ANALISIS-KONSISTENSI-PERENCANAAN-DAN-PENGANGGARAN(1).pdf

ANALISIS KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN DI KOTA PADANG : KASUS BIDANG BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA PADANG I. Pendahuluan 1.1. Latar Belakang.

Pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004  pengganti UU Nomor 22 tahun 1999 menjelaskan pemberian otonomi daerah  bertujuan

untuk

Pemerintah

Kota

meningkatkan Padang

pelayanan dan

dalam

rangka

kesejahteraan

meningkatkan

masyarakat. kesejahteraan

masyarakatnya berupaya melaksanakan pembangunan di segala bidang, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur. Infrastruktur dalam lingkup pekerjaan umum diantaranya adalah infrastruktur jalan dan jembatan, sebagai prasarana distribusi lalu-lintas barang dan manusia maupun sebagai prasarana pembentuk  struktur ruang wilayah. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Infrastruktur jalan dan jembatan  juga memiliki keterkaitan terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau region. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur jalan dan jembatan yang berfungsi lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula. Untuk itulah pemerintah berkomitmen mengutamakan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan karena peran dan konstribusinya terhadap  pertumbuhan

ekonomi

sangat

besar.

Karena

pentingnya pentingnya

pembangunan

infrastruktur jalan dan jembatan yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka harus disikapi dengan serius perencanaan dan  penganggarannya.  penganggarannya. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang erat kaitannya.

Agar perencanaan dan penganggaran bersifat realistik dan tepat sasaran maka  perlu didukung oleh Peraturan Pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka rencana dan anggaran. Yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa perencana cenderung mengabaikan dokumen-dokumen dalam perencanaan dan penganggaran serta tidak adanya keterkaitan antar dokumen. Permasalahan berikutnya adalah masih sangat dirasakan “ego

sektoral” antara para aparat pemerintah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan. Masing-masing dinas dan instansi cenderung mengatakan tugas dan fungsinyalah yang terpenting dalam kegiatan  pembangunan. Permasalahan tersebut menyebabkan menyebabkan koordinasi dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan menjadi sulit dilakukan. Akibat selanjutnya adalah kurang optimalnya pelaksanaan proses pembangunan dan  bahkan sasaran yang dituju dapat tidak terlaksana sama sekali. Oleh sebab itu, dirasa perlu melakukan penelitian tentang “Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di Kota Padang : Kasus Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang”. 1.2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang diarahkan sebagai berikut : 1. Bagaimana Bagaimana

konsiste konsistensi nsi

Dokumen Dokumen

Perencanaan Perencanaan

dengan dengan

Dokumen Dokumen

Penganggaran dan apa penyebabnya penyebabnya bila terjadi ketidakkonsistenan? 2. Bagaimana Bagaimana kinerja kinerja Bidang Bidang Bina Marga Dinas Dinas PU Kota Padang Padang?? 3. Implikasi Implikasi kebijak kebijakan an apa apa yang yang sebaikn sebaiknya ya dilakukan dilakukan : 

agar antara program dan kegiatan dalam perencanaan dan dalam  penganggaran  penganggaran tetap konsisten dijalankan sehingga target dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta ?



agar kinerja Bidang Bina Marga dapat dipertahankan/ditingkatkan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk : 1. Menganalisis Menganalisis konsistensi konsistensi Dokum Dokumen en Perencan Perencanaan aan denga dengan n Dokumen Dokumen

Penganggaran dan penyebabnya penyebabnya apabila terjadi ketidakkonsistenan; 2. Menganalisis Menganalisis kinerja kinerja Bidang Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Kota Padang Padang.. 3. Merumuskan Merumuskan kebijakan kebijakan yang yang sebaikny sebaiknyaa dilakuk dilakukan an : 

agar antara program dan kegiatan dalam perencanaan dan dalam  penganggaran tetap konsisten dijalankan sehingga target dan tujuan yang telah ditetapkan tercapai.



agar kinerja Bidang Bina Marga dapat dipertahankan/ditingkatkan.

II. TINJAUAN PUSTAKA 2.1. Konsep Perencanaan Pembangunan 2.1.1. Perencanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), “Perencanaan adalah suatu proses untuk  menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Sedangkan “Pembangunan  Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Perencanaan secara umum dapat diartikan sebagai usaha menentukan cara terbaik guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. SPPN 2004 menetapkan ada lima dokumen perencanaan pembangunan yang perlu disusun oleh badan perencana, baik pada tingkat nasional maupun tingkat daerah, yaitu : a. Rencana Rencana Pembang Pembangunan unan Jangka Jangka Panjang Panjang Nasional/Daer Nasional/Daerah ah (RPJPN/D (RPJPN/D)) adalah dokumen perencanaan jangka panjang untuk periode selama 20 tahun. Bersifat umum dan menyeluruh seperti visi dan misi daerah serta arah pembangunan jangka panjang. RPJP ini selanjutnya dijadikan dasar  dalam penyusunan RPJM dan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.  b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/Daerah (RPJMN/D) adalah dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun ke depan yang berisikan jabaran lebih kongkrit dari visi dan misi presiden

(pada tingkat nasional) atau visi dan misi kepala daerah (untuk tingkat  provinsi, kabupaten, dan kota). kota). c. Rencana Rencana Strategis Strategis (Renstra), (Renstra), lazim lazim disebut disebut sebagai sebagai Rencana Rencana Strategis Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) yang berisikan jabaran dari visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi Kepala Daerah. Renstra SKPD lebih rinci sampai ke kegiatan karena ruang lingkupnya lebih kecil, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari institusi bersangkutan. Renstra SKPD merupakan dokumen  perencanaan SKPD untuk periode periode 5 tahun. d. Rencana Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah (RKP) (RKP) / Rencana Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJM yang berisikan kebijakan,  program, dan kegiatan untuk 1 tahun (annual planning) sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Belanja Daerah (RAPBD). (RAPBD). e. Rencana Rencana Kerja Kerja Institusi Institusi (Renja) (Renja) atau Rencana Rencana Kerja Kerja Satuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) juga merupakan rencana tahunan bersifat operasional yang isinya merupakan jabaran dari Renstra yang dibuat oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tupoksinya. 2.1.2. Musrenbang dan Forum SKPD

Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang  berfungsi

sebagai

dokumen

perencanaan

tahunan,

Pemerintah

Daerah

menyelenggarakan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang, mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten/kota, termasuk penyelenggaraan Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD) di tingkat kabupaten. Musrenbang adalah forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi

 perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan  berikut anggarannya. anggarannya. Selain itu pada tingkat kecamatan dan kabupaten/kota terdapat pula kegiatan serupa yang disebut Forum SKPD, yang membahas sektor-sektor spesifik  seperti kesehatan, dan pendidikan. Kegiatan ini memungkinkan setiap SKPD memadukan program-program program-program mereka dengan perspektif dan prioritas masyarakat. Hasil dari Musrenbang kecamatan menjadi bahan diskusi pada Forum SKPD, dan hasilnya kemudian dibawa ke Musrenbang kabupaten/kota untuk dibahas lebih lanjut. 2.1.3. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan

Keterkaitan antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah terdapat  pada setiap tingkatan perencanaan. Adanya otonomi dengan dengan memberi kewenangan luas kepada Kepala Daerah memerlukan koordinasi dan pengaturan untuk lebih mengharmoniskan dan menyelaraskan pembangunan, baik pembangunan nasional,  pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah. Hubungan antara rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek  diperlihatkan oleh gambar 2.1. berikut : Gambar 2.1 Hubungan Antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah, dan Jangka Pendek  Kementrian Lembaga

Pemerintah

Pemerintah

SKPD

Jangka Panjang

Jangka Menengah

Jangka Pendek 

2.2 Konsep Anggaran

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk  mencapai tujuan dan sasaran program. Penetapan sistem anggaran kinerja dalam  penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas  pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan. 2.3 Keterkaitan Antara Perencanaan dan Penganggaran.

Perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu upaya institusi publik untuk  membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah  baik negara atau daerah dengan didasarkan keunggulan dan kelemahan yang dimiliki oleh wilayah tersebut. Sedangkan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang terintegrasi, oleh karenanya output dari perencanaan adalah penganggaran. Perumusan program di dalam perencanaan pada akhirnya berimplikasi pada besarnya kebutuhan anggaran yang harus disediakan, sehingga keberhasilan penggunaan anggaran dimulai dari  perencanaannya.

2.4 Prosedur Penyusunan Anggaran Daerah dan Indonesia

Penyusunan APBD dimulai dari penentuan kerangka ekonomi makro dan  pokok-pokok kebijakan fiskal oleh Pemerintah. Dokumen ini disampaikan kepada DPR untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan penyusunan Rancangan APBN. Sedangkan di tingkat daerah, penyusunan APBD diawali oleh Pemerintah Daerah dengan menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagi pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD. Setelah kesepakatan antara Pemerintah dengan DPR atau Pemerintah Daerah dengan DPRD pada pembicaraan pendahuluan, Pemerintah bersama Wakil Rakyat menyusun Kebijakan Umum dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai dasar bagi tiap unit kerja untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA). Adapun sinkronisasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, dan UU No. 33 Tahun 2004 diperlihatkan oleh gambar 2.2. berikut : Gambar 2.2 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD RPJMD

RPJM

RENSTRA

Dibahas  bersama DPRD

RKPD  (1 tahun)

RENJA SKPD

KUA

RKP  (1 tahun)

PPAS

 NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DG KDH

RKA SKPD (1 tahun)

2.5. Konsep Konsistensi

Konsistensi adalah terjemahan dari kata consistency yang berasal dari kata consistent   yang mengandung pengertian : always behaving in the same way, having the same opinion, standard, etc  (oxford english dictionary). Dalam hal ini konsisten adalah terhadap rencana dan anggaran yang telah disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran. Bahkan pengertian konsisten tidak sebatas itu, konsistensi antara aturan main dengan pelaksanaan ,  janji dengan implementasi, peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, dan tidak ada perlakuan diskriminatif dalam berbagai bidang.  Namun dalam hal ini perencanaan yang konsisten terjadi apabila terdapat kesinambungan program dan kegiatan dan sinkronisasi dan sinergitas setiap  program dan kegiatan.

III. METODOLOGI PENELITIAN 3.1 Jenis dan Teknik Pengumpulan Data 3.1.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan, yaitu data sekunder  dan data primer. Data sekunder adalah data yang dikeluarkan oleh dinas/instansi terkait. Sedangkan data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang terkait dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang.

3.1.2 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a. Kajian Dokumen 

Peraturan

perundang-undangan

tentang

perencanaan

dan

 penganggaran, digunakan untuk mengetahui bagaimana aturan  penyusunan perencanaan dan penganggaran yang berlaku. 

Dokumen tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Kebijakan Umum dan Arah APBD, Perda tentang APBD Kota Padang, Peraturan Walikota Padang tentang penjabaran APBD Kota Padang, Renstra Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang, Laporan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas PU, Laporan Realisasi APBD Kota Padang digunakan sebagai bahan analisis perbandingan antara peraturan yang berlaku dengan realita yang telah dilaksanakan, serta membandingkan antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran.



Studi perpustakaan dan referensi yang berhubungan dengan  penelitian,

digunakan

sebagai

sarana

untuk

menganalisis

 permasalahan.  b. Wawancara mendalam Pengumpulan data juga dilakukan dengan wawancara

atau interview dan

 berdiskusi langsung dengan narasumber yang terkait dalam penelitian ini. Akan ada beberapa jenis responden dalam wawancara ini yang akan dikelompokkan

berdasarkan

kedudukan

dalam

jabatan

dinas

yaitu

BAPPEDA, DPKA, Dinas PU, anggota DPRD. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses penyusunan  perencanaan dan penganggaran serta kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU.

3.2 Metoda Analisis Data .1 Metoda

Analisis

Konsistensi

Dengan

Matrik

Konsolidasi

Perencanaan dan Penganggaran (MKPP)

Analisis konsistensi yang diformulasikan dengan Matrik Konsolidasi Perencanaan

dan

Penganggaran

(MKPP)

merupakan

alat

bantu

untuk 

mengkonsolidasi dokumen perencanaan dan penganggaran secara menyeluruh. MKPP ini dapat disusun dengan membandingkan antara 2 (dua) dokumen  perencanaan, yaitu melalui integrasi antara dokumen-dokumen berikut ini : 1. Integrasi RPJMD dengan Renstra SKPD, 2. Integrasi Renstra SKPD dengan Rencana Kerja SKPD, 3. Integrasi RPJMD dengan RKPD, 4. Integrasi RKPD dengan PPAS, 5. Integrasi PPAS dengan APBD. Pengukuran konsistensi perencanaan dapat disederhanakan seperti tertera  pada tabel 3.1 dibawah ini. Tabel 3.1 Pengukuran Konsistensi Perencanaan

Program dan kegiatan  No.

Penilaian konsistensi Dokumen A

Dokumen B

1

Ada

Ada

➔

Konsisten

2

Ada

Tidak Ada

➔

Tidak konsisten

3

Tidak Ada

Ada

➔

Tidak konsisten

Konsistensi program dan kegiatan diukur melalui perbandingan jumlah  program konsisten dengan jumlah program dan kegiatan keseluruhan.

Untuk konsistensi dokumen PPAS dan APBD, selain konsistensi program

dan kegiatan, juga dilakukan konsistensi anggaran. Konsistensi anggaran dilakukan terhadap program dan kegiatan yang telah konsisten berdasarkan indikator konsistensi tersebut diatas. Konsistensi anggaran dihitung berdasarkan  perbandingan alokasi anggaran pada APBD dengan alokasi anggaran perencanaan  pada PPAS. Hal ini dapat dilihat pada gambar 3.1. di bawah ini : Gambar 3.1 Flowchart  Analisis Konsistensi Dokumen PPAS dengan APBD

PPAS

 Nomenklatur 

Program dan Kegiatan

APBD

Program dan Kegiatan

Analisis Penyebabnya

.2 Metoda Deskriptif Untuk Mengetahui

Implikasi Kebijakan

Penyebab Terjadinya Ketidakkonsistenan Dan Kinerja Bidang Bina Marga

Analisis deskriptif dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang diperoleh tentang penyebab terjadinya ketidakkonsistenan tersebut dengan cara membuat deskripsi mengenai fakta-fakta fenomena yang diselidiki. Sedangkan untuk kinerja Bidang Bina Marga selain dengan menganalisis hasil wawancara,  juga dilakukan dengan menganalisis dokumen anggaran dengan dokumen tentang realisasi APBD dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PU Kota Padang. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pada Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang 4.1.1 Analisis Antara Dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renstra Dinas PU Kota Padang Tahun 2009-2014.

RPJMD memberikan gambaran kepada seluruh stakeholder mengenai  perkiraan pencapaian kondisi yang diharapkan lima tahun ke depan. Sebagai upaya untuk mempertegas dan memperinci perencanaan lima tahun tiap-tiap fungsi pemerintahan, RPJMD Kota Padang dijabarkan ke dalam program di dala m Renstra SKPD. Renstra SKPD merupakan fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung  jawab sebuah unit kerja daerah yang disusun berpedoman pada tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja. Renstra SKPD disusun dengan menggunakan RPJM Daerah sebagai acuan dan harus dilakukan melalui koordinasi antara unit kerja yang bersangkutan dengan Bappeda. Adapun matrik konsolidasi dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 yang disusun untuk  melihat sejauhmana konsistensi program-program antara kedua dokumen tersebut adalah sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014. Program Yang Konsisten RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014

 Misi : Mewujudkan Kota Padang yang Aman

1. Program pembangunan jalan dan j embatan a. Perencanaan pembangunan jembatan,  b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan,  Sasaran : c. Perencanaan peningkatan jalan, Berkembangnya permukiman skala besar, prasarana d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, dan sarana penunjang e. Supervisi pembangunan jembatan dan  Strategi Pembangunan :  pembuatan duiker, Penyediaan fasilitas umum, prasarana jalan dan f. Infrastuktur jalan (DAK),  perhubungan g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Sweep), Program Prioritas : i. Supervisi peningkatan (Debt Sweep), 1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan  j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK) Tahun 2009 Rp 17.988.740.000,-

Tahun 2010 Rp 9.057.840.000,Tahun 2011 Rp 12.192.190.000,Tahun 2012 Rp 14.000.000.000,Tahun 2013 Rp 14.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan  jembatan Tahun 2009 Rp 3.799.370.000,Tahun 2010 Rp 14.035.390.000,-

2. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan  Jembatan. a. Perencanaan Rehabilitasi/pemeliharaan jalan,  b. Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan  jembatan. 3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan . a. Inspeksi kondisi jalan.

Tahun 2011 Rp 12.238.020.000,Tahun 2012 Rp 12.500.000.000,Tahun 2013 Rp 13.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,3. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Tahun 2009 Rp 0,Tahun 2010 Rp 0,Tahun 2011 Rp 0,Tahun 2012 Rp 49.250.000,Tahun 2013 Rp 49.500.000,Tahun 2014 Rp 55.000.000,4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan Tahun 2009 Rp 1.500.000.000,Tahun 2010 Rp 252.000.000,Tahun 2011 Rp 100.000.000,Tahun 2012 Rp 200.000.000,Tahun 2013 Rp 200.000.000,Tahun 2014 Rp 200.000.000,-

 b. Inspeksi kondisi jembatan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat.

Program Yang Tidak Konsisten RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 -

1. Program Pembangunan Sistem Informasi /   Database Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data.

Sumber : 1. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, 2. Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014

Pada matrik di atas terlihat bahwa di dalam dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 program telah disusun dengan target biaya pertahunnya. Pada Renstra Dinas PU ada empat program (80%) yang konsisten dan satu program (20%) yang tidak konsisten dengan RPJMD. Tabel 4.2 Program Bidang Bina Marga dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dan Program Bidang Bina Marga pada Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014. Status Program 1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di RPJMD, tidak ada di Renstra SKPD  b. Ada di Renstra SKPD, tidak ada di RPJMD Jumlah

RPJMD Jumlah % Program

Renstra SKPD Jumlah % Program

4

100,00

4

80,00

4

100,00

1 5

20,00 100,00

Sumber : Data diolah. Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan  pada Renstra Dinas PU sebenarnya merupakan program pendukung dari  program-program sebelumnya. 4.1.2 Analisis Antara Dokumen RPJMD Tahun 2009-2014 dengan RKPD

Kota Padang Tahun 2009 dan 2010.

Dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa “RPJM Daerah merupakan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang  penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM  Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umumn, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif”. Sedangkan ayat (3) menjelaskan  bahwa “RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh  pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat”. Matrik konsolidasi dokumen RPJMD Tahun 2009-2014 dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 4.3 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. RKPD Kota Padang

RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014  Misi : Mewujudkan Kota Padang yang Aman  Sasaran : Berkembangnya permukiman skala besar,  prasarana dan sarana penunjang  Strategi Pembangunan : Penyediaan fasilitas umum,  prasarana jalan dan perhubungan Program Prioritas : 1. Program Pembangunan Jalan & Jembatan Tahun 2009 Rp 17.988.740.000,Tahun 2010 Rp 9.057.840.000,Tahun 2011 Rp 12.192.190.000,Tahun 2012 Rp 14.000.000.000,Tahun 2013 Rp 14.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan & jembatan Tahun 2009 Rp 3.799.370.000,Tahun 2010 Rp 14.035.390.000,Tahun 2011 Rp 12.238.020.000,Tahun 2012 Rp 12.500.000.000,Tahun 2013 Rp 13.000.000.000,Tahun 2014 Rp 14.000.000.000,3. Program Inspeksi Jalan dan Jembatan Tahun 2012 Rp 49.250.000,Tahun 2013 Rp 49.500.000,Tahun 2014 Rp 55.000.000,4. Program Peningkatan Sarana & Prasarana  Kebinamargaan Tahun 2009 Rp 1.500.000.000,Tahun 2010 Rp 252.000.000,Tahun 2011 Rp 100.000.000,Tahun 2012 Rp 200.000.000,Tahun 2013 Rp 200.000.000,Tahun 2014 Rp 200.000.000,-

Sumber : 1. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010.

Tahun 2009 Program Pembangunan :

Tahun 2010 Program Pembangunan :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp 14.738.500.000,1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, Rp 3.350.000.000,a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 85.000.000, b. Perencanaan pembukaan & pengkrekelan jalan, Rp 78.500.000,a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 250.000.000,c. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Rp 4.500.000.000, b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Rp 150.000.000,d. Perencanaan peningkatan jalan , Rp 75.000.000,c. Perencanaan peningkatan jalan, Rp 165.000.000,e. Peningkatan jalan, Rp 5.000.000.000,d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, Rp f. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, Rp 5.000.000.000,250.000.000,e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 65.000.000, Rp 14.655.000.000,f. Infrastruktur jalan (DAK), Rp 1.000.000.000,a. Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 75.000.000,g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, Rp 100.000.000, b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 5.000.000.000,h. Peningkatan jalan, Rp 1.250.000.000,c. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan, Rp 80.000.000,i. Supervisi peningkatan jalan, Rp 60.000.000,d. Rehabilitasi pemeliharaan jembatan, Rp 4.500.000.000, j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK), Rp 60.000.000,e. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 5.000.000.000, Rp 1.665.359.000,3. Program Peningkatan Sistem Informasi /Database Jalan dan a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan, Rp 70.000.000, Jembatan, Rp 85.500.000, b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 1.000.000.000,a. Penyusunan data informasi jalan & jembatan, Rp c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, 85.500.000,Rp 595.359.000,4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan,  Rp 8.500.000.000,a. Pengadaan alat-alat berat, Rp 5.000.000.000, b. Pengadaan kendaraan operasional, Rp 3.500.000.000,-

3.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan, Rp 50.000.000,a. Update data infrastruktur jalan dan jembatan, Rp 50.000.000,-

4.

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan, Rp 1.000.000.000,a. Pengadaan alat-alat berat, Rp 1.000.000.000,-

Pada matrik di atas dapat dilihat bahwa dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014 program yang disusun bersifat kualitatif. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa kebijakan strategis diarahkan dalam kerangka memenuhi kebutuhan dasar rakyat dan pelayanan publik (basic needs and public services) yang terkait dengan penyediaan fasilitas umum, prasarana j alan dan perhubungan.

Pada dokumen RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010, sudah ada  program-program yang akan dilaksanakan disertai

dengan kegiatan dari

masing-masing program berikut anggarannya. Semua program yang direncanakan telah mengacu kepada program-program yang terdapat pada RPJ MD. 4.1.3 Analisis Antara Dokumen Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014 dengan Rencana Kerja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010.

Renstra SKPD merupakan rencana lima tahun ke depan yang merupakan  pedoman dan arahan dalam upaya mencapai sasaran–sasaran pembangunan yang ditetapkan. Dengan Renstra SKPD maka masing-masing bidang dan bagian di SKPD mempunyai acuan tentang arah pembangunan ke-PU-an di daerah. Arahan ini tentu saja masih harus dijabarkan dan dirinci lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas program dan kegiatan menjadi lebih konkrit dalam  bentuk Rencana Kerja SKPD. Matrik konsolidasi dokumen Renstra Dinas PU Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Rencana Kerja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010 pada Bidang Bina Marga disusun untuk melihat sejauh mana konsistensi program-program antara dokumen tersebut sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 4.4 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen Renstra Dinas PU Kota Padang Tahun 2009-2014 dengan Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010. Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014

Renja Dinas PU Tahun 2009 Program dan Kegiatan

1. Program pembangunan jalan dan jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan,  b. Pembukaan dan pengkrekelan jal an, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, f. Infrastuktur jalan (DAK), g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Swept), i. Supervisi peningkatan (Debt Swept),  j. Supervisi infrastruktur ja lan (DAK)

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan,  b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, f. Infrastuktur jalan (DAK), g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Swept), i. Supervisi peningkatan (Debt Swept),  j. Supervisi infrastruktur j alan (DAK)

2. Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan  Jembatan. a. Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan,  b. Rehabilitasi/pemeliharaan j alan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan  jembatan.

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabili tasi/pemeliharaan jalan,  b. Perencanaan Rehabili tasi /pemeliharaan jembatan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan  jembatan.

3. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan. a. Inspeksi kondisi jalan.  b. Inspeksi kondisi jembatan

3. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat.

5. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data. Sumber : 1. Renstra Dinas PU Tahun 2009-2014, dan 2. Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010.

Renja Dinas PU Tahun 2010 Anggara (Jutaan Rp)

Program dan Kegiatan

17.576,891. Program Pembangunan Jalan dan 130,98  Jembatan   144,40 a. Perencanaan pembangunan jembatan,   38,26  b. Perencanaan pembukaan dan pen gkrekelan  jalan,  2.598,95 c. Perencanaan peningkatan jalan,   30,00 d. Penggantian jembatan dan pembuatan 9.081,05 duiker (dana pendamping),   229,60 e. Infrastruktur jalan (DAK),   5.248,65 f. Infrastruktur jalan (DAK) luncuran,   35,00 g. Pembukaan jalan baru (Debt Swept)   40,00 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   1.519,05 a. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan   771,31  jalan, 43,58  b. Rehabilitasi / pemeliharaan j alan, c. Operasional dan pemeliharaan jalan dan   704,17  jembatan.

Anggaran (Jutaan Rp)

 

 

250,00 250,00

  2.000,00 2.000,00

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan a. Operasional dan pemeliharaan peralatan ke-PU-an.

   

 9.055,94 200,00 100,00   150,00

  527,750,   4.515,16   1.025,58   2.537,45

  3.485,40  

50,00 1.935,40

  1.500,00

 

125,00 125,00

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada Renja Dinas PU telah disusun  program-program yang disertai dengan kegiatan-kegiatan dari tiap program. Untuk  setiap kegiatan telah direncanakan anggarannya. Semua program dan kegiatan yang ada di dalam Renstra Dinas PU telah terakomodir pada Renja Dinas PU. 4.1.4 Analisis Antara Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas PU dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan kompilasi kritis atas Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan kurun waktu satu tahun. Dokumen RKPD disusun sebagai landasan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan Tahun 2010 me rupakan dokumen  perencanaan tahunan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Padang tahun pertama dan kedua, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan  pendanaan indikatif, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun melalui partisipasi masyarakat dan mengacu pada RKPD Propinsi. Adapun matrik konsolidasi dokumen Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010 dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 terkait Bidang Bina Marga yang disusun untuk melihat sejauh mana konsistensi program-program antara kedua dokumen tersebut. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.4 dan 5.5 dibawah ini :

Tabel 4.5 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen Renja Dinas PU dengan RKPD Kota Padang Tahun 2009 Renja Dinas PU Tahun 2009 Program dan Kegiatan

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan,  b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker, f. Infrastuktur jalan (DAK), g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar, h. Peningkatan jalan (Debt Swept), i. Supervisi peningkatan (Debt Swept),  j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan &Jembatan a. Rehabilitasi/pemeliharaan jalan,  b. Perencanaan Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan, c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.

3. Program Pembangunan Sistem Informasi / Data base  Jalan dan Jembatan. a. Pemutakhiran data. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan. a. Pengadaan alat-alat berat. Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2009, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009.

RKPD Tahun 2009 Anggaran (Jutaan Rp)

Program dan Kegiatan

17.576,89 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,   130,98 a. Perencanaan pembangunan jembatan   144,40  b. Perencanaan pembukaan & pengkrekelan jalan   38,26 c. Pembukaan dan pengkrekelan jalan  2.598,95 d. Perencanaan peningkatan jalan   30,00 e. Peningkatan jalan 9.081,05 f. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker    229,60 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   5.248,65 a. Perencanaan rehabilitasi pemeliharaan jalan   35,00  b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan   40,00 c. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jembatan   1.519,05 d. Rehabilitasi pemeliharaan jembatan e. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan 771,31   43,58 3. Program Peningkatan Sistem Informasi /Database Jalan   704,17 dan Jembatan a. Penyusunan data informasi jalan & jembatan   250,00 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana 250,00  Kebinamargaan a. Pengadaan alat-alat berat  b. Pengadaan kendaraan operasional 2.000,00 2.000,00

Anggaran (Jutaan Rp)

   

14.738,50   85,00   78,50 4.500,00 75,00 5.000,00 5.000,00   14.655,00 75,00 5.000,00   80,00 4.500,00 5.000,00   85,50 85,50 8.500,00 5.000,00 3.500,00

Tabel 4.6 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen Renja Dinas PU dengan RKPD Kota Padang Tahun 2010 Renja Dinas PU Tahun 2010 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan pembangunan jembatan,  b. Perencanaan pembukaan dan pengkrekelan jalan, c. Perencanaan peningkatan jalan, d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker (dana  pendamping), e. Infrastruktur jalan (DAK), f. Infrastruktur jalan (DAK) luncuran, g. Pembukaan jalan baru (Debt Swept) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan,  b. Rehabilitasi / pemeliharaan jalan, c. Operasional dan pemeliharaan jalan dan jembatan. 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan a. Operasional dan pemeliharaan peralatan ke-PU-an.

RKPD Tahun 2010 Anggaran (Jutaan Rp)

Program dan Kegiatan

9.055,94 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan   200,00 a. Perencanaan pembangunan jembatan   100,00  b. Pembukaan dan pengkrekelan jalan   150,00 c. Perencanaan peningkatan jalan d. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker    527,75 e. Supervisi pembangunan jembatan dan pembuatan duiker   4.515,16 f. Infrastruktur jalan (DAK)  1.025,58 g. Rehabilitasi dan pembangunan trotoar   2.537,45 h. Peningkatan jalan i. Supervisi peningkatan jalan  j. Supervisi infrastruktur jalan (DAK)  3.485,40   50,002. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan   1.935,40 a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan  1.500,000  b. Rehabilitasi pemeliharaan jalan c. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan   125,00 125,00

3.

Program Pembangunan Sistem Informasi/Database  Jalan dan Jembatan a. Update data infrastruktur jalan dan jembatan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan Pengadaan alat-alat berat

Anggaran (Jutaan Rp) 3.350,00   250,00   150,00   165,00 250,00   65,00  1.000,00 100,00 1.250,00 60,00 60,00 1.665,36   70,00   1.000,00 595,36   50,00 50,00

4.

Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2010,  2. RKPD Kota Padang Tahun 2010.

1.000,00 1.000,00

Dari kedua tabel di atas terlihat antara program dan kegiatan di dalam Renja Dinas PU dan RKPD Kota Padang tahun 2009 dan 2010 ada ketidakkonsistenan satu dengan lainnya. Di dalam Renja Dinas PU tahun 2009 terdapat 15 kegiatan sedangkan di dalam RKPD terdapat 14 kegiatan dan hanya 10 kegiatan yang konsisten. Sedangkan dalam Renja Dinas PU tahun 2010 terdapat 3  program dengan 11 kegiatan sedangkan di dalam RKPD terdapat 4 program dengan 15 kegiatan dan hanya 3 program dengan 7 kegiatan yang konsisten. Tabel 4.7 Jumlah Kegiatan Renja Dinas PU Kota Padang dan Kegiatan RKPD Kota Padang Tahun Anggaran 2009 dan 2010.

Status Kegiatan

1. Konsisten 2. Tidak konsisten : a. Ada di Renja Dinas PU, tdk ada di RKPD  b. Tidak ada di Renja Dinas PU, ada di RKPD Jumlah

Status Kegiatan

1. Konsisten 2. Tidak konsisten : a. Ada di Renja Dinas PU, tdk ada di RKPD  b. Tidak ada di Renja Dinas PU, ada di RKPD Jumlah

Renja Dinas PU Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan

RKPD Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan

10

66,67

10

71,43

5 -

33,33 -

4

28,57

15

100,00

14

100,00

Renja Dinas PU Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan 7

63,64

RKPD Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan 7

46,67

4 -

36,36 -

8

53,33

11

100,00

15

100,00

Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2009 dan 2010, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. (Data diolah)

Ketidakkonsistenan yang terjadi disebabkan karena pada saat penyusunan  program dan kegiatan RKPD dilakukan hanya dengan menyaring hasil dari musrenbang kota. Indikatornya adalah program prioritas pada RPJMD tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah.

4.1.5 Analisis Antara Dokumen RKPD Kota Padang dengan PPAS Kota Padang Tahun 2009 dan Tahun 2010.

Matrik konsolidasi dokumen RKPD dengan PPAS Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 ditunjukkan pada tabel berikut : Tabel 4.8 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RKPD dengan PPAS Kota Padang Tahun 2009. RKPD Kota Padang Tahun 2009 Program Pembangunan :

PPAS Kota Padang Tahun 2009

Program Pembangunan : 1. Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan,  Rp 17.576.880.000, Rp 14.738.500.000,a. Perencanaan Pembangunan Jembatan, a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 130.975.000,Rp 85.0000.000, b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan,  b. Perencanaan Pembukaan & Pengkrekelan Rp 144.400.000,Jalan, Rp 78.500.000,c. Perencanaan Peningkatan Jalan, c. Pembukaan dan Pengkrekelan Jjalan, Rp Rp 38.255.000,4.500.000.000,d. Pembangunan Jembatan dan d. Perencanaan Peningkatan Jalan, Pembuatan Duiker (Debt Swept), Rp 5.000.000.000,Rp 2.598.950.000,e. Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, e. Supervisi Pembangunan Jembatan dan Rp 5.000.000.000,Pembuatan Duiker, Rp 30.000.000,f. Infrastruktur Jalan (DAK), 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 14.655.000.000,Rp 9.081.050.000,a. Perencanaan Rehabilitasi Pemeliharaan g. Rehabilitasi dan Pembangunan Jalan, Rp 75.000.000,Trotoar, Rp 229.600.000, b. Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan, h. Peningkatan Jalan, Rp 5.000.000.000,Rp 5.248.650.000,c. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan i. Supervisi Peningkatan Jalan,  jembatan, Rp 80.000.000,Rp 35.000.000,d. Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan,  j. Supervisi Infrastruktur Jalan, Rp 4.500.000.000,Rp 40.000.000,e. Operasional dan pemeliharaan rutin jalan 2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan  Jembatan, Rp 1.519.053.136,dan jembatan, Rp 5.000.000.000,a. Perencanaan Rehabilitasi 3. Program Peningkatan Sistem Informasi  /Pemeliharaan Jembatan,  /Database Jalan dan Jembatan, Rp 43.575.000, Rp 85.500.000, b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, a. Penyusunan Data Informasi Jalan dan Rp 771.311.176,Jembatan, Rp 85.500.000,c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Rp 4. Program Peningkatan Sarana dan 704.166.960, Prasarana Kebinamargaan, Rp 8.500.000.000,3. Pembangunan Sistem Informasi / Data  Base jalan dan Jembata, Rp a. Pengadaan alat-alat berat, 250.000.000,Rp 5.000.000.000,a. Pemutakhiran Data, Rp  b. Pengadaan Kendaraan Operasional, Rp 3.500.000.000,250.000.000,4. Peningkatan Sarana dan Prasarana

 Kebinamargaan, Rp 2.000.000.000,a. Pengadaan Alat-alat Berat, Rp 2.000.000.000,Sumber : 1. RKPD Kota Padang Tahun 2009, 2. PPAS Kota Padang Tahun 2009.

Tabel 4.9. Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen RKPD dengan PPAS Kota Padang Tahun 2010. RKPD Kota Padang Tahun 2010

PPAS Kota Padang Tahun 2010

Program Pembangunan :

Program Pembangunan :

1. Program Pembangunan Jalan dan  Jembatan, Rp3.350.000.000,a. Perencanaan pembangunan jembatan, Rp 250.000.000,-

Rp 1.  Pembangunan Jalan dan Jembatan,  9.057.838.423,a. Perencanaan Pembangunan Jembatan, Rp 200.000.000,-

 b.

Pembukaan dan pengkrekelan jalan, Rp 150.000.000,-

 b.

Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan, Rp 100.000.000,-

c.

Perencanaan peningkatan jalan, Rp 165.000.000,-

c.

Perencanaan Peningkatan Jalan, Rp 150.000.000,-

d.

Penggantian jembatan dan pembuatan duiker, Rp 250.000.000,-

d.

e.

Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker, Rp 65.000.000,-

Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept), Rp 527.750.000,-

e.

Infrastruktur jalan (DAK), Rp 1.000.000.000,-

Infrastruktur Jalan (DAK), Rp 4.517.161.434,-

f.

Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar, Rp 100.000.000,-

Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept), Rp 2.538.250.000,-

g.

Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran), Rp 1.024.676.989,-

f. g. h.

Peningkatan Jalan, Rp 1.250.000.000,-

i.

Supervisi Peningkatan Jalan, Rp 60.000.000,-

 j.

Supervisi Infrastruktur Jalan, Rp 60.000.000,-

2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Rp 1.665.359.000,a. Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan  jalan, Rp 70.000.000,-

2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan  Jembatan, Rp 14.048.588.300,a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Rp 50.000.000,-

 b.

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan, Rp 1.879.894.300,-

c.

Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan, Rp 2.000.000.000,-

 b.

Rehabilitasi pemeliharaan jalan, Rp 1.000.000.000,-

d.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Dana DPDF & PPD), Rp 9.862.274.000,-

c.

Operasional dan pemeliharaan rutin  jalan dan jembatan, Rp 595.359.000,-

e.

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Pendamping Dana DPDF dan PPD), Rp 256.420.000,-

3.

Program Pembangunan Sistem  Informasi/ Database Jalan dan  Jembatan, Rp 50.000.000,a. Update Data Infrastruktur Jalan dan Jembatan, Rp 50.000.000,-

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana  Kebinamargaan, Rp 202.000.000,a. Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke-PU-an, Rp 202.000.000,-

4.

Program Peningkatan Sarana dan  Prasarana Kebinamargaan,  Rp 1.000.000.000,a. Pengadaan alat-alat berat, Rp 1.000.000.000,Sumber : 1. RKPD Kota Padang Tahun 2010, 2. PPAS Kota Padang Tahun 2010 .

Dari dua tabel di atas menunjukkan bahwa di dalam dokumen RKPD tahun 2009 dan 2010 telah disusun program-program yang akan dilaksanakna pada tahun bersangkutan. Program tersebut dilengkapi dengan rincian kegiatan beserta anggarannya. Demikian juga dengan dokumen PPAS, program-program yang direncanakan telah disertai dengan kegiatan dan anggarannya. Dalam dokumen PPAS kegiatan telah disusun dengan target biaya pertahunnya. Pada dokumen PPAS tahun 2009, untuk program tingkat konsistensinya dengan RKPD adalah 100%, sedangkan untuk kegiatan tingkat konsistensinya adalah 60% (9 kegiatan). Sedangkan pada dokumen tahun 2010, ada 8 kegiatan (61,54%) yang konsisten dengan RKPD sedangkan 5 kegiatan (38,46%) lagi tidak  konsisten. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 4.10 Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga dalam RKPD dan PPAS Tahun 2009 dan 2010. RKPD Tahun 2009 Status Program

1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di RKPD, tidak ada di PPAS.  b. Ada di PPAS, tidak ada di RKPD. Jumlah Status Kegiatan

1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di RKPD, tidak ada di PPAS.  b. Ada di PPAS, tidak ada di RKPD. Jumlah

Jumlah Kegiatan 9

%

69,23

4 30,77 13 100,00 RKPD Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan

PPAS Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan

9

60,00

6 40,00 15 100,00 PPAS Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan

8

53,33

8

61,54

7 15

46,67 100,00

5 13

38,46 100,00

Sumber : Data diolah. Ketidakkonsistenan pada program dan kegiatan yang ada dalam RKPD dengan PPAS terjadi karena a) Saat penyusunan program dan kegiatan RKPD dilakukan hanya dengan menyaring hasil dari musrenbang kota tanpa memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, b) Informasi anggaran dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat terlambat diterima, sehingga kegiatan ini tidak  tercantum dalam dokumen RKPD.

4.1.6 Analisis Antara Dokumen PPAS dengan APBD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan progam  prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD. PPAS yang telah disepakati oleh Pemerintah Daerah dan DPRD selanjutnya dijadikan  pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD pada masing-masing SKPD. RKA SKPD dari seluruh dinas setelah dikompilasi akan disusun menjadi Raperda APBD. Setelah melalui tahapan pembahasan dan persetujuan dengan DPRD, Raperda APBD ditetapkan menjadi Perda APBD setelah sebelumnya dievaluasi oleh pemerintah atasan, dalam hal ini Raperda APBD Kota Padang dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Matrik konsolidasi dokumen PPAS dengan APBD Kota Padang Tahun 2009

dan

2010

yang

disusun

untuk

melihat

sejauhmana

konsitensi

 program-program antara kedua dokumen tersebut adalah sebagimana ditunjukkan  pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen PPAS Kota Padang Tahun 2009 dengan APBD Kota Padang Tahun 2009. PPAS Kota Padang Tahun 2009 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Pembangunan Jembatan  b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) e. Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker  f. Infrastruktur Jalan (DAK) g. Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar  h. Peningkatan Jalan i. Supervisi Peningkatan Jalan  j. Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan  b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan - Pemutakhiran Data 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Pengadaan Alat-Alat Berat

Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2009,

APBD Kota Padang Tahun 2009 Anggaran (Jutaan Rp)

 

Program dan Kegiatan

17.576,89 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 130,98 a. Perencanaan Pembangunan Jembatan 144,40  b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan   38,26 c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt   2.598,95 Swept) 30,00 e. Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan 9.081,05 Duiker  229,60 f. Infrastruktur Jalan (DAK)   5.248,65 g. Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar    35,00 h. Peningkatan Jalan   40,00 i. Supervisi Peningkatan Jalan  j. Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK) 1.519,05 k. Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept) 43,58   771,31 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan   704,17  b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan 250,00 Jembatan 250,00 3. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan 2.000,00 - Pemutakhiran Data 2.000,00 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan - Pengadaan Alat-Alat Berat

Anggaran (Jutaan Rp) 17.988,74   130,07   144,40   37,57

  2.598,95   28,67   9.286,57   226,68   5.023,00   33,84   38,54 440,43 3.767,65 43,27 2.715,37 1.009,00

         

178,67 178,67

  1.500,00   1.500,00

2. APBD Kota Padang Tahun 2009.

Tabel 4.12 Analisa Matrik Konsolidasi Dokumen PPAS Kota Padang Tahun 2010 dengan APBD Kota Padang Tahun 2010. PPAS Kota Padang Tahun 2010 Program dan Kegiatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Pembangunan Jembatan  b. Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker  (Debt Swept) e. Infrastruktur Jalan (DAK) f. Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept) g. Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran) 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan  b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan d. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (Dana DPDF dan PPD) e. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

APBD Kota Padang Tahun 2010 Anggaran (Jutaan Rp)

Program dan Kegiatan

Anggaran (Jutaan Rp)

9.057,84 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan, 200,00 a. Perencanaan Pembangunan Jembatan  b. Perencanaan Pembukaan dan Pengkrekelan 100,00 Jalan 150,00 c. Perencanaan Peningkatan Jalan d. Pembangunan Jembatan dan Pembuatan 527,75 Duiker (Debt Swept) 4.517,16   2.538,25 e. Infrastruktur Jalan (DAK) 1.024,68 f. Pembuatan Jalan Baru (Debt Swept) g. Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran)

9.057,84   200,00   100,00   150,00

 

14.048,59 2. Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan   50,00 Jembatan, a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan 1. 879,89  b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan   2.000,00 Jembatan d. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Dana DPDF   9.862,27 dan PPD)   256,42 e. Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Pendamping Dana DPDF dan PPD)   202,00 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana   202,00

 527,75  4.517,16 2.538,25  1.024,68 14.035,39   50,00   1.879,89

  2.200,00 9.862,27 43,23  

252,00

-

Operasional dan Pemeliharaan Peralatan ke-PU-an. -

Sumber : 1. PPAS Kota Padang Ta hun 2010, 2. APBD Kota Padang Tahun 2010.

Kebinamargaan Pengadaan Alat-Alat Berat

252,00

Dari tabel 4.11 di atas dapat dilihat bahwa pada dokumen PPAS Tahun 2009 terdapat 4 program dengan 15 kegiatan. Sementara pada dokumen APBD Tahun 2009 juga terdapat 4 program yang sama dengan 16 kegiatan. Jadi untuk   program, tingkat konsistensinya 100%, sedangkan untuk kegiatan ada 15 kegiatan (93,75%) yang konsisten dan ada 1 kegiatan (6,25%) yang tidak konsisten dengan PPAS. Sedangkan pada dokumen PPAS Tahun 2010 terdapat 3 program dengan 13 kegiatan. Demikian juga pada dokumen APBD Tahun 2010, tapi ada 2 kegiatan yang tidak konsisten dengan PPAS. Jadi untuk program tingkat konsistennya adalah 100% dan untuk kegiatan 11 kegiatan (84,62%) yang konsisten dan 2 kegiatan (15,38%) yang tidak konsisten dengan PPAS. Tabel 4.13

Kegiatan Bidang Bina Marga dalam PPAS dan dalam APBD Tahun 2009 dan 2010. Status Kegiatan

1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di PPAS, tidak ada di APBD  b. Ada di APBD, tidak ada di PPAS Jumlah

Status Kegiatan

1. Konsisten 2. Tidak Konsisten a. Ada di PPAS, tidak ada di APBD  b. Ada di APBD, tidak ada di PPAS Jumlah

PPAS Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan

APBD Tahun 2009 Jumlah % Kegiatan

15

100,00

15

93,75

-

-

1

6,25

15

100,00

16

100,00

PPAS Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan

APBD Tahun 2010 Jumlah % Kegiatan

11

84,62

11

84,62

2 -

15,38 -

2

15,38

13

100,00

13

100,00

Sumber : Data diolah. Dari kegiatan-kegiatan yang konsisten pada dokumen PPAS dan APBD Tahun 2009 dan 2010, terdapat ketidakkonsistenan dalam penganggaran budget . Berdasarkan budget   yang telah dianggarkan dalam dokumen PPAS dan APBD

akan dihitung deviasinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah ini : Tabel 4.14 Deviasi  Budget   per Kegiatan Dokumen PPAS dan APBD Kota Padang Tahun 2009 Kegiatan Yang Konsisten

a.

Perencanaan Pembangunan Jembatan

144.400.000

-

0,00

 37.572.000

(683.000)

(1,79)

2.598.950.000

-

0,00

30.000.000

28.672.200

(1.327.800)

(4,43)

9.081.050.000

9.286.574.400

205.524.400

2,26

229.600.000

226.684.600

(2.915.400)

(1,27)

5.248.650.000

5.023.001.500

(225.648.500)

(4,30)

 35.000.000

  33.842.300

(1.157.700)

(3,31)

40.000.000

  38.542.100

(1.457.900)

(3,64)

43.575.000

  43.272.100

(302.900)

(0,70)

  771.311.176

2.715.371.500

1.944.060.324

252,05

Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan

 704.166.960   1.009.002.736

304.835.776

43,29

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

250.000.000

(71.327.900)

(28,53)

(500.000.000)

(25,00)

Perencanaan Peningkatan Jalan

d.

Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept)

e.

Supervisi Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker  Infrastruktur Jalan (DAK)

f.

Infrastruktur Jalan (DAK)

g.

Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar 

h.

Peningkatan Jalan

i.

Supervisi Peningkatan Jalan

 j.

Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK)

m. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan n.

Pemutakhiran Data

o.

Pengadaan Alat-Alat Berat

144.400.000 38.255.000 2.598.950.000

2.000.000.000

  178.672.100 1.500.000.000

Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2009, 2. APBD Kota Padang Tahun 2009  (Data diolah).

Dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa : 

Terdapat 13,33% atau 2 (dua) kegiatan yang konsisten anggarannya antara PPAS dan APBD.



%

(0,69)

c.

l.

Deviasi Jumlah (Rp)

(905.600)

Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan

130.975.000

APBD (Rp)

130.069.400

 b.

k.

PPAS (Rp)

Untuk tingkat deviasi budget   < 10% ada 60,00% atau 9 (sembilan) kegiatan.



Untuk tingkat deviasi budget  < 50% ada 20,00% atau 3 (tiga) kegiatan, dan



Untuk tingkat deviasi budget  > 50% ada 6,67% atau 1 (satu) kegiatan.

Tabel 4.15 Deviasi  Budget   per Kegiatan Dokumen PPAS dan APBD Kota Padang Tahun 2010 PPAS (Rp)

Kegiatan Yang Konsisten

a.

Perencanaan Pembangunan Jembatan

 b.

Perencanaan Peningkatan Jalan

c.

Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept)

d.

Infrastruktur Jalan (DAK)

e.

Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept)

 

APBD (Rp)

200.000.000

150.000.000 527.750.000 4.517.161.434

Deviasi Jumlah (Rp)

%

200.000.000

-

0,00

 150.000.000

-

0,00

-

0,00

  527.750.000  4.517.161.434

-

2.538.250.000

-

1.024.676.989

-

50.000.000

-

0,00

2.538.250.000 1.024.676.989

0,00 0,00 0,00

f.

Infrastruktur Jalan (DAK  Luncuran)

g.

Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

 1. 879.894.300

 1.879.894.300

-

0,00

h.

Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan

  2.000.000.000

 2.200.000.000

200.000.000

10,00

i.

Operasional dan Pemeliharaan  9.862.274.000 Rutin Jalan dan Jembatan

9.862.274.000

-

0,00

 j.

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Dana DPDF dan PPD)

43.225.000

 (213.195.900)

(83,14)

50.000.000  

256.420.000

k.

Rehabilitasi Jalan dan Jembatan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) Sumber : 1. PPAS Kota Padang Tahun 2010, 2. APBD Kota Padang Tahun 2010. (Data diolah).

Dari tabel 4.15 dapat dilihat bahwa : 

Terdapat 81,82% atau 9 (sembilan) kegiatan yang konsisten

anggarannya antara PPAS dan APBD. Untuk tingkat deviasi budget   < 50% ada 9,09% atau 1 (satu) kegiatan,



dan Untuk tingkat deviasi budget  > 50% ada 9,09% atau 1 (satu) kegiatan.



Terjadinya ketidakkonsistenan kegiatan yang terdapat dalam PPAS dengan kegiatan pada APBD disebabkan karena beberapa hal, antara lain (a) tidak  tertampungnya kegiatan yang diusulkan dalam RKPD dan PPAS, (b) Sejalan dengan perkembangan pembangunan, kegiatan semula yang ada dalam PPAS ternyata tidak diperlukan pada saat itu, (c) Anggaran dari Pemerintah Provinsi maupun Pusat terlambat diterima informasinya, bukan pada awal penyusunan  perencanaan tetapi pada saat proses penyusunan PPAS atau APBD. 4.1.7 Kesimpulan Analisis Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang

Atas dasar analisis yang telah dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran Tahun 2009, maka dapat dilihat rendahnya tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan (Renja Dinas PU, dan PPAS) dengan dokumen  penganggaran (APBD) karena naik turunnya jumlah anggaran kegiatan. Ketidakkonsistensi

juga

ditunjukkan

dengan

munculnya

kegiatan

yang

sebelumnya tidak ada dalam dokumen perencanaan namun tiba-tiba muncul di dalam APBD. Gambaran di atas dapat dilihat pada tabel 4.16 di bawah ini : Tabel 4.16 Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2009 No.

1

Program dan Kegiatan

Pembangunan Jalan dan Jembatan

a.  b. c. d. e. f.

Perencanaan Pembangunan Jembatan Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan Perencanaan Peningkatan Jalan Peningkatan Jalan (Debt Swept) Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) Supervisi Pembangunan Jembatan dan

Pagu Anggaran Tahun 2009 Renja PPAS APBD (Juta Rp) (Juta Rp) (Juta Rp) 17.576,89 130,98 144,40

17.576,87 130,97 144,40

17.988,72 130,07 144,40

38,26 5.248,65

38,25 5.248,65

37,57 5.023,00

2.598,95

2.598,95

2.598,95

30,00

30,00

28,67

Pembuatan Duiker  g. Infrastruktur Jalan (DAK) h. Rehabilitasi dan Pembangunan Trotoar i. Supervisi Peningkatan Jalan (Debt Swept)  j. Supervisi Infrastruktur Jalan (DAK) k. Pembuatan Jalan Baru (Debt Swept) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan  b. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jembatan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Pembangunan Sistem Informasi / Data Base jalan dan Jembatan Pemutakhiran Data  Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

9.081,05 229,60 35,00 40,00 1.519,05 771,31

9.081,05 229,60 35,00 40,00 1.519,05 771,31

9.286,57 226,68 33,84 38,54 440,43 3.767,64 2.715,37

43,57

43,57

43,27

704,17

704,17

1.009,00

250,00

250,00

178,67

250,00

250,00

178,67

2.000,00 Pengadaan Alat-alat Berat 2.000,00 2.000,00  Sumber : 1. Renja Dinas PU Tahun 2009, 2. PPAS Tahun 2009, 3. APBD Tahun 2009.

1.500,00 1.500,00

2

3

4

2.000,00

Sementara berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap dokumen  perencanaan

dan

penganggaran

Tahun

2010,

maka

dapat

dilihat

ketidakkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran. Ketidakkonsistensi

dapat

dilihat

 berubah-ubah. Ketidakkonsistensi

pada

jumlah

anggaran

selanjutnya terjadi

kegiatan

yang

pada kegiatan

yang

sebelumnya ada dalam dokumen Renja tetapi tidak muncul dalam dokumen PPAS atau APBD dan sebaliknya, munculnya kegiatan baru pada PPAS atau APBD yang mulanya tidak ada pada Renja. Untuk memperjelas gambaran di atas ditunjukkan oleh tabel berikut ini : Tabel 4.17

No.

Program dan Kegiatan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2010 Program dan Kegiatan

Pagu Anggaran Tahun 2010 APBD Renja PPAS (Juta Rp)

1

Pembangunan Jalan dan Jembatan

a.  b. c. d. e. f.

Perencanaan Pembangunan Jembatan Perencanaan Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan Pembukaan dan Pengkrekelan Jalan Perencanaan Peningkatan Jalan Pembangunan Jembatan dan Pembuatan Duiker (Debt Swept) Infrastruktur Jalan (DAK)

(Juta Rp)

(Juta Rp)

9.057,94 200,00

9.057,84 200,00

9.057,84 200,00

100,00 150,00

100,00 150,00

100,00 150,00

527,75 4.517,16

527,75 4.517,16

527,75 4.517,16

2

3

g. Pembukaan Jalan Baru (Debt Swept) h. Infrastruktur Jalan (DAK Luncuran) Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a. Perencanaan Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan  b. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan c. Operasional dan Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan d. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan (Dana DPDF dan PPD) e. Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan (Pendamping Dana DPDF dan PPD) Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan Operasional dan Pemeliharaan  Peralatan ke-PU-an

2.537,45 1.025,58

2.538,25 1.024,68

2.538,25 1.024,68

3.485,40

28.083,96

14.035,38

50,00 1.935,40

50,00 1.879,89

50,00 1.879,89

1.500,00

2.000,00

2.200,00

9.862,27

9.862,27

-

256,42

43,22

125,00

202,00

252,00

125,00

202,00

252,00

-

Sumber : 1. Renja Dinas PU Kota Padang Tahun 2010,  2. PPAS Kota Padang Tahun 2010  3. APBD Kota Padang Tahun 2010.

4.2 Analisis Temuan Wawancara Mendalam

Ada dua jenis responden dalam wawancara ini yang dikelompokkan  berdasarkan kedudukan dalam jabatan dinas, yaitu : (1) Aparat Pemerintah Daerah (2) Anggota DPRD. Tujuan yang akan dicapai adalah mengetahui proses  penyusunan perencanaan dan penganggaran serta kinerja dari Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang. 4.2.1 Wawancara Dengan Aparat Pemerintah Daerah

Untuk mendapatkan informasi tentang proses penyusunan dokumen  perencanaan dan penganggaran serta kinerja Bidang Bina Marga dilakukan wawancara kepada pejabat dan staf di instansi yang terkait dengan penyusunan  perencanaan dan penganggaran serta kinerja dari Bidang Bina Marga. Ada tiga instansi utama yang diwawancarai, yaitu Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Pengelola Keuangan dan Aset (DPKA). Responden di Bappeda menjelaskan proses penyusunan perencanaan sesuai dengan pedoman yang ada (Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Responden N menyatakan : “Proses penyusunan perencanaan sampai dengan penganggaran pada  prinsipnya sudah mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, namun substansi yang ada belum seperti yang diharapkan oleh peraturan tersebut”. Pernyataan ini disebabkan oleh rentang waktu yang singkat dalam proses  penyusunannya. Disamping itu juga di dalam penyusunan perencanaan sampai dengan penganggaran dipengaruhi kemampuan keuangan daerah yang terbatas serta adanya unsur politis. Sedangkan mengenai pentingnya keterkaitan antara dokumen perencanaan (RPJMD, RKPD, KUA, PPAS) dan dokumen penganggaran (APBD), responden M menyatakan : “Keterkaitan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sangat penting agar program yang sudah direncanakan atau diprioritaskan di dalam RPJMD dapat dijabarkan/direalisasikan anggarannya”. Mengenai munculnya kegiatan baru pada APBD, res ponden Q menyatakan : “Di dalam APBD kadang-kadang terdapat kegiatan yang tiba-tiba muncul  padahal tidak diusulkan oleh Dinas PU atau tidak ada di dalam dokumen  perencanaan sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya aspirasi anggota Dewan dan ketika berhadapan dengan program Pusat dan Provinsi”. Responden H (Dinas PU) menyatakan : “Semua proses penyusunan perencanaan telah melalui tahapan musrenbang kecamatan dan kota. Kemudian di lingkungan Dinas PU, penyusunan perencanaan diserahkan pada masing-masing bidang yang selanjutnya dikompilasi menjadi  perencanaan dinas”. Responden

juga

mengeluhkan

mengenai

keterbatasan

jumlah

staf 

 perencanaan di dinas. Hal ini juga menjadi penyebab perencanaan yang kurang matang. 4.2.2 Wawancara Dengan Anggota DPRD

Dari informasi dan dokumen yang dapat dikumpulkan, proses penyusunan  perencanaan dan penganggaran Tahun 2009 dan 2010 telah sesuai dengan  prosedur yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah sampai dengan pada tahap tersusunnya APBD. Namun demikian mengenai substansi dokumen perencanaan diakui oleh Responden S, masih belum sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan yang mengaturnya. Demikian juga fungsi Forum SKPD dan Musrenbang belum sesuai dengan aturan yang berlaku : “Saya melihat forum SKPD maupun musrenbang bukan membicarakan  program tetapi lebih pada protes-protes SKPD pada anggaran yang akan disusun, sehingga tidak berjalan sebagaimana mestinya. Di samping itu juga kapasitas anggota dewan yang berbeda-beda serta dengan mekanisme anggaran yang ada sebagian anggota dewan tidak terlalu paham dan kemudian terjebak pada  penyampaian aspirasi” (Responden S). Ketidakterkaitan

antara

dokumen

perencanaan

dengan

dokumen

 penganggaran seperti adanya kegiatan yang sebelumnya tidak ada dalam PPAS tetapi kemudian muncul di APBD diakui oleh responden anggota DPRD. Hal itu tidak dipermasalahkan sepanjang kegiatan tersebut sangat mendesak dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Disamping itu ketidakkonsistenan menurut responden juga disebabkan adanya pemahaman yang berbeda antara eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, berdasarkan agenda pembahasan RAPBD Pemerintah Kota Padang tidak mengagendakan pembahasan RAPBD dengan masyarakat ( public hearing ), sementara DPRD melakukan penyerapan aspirasi dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan dengan menerima aduan dari masyarakat. 4.3 Faktor-faktor Penyebab Ketidakkonsistensi Antara Perencanaan dan Penganggaran

Dari pembahasan analisis konsistensi perencanaan dan penganggaran di atas, maka dapat diketahui penyebab ketidakkonsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu : 1. Intervensi DPRD yang terlalu kuat Anggota DPRD sering mengusulkan kegiatan baru pada saat rapat Panitia Khusus (Pansus), yang mana kegiatan itu tidak tercantum di dalam dokumen

 perencanaan yang sebelumnya sehingga menyimpang dari program dan kegiatan yang diusulkan oleh SKPD. 2. Rendahnya pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Transparansi dimaksudkan sebagai manajemen terbuka bagi berbagai kalangan masyarakat untuk membuka akses, memperoleh informasi sekaligus mengontrol. Transparansi terkait dengan akuntabilitas dalam arti bahwa keterbukaan dengan sendirinya merupakan kondisi yang menuntut pengelola, dalam hal ini Pemerintah Daerah, untuk mempertanggung-jawabkan apa yang dilakukannya. 3. Belum adanya Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) Membuat KPJM untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang  berkesinambungan dan mengurangi bahkan menghilangkan pengaruh faktor  kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Dengan adanya KPJM ini akan membantu Pemerintah Daerah mencapai stabilitas ekonomi makro, menjaga keberlangsungan dan tingkat pelayanan  publik, serta kepastian penyediaan sumberdaya. 4. Informasi jumlah anggaran yang akan diterima dari Pemerintah Pusat maupun anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi diterima setelah proses  perencanaan dilakukan dan proses penganggaran sedang dalam proses  pembahasan APBD. 5. Penjabaran RPJMD ke RKPD, Renstra SKPD ke Renja SKPD, RKPD ke ke PPAS sampai dengan PPAS ke APBD kurang ada kesinambungan. Hal ini disebabkan karena tenaga perencana di SKPD terbatas baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga usulan kegiatan ada yang sifatnya copy paste  dari kegiatan tahun lalu dan kurang visioner.  Selain itu, hal ini  juga disebabkan karena kurang disiplinnya para perencana untuk selalu mempedomani dokumen perencanaan sebelumnya. Dari uraian di atas mengenai faktor-faktor penyebab ketidakkonsistensi

antara Perencanaan dan Penganggaran, ternyata di dalam penelitian ini juga ditemukan

adanya

unsur

ketidaktaatan

jadwal

pelaksanaan

penyusunan

Perencanaan dan Penganggaran. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.18 Jadwal Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kota Padang Tahun 2009 dan 2010 Pemerintah Kota Padang Uraian Kegiatan

No

Aturan Yang Mengatur Dasar Hukum

Tanggal

Tanggal

RPJMD 1.

2.

Penetapan Perda No. 09 Tahun 2009 tentang Rencana15 Juli 2009 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2009-2014 RKPD  Penetapan Peraturan Walikota Padang No. 08A Tahun29 Mei 2008 2008 tentang RKPD Kota Padang Tahun 2009,  Penetapan Peraturan Walikota Padang No. 19 Tahun16 Juli 2009 2009 tentang RKPD Kota Padang Tahun 2010

 





UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN 3 (tiga) bulan setelah PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kepala Daerah dilantik 

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganAkhir bulan Mei 2008 antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasAkhir bulan Mei 2009 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KUA 3.





 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang22 Desember 2008 dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2009 9 November 2009  Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2010.





PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganPaling lambat Daerah,  bulan Juli 2008, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPaling lambat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman bulan Juli 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah.

akhir 

PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan KeuanganPaling lambat Daerah,  bulan Juli 2008, Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasPaling lambat Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman bulan Juli 2009. Pengelolaan Keuangan Daerah

akhir 

akhir 

PPAS 4.





 Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang22 Desember 2008 dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2009 9 November 2009  Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Padang dengan DPRD Kota Padang tentang KUA TA.2010.





akhir 

APBD 5.





Penetapan Perda Kota Padang No. 01 Tahun 2009 18 Feb 2009 tentang APBD TA 2009, Penetapan Perda Kota Padang No. 01 Tahun 2010 29 Januari 2010 tentang APBD TA 2010.





PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan1 (satu) tahun sebelum Daerah, TA. yang bersangkutan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atasdilaksanakan. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Sumber : 1. RPJMD Kota Padang Tahun 2009-2014, 2. RKPD Kota Padang Tahun 2009 dan 2010, 3. KUA Kota Padang Tahun 2009-2010, 4. PPAS Kota Padang Tahun 2009 dan 2010, 5. APBD Kota Padang Tahun 2009-2010, 6. UU No. 25 Tahun 2004 tentang SPPN, 7. UU No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, 8. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 9. Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 20 06 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

43

4.4 Analisis Kinerja Bidang Bina Marga Kota Padang 4.4.1 Jalan

Peningkatan prasarana jalan dan jembatan merupakan kebutuhan utama dalam mendukung aktifitas perkotaan. Panjang jalan kota di Kota Padang selama kurun waktu 5 tahun terakhir (periode 2005-2010) menunjukkan perkembangan yang cukup pesat, yaitu terjadi pertambahan total panjang jalan sekitar 598,98 Km (63,53%) dari 942,84 km pada tahun 2005 menjadi 1.541,82 km pada tahun 2010. Tahun 2005 jumlah panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 564,88 km. Hingga tahun 2010 panjang jalan dalam kondisi baik telah mencapai 865,87 km atau dibandingkan dengan tahun 2005 telah terjadi peningkatan sebesar  53,28%. Akan tetapi bila ditinjau dari rasio panjang jalan dalam kondisi baik  terhadap jumlah panjang jalan secara keseluruhan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2005 sebelumnya ada 59,91% jalan dalam kondisi baik  kemudian terus menurun di tahun 2010 sebesar 56,16%. Kondisi ini disebabkan semakin bertambahnya panjang jalan secara keseluruhan namun tidak diikuti dengan kualitas jalan yang memadai. Tabel 4.19 Persentase Kondisi Jalan Baik Tahun 2005 - 2010 URAIAN

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Panjang jalan kondisi  baik (Km)

564,88

564,88

567,28

563,92

865,87

865,87

Panjang jalan kondisi sedang (Km)

271,72

271,72

271.72

271,72

551,35

551,35

Panjang jalan kondisi  buruk (Km) Panjang jalan keseluruhannya (Km) Kondisi jalan baik (%)

106,24 106,24 942,84

942,84

59,91 59,91 Sumber: Dinas PU Kota Padang (Data Diolah).

107,34 946,34 59,94

117,65 953,29 59,16

124,60

124,60

1.541,82 1.541,82 56,16

56,16

Kualitas jalan yang semakin menurun ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu : 1) Tonase kendaraan yang melintasi jalan melebihi batas maksimal kapasitas jalan , 2) Tingginya tingkat kemacetan di jalan, 3) Umur jalan biasanya hanya berkisar lima tahun, dan 4) Minimnya anggaran untuk rehabilitasi ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

44

/pemeliharaan jalan dan jembatan. 4.4.2 Jembatan

Jumlah jembatan pada tahun 2005 ada 163 buah dengan jumlah panjang sekitar 7.385,00 m’. Pada tahun 2008 sampai dengan 2010 jumlahnya berkurang menjadi 151 buah dengan jumlah panjang 3.719 m’. Sedangkan jembatan yang  berstatus jembatan kota berjumlah 98 buah dengan jumlah panjang 1.993,50 m’ (tabel 4.7). Berkurangnya jumlah jembatan ini disebabkan karena ada jembatan yang hanyut tersapu banjir dan ada jembatan-jembatan yang sudah rusak tapi tidak   bisa diperbaiki karena teknik penanganannya tergolong rumit dan membutuhkan  biaya yang besar sehingga akhirnya jembatan ini tidak difungsikan lagi. Untuk mengetahui kondisi jembatan tersebut dapat dilihat pada tabel  berikut ini : Tabel 4.20 Jumlah Jembatan Kota di Kota Padang Menurut Jenis dan Kondisinya Tahun 2008-2010 No

Jenis Jembatan

Kondisi Jalur LL

Kondisi Konstruksi

Jumlah (buah)

BS

B

S

Br

B

S

Br

1

Jembatan Gantung

13

2

7

4

-

3

7

3

2

Jembatan Rangka Baja

16

-

13

-

3

15

-

1

3

Jembatan Leger INP

11

-

4

3

4

4

3

4

4

Jembatan Beton

58

-

55

1

2

55

1

2

Total 98 2 79 8 9 77 11 Sumber: Dinas PU Kota Padang  Keterangan : Kondisi Jalur Lalu Lintas : BS = Baik Sekali (dapat dilalui kendaraan dengan kec. > 60 km/jam). B = Baik (tidak berlubang, dapat dilalui kendaraan dengan kec. 40-60 km/jam). S = Sedang (agak berlubang, dapat dilalui kendaraan dengan kec. 20-40 km/jam). Br = Buruk (banyak lubang, dapat dilalui kendaraan dengan kec. 10-20 km/jam). K = Kritis ( parah, dapat dilalui kendaraan dengan kec. < 10 km/jam). Kondisi Konstruksi : B = Baik (mantap). S = Sedang (belum ada penurunan). Br = Buruk (sudah terjadi penurunan). K = Kritis (penurunan sudah mengarah ambruk).

10

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk jembatan dengan kondisi jalur  lalu lintas yang baik ada 82,65%, dan jembatan dengan kondisi konstruksi baik  ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

45

ada sekitar 78,57%. Untuk penanganan jembatan-jembatan yang ada, dilakukan  pemeliharaan rutin yang bersifat temporer seperti penggantian kayu, overlay,  pengecatan, pembersihan sendimen pada konstruksi jembatan, dan lain-lain sehingga jembatan tetap masih bisa dipakai.

4.4.3 Perkembangan Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang

Perkembangan APBD dan anggaran Bidang Bina Marga di Kota Padang selama tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel 5.21 di bawah ini : Tabel 4.21 Perkembangan Anggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2008-2010 TAHUN

2008

BELANJA APBD (Juta Rp)

1.010.677,26

REALISASI BELANJA APBD (Juta Rp)

ANGGARAN BIDANG BINA MARGA (Juta Rp)

881.727,53 Total

B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal 2009

1.050.192,70

996.418,37 Total

B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal 2010

1.185.934,73

1.100.368,16 Total

B. Pegawai B. Barang & Jasa B. Modal Sumber : DPKA dan Dinas PU Kota Padang.

REALISASI ANGGARAN BIDANG BINA MARGA  (Juta Rp)

36.894,14Total

679,17B. Pegawai 1.822,52B. Barang & Jasa

34.606,67

393,48 1.474,13

34.392,44B. Modal

32.739,06

23.510,36Total

16.215,48

552,35B. Pegawai 1.256,79B. Barang & Jasa

373,52 959,56

21.701,22B. Modal

14.882,40

23.345,23Total

21.558,93

721,29B. Pegawai 2.368,99B. Barang & Jasa 20.245,96B. Modal

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah anggaran Bidang Bina Marga dari tahun ke tahun semakin menurun. Pada tahun 2008 sampai 2010 dibanding dengan APBD anggarannya berturut-turut hanya 3,65%, 2,24% dan 1,97%. Sedangkan rasio realisasi anggarannya adalah 3,92%, 1,63%, dan 1,96%. Bila dilihat dari rasio realisasi anggaran Bidang Bina Marga terhadap anggarannya sendiri, terjadi fluktuasi. Dibanding tahun 2008 realisasi anggaran turun pada ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

477,71 2.107,81 18.973,41

46

tahun 2009, yaitu dari 93,80% menjadi 68,97%. Hal ini disebabkan karena terjadinya gempa pada tangggal 30 September sehingga ada kegiatan yang tidak  selesai dan tidak jadi dilaksanakan. Kemudian pada tahun 2010 naik lagi menjadi 92,35. Jika dilihat secara rata-rata dalam periode tersebut realisasi anggaran mencapai angka 85,04%. Dari tabel di atas juga dapat dilihat bahwa persentase anggaran Bidang Bina Marga untuk belanja modal pada tahun 2008 sampai 2010 berturut-turut sebanyak 93,11%, 92,30%, dan 86,92%. Sedangkan persentase realisasi anggaran  belanja modalnya berturut-turut 94,60%, 91,78%, dan 88,00%. Penurunan jumlah anggaran tersebut memberikan dampak negatif terhadap kinerja Bidang Bina Marga. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya penurunan kualitas jalan dan jembatan karena jumlah jalan dan jembatan yang harus direhabilitasi/dipelihara terus meningkat sedangkan anggaran yang tersedia sangat terbatas. Adapun sumber pembiayaan dari Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini : Tabel 4.22 Sumber Pembiayaan Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang Tahun 2008-2010 No.

Sumber Pembiayaan

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

1.

APBD

27.532.136.248,-

15.300.359.836,-

9.435.957.723,-

2.

DAK

9.362.000.000,-

8.210.000.000,-

4.047.000.000,-

3.

DPDF dan PPD Jumlah

-

-

36.894.136.248,-

23.510.359.836,-

9.862.274.000,23.345.231.723,-

Sumber : DPKA dan Dinas PU Kota Padang. Dari tabel 5.25 di atas dapat dijelaskan bahwa anggaran Bidang Bina Marga yang berasal dari APBD pada tahun 2008 sampai dengan 2010  berturut-turut sebesar 74,62%, 65,08%, dan 40,42%. Sedangkan sisanya masing-masing 25,38%, 34,92%, dan 59,58% berasal dari APBN (DAK, DPDF ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

47

dan PPD). Dengan melihat angka-angka tersebut menunjukkan besarnya porsi anggaran yang berasal dari Pemerintah Pusat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai  berikut : 1. Konsistensi perencanaan dan penganggaran Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang berdasarkan analisis konsistensi antar dokumen dengan

menggunakan

Matrik

Konsolidasi

Perencanaan

dan

Penganggaran untuk tahun 2009 tingkat konsistensinya masih rendah, sedangkan untuk tahun 2010 sudah mulai bagus. Hal ini ditunjukkan dengan masih ada kegiatan yang hilang timbul dari dokumen  perencanaan dan penganggaran. Serta adanya fluktuasi anggaran dari kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan pada tahun tersebut. 2. Penyebab ketidakkonsistensi antara dokumen perencanaan dan  penganggaran yaitu : a.

Intervensi DPRD yang terlalu kuat

 b. Pelaksanaan konsep transparansi dan akuntabilitas yang rendah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. c. Belum adanya Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) d. Informasi jumlah anggaran yang akan diterima dari Pemerintah Pusat maupun anggaran bantuan dari Pemerintah Provinsi diterima setelah  proses perencanaan dilakukan dan proses penganggaran sedang dalam  proses pembahasan. e. Lemahnya kemampuan teknis SDM yang dimiliki daerah sehingga  penjabaran RPJMD ke RKPD, Renstra SKPD ke Renja SKPD, RKPD ke KUA, KUA ke PPAS, maupun dari PPAS ke APBD kurang ada kesinambungan. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

48

3. Kinerja dari Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang semakin menurun. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, hal ini tidak  disebabkan

oleh

ketidakkonsistenan

antara

perencanaan

dan

 penganggaran, tetapi lebih disebabkan karena terbatasnya anggaran Bidang Bina Marga. 5.2 Saran

Terhadap beberapa persoalan yang ditemukan dari hasil penelitian untuk  memperkecil ketidakkonsistensi antara perencanaan dan penganggaran Bidang Bina Marga, Pemerintah Kota Padang perlu mengambil langkah-langkah kebijakan, berupa : 1. Pemerintah Daerah dan DPRD harus meningkatan pelaksanaan konsep transparansi, Akuntabilitas Publik dan  Participatory Budgeting , dan  peningkatan komitmen untuk mempedomani dokumen perencanaan yang sudah dibuat sebelumnya. 2. Peningkatan  penyusunan

pengetahuan APBD

dan

bagi

pemahaman tentang

Eksekutif

dengan

pendekatan

Legislatif

untuk 

menemukan titik temu yang sama mengenai perencanaan dan  penganggaran. 3. Membuat Kerangka Penganggaran Jangka Menengah (KPJM) 4. Peningkatan

Sumber

Daya

Perencana

melalui

Pelatihan

dan

Pendidikan Universitas. 5. Peningkatan intensitas informasi dan komunikasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. 6. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan memberikan kemudahan dalam memberikan status fungsional bagi  para Perencana di Bappeda maupun SKPD. Untuk peningkatan kinerja Bidang Bina Marga Dinas PU Kota Padang, ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

49

maka dapat direkomendasikan hal-hal berikut : 1. Realokasi Anggaran. 2. Peningkatan Kualitas Jalan dan Jembatan.

DAFTAR PUSTAKA

BPS, 2009, “Padang Dalam Angka 2009”,

Kota Padang.

Usodo, Wisnu Graito 2008, “ Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran di  Kabupaten Temanggung : Kasus Program Wajib Belajar Sembilan Tahun”, Universitas Andalas (tidak dipublikasikan). Handra, Hefrizal, 2010, “MTEF di Indonesia”. Bahan Kuliah Keuangan Negara dan Daerah pada Program Studi PPn Universitas Andalas, Padang. http://www.pu.go.id/punetnew2010/indexa.asp?site_id=0202&noid=9 http://www.slideshare.net/DadangSolihin/anggaran-berbasis-kinerja-dalam-perenc anaan-dan-penganggaran-pembangunan http://uripsantoso.wordpress.com/2009/03/11/penganggaran-berbasis-kinerja/ Kbarek, Selfina, “Konsistensi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jayapura” (http://www.unhas.ac.id/perpustakaan/digilib/gdl.php?mod = browse&op=read&id=--selfinakba-194) 21 Januari 2011 Kuncoro, Mudrajad, 2004, “Otonomi & Pembangunan Daerah” . Penerbit Erlangga, Jakarta. LGSP, Musrenbang sebagai Instrumen Efektif dalam Penganggaran Partisipatif. di( http://www.lgsp.or.id/publications/Index.cfm?fuseaction=index&showSt  artNode=0&catID=14&cType=0&domainStartNode=23&docType=0&sho wall=Yes ). 17 Februari 2011 Mardiasmo, 2002, “Akuntansi Sektor Publik”. Penerbit ANDI, Yogyakarta Mardiasmo, 2002, “Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah” . Penerbit ANDI, Yogyakarta ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net

50

Pemerintah Kota Padang, 2009, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2009 Tentang APBD Kota Padang Tahun 2009. Pemerintah Kota Padang, 2009, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Tahun 2009. Pemerintah Kota Padang, 2009, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2009-2014. Pemerintah Kota Padang, 2010, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2010 Tentang APBD Kota Padang Tahun 2010. Pemerintah Kota Padang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Tentang Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kota Padang Dengan Dewan Perwakilan Daerah Kota Padang Tentang Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Kota Padang, Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang Tahun 2009 dan 2010. Pemerintah Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia, 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. ( Word to PDF Converter - Unregistered ) http://www.Word-to-PDF-Converter.net