja jika Satyam dinobatkan menjadi raksasa IT terbesar keempat di India. 2. Pada 7 Januari 2009, Ramalinga Raju tiba-tiba mengatakan bahwa sekitar 1,04 milyar dolar saldo kas & bank Satyam adalah palsu (jumlah itu setara dengan 94% nilai kas & bank Satyam di akhir September 2008). Dalam suratnya yang dikirimkan ke jajaran direksi Satyam, Ramalinga Raju juga mengakui bahwa dia memalsukan nilai pendapatan bunga diterima di muka (accrued interest), mencatat kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya (understated liability)  dan menggelembungkan nilai piutang (overstated debtors).Pada

awalnya, Satyam fraud dilakukan dengan menggelembungkan nilai keuntungan perusahaan. Setelah dilakukan selama beberapa tahun, selisih antara keuntungan yang sebenarnya dan yang dilaporkan dalam laporan keuangan semakin lama semakin besar. 3. Pada 14 Januari 2009, auditor Satyam selama 8 tahun terakhir  –   Price Waterhouse India mengumumkan bahwa laporan auditnya berpotensi tidak akurat dan tidak reliable karena dilakukan berdasarkan informasi yang diperoleh dari manajemen Satyam. Institusi akuntan di India ICAI, meminta PwC memberikan jawaban resmi dalam 21 hari terkait skandal Satyam. 4. Satyam selama enam tahun terakhir melakukan pelaporan yang salah. Hal ini bermula dari keinginan Ramalingga Raju untuk mendapatkan ijin perolehan dana dari bank untuk melakukan ekspansi Satyam. Sehingga Raju melakukan beberapa manipulasi, seperti dijelaskan di bawah ini: a

Saldo kas dan bank sebesar 50,40 miliar adalah fiktif jika dibandingkan dengan RS 53,61 milyar dalam pembukuan

 b

Piutang bunga fiktif sebesar RS 3,67 miliar

c

Utang yang understated senilai RS 12,3 miliar

d

Piutang yang terlalu tinggi(overstated) senilai RS 4,90 miliar.

e

Untuk Q2 September, pendapatan lebih besar RS 5,88 milyar dan operating margin yang dilaporkan senilai Rs 6,49 miliar seharusnya bernilai Rs 610 juta. Hal ini mengakibatkan adanya saldo kas fiktif senilai Rs 5,88 miliar.

Menyusul skandal fraud dalam laporan keuangan Satyam, pada 10 Januari 2009 harga saham Satyam jatuh menjadi 11,5 rupees, atau hanya senilai 2% dari harga saham tertingginya di tahun 2008 sebesar 544 rupees.

Penerapan GCG pada PT Satyam Computer Service LTD (Mahindra Satyam) Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

Kerangka kerja corporate governance harus memastikan pedoman strategis perusahaan, monitoring yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan terhadap  perusahaan dan pemegang saham.Setahun sebelum munculnya skandal tersebut, Satyam memenangkan penghargaan Golden Peacock untuk kesempurnaan dalam corporate governance dari World Council for Corporate Governance. Dewan tersebut kemudian membatalkan  penghargaan dan mengeluhkan kegagalan perusahaan Satyam untuk mengungkap fakta-fakta materi sebenarnya. Namun, reporter Business Week Beverly Behan menulis bahwa dewan Satyam jelas-jelas mencemooh praktik-praktik corporate governance yang baik. Para wartawan dapat mengetahui dengan menelaah komposisi dewan bahwa dewan direksi Satyam kurang memiliki keahlian ekonomi, hampir sama sekali tidak independen dan gagal untuk memenuhi syarat manajemen yang independen dimana hal ini berlawanan dengan praktik-praktik corporate governance yang baik. Seperti yang diperlihatkan kasus Satyam, penghargaan bisnis yang mengesankan dan laporan tahunan yang mengkilap bukanlah jaminan bahwa perusahaan perusahaan tersebut beroperasi secara legal dan penuh etika. Banyak bisnis keluarga yang menunjuk dewan keluarga untuk menyelaraskan kepentingan mereka dan bertindak sebagai penghubung utama antara keluarga, dewan dan manajemen senior. Dewan juga mengajukan kandidat untuk keanggotaan dewan dan membuat rancangan kebijakan atas hal-hal seperti mempekerjakan keluarga, kompensasi dan kepemilikan saham. Kemandirian Dewan merupakan isu utama dalam kelanjutan skandal Satyam Computer Systems Ltd. di India.

Laporan Business Week menghitung sinyal-sinyal masalah yang tidak terdeteksi pada kasus Satyam sebagai berikut: 1. Dewan di Satyam memiliki enam direktur non-manajemen, tetapi empat diantaranya akademisi dan satu adalah seorang mantan sekretaris kabinet pada pemerintahan. Hanya satu anggota dewan yang sebelumnya pernah menjabat eksekutif puncak di suatu perusahaan teknologi.

2. Perusahaan tersebut tidak memiliki pakar keuangan pada komite auditnya. 3. Meskipun Satyam membedakan posisi CEO dan kepala dewan, dua posisi tersebut diduduki oleh bersaudara yang memiliki kepentingan utama dalam perusahaan dan anggota manajemen. 4. Dewan tidak memiliki kepemimpinan dewan independen.

Analisis OECD Prinsip 5 (tahun 2014 - 2015) 1. Informasi harus disajikan dan diungkapkan sesuai dengan standar kualitas akuntansi dan pengungkapan keuangan dan non-keuangan;

Dari prinsip kelima menerangkan bahwa keterbukaan harus meliputi, namun tidak terbatas pada, informasi material atas: keuangan dan hasil operasi perusahaan; tujuan perusahaan; kepemilikan saham mayoritas dan hak suara; kebijakan renumerasi untuk dewan komisaris dan direksi, dan informasi tentang anggota dewan komisaris, termasuk kualifikasi, proses seleksi, perangkapan  jabatan dan independensinya; transaksi dengan pihak terkait (afiliasi); faktor-faktor risiko yang dapat diperkirakan; hal-hal penting berkaitan dengan karyawan dan para pemangku kepentingan ( steakholder ) lainnya; serta struktur dan kebijakan tata kelola khususnya berkaitan dengan isi dari pedoman atau kebijakan tata kelola perusahaan dan penerapannya. Dalam laporan keuangan tahunan (Annual Report) Mahindra Satyam sudah mengungkapkan laporan keuangan dan non keuangan. Dengan dilampirkannya laporan keuangan dan non keuangan sebagai berikut :

Analisis OECD Prinsip 6 PT Satyam Computer Service (Mahindra Satyam)

Merger Mahindra Satyam dengan Tech Mahindra mungkin tertunda semua karena masalah hukum, dan ambiguitas lebih yurisdiksi antara menyelidiki lembaga dan pemerintah. Merger telah tertunda karena dua kasus pajak yang tertunda dengan Pajak Penghasilan mengklaim lebih 27 miliar untuk keduanya. Tech Mahindra mengumumkan merger dengan Mahindra Satyam pada 21 Maret 2012, setelah dewan kedua perusahaan memberi persetujuan. Kedua perusahaan telah menerima lampu hijau untuk merger dari Bursa Efek Bombay dan Bursa Efek Nasional. Komisi Persaingan India (CCI) menyetujui merger dari Mahindra Satyam dan

 perusahaan lain dengan Tech Mahindra. Mahindra Satyam akan mengadakan pertemuan tahunan umum (RUPS) pada tanggal 8 Juni 2012 untuk mempertimbangkan usulan untuk menggabungkan perusahaan dengan Tech Mahindra. Ini adalah wajib bagi perusahaan untuk mendapatkan anggukan RUPS untuk pergi ke depan dengan merger. Kedua perusahaan telah menerima lampu hijau untuk merger dari Bursa Efek Bombay dan Bursa Efek Nasional.

Pada 11 Juni 2013, Pengadilan Tinggi Andhra Pradesh memberikan persetujuan untuk  penggabungan Mahindra Satyam dengan Tech Mahindra, setelah Bombay pengadilan tinggi sudah memberikan persetujuannya. Vineet Nayyar mengatakan bahwa persetujuan teknis dari Panitera Perusahaan (RoC) di Andhra Pradesh dan Maharashtra yang diperlukan yang akan dilakukan dalam dua sampai empat minggu, dan dalam waktu 8 minggu, badan yang baru  bergabung akan berada di tempat. Sebuah bagan organisasi baru ini juga akan berlaku dipimpin oleh Anand Mahindra sebagai Ketua, Vineet Nayyar sebagai Wakil Ketua dan C. P. Gurnani sebagai CEO dan Managing Director. Tech Mahindra pada 25 Juni 2013 mengumumkan selesainya merger Mahindra Satyam dengan dirinya sendiri untuk menciptakan terbesar kelima  perusahaan jasa software bangsa dengan omset Rp 2,7 miliar. Tech Mahindra mendapat  persetujuan dari registrasi perusahaan untuk merger di akhir malam pukul 11.45 (WIB) pada 24 Juni 2013. 5 Juli 2013 telah tanggal saham Satyam akan ditukarkan saham Tech Mahindra yang ditentukan disetujui oleh kedua papan. Mahindra Satyam (Satyam Computer Services), diskors dari perdagangan dengan efek dari 4 Juli 2013, setelah penggabungan usaha dengan Tech Mahindra. Tech Mahindra selesai share swap dan dialokasikan sahamnya kepada pemegang saham Satyam Computer Services pada 12 Juli 2013. Bursa saham telah diberikan persetujuan mereka untuk perdagangan saham baru berlaku 12 Juli 2013. Pada tanggal 24 Juli 2013, bangku divisi dari Pengadilan Tinggi Andhra Pradesh mengakui petisi yang diajukan oleh Ekadanta Greenfields dan Saptaswara Agro Pertanian swasta terbatas menantang Mahindra Satyam-Tech Mahindra rangka merger. Dengan diberikan oleh hakim tunggal dari pengadilan pada bulan Juni, memungkinkan merger dan menolak keberatan yang diajukan oleh beberapa parties. Setelah mengakui permohonan, bangku terdiri NV Ramana dan Vilas V. Afzulpurkar diposting soal untuk 26 Agustus 2013. Secara lebih rinci, prinsip tanggung jawab dewan ini dapat diuraikan menjadi enam sub  prinsip, sebagai berikut:

a) Anggota dewan harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang  baik, berdasarkan due diligence dan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Perusahaan memiliki 114.783 pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2013. saluran utama komunikasi kepada pemegang saham adalah melalui laporan tahunan yang meliputi antara lain, laporan Direksi, laporan Corporate Governance dan triwulanan dan tahunan hasil keuangan yang telah diaudit.  b) Keputusan dewan dapat mempengaruhi suatu kelompok pemegang saham secara berbeda dengan kelompok pemegang saham lain, maka dewan harus memperlakukan seluruh  pemegang saham secara adil. Para pemegang saham dari kedua Tech Mahindra dan Mahindra Satyam telah dengan suara bulat menyetujui skema penggabungan dan penggabungan Satyam Computer Services Ltd, Venturbay Konsultan, C & S Sistem Teknologi, Canvas M Technologies dan Mahindra Logisoft Solusi Bisnis dengan Tech Mahindra. Ketua Mahindra Satyam, Vineet Nayyar mengatakan pada tanggal 2 Agustus 2012, bahwa merger dengan Tech Mahindra berada di tahap akhir mendapatkan persetujuan dari Andhra Pradesh dan Maharashtra Pengadilan Tinggi. c) Dewan harus menerapkan standar etika yang tinggi dan memperhatikan kepentingan para  pemangku kepentingan. Pada annual report Tech Mahindra 2012-2013 dinyatakan bahwa Tata Kelola Perusahaan merupakan seperangkat pedoman untuk membantu seluruh tanggung jawab untuk semua  pemangku kepentingan. Ini adalah kode sukarela disiplin diri untuk memastikan bahwa Perseroan mematuhi standar etika tertinggi. Sejalan dengan filosofi ini, Perusahaan ini telah mengikuti praktik Tata Kelola Perusahaan yang sehat dan telah melaporkan hal yang sama dalam laporan tahunan bahkan sebelum Perusahaan tercatat di Bursa Efek  pada bulan Agustus. d) Dewan harus memenuhi fungsi kunci tertentu sebagai berikut: 1. Menelaah dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana utama, kebijakan mengenai resiko, anggaran tahunan, dan rencana usaha, menetapkan sasaran kinerja, memonitor  penerapan dan kinerja perusahaan serta memantau belanja modal yang besar, akuisisi dan divestasi. 2. Memonitor efektifitas praktik tata kelola perusahaan serta membuat perubahan perubahan yang diperlukan.

3. Menyeleksi, memberikan kompensasi, memonitor serta bila perlu mengganti pejabat eksekutif serta mengawasi perencanaan penggantian pejabat. 4. Menyesuaikan remunerasi eksekutif kunci dan dewan dengan kepentingan jangka  panjang dari perusahaan dan pemegang saham. 5. Memastikan proses nominasi dan pemilihan dewan secara transparan dan formal. 6. Memonitor dan mengelola potensi benturan kepentingan dari manajemen, anggota Dewan serta pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan  penyelewengan dalam transaksi dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. 7. Memastikan integritas sistem pelaporan akuntasi dan keuangan perusahaan, termasuk audit independen, serta memastikan bahwa sistem pengendalian yang tepat telah diterapkan, khususnya mengenai sistem manajemen resiko, pengendalian keuangan dan operasional, serta kesesuaian dengan peraturan perundangan serta standardstandard yang berlaku. 8. Mengawasi proses keterbukaan dan komunikasi. Terkait pada sub prinsip (d) bahwa Dewan sudah memenuhi beberapa fungsi-fungsi yang ada, dimana pada: Remunerasi untuk Direktur Non-Eksekutif: Direktur Non-Eksekutif Perusahaan berhak untuk komisi dan biaya sebenarnya untuk menghadiri Dewan / pertemuan komite. Direktur Non-Eksekutif layak dibayar komisi upto maksimum 1% dari ts profi bersih Perusahaan, Cally sebagai spesifik dihitung untuk tujuan ini. Sebuah komisi dari 19,63 Juta telah disediakan sebagai hutang dengan Direktur Non-Eksekutif memenuhi syarat dalam rekening tahun yang dilaporkan. Komisi mengatakan akan dibayar setelah  persetujuan dari para anggota dalam Rapat Umum Tahunan. Rincian opsi saham tersebut sampai tanggal dengan Direktur Non-Eksekutif dan komisi dari `22 Juta (tersedia dalam rekening untuk tahun yang berakhir. Remunerasi yang dibayarkan kepada Direktur Executive Vice Chairman & Managing untuk tahun yang berakhir 31 Maret 2013: Remunerasi untuk Executive Vice Chairman & Managing Director adalah fi xed oleh Komite Kompensasi & Nominasi. e) Dewan harus dapat melaksanakan penilaian yang obyektif dan independen dalam melakukan pengurusan perusahaan. 1. Direksi harus mempertimbangkan menepatkn dalam jumlah yang memadai non eksekutif mampu melakukan penilaian independen untuk tugas-tugas dimana ada anggot berpotensi konflik kepentingan

2. Ketika komite dewan diterapkan, mandate mereka, komposisi dan prosedur kerja harus didefinisikan dengan baik dan diungkapkan oleh pengurus 3. Anggota dewan harus mampu berkomitmen efektif terhadap tanggung jawab mereka. Dalam melaksanakan penilaian yang obyektif dan Independen, anggota dewan melakukan Agenda Rapat Dewan yang berisi semua informasi yang diperlukan / dokumen yang tersedia untuk Dewan di maju untuk membantu Dewan menjalankan tanggung jawabnya secara efektif dan mengambil keputusan yang tepat. Dalam beberapa kasus, dokumen diajukan pada pertemuan dan manajer yang bersangkutan juga membuat  presentasi kepada Dewan atau Komite. Dewan memenuhi setidaknya empat kali dalam setahun dan kesenjangan maksimum antara dua pertemuan tidak lebih dari empat bulan. Selama tahun 2012-13, lima pertemuan Dewan Direksi diadakan pada tanggal 23 Juni 2012, 9 Agustus 2012, 10 Agustus 2012, 5 November 2012 dan 6 Februari 2013. f) Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, anggota dewan komisaris harus memiliki akses terhadap informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Perusahaan ini memiliki Kebijakan Whistle Blower di tempat. Dalam hal kebijakan ini, semua karyawan didorong untuk melaporkan contoh perilaku yang tidak etis, penipuan,  pelanggaran Kode Perilaku Perusahaan atau perilaku setiap yang mungkin sebaliknya  pantas dan berbahaya bagi Perusahaan. Kebijakan ini menyediakan mekanisme bagi karyawan untuk meningkatkan kekhawatiran bahwa berhubungan dengan pelanggaran Kode Etik, Akuntansi, Pengendalian Internal, Audit Matters dan berlaku nasional dan hukum internasional termasuk hukum aturan / regulasi dan peraturan. Kebijakan ini telah dikomunikasikan kepada semua karyawan dan telah diposting di Intranet Perseroan untuk akses siap. Fasilitas nomor telepon yang ditunjuk juga telah diberikan kepada karyawan untuk menginformasikan keprihatinan mereka melalui telepon.

DAFTAR REFERENSI IAI. 2015. Modul Etika Profesi dan Tata Kelola Korporat. Jakarta : IAI. http://www.techmahindra.com/

UU PT Nomer 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas