Analisis Kasus Pelanggaran Nilai-Nilai ANEKA

   

TUGAS KELOMPOK AGENDA II ANALISIS KASUS PELANGGARAN PELANGGARAN NILAI NILAI-NILAI -NILAI DASAR ASN DI PROVINSI BANTEN 

Angkatan

: XXV

Kelompok

: IV

Sub Kelompok

:I

Anggota Kelompok : 1. Destika Siti Rochijah, S.Pd. 2. Andina Sukmabudiarto, Sukmabudiarto, S.P. 3. dr. Rendy Retnandy Susetyo 

Link Video Kasus K asus Korupsi Pengadaan Masker Masker https://youtu.be/3J5fkL0RXB4  

KORUPSI PENGADAAN MASKER

1.  Kronologi Kasus Korupsi Pengadaan Masker

Kasus korupsi pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten menjerat tiga orang tersangka. Ketiga orang yang kini berstatus terdakwa yakni, Lia Susanti sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan masker di Dinkes Banten, Direktur D irektur PT Right Asia Medika (RAM) Wahyudin Firdaus, dan rekannya Agus Suryadinat . Pengadaan masker sebanyak 15.000 buah jenis KN95 itu diperuntukan untuk tenaga kesehatan yang sedang  berjibaku menangani pasien pasien Covid-19 di rumah sakit. Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Kesehatan menganggarkan pengadaan masker dari dana belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp 3,3 miliar tahun 2020. Namun,  pada proses pengadaan, Lia selaku PPK bersama pengusaha Wahyudin dan Agus  bersekongkol melakukan melakukan markup harga satuan masker dari Rp 70.000 menjadi menjadi Rp 220.000. 220.000.

 

Harga Rp 220.000 kemudian dimasukan kedalam rencana anggaran belanja (RAB)  pengadaan 15.000 buah masker KN95. Lia selaku se laku PPK kemudian ke mudian membuat RAB nya dan meminta persetujuan kepada Kepala Dinas Kesehatan dr Ati Pramudji Hastuti. Ati pun menyetujui RAB hasil manipulasi tersebut dan mengetahui adanya perubahan harga masker. Lia kemudian mengajukan permohonan penggunaan dana BTT kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dengan melampirkan RAB yang sudah dimanipulasi pada tanggal 26 Maret 2020. Setelah adanya persetujuan dan perintah kerja, proyek masker kemudian dikerjakan oleh Agus dengan meminjam PT RAM. Padahal, penujukan PT RAM oleh Lia menyalahi perundang-undangan yang berlaku. Sebab, PT RAM tidak memiliki sertifikat distribusi alat kesehatan dari Kemenkes. Perbuatan terdakwa Lia bersama Wahyudin dan Agus telah menimbulkan kerugian negara sebagaimana laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara BPKP perwakilan Banten pada kegiatan pengadaan masker di Dinas Kesehatan Provinsi Banten sebesar Rp1.680.000.000,” ucap Subardi. Agus Suryadinata.

2.  Analisis Kasus Terhadap Nilai-nilai Dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi)

Berdasarkan kasus yang telah kami amati, kaitan kasus dengan Nilai-nilai Dasar ANEKA adalah sebagai berikut :  Akuntabilitas

Nilai-nilai Dasar

Indikator

Kaitan Kasus

Akuntabilitas

Integritas

Memberikan contoh buruk kepada bawahannya yang dapat memberikan efek negative yang signifikan bahkan bisa diikuti oleh pejabat lainnya. Sehingga menimbulkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah

Transparansi

Proses pengadaan masker yang tidak tranparan sehingga

terjadi

persekongkolan.

Para

 bersekongkol melakukan markup harga satuan masker dari Rp 70.000 menjadi Rp 220.000.  220.000.   Tanggung

Tidak menunjukkan sikap tanngung jawab

 jawab

terhadap jabatan yang telah diembannya.

 

 Nasionalisme

Nilai-nilai Dasar

Indikator

Kaitan Kasus

Religius

  Tidak menunjukkan sikap percaya kepada

 Nasionalisme

Tuhan yang Maha Esa dengan melakukan tindakan

negative

(melakukan

korupsi

 pengadaan masker di d i tengah masa Pandemi yang sangat sulit)   Tidak menerapkan nilai Ketuhanan dalam

menjalankan tugas yang sudah diamanahkan kepadanya serta melanggar sumpah jabatan Kemanusiaan

Tidak memiliki adab sebagai manusia. Karena ditengah kondisi yang sangat sulit saat ini, dimana kebutuhan dana akan perlengkapan kesehatan tenaga medis, serta bantuan untuk masyarakat sangat besar, justru melakukan korupsi yang merupakan tidakan yang sangat tercela.

Keadilan sosial

Tidak adil dalam melakukan melakukan proses pengadaan masker. “Dimana dalam hal ini penujukan PT RAM oleh LS menyalahi perundang-undangan yang  berlaku. Sebab, PT RAM tidak memiliki sertifikat

distribusi

alat

kesehatan

dari

Kemenkes”.   Kemenkes”.  Anti Korupsi

Nilai-nilai Dasar

Anti Korupsi

Indikator

Kaitan Kasus

Jujur

  Tidak

jujur dalam menjalankan tugass

sebagai aparat Pemerintah dalam hal ini yaitu proses pengadaan masker   Memanipulasi rencana anggaran belanja

(RAB)

 

  Tidak peduli terhadap kondisi bangsa dan

Peduli

masyarakat yang sedang kesulitan di Masa Pandemi Covid-19   Tidak

adanya rasa peduli dan disiplin

terhadap aturan tindak pidana korupsi yang

Kesederhanaan

telah berlaku Pelaku tindak korupsi juga melanggar indikator hidup sederhana yaitu gaya hidup hedonis, tidak t idak merasa cukup atas apa yang dimiliki

3.  Faktor Penyebab Permasalahan Penerapan Nilai-nilai Dasar ANEKA

Bila merujuk dari teori teo ri GONE (G ONE theory ) yang dikemukakan dikemukakan oleh Jack Bologne Bo logne dalam bukunya The Accountant Handbook o f Fraud and Commercial Crime yang disadur oleh BPKP12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999, menjelaskan bahwa faktor-fakor yang menyebabkan menyebabkan terjadinya ter jadinya kecurangan meliputi Greeds (Keserakahan),

Opportunities

(Kesempatan),

Needs

(Kebutuhan)

dan

Exposures

(Pengungkapan)) sangat erat (Pengungkapan er at kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi. Faktor-faktor Greeds dan Needs berkaitan dengan individu pelaku kecurangan (actor),sedangkan faktor-faktor Opportunities dan Exposures berhubungan dengan korban  perbuatan kecurangan (victim). Greeds. Keserakahan (Greeds) berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara  potensial ada dalam diri setiap orang. Keserakahan dalam kasus ini sangat terlihat dari diubahnya harga masker menjadi lebih tinggi untuk meraup keuntungan yang lebih  banyak. Untuk mengendalikan Keserakahan ini perlu antara lain mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar Opportunities. Kesempatan (Opportunities) berkaitan dengan keadaan organisasi/instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa sehingga terbuka ter buka kesempatan bagi setiap orang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Para pelaku pelaku memanfaatkan kesempatan berupa

 

Pandemi COVID 19 yang membutuhkan banyak masker terutama bagi tim t im medis yang  berhadapan langsung dengan dengan pasien-pasien covid 19 di lapangan. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan perlu antara lain keteladanan dari pimpinan organisasi.

 Needs. Kebutuhan (Needs) berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh setiap individu untuk untuk menunjang menunjang hidupnya hidupnya yang wajar.

Faktor kebutuhan kebutuhan disini sangat

 berpengaruh mengingat untuk melawan pandemic kita perlu mematuhi protocol kesehatan salah satunya penggunaan masker, dan masker sangat dibutuhkan juga oleh tim medis untuk memberikan pelayanan kepada pasien covid 19 dimana masker tersebut memiliki spesifikasi khusus yang tidak dimiliki jenis masker lain. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu pendapatan/gaji yang seimbang dengan kinerja yang ditunjukkan dalam organisasi.

Exposures. Pengungkapan (Exposures) berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila diketahui telah melakukan kecurangan. Menurut pengamatan kami, hukuman yang diterima oleh para pelaku korupsi banyak yang tidak sesuai engan kerugian yang diakibatkan. Selama menjalani hukuman pun  banyak sekali narapidana yang yang mendapat mendapat fasilitas mewah mewah di Lembaga Permasyarakatan Permasyarakatan dimana hal-hal tersebut seakan bukan menjadi kekhawatiran tersendiri bagi okumoknum lain untuk melakukakn korupsi. kor upsi. Menurut kami untuk memastikan seseorang melakukan kecurangan akan menghadapi tindakan yang tegas maka perlu pranata hukum yang jelas dan tegas.

Berdasarkan sumber lain yang kami dapat yaitu tulisannya tentang ”Korupsi di Indonesia: Masalah Masalah dan Pemecahannya” yang yang ditulis ditulis oleh

DR.Andi DR.Andi Hamzah,SH Hamzah,SH

(1991) yang menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yang dapat kita dianalisis d ianalisis dari kasus ini, yaitu : 1) Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibandingkan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 2) Latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang cukup permisif terhadap perbuatan korupsi.

 

3) Manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang kurang efektip dan efisien. 4) Pengaruh adanya modernisasi,karena modernisasi tersebut membawa  perubahan-

perubahan pada nilai dasar masyarakat, membuka membuka sumber

kekayaan dan kekuasaan baru,dan mengakibatkan perubahan dalam sistem  politik.  Namun menurut kami masih ada 1 hal lagi yang dapat menyebabkan korupsi kor upsi tersebut yaitu lemahnya integritas dari pelaku korupsi berupa kejujuran, etika dan moral. Karena fakta membuktikan membuktikan gaji yan yang g cukup bahkan bahkan sekelas gaji Menteri Menteri atau Pejabat Eselon I sekarangpun masih juga yang melakukan korupsi karena lemahnya integritas pelaku korupsi.

4.  Rekomendasi terhadap kasus   Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi hingga ke akar-akarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi. Berikut beberapa rekomendasi agar kasus korupsi tidak terus menerus terjadi:

  Dimulai dari diri sendiri seperti menanamkan sifat jujur , bertanggung jawab,



memiliki sikap sederhana, menumbuhkan kepedulian terhadap sesama dan meningkatkan keberanian dalam memberantas korupsi.

  Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian



 pada bangsa dan negara melalui pendidikan pendidikan formal, informal dan agama.

  Memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik tingkat kepolisian, kejaksaan,



 pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya  penegakan hukum hukum yang yang harus harus bersikap bersikap imparsial (tidak (t idak memihak), jujur dan adil. Banyak kasus korupsi yang tidak terjerat oleh hukum karena kinerja lembaga  peradilan yang sangat buruk.

  Melakukan pelelangan atau penawaran secara terbuka untuk pengadaan barang



 baik di pemerintah pe merintah pusat maupun daerah. Masyarakat Masyar akat harus diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor hasil dari pelelangan atau  penawaran tersebut.

  Salah satu upaya memberantas korupsi adalah memberi hak pada masyarakat



untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Masyarakat (termasuk media) diberikan hak meminta segala informasi informasi yang berkaitan dengan kebijakan

 

 pemerintah yang

mempengaruhi mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Hal ini dapat

meningkatkan keinginan

pemerintah

menjalankannya secara transparan.

untuk

membuat kebijakan

dan