Analisa Kasus Pailit NON BADAN HUKUM

HUKUM KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN HUTANG C

CV. TRIMITRA AYANNA vs M. Sumardi

ANALISA KASUS KEPAILITAN Putusan MA Nomor 287K?Pdt.Sus-Pailit/2014

Tiana Yulia Insani 11010114130441

1. Subyek Hukum a. CV. Trimitra Ayanna Diwakili oleh direktur atas nama Haryanto Suhartana, berkedudukan di Jalan Perjuangan Nomor 88, Sanggrahan RT 02/RW 11 Maguwoharjo, Depok, Sleman, sebagai Pemohon Kasasi yang dahulu adalah sebagai Termohon Pailit. b. M. Sumardi Bertempat tinggal di Dusun Pandean VII RT 001 RW 006, Desa Sidoluhur, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, DIY. Diwakili oleh Moch. Rofian, SH., MH. Dkk atas surat kuasa dalam hal ini sebagai Termohon Kasasi yang dulunya adalah sebagai Pemohon Pailit terhadap CV. Trimitra Ayanna. M. Sumardi sebagai kreditor 1 memiliki piutang kepada CV. Trimitra Ayanna sebesar Rp. 50.000.000 yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih c. CV. Mega Ec/Sugiarto Kreditur 2 yang memiliki piutang terhadap CV. Trimitra Ayanna sebesar Rp. 322.695.000 telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

2. Mengapa Dimohonkan Pailit CV. Trimitra Ayanna dimohonkan pailit karena sebab-sebab berikut : a. CV. Trimitra Ayanna selaku debitor dalam hal ini mempunyai kewajiban hutang terhadap kreditor yang dalam hal ini adalah M. Sumardi sejumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih b. Debitor juga mempunyai kewajiban utang terhadap kreditor yang dalam hal ini adalah CV. Mega EC/Sugiarto sebesar Rp.322.695.000,00 (tiga ratus dua puluh dua juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

1

Dalam hal ini, termohon pailit yaitu CV. Trimitra Ayanna telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat dimohonkan pailit di Pengadilan Niaga pada PN Semarang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 pasal 2 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Syarat-syarat tersebut antara lain :  Debitor mempunyai dua kreditor  Tidak membayar hutang yang telah jatuh tempo, meski M. Sumardi telah berulang kali melakukan penagihan terhadap CV. Trimitra Ayanna  Hutang tersebut dapat ditagih

3. Bagaimana Putusan Hukumnya? a.

Pada Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Niaga – PN Semarang) 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Pailit untuk seluruhnya. 2) Menyatakan CV. Trimitra Ayanna “PAILIT” dengan segala akibat hukumnya 3) Menunjuk serta mengangkat Kurator untuk termohon pailit, dalam hal ini adalah Wahyudi, SH., MH. Berdasarkan SK Menteri Kehakiman dan HAM Nomor AHU. AH.04.03-42 4) Menunjuk Sdr. Siti Jamzanah, SH., MH. Hakim Pengadilan Niaga Niaga pada PN Semarang sebagai Hakim Pengawas 5) Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator

b. Pada tingkat Kasasi 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi CV. Ayanna 2) Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.5000.000,00 (lima juta rupiah)

4. Pertimbangan Hukum Mengenai Sebab Mengapa Permohonan Pailit Diterima a.

Pada Pengadilan tingkat Pertama (Pengadilan Niaga – PN Semarang) 2

1) Telah TERPENUHI syarat-syarat kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. 2) Telah TERBUKTI sebab-sebab dapat dimohonkan pailit. 3) Permohonan pernyataan pailit diajukan berdasarkan hukum dan telah memenuhi segaka ketentuan hukum yang berlaku. 4) Berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kewajiban Pembayaran utang yang menyatakan “Permohonan penyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau kejadian yang terbukti secara sederhana, bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi”. b. Pada Tingkat Kasasi : 1) keberatan - keberatan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 2 April 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 17 April 2014 dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum, penjelasannya : 

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena Pemohon Pailit telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa Termohon Pailit mempunyai utang kepada dua Kreditor yang telah jatuh tempo dan Termohon Kasasi tidak dapat membayar lunas utang – utang tersebut yang dapat dibuktikan secara sederhana.

2) berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 12/Pailit/2013/PN.Niaga.Smg, tanggal 26 Maret 2014 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: CV. TRIMITRA AYANNA, tersebut harus ditolak

3

5. Komentar Penulis Menurut hemat saya, putusan pada tingkat pertama Pengadilan Niaga Semarang sudah tepat, yaitu mempailitkan CV. Trimitra Ayanna. Hal ini karena telah terbuktinya sebab-sebab dapat dinyatakan pailit terhadap termohon pailit, sebab-sebab itu antara lain :  CV. Ayanna mempunyai kewajiban Hutang terhadap dua kreditor sekaligus yaitu M. Sumardi dan CV. Mega  Utang tersebut merupakan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dibuktikan dengan surat-surat antara lain Surat Perjanjian Utang dan BG (Bilyet Giro)  Terdapat ikhtikad buruk dari CV Ayanna yang tidak membayar semua utang-utangnya sampai dengan permohonan penyataan pailit diajukan ke Pengadilan. Jika sebab-sebab diatas telah terbukti secara sah maka permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan. Dasar Hukum : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004. Berkaitan dengan putusan yang memutuskan CV Trimitra Ayanna dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibatnya. Maka :  seluruh harta persekutuan Komaditer dari CV Trimitra Ayanna berlaku sitaan umum, kehilangan wewenang dalam pengurusan harta kekayaan  diberikannya hak eksekusi kepada kreditor separatis setelah masa tangguh (stay) 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan pailit  dilakukan pengurusan dan pemberesan yang dilakukan oleh kurator dan di dampingi oleh hakim pengawas. Dalam hal penjualan harta pailit sesuai ketentuan Pasal 107 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 tahun 2004, atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat menjual harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau apabila penahanannya atas barang tersebut akan mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pernyataan pailit diajukan kasasi atau PK. 4

Selanjutnya, mengenai putusan di tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh CV. Ayanna. Karena berdasarkan pemeriksaan secara Judex Factie terhadap memori kasasi dan kontra memori kasasi, tidak ditemukan kesalahan dalam penerapan hukum yang dilakukan oleh PN Semarang. Pemohon pailit (M. Sumardi) telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa Termohon Pailit (CV. Ayanna) mempunyai utang kepada dua Kreditor yang telah jatuh tempo dan Termohon Kasasi tidak dapat membayar lunas utang – utang tersebut yang dapat dibuktikan secara sederhana. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku.

5