Analisa Kasus Pajak Paulus Tumewu

I. Lata atar Be Belakan kang A. Mari berkenalan berkenalan dengan Paulus Paulus Tumewu Tumewu Paulus Paulus Tumew Tumewu u adalah adalah Komisa Komisaris ris Utama Utama PT. Ramayan Ramayana a Lesta Lestari ri Sent Sentos osa. a. P.T. P.T. inil inilah ah yang yang meng mengep epal alai ai Rama Ramaya yana na dan dan Robi Robins nson on Department Store. Paulus Paulus Tumewu Tumewu pada pada tahun tahun 20 2006 06 menem menempati pati urutan urutan ke-15 ke-15 dari dari daftar 40 orang terkaya di Indonesia.

Kronologis Kejadian : B. Apa yang yang dilak dilakukan ukan Paul Paulus? us? Pada Pada tanggal tanggal 31 Agustu Agustus s 20 2005 05,, Paulus Paulus ditangk ditangkap ap oleh oleh POLRI POLRI bersam bersama a Ditjen Ditjen Pajak, Pajak, karena karena diangg dianggap ap telah telah dengan dengan sengaj sengaja a mengec mengecil ilkan kan omzet omzet yang yang diteri diterima ma oleh oleh Ramaya Ramayana na dan tidak tidak meng mengis isii

Sura Suratt

Pemb Pember erit itah ahua uan n

Paja Pajak k

(SPT (SPT))

deng dengan an

bena benar, r,

sehingga merugikan negara Rp 399 milyar. Perbuatan Paulus ini berarti melanggar pasal 39 ayat 1b huruf c UU No 16 tahun 2000 Kete Ketent ntua uan n Umum Umum dan dan Tata Tata Car Cara Perp Perpaj ajak akan an ”b ”bar aran angs gsia iapa pa dengan

sengaja

menyamp ampaikan kan

SPT

tidak

benar

dapa apat

dipidanakan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara, serta denda 4 kali pajak terutang”.

Fakta Hukum ( Rincian Pelanggaran yang dilakukan oleh Paulus ) : Paul Paulus us seba sebaga gaii waji wajib b paja pajak k tida tidak k mela melapo pork rkan an SP SPT T seca secarra bena benarr Penjelasan yang tertuang dalam pasal 13 A UU No.28 tahun 2007 yang meny menyat atak akan an bahwa bahwa:: Wajib Wajib paja pajak k yang yang kera kerana na keal kealpa paan anny nya a tida tidak k meny menyam ampa paik ikan an

Sura Suratt

Pemb Pember erit itah ahuan uan

atau atau

meny menyam ampa paik ikan an

Sura Suratt

Pember Pemberita itahuan huan,, tetapi tetapi isi isinya nya tidak tidak benar benar atau atau tidak tidak lengka lengkap, p, atau atau mela melamp mpir irkan kan kete ketera rang ngan an yang yang isin isinya ya tida tidak k bena benarr sehi sehing ngga ga dapat dapat menimbulkan menimbulkan kerugian pada pendapatan pendapatan Negara, tidak dikenai sanksi pidana apabila kealpaannya tersebut pertama kali dilakukan oleh wajib paja ajak

dan

wajib

pajak

tersebut

waji ajib

melunasi

kekur kurangan

pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Nilai tunggakan pajak Paulus yang semula Rp. 399 milyar menciut menjadi Rp. 7,99 milyar, padahal belum ada SKP yang seharusnya dikeluarkan oleh Kantor Pajak Cabang  Jakarta.

Pada saat Wajib Pajak terbukti melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak secara salah atau tidak benar maka harus ada penyidikan yang dilakukan oleh Kantor Dirjen Pajak untuk membuktikan adanya kesalahan pada penerbitan SPT. Setelah adanya penyelidikan baru diputuskan berapa pajak yang kurang dibayar beserta jumlah pajak yang harus dibayar dengan ditambah sanksi administrasi berupa denda dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Pada poin nomor satu jelas tertera bahwa pajak yang terutang oleh Paulus menciut tanpa adanya penyidikan terlebih dahulu. Ini berarti berupakan pelanggaran terhadap pasal Pasal 13 ayat 1(a) yang berisi: dalam jangka waktu lima tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak, Direktur Jendral Pajak dapat menerbitkan SKPKB apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. 2. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan oleh Dierjen Pajak Pasal 39 ayat 1(e) yang berisi: Setiap orang dengan sengaja menolak

untuk

dilakukan

pemeriksaan

sebagaimana

dimaksud dalam pasal 29. 3. Memperlihatkan pembukuan secara palsu. Pasal 39 ayat 1(f) yang berbunyi: Setiap orang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau

dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

C. Sanksi yang dapat menjerat Paulus Tumewu: 1. Sanksi Pasal 39 Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6(enam) bulan dan paling lama 6(enam) tahun dan denda paling sedikit 2(dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

2. Sanksi pasal 41c Setiap orang

yang dengan sengaja

tidak

memenuhi

kewajiban

sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak 1 milyar rupiah.

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh Direktur Jendral Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 35A ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta rupiah.

Dalam memasuki pra-penuntutan, Paulus membayar lunas utang pajaknya sebesar Rp7.994.617.750 ditambah denda sesuai sesuai ketentuan pasal 44 B yaitu empat kali RpRp7.994.617.750 atau sebesar

Rp31.978.471.000.

Paulus

Tumewu

dikenakan

Surat

Ketetapan Pajak (SKP) kekurangan pembayaran PPh tahun 2004 sebesar Rp 7.994.617.750,00.

C. Kenapa Paulus dibebaskan? - Kasus yang sudah P-21 (sudah selesai disidik) dan tinggal dilanjutkan ke tingkat penuntutan, tiba – tiba dihentikan, dan dinyatakan selesai. . Terhadap kekurangan utang pajak tersebut telah dilunasi tanggal 28 Nopember 2005. penyidikan kasus diatas telah lengkap (P-21), dengan demikian proses penyidikan telah selesai konsekwensi Paulus membayar tunggakan pajak beserta dendanya. - Berdasarkan ketentuan UU (pasal 44 B UU nomor 6 tahun 1983 JO UU Nomor 16 tahun 2000) Menteri Keuangan RI mengirim surat kepada   Jaksa

Agung

RI

surat

Menteri

Keuangan

No.SR-173/MK.03/2006

tertanggal 16 Oktober 2006 dan 31 Oktober 2006 untuk menghentikan proses hukum karena utang pajak beserta denda telah dibayar lunas oleh Paulus

D.

 Tanggapan.

- Kalau menilik lebih lanjut terhadap proses penghentian penyidiakan, berarti Paulus Tumewu menggunakan pasal 44 B ayat 1 UU Pajak yang menyatakan bahwa untuk kepentingan negara, atas permintaan menteri keuangan, Jaksa Agung dapat menghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.Padahal menurut Ketentuan UU KUP Pasal 44 ayat (2) penghentian penyidikan sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan

Agung,

dan

hanya

dapat

dilakukan

setelah

yang

bersangkutan melunasi denda sebesar empat kali pajak yang tidak atau kurang dibayar.Jadi, mestinya tidak ada penghentian penyidikan dan harus beralih menjadi penuntutan dan karena itu Pasal 44B UU KUP tidak lagi bisa berlaku. Padahal, permintaan Menkeu kepada Jaksa Agung

Abdul

Rahman Saleh, sesuai dengan kewenangan yang

diberikan Pasal 44B ayat (1) dan (2) UU KUP saat itu, adalah penghentian penyidikan, bukan penghentian penuntutan.