Analisa Kasus EY

Menyoroti kasus EY, terkait dengan pemberian hukuman PCAOB kepada EY-Indonesia sebesar $1 juta Amerika karena gagal menyajikan bukti pendukung perhitungan sewa 4000 menara seluler dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk (ISAT) tahun 2011. Padahal saat itu EY memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, yang mana perhitungan dan analisisnya belum selesai. Setiap KAP harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengedalian mutunya. Sistem pengendalian mutu harus mencakup kebijakn prosedur sebagai berikut : 1. Tanggung Jawab Kepemimpinan demi kualitas perusahaan Perusahaan harus mempromosikan budaya bahwa kualitas adalah hal yang esensial dalam melaksanakan penugasan dan harus menetapkan kebijakan serta prosedur yang mendukung budaya tersebut Berdasarkan kasus ini, pemimpin seharusnya bertanggung jawab dalam memeriksa dan memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Selain itu pemimpin juga harus memastikan bahwa bawahan telah mengerti terhadap pekerjaan lapangan audit yang akan dilakukan. Dengan kegagalan penyajian bukti pendukung perhitungan sewa 4000 menara seluler dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk (ISAT) tahun 2011, Pemimpin telah gagal dalam mempromosikan budaya perusahaan yang mengutamakan kualitas. 2. Persyaratan etis yang relevan Seluruh personel yang bertugas harus mempertahankan independensi dalam fakta dan penampilan, melaksanakan semua tanggung jawab profesional dnengan penuh integitas , serta mempertahankan objektivitas dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya. Dalam kasus ini, sebenarnya berdasar analisa kami, KAP telah memiliki unsur independensi dan tidak memiliki hubungan kepentingan dengan klien (ISAT). Namun dikarenakan kurangnya kompetensi dan keahlian teknis dari tim audit dari KAP yang bersangkutan. Analisa kami didasarkan pada hasil kesimpulan akhir dari Pihak OJK yang berkonsultasi dengan Bareskrim Polri yang menyatakan bahwa kasus ini adalah pelanggaran administratif biasa dan tidak berkaitan dengan pelanggaran pidana pemalsuan surat sebagaimana yang diatur dalam UU Akuntan Publik. 3. Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau melanjutkan hubungan dengan klien. Kebijakan dan prosedur ini harus meminimalkan resiko yang berkaitan dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP harus hanya menerima penugasan yang dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional Berdasarkan kasus ini, KAP EY tidak perlu melakukan pemutusan kontrak dengan klien dikarenakan permalahan yang timbul tidak ada kaitannya dengan klien ( PT. Indosat Tbk ) dan murni merupakan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh KAP. Justru KAP EY yang harus mengevaluasi kinerja personel serta meningkatkan kembali reputasi guna mendapatkan kembali kepercayaan klien 4. SDM Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan untuk memberi KAP kepastian yang wajar bahwa semua personel memiliki kualifikasi untuk melakukan pekerjaan secara kompeten dan memiliki kualifikasi yang diperlukan untuk memenuhi tanggung jawab yang diberikan

Berdasarkan kasus ini, untuk perusahaan KAP besar seperti EY belum tentu seluruh personelnya memiliki kompetesi dan keahlian teknis yang memadai. Padahal mutu pekerjaan KAP tergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel yang melaksanakan pekerjaan. Oleh karena itu KAP harus memberikan pendidikan profesional dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan, kompetensi serta tanggung jawab personelnya untuk kemajuan karir mereka di KAP 5. Kinerja Penugasan Kebijakan dan prosedur harus memastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan oleh personel penugasan memenuhi standar profesi yang berlaku, persyaratan peraturan, dan standar mutu KAP itu sendiri Dalam kasus ini, kemungkinan personel yang ditugaskan kurang memiliki kompetensi dan keahlian teknis yang memadai dalam melakukan pekerjaan audit terhadap perhitungan sewa 4000 menara seluler dalam laporan keuangan PT Indosat Tbk (ISAT) tahun 2011. Sehingga bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi tidak dapat mempertanggungjawabkan opini yang dikeluarkan oleh tim audit. 6. Pemantauan Harus ada kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa unsur pengendalian mutu lainnya diterapkan secara efektif Dalam kasus EY ini, terdapat dua kemungkinan, yaitu :  

Pemantauan tidak dilaksanakan oleh Kantor Akuntan Publik (EY) Pemantauan telah dilaksakan namun tidak sesuai dengan kebijakan dan prosedur untuk mengimplementasikan tindakan pemantauan (inspeksi)

Sehingga hasil audit terhadap laporan keuangan klien ( ISAT ) kurang akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Menurut (Lidyawati, 2007) kebijakan atau prosedur untuk mengimplementasikan tindakan pemantauan yaitu :  

Tetapkan batas lingkup dan isi program pemantauan Sajikan pelaporan tindakan pemantauan yang dilaksanakan atau direncanakan kepada tingkat manajemen yang semestinya

Dari hasil pemantauan, hasil pekerjaan lapangan audit akan dapat terlihat baik atau buruk, sehingga pemantauan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pekerjaan lapangan audit.