amdal rokok.doc

BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Proyek pabrik pabrik rokok PT. Gudang Jember Tbk. ini dimaksudkan untuk mendukung dan memperlancar proyek pengembangan potensi pabrik rokok yang berada di wilayah Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Hal ini sesuai dengan rencana produksi rokok besar-besaran yang berada dalam wilayah pertanian tembakau yang diperuntukan sebagai kawasan industri rokok. Sehingga keberadaan

kegiatan

tersebut

diharapkan

dapat

memacu

pertumbuhan

pembangunan dan perkembangan wilayah Kabupaten Jember. Dampak penting yang diperkirakan akan timbul setelah pelaksanaan proyek ini dapat terjadi pada berbagai komponen lingkungan yang meliputi komponen fisika-kimia, biologi serta sosial ekonomi, sosial budaya dan kesejahteraan masyarakat. Dampak yang diperoleh dapat berupa dampak positif maupun negatif baik yang bersifat langsung dan tidak langsung dalam skala ruang dan waktu yang berbeda sesuai dengan tahapan pelaksanaan proyek. Dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi dapat diminimalkan atau diperkecil melalui pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup yang berupa tindakan atau upaya-upaya mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting yang bersifat negatif dan meningkatkan dampak positif dan pelaksanaan pemantauan lingkungan hidup yang berupa tindakan pemantauan terhadap perubahan komponen atau parameter lingkungan hidup sebagai dampak penting yang akan timbul sebagai akibat pelaksanaan proyek. Guna melaksanakan pengelolaan lingkungan yang baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan, diperlukan pedoman atau petunjuk pelaksanaan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL). Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) merupakan bagian dokumen AMDAL proyek pabrik rokok PT. Gudang Jember Tbk. yang wajib disusun dan dilaksanakan oleh pemrakarsa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan kawasan wisata pantai. Pelaksanaan RKL juga diperlukan bagi pihak lain yang berkepentingan antara lain:



Institusi Pemerintah sebagai perencana kegiatan pelaksana dan pengawas pembangunan serta pengelolaan lingkungan hidup di wilayah pabrik rokok dan sekitarnya.



Masyarakat di sekitar lokasi pabrik rokok terutama yang akan terkena dampak penting.



Pemerhati lingkungan termasuk LSM, pakar dan masyarakat umum lainnya.

1.2 Maksud dan Tujuan Pelaksanaan RKL Tidak semua proyek atau rencana kegiatan wajib dilengkapi dengan AMDAL. Daftar kegiatan yang wajib dilengkapi studi AMDAL dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup (KepMen LH) No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan AMDAL atau dapat juga diperoleh dari kantor Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) atau pemerintah daerah yang bersangkutan. Apabila rencana kegiatan mendapat izin dan melanjutkan pelaksanaan kegiatan, pemrakarsa diwajibkan melakukan hal-hal yang telah tertera dalam: 

Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) untuk mengendalikan dampak



Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) untuk memantau dampak RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah,

mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasardasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL. 1.3 Kegunaan Dilaksanakan Pemantauan Lingkungan Hidup 1.3.1 Bagi pemerintah, AMDAL bermanfaat untuk: 

Mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pemborosan sumber daya alam secara lebih luas.



Menghindari timbulnya konflik dengan masyarakat dan kegiatan lain di sekitarnya.



Menjaga agar pelaksanaan pembangunan tetap sesuai dengan prinsipprinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



Perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup.



Bahan bagi rencana pengembangan wilayah dan tata ruang.

1.3.2 Bagi pemrakarsa, AMDAL bermanfaat untuk: 

Menjamin keberlangsungan usaha dan/atau kegiatan karena adanya proporsi aspek ekonomis, teknis dan lingkungan.



Menghemat dalam pemanfaatan sumber daya (modal, bahan baku, energi).



Dapat menjadi referensi dalam proses kredit perbankan.



Memberikan panduan untuk menjalin interaksi saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar sehingga terhindar dari konflik sosial yang saling merugikan.



Sebagai bukti ketaatan hukum, seperti perijinan.

1.3.3 Bagi masyarakat, AMDAL bermanfaat untuk: 

Mengetahui sejak dini dampak positif dan negatif akibat adanya suatu kegiatan sehingga dapat menghindari terjadinya dampak negatif dan dapat memperoleh dampak positif dari kegiatan tersebut.



Melaksanakan kontrol terhadap pemanfaatan sumberdaya alam dan upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pemrakarsa kegiatan, sehingga kepentingan kedua belah pihak saling dihormati dan dilindungi.



Terlibat

dalam

proses

pengambilan

keputusan

terhadap

rencana

pembangunan yang mempunyai pengaruh terhadap nasib dan kepentingan mereka. 1.4. Kedudukan RKL dalam AMDAL Menurut Suratmo, (1999) kedudukan RKL dalam AMDAL dapat digambarkan sebagai berikut : 1. Penanganan dampak harus mencakup pertimbangan lingkungan.

2. Beberapa jenis dampak hanya memerlukan cara penanganan yang sederhana, dan dampaknya terhadap lingkungan adalah kecil. 3. Penanganan dampak dimulai dan pemilihan alternatif. 4. Penanganan dampak memerlukan biaya. 5. Kebanyakan pemrakarsa tidak berminat untuk mengembangkan ditapak positif oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan upaya pengelolaan dampak positif. 1.5. Peraturan Perundang-undangan Dalam penyempurnaan Studi AMDAL, beberapa peraturan-peraturan yang digunakan sebagai acuan adalah peraturan-peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah RI untuk Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan diantaranya : 1. Undang –Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. 2. Undang-undang RI No.23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup 3. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan 4. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-02/MENKLH/I/1998 Tentang Pedoman Penentuan Baku Mutu Lingkungan 5. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-14/MENKLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL 6. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-13/MENKLH/3/1994 Tentang Pedoman Penyusunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL 7. Keputusan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup No. Kep-14/MENKLH/3/1994 Tentang Pedoman Umum Penyusunan AMDAL

8. Keputusan

Menteri

Negara

Lingkungan

Hidup

No.

Kep-

39/MENLH/08/1996 Tentang Jenis Kegiatan Yang Harus Dilengkapi Dengan AMDAL 9. Keputusan Kepala BAPEDDAL No. Kep-056 Tahun 1994 Tentang Pedoman Penentuan Dampak Penting 10. Keputusan Kepala BAPEDDAL No. 299/II/1996 Tentang Pedoman Teknia

Kajian Aspek Sosial dalam Penyusunan AMDAL 11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2010 Tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu Menteri Negara Lingkungan Hidup untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Industri Rokok dan/atau Cerutu. Pasal 1 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 2. Industri rokok dan/atau cerutu adalah usaha dan/atau kegiatan di bidang pengolahan tembakau dan/atau bahan campuran lainnya menjadi rokok dan/atau cerutu. 3. Proses primer basah adalah proses pengolahan cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan air dalam proses perendaman. 4. Proses primer kering adalah proses pengolahan cengkeh dan/atau tembakau yang menggunakan steam untuk melembabkan olahan cengkeh dan/atau tembakau. 5. Proses sekunder adalah proses lanjutan dari proses primer pada produksi rokok dan/atau cerutu yang antara lain meliputi proses pelintingan, pengepakan sampai proses akhir. 6. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari limbah domestik industri rokok dan/atau cerutu seperti limbah yang

berasal dari MCK dan penggunaan air lainnya yang diperuntukkan untuk karyawan industri tersebut. 7. Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara. 8. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional. 9. Air limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair. 10. Mutu air limbah adalah kondisi kualitas air limbah yang diukur dan diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metoda tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. 11. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur

pencemar yang

ditenggang

keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan. 12. Pemanfaatan kembali adalah penggunaan kembali air limbah industri rokok dan/atau cerutu yang telah diproses di instalasi pengolahan air limbah dan/atau instalasi lainnya untuk proses produksi dan/atau proses pendukung produksi. 13. Titik penaatan adalah satu lokasi atau lebih di outlet instalasi pengolahan air limbah dan/atau outlet instalasi pengolah air limbah industri rokok dan/atau cerutu lainnya dan/atau inlet pemanfaatan yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaatan baku mutu air limbah. 14. Kejadian tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.

15. Keadaan darurat adalah keadaan tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengelolaan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara. 16. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah

yang

diperbolehkan dibuang ke

sumber air. 17. Menteri

adalah

menteri

yang

menyelenggarakan

urusan

pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 2 (1) Baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu terbagi dalam empat kategori yang meliputi: a. Kategori I, sumber air limbah yang berasal dari proses primer

basah dan sumber air limbah yang berasal dari proses sekunder, termasuk sumber air limbah yang hanya berasal dari proses primer basah b. Kategori II, air limbah industri kategori I digabung dengan air

limbah domestik c. Kategori III, sumber air limbah yang berasal dari proses primer

kering dan/atau sumber air limbah yang berasal dari proses sekunder, termasuk industri cerutu dan industri rokok tanpa cengkeh, dan d. Kategori IV, air limbah industri kategori III digabung dengan air

limbah domestik (2)

Baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kadar maksimum. Pasal 3 Baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setiap saat tidak boleh dilampaui.

Pasal 4 (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan: a) baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu dengan ketentuan sama atau lebih ketat daripada baku mutu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau b) parameter tambahan di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri

ini setelah mendapat

persetujuan Menteri. (2)

Menteri dapat menyetujui atau menolak parameter tambahan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui. (4) Penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan alasan penolakan. (5) Baku mutu air limbah dan/atau penambahan parameter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi. Pasal 5 Dalam hal pemerintah daerah provinsi menetapkan baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), diberlakukan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. Pasal 6 Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari industri rokok dan/atau cerutu mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1), diberlakukan baku mutu air

limbah

bagi

industri rokok dan/atau cerutu sebagaimana

yang

dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL. Pasal 7 Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), atau Pasal 6 diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian. Pasal 8 a. Penanggung jawab industri rokok dan/atau cerutu wajib: b. memenuhi baku mutu air limbah c. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah d. menggunakan sistem saluran air limbah kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan; e. memasang alat ukur debit atau laju alir limbah pada inlet instalasi pengolahan air limbah dan outlet instalasi pengolahan air limbah serta inlet pemanfaatan kembali apabila air limbah yang dihasilkan dimanfaatkan kembali; f. melakukan pencatatan debit harian

air limbah baik untuk air

limbah yang dibuang ke sumber air dan/atau laut, dan/atau yang dimanfaatkan kembali; g. melakukan pencatatan pH harian air limbah; tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah; h. melakukan pencatatan jumlah

bahan baku dan produk harian

senyatanya; i. memisahkan saluran pembuangan

air limbah dengan saluran

limpasan air hujan; j. menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji; k. memeriksakan kadar parameter

air limbah ini secara berkala

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium

yang

terakreditasi dan teregistrasi di Kementerian Negara

Lingkungan Hidup l. menyampaikan laporan debit air limbah harian, pH harian, penggunaan bahan baku, jumlah produk harian, dan

kadar

parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf e, huruf f, huruf h, dan huruf k secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri serta instansi lain yang terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan m. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri mengenai kejadian tidak normal dan/atau keadaan darurat yang

mengakibatkan

baku mutu air limbah

dilampaui serta rincian upaya penanganannya paling lambat 2 X 24 jam. Pasal 9 (1)

Bupati/walikota wajib mencantumkan baku mutu air limbah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, atau Pasal 7 serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu yang membuang air limbahnya ke sumber air. (2) Menteri atau gubernur yang diberikan delegasi oleh Menteri untuk memberikan izin pembuangan air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6, atau Pasal 7 serta kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ke dalam persyaratan izin pembuangan air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu yang membuang air limbahnya ke laut.

Pasal 10 a. Apabila baku mutu air limbah bagi industri rokok dan/atau cerutu telah b. ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini: c. lebih ketat atau sama dengan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku; d. lebih longgar dari baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Menteri ini, wajib disesuaikan dengan baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini. 1.6. Identitas Pemrakarsa Nama Proyek Pekerjaan

: Pabrik Rokok PT. Gudang Jember Tbk. : Penyusunan Dokumen KA-ANDAL,

Pemimpin Proyek Penanggung Jawab AMDAL Lokasi Proyek

ANDAL, RKL dan RPL : Drs. Imron Rosyidi : Dra. Retno Wimbaningrum S.Si, M.Si : Desa Klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember

1.7. Identitas Penyusun AMDAL Penanggungjawab Proyek Ketua Tim Ahli Ahli Hidro-Oseanografi Ahli Kimia-Fisika Ahli Biologi Ahli SosEkBudKesmas

: : : : : :

Prof. Sudarmadji Ph.D Dr. Teguh Dr. Dwi Setyati Dr.rer.nat. Kartika Senjarini Dra. Mahriani Dr. Hari Sulistyowati S.Si M.Sc

BAB 2. PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN Pengelolaan lingkungan kegiatan proyek industri rokok untuk produksi rokok ini dilaksanakan dengan menggunakan salah satu atau berbagai pendekatan pengelolaan lingkungan hidup. Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup untuk menangani setiap dampak besar dan penting yang telah diprediksikan dalam Studi ANDAL ditentukan dan dipilih dengan mempertimbangkan berbagai aspek antara lain: . 

Karakteristik dampak yang dikelola



Tujuan pengelolaan dampak



Efektifitas dan ketepatan pelaksanaan pengelolaan



Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengolahan



Kendala, waktu, dana dan tenaga dalam pelaksanaan pengelolaan. Pendekatan pengelolaan lingkungan yang digunakan untuk menangani

dampak besar dan penting Rencana kegiatan proyek industri rokok untuk produksi rokok ini meliputi: 2.1 Pendekatan Teknologi Pendekatan teknologi adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak besar dan penting. Berdasarkan pertimbangan berbagai aspek sebagaimana telah disebutkan diatas, maka untuk mengelola suatu dampak dipilih suatu cara atau teknologi yang tepat, efektif, efesien dan dapat dilaksanakan. Dalam rangka penanggulangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ditempuh dengan cara:  

Membatasi dan mengisolasi limbah Melakukan minimasi limbah dengan mengurangi jumlah /volume limbah (reduce), menggunakan kembali limbah (reuse) atau mendaur ulang (recycle).

2.2 Pendekatan Sosial Ekonomi Pendekatan sosial ekonomi adalah langkah langkah yang akan ditempuh Pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak besar dan penting melalui

tindakan-tindakan yang berdasarkan pada interaksi sosial dan bantuan peran Pemerintah. Bantuan peran pemerintah diharapkan karena keterbatasan kemampuan pemrakarsa. 2.3 Pendekatan Institusi Pendekatan institusi adalah mekanisme kelembagaan yang akan ditempuh pemrakarsa dalam rangka menanggulangi dampak besar dan penting. Mekanisme pelaksanaan pendekatan antara lain dalam bentuk kerjasama dengan instansi atau lembaga yang terkait dengan pengelolaan lingkungan, serta pengawasan dan pelaporan hasil pengelolaan lingkungan.

BAB 3. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN 3.1 Prinsip Dan Mekanisme Pengeloaan Lingkungan Prinsip dasar dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dalam proyek Pabrik Rokok adalah sebagai berikut: 

Minimalisasi dampak negatif dan optimalisasi dampak positif



Penetapan dampak yang perlu dikelola



Penetapan upaya pengelolaan dampak



Kejelasan kewenangan, tugas, dan tanggung jawab pihak yang terkait

3.2. Rencana Pengelolaan Lingkungan 3.2.1 Tahap Praoperasi 

Survei dan perijinan Kegiatan survei dan perijinan meliputi pengukuran lapangan dan pengajuan ijin. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Oktober 2011.



Sosialisasi Rencana Kegiatan Berdasarkan wawancara langsung kepada Bapak Tukiman selaku ketua pengelola irigasi sawah di desa Klompangan dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat kurang mendukung adanya rencana proyek pembangunan pabrik rokok tersebut karena beberapa alasan, antara lain: 1. Karena dengan adanya proyek tersebut akan menghilangkan mata pencaharian sebagai petani di desa sehingga akan mengurangi pendapatan dan menambah angka kemiskinan masyarakat. 2. Karena pembangunan proyek tersebut memberikan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar proyek.

Sehingga menimbulkan

kekhawatiran masyarkat terhadap limbah berbahaya dari proyek. Akan tetapi berdasarkan sebagaian masyarakat mendukung dan merasa perlu adanya pengembangan lebih lanjut. Hal ini karena potensi tembakau yang ada di Jember cukup besar. Sehingga apabila masyarakat kurang mendukung adanya proyek tersebut diatas maka akan dilakukan sosialisasi dan pelatihan untuk pengembangan potensi SDA dan SDM dikawasan tersebut.



Pengadaan lahan Proses pengadaan lahan diwilayah desa Klompangan sejumlah 50 Ha. Lahan yang digunakan untuk bangunan pabrik hamper 50% dimiliki oleh pemrakarsa. Dan disekitar lahan dekat dengan pertanian tembakau yang cukup luas. Perubahan alih fungsi lahan menjadi bangunan pabrik dilakukan dengan pembelian tanah per m2. Sehingga sebagian kecil para pemilik sawah yang dialihfungsikan lahannya untuk mendirikan pabrik rokok tidak akan merasa keberatan dibeli oleh proyek.

3.2.2 Tahap Operasi 

Rekruitmen Tenaga Kerja Pada tahap ini dibutuhkan tenaga kerja sekitar 150 orang buruh bangunan, 5 orang tenaga pelaksana dan 2 orang site manajer (sarjana).



Mobilisasi Peralatan dan Material Mobilisasi peralatan dan material menggunakan jalan Raya Ajung Klompangan Kabupaten Jember.



Pematangan Lahan Kegiatan ini akan mengubah fungsi lahan yang berupa sawah. Peralihan fungsi lahan ini akan mempengaruhi produktivitas lahan lainnya.



Pembangunan fisik bangunan Pembangunan fisik bangunan akan menurunkan kualitas lingkungan ynag berupa kualitas udara, kebisingan, dan penurunan kualitas air.



Pemasangan Peralatan Pemasangan peralatan akan sama dampaknya dengan pembangunan fisik bangunan. namun dalam skala yang lebih rendah karena waktu pemasangannya yang relatif lebih cepat dibanding waktu pembangunan fisik lainnya.

3.2.2.1 Tahap Pengelolaan Lingkungan 3.2.2.1.1 Komponen Fisik-Kimia 1) Kualitas Air Sungai a) Dampak penting dan sumber dampak penting. 

Dampak penting yang timbul berupa :

Penurunan kualitas air karena adanya pencemaran air sungai oleh aktivitas masyarakat maupun proyek disekitar pabrik.  Sumber Dampak Pembangunan fasilitas pabrik dan adanya aktivitas masyarakat yang tinggal di sekitar proyek seiring perkembangan proyek b) Tolok ukur dampak Penurunan kualitas air sebagai akibat meningkatnya konsentrasi B3 dan perubahan sifat fisik dan kimia sungai yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat sekitar. c) Tujuan pengelolaan lingkungan Mencegah penurunan kualitas air sebagai akibat kegiatan proyek. d) Pengelolaan lingkungan 

Melakukan uji toksisitas sedimen (TCLP: Toxicity Characteristic Leaching Procedure) untuk mengetahui potensi pencemaran dan toksisitas logam berat dari bahan B3 lain yang terdapat dalam sedimen.



Melakukan analisis jenis-jenis logam berat dari B3 dalam sedimen sungai. Apabila sedimen mengandung logam berat dan B3 lainnya atau toksisitasnya cukup tinggi, maka penanganan material proyek perlu perlakuan khusus, untuk mencegah pencemaran tanah dan air tanah oleh logam berat B3 yang terdapat dalam material DAS.

e) Tujuan pengelolaan lingkungan Mengendalikan atau memperkecil dampak pencemaran terhadap penurunan kualitas air. f) Lokasi Pengelolaan Pengelolaan dilakukan di 2 desa: Desa Suka Makmur dan Desa Klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. g) Periode Pengelolaan Selama kegiatan tahap produksi rokok. h) Biaya pengelolaan lingkungan

Biaya pelaksanaan bersumber dari pemrakarsa, yang berupa biaya operasional. i) Institusi Pengelola 

Pelaksana

: Pemrakarsa



Pengawas

: Dinas Perairan dan Universitas setempat



Pelaporan hasil

: KAPELDA dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur

2) Kualitas Air Tanah Sekitar Proyek a) Dampak penting dan sumber dampak penting. 

Dampak penting yang timbul berupa : Penurunan kualitas air karena adanya pencemaran air limbah cair seperti kegiatan MCK

 Sumber Dampak Limbah domestik (rumah tangga) sebagai akibat dari adanya fasilitas sanitasi (MCK) masyarakat maupun proyek disekitar pabrik. b) Tolok ukur dampak Penurunan kualitas air sebagai akibat kegiatan MCK yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat sekitar. c) Tujuan pengelolaan lingkungan Mencegah penurunan kualitas air seperti baku mutu untuk biologi sebagai akibat kegiatan MCK. d) Pengelolaan lingkungan Membuat Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) domestik sederhana di lingkungan proyek dan sekitar dengan tujuan mengurangi beban pencemaran lingkungan khususnya biologi. e) Tujuan pengelolaan lingkungan Mengendalikan atau memperkecil dampak pencemaran terhadap penurunan kualitas air. f) Lokasi Pengelolaan Pengelolaan dilakukan di dalam proyek di Desa Klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

g) Periode Pengelolaan Selama kegiatan tahap produksi rokok. h) Biaya pengelolaan lingkungan Biaya pelaksanaan bersumber dari pemrakarsa, yang berupa biaya operasional. i) Institusi Pengelola 

Pelaksana

: Pemrakarsa



Pengawas

: Dinas Perairan dan Universitas setempat



Pelaporan hasil

: KAPELDA dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur

3) Kualitas Udara a)

Dampak penting dan sumber dampak penting.  Dampak penting yang timbul berupa : Penurunan kualitas udara karena adanya limbah asap, limbah cair dan padat organik maupun anorganik dari proses produksi 

Sumber Dampak Adanya asap yang ditimbulkan dari hasil proses produksi rokok dan adanya limbah cair dan padat proses produksi

b)

Tolok ukur dampak Penurunan kualitas udara sebagai akibat proses produksi rokok yang mengakibatkan kerugian pada masyarakat sekitar misalnya penurunan kualitas udara.

c)

Tujuan pengelolaan lingkungan Mencegah penurunan kualitas udara.

d) Pengelolaan lingkungan 1. Memasang scruber pada cerobong asap. 2. Merawat mesin industry agar tetap baik dan melakukan pengujian secara berkala. 3. Menggunakan bahan bakar minyak atau batu bara pada kadar sulfur rendah. 4. Penggunaan masker pada masyarakat maupun karyawan proyek

5. Pengelolaan limbah padat anorganik seperti plastik maupun sisa kertas yang tidak terpakai dalam proses produksi dapat di daur ulang dengan metode 3R (reuse, reduce dan recycle) e)

Tujuan pengelolaan lingkungan Mengendalikan atau memperkecil dampak pencemaran terhadap penurunan kualitas udara.

f)

Lokasi Pengelolaan Pengelolaan dilakukan di dalam proyek di Desa Klompangan Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember.

g)

Periode Pengelolaan Selama kegiatan tahap produksi rokok.

h)

Biaya pengelolaan lingkungan Biaya pelaksanaan bersumber dari pemrakarsa, yang berupa biaya operasional.

i)

Institusi Pengelola



Pelaksana

: Pemrakarsa



Pengawas

: BLH dan Universitas setempat



Pelaporan hasil

: KAPELDA dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur

3.2.2.1.2 Komponen Biologi 1) Biota darat a) Dampak penting dan sumber dampak penting 

Dampak penting Penurunan jumlah dan jenis Flora dan Fauna



Sumber dampak Penebangan pohon dan pengalihfungsian lahan sawah menjadi bangunan pabrik

b) Tolak Ukur dampak 

Jumlah, jenis, keanekaragaman dan sebaran Flora



Luasan lahan yang dihilangkan (%)

c) Tujuan Rencana Pengelolaan Lingkungan



Membuat penghijauan di lingkungan pelayaran



Meningkatkan keanekaragaman tanaman serta peran dan fungsinya dalam ekosistem

d) Pengelolaan Lingkungan 

Pelaksanaan pengelolaan kegiatan penghijauan berupa penanaman tanaman penghijauan dan tanaman hias. Tanaman penghijauan berupa tanaman peneduh antara lain, angsana, beringin, bungur, flamboyan, tanjung dan waru; tanaman hias yang sekaligus berfungsi sebagai pengarah angin antara lain palem raja, palem hias dan kelapa serta tanaman hias antara lain, bougenvil, kembang sepatu, puring, teh-tehan, krokot dan rumput manila.



Tanaman penghijauan ditanam dengan jarak 5-8 meter pada lokasi lahan terbuka 40% dari lahan yang digunakan untuk ± 1,2 Ha, pada tepi jalan, tepi saluran dan sekeliling batas lahan proyek. Sedangkan tanaman hias dapat dikombinasikan dengan tanaman penghijauan pada lahan terbuka maupun pada lahan untuk taman. Teknis pelaksanaan penghijauan didesain melalui perencanaan detail proyek (DED) dengan mempertimbangkan peran dan fungsi tanaman penghijauan dalam ekosistem serta estetika.

e) Lokasi pengelolaan Lokasi penghijauan yaitu dalam kawasan tapak proyek pada lahan terbuka, tepi jalan, tepi saluran, lahan keliling tapak proyek, tepi pantai dan taman. f) Periode Pengelolaan Penanaman

tanaman

penghijauan

dilaksanakan

selama

tahap

konstruksi g) Biaya Pengelolaan lingkungan Biaya pelaksanaan penghijauan bersumber dari Pemrakarsa proyek yang berupa biaya investasi. Pembelian tanaman, pupuk, dan peralatan biaya personil dan biaya operasional. h) Institusi Pengelola

Institusi pengelola terdiri dari: Pelaksana Pengawas

: Pemrakarsa : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten

Pelaporan Hasil

Jember : KAPEDALDA

Kabupaten

Jember

dan

BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur 2) Biota Air Plankton Benthos a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak Penting Penurunan keanekaragaman plankton dan benthos b) Sumber dampak Kegiatan proyek yang menimbulakan pencemaran limbah melalui serapan tanah yang kemudian mengalir ke air sungai. Selain itu dampak dari proyek pembangunan juga mempengaruhi kualitas air sungai. c) Tolok Ukur Dampak Jumlah individu, jumlah jenis dan indeks keanekaragaman plankton dan benthos. d) Tujuan Rencana Pengelolaan Memperkecil penurunan keanekaragaman plankton dan benthos e) Pengelolaan Lingkungan Pelaksanaan pembangunan bangunan dan produksi rokok bertahap dengan menggunakan metoda dan peralatan yang dapat menyedot langsung lumpur dan tidak menimbulkan pengadukan dan penyebaran lumpur ke perairan sekitar f) Lokasi Pengelolaan Pada area sepangang aliran sungai di lokasi proyek. g) Periode Pengelolaan Selama masa pada tahap konstruksi h) Biaya pengelolaan

Biaya pelaksanaan pengelolaan bersumber dari pemrakarsa terdiri dari biaya sewa peralatan dan perlengkapannya, biaya personil dan operasional i) Institusi Pengelola Pelaksana Pengawas

: Pemrakarsa : Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Jember

Pelaporan Hasil

dan Kantor Perairan Kabupaten Jember : KAPEDALDA Kabupaten Jember

dan

BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur 3.2.2.1.3 Komponen Sosial, Ekonomi, Sosial 1) Ketenagakerjaan a) Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting Dampak Penting 

Peningkatan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar.



Menurunnya angka pengangguran

Sumber Dampak Penting 

Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas proyek

b) Tolok Ukur Dampak 

Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek.



Jumlah penduduk yang mengembangkan usaha yang berkaitan dengan aktivitas pertanian tembakau



Jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur.

c) Tujuan Pengelolaan Mengurangi angka pengangguran. d) Pengelolaan Lingkungan: Perekrutan tenaga kerja bekerjasama dengan desa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. e) Lokasi Pengelolaan : tapak proyek dan sekitarnya f) Periode Pengelolaan : awal dari proses penerimaan tenaga kerja g) Pembiayaan

Dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya personil dan operasional h) Institusi Pengelola 

Pelaksana : Pemrakarsa



Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transamigrasi Kab. Jember



Pelaporan

:

KAPEDALDA

BAPPEDAL Propinsi

Kab.

Jember

dan

Jawa Timur

2) Mata Pencaharian a) Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting Dampak Penting 

Peningkatan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat sekitar



Menurunnya angka pengangguran

b) Sumber Dampak Penting Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pabrik c) Tolak Ukur Dampak 

Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek



Jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur

d) Tujuan Pengelolaan 

Mengurangi angka pengangguran



Mencegah peningkatan kekersan masyarakat

e) Pengelolaan Lingkungan: 

Perekrutan tenaga kerja bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember



Pembinaan usaha pada masyarakat sekitar yang dapat menunjang kegiatan proyek rokok

f) Lokasi Pengelolaan : Proyek dan sekitarnya g) Periode Pengelolaan : selama proses operasi proyek h) Pembiayaan :



Pemrakarsa dan digunakan untuk biaya operasional dan upah personil

i) Institusi Pengelola : 

Pelaksana : Pemrakarsa



Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. SukaJaya



Pelaporan : KAPEDALDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur

3) Persepsi Masyarakat a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting 

Munculnya persepsi negatif akibat adanya gangguan kesehatan, kenyamanan dan keamanan.

Sumber dampak 

Limbah asap pabrik menurunkan kualitas udara



Limbah cair (B3) menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologi



Mobilisasi peralatan dan material bangunan

b) Tolak ukur dampak : 

Persepsi masyarakat terhadap proyek



Tingkat kerusakan jalan desa



Frekuensi terjadinya gangguan kesehatan masyarakat

c) Tujuan pengelolaaan Mencegah terjadinya persepsi negatif masyarakat terhadap proyek d) Pengelolaan lingkungan 

Membuat saluran drainase sementara selama masa konstruksi



Membuat jalan proyek tersendiri

e) Lokasi pengelolaan

: Tapak proyek dan sekitarnya

f) Periode pengelolaan

: Selama masa konstruksi

g) Biaya pengelolaan

Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk pembuatan saluran drainase, jalan, pengawasan dan biaya operasional lainnya h) Institusi Pengelola Pelaksana : Pemrakarsa Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember Pelaporan : KAPELDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur 4) Mobilitas Penduduk a) Dampak penting dan sumber penting Dampak penting Meningkatnya aktivitas dan mobilitas penduduk Sumber dampak penting Pemanfaatan dan pengoperasian dan fasilitas proyek. b) Tolok ukur dampak Produktivitas dan mobilitas penduduk c) Tujuan pengelolaan Mendorong mobilitas penduduk untuk meningkatkan produktivitasnya. d) Pengelolaan lingkungan Memprioritaskan

penduduk

wilayah

studi

dalam

pemberian

kesempatan berusaha dan kesempatan kerja yang tersedia e) Lokasi pengelolaan: Wilayah sekitar proyek f) Periode pengelolaan: Selama proyek beroperasi g) Pembiayaan: Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan upah personil. h) Institusi pengelola Pelaksana: Pemrakarsa Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember Pelaporan: KAPEDALDA Kabupaten Jember BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur 5) Kecemburuan Sosial

a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting Kecemburuan sosial yang terjadi sebagai akibat rasa kecewa oleh karena tidak terekrut sebagai tenaga kerja pabrik Sumber dampak penting Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas proyek b) Tolak ukur dampak Jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di proyek. Jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur c) Tujuan pengelolaan Mengurangi angka pengangguran Mencegah peningkatan keresahan masyarakat d) Pengelolaan lingkungan Perekrutan tenaga kerja bekerjasama dengan pemerintah desa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember dengan mengutamakan tenaga kerja lokal yang memenuhi persyaratan. e) Lokasi pengelolaan: Lingkungn proyek dan sekitarnya f) Periode pengelolaan: Awal dari proses penerimaan tenaga kerja g) Pembiayaan: Dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan personil h) Institusi pengelola Pelaksana : Pemrakarsa Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember Pelaporan :KAPEDALDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur 6) Kesehatan masyarakat a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting  Berjangkitnya berbagai jenis penyakit seperti : diare, muntaber, malaria, dan demam berdarah  Penurunan kualitas lingkungan

Sumber dampak penting Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas pelayaran b) Tolak ukur dampak penting Peningkatan angka penderita sakit setelah proyek beroperasi c) Tujuan pengelolaan Mencegah dan menanggulangi berjangkitnya berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh aktivitas pelayaran. d) Pengelolaan lingkungan:  Penataan lingkungan dan tata guna lahan dengan baik  Mengendalikan pertumbuhan pemukiman disekitar proyek  Pembuatan saluran/drainase dengan kuallitas dan kuantitas yang cukup memadai.  Pembuatan Pos Pelayanan Kesehatan (Poliklinik) pada tapak proyek.  Menjaga sanitasi lingkungan. e)

Lokasi pengelolaan: Tapak proyek dan pemukiman penduduk terkena dampak.

f)

Periode pengelolaan: Selama masa operasi berlangsung.

g)

Pembiayaan : Dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya operasional dan personil

h)

Institusi pengelola Pelaksana: Pemrakarsa Pengawas: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember Pelaporan: KAPEDALDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur

7) Perekonomian Daerah a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting

Perbaikan kondisi perokonomian Kabupaten Jember, ditandai dengan:  Peningkatan pemasukan dari hasil retribusi dan pajak bagi Kabupaten Jember  Peningkatan kegiatan ekonomi dan produktivitas masyarakat.  Peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Sumber dampak penting Pemanfaatan dan pengoperasian fasilitas b) Tolok ukur dampak penting Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember c) Tujuan pengelolaan Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jember d) Cara Pengelolaan: Pengelolaan pelabuhan secara profesional e) Lokasi pengelolaan: Lingkungan proyek dan sekitarnya f) Periode pengelolaan: Selama proyek beroperasi g) Pembiayaan Pemrakarsa dan digunakan untuk biaya operasional dan upah personil h) Institusi pengelola Pelaksana: Pengelola Pengawas: Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember dan Bagian Perekonomian Kab. Jember Pelaporan: KAPEDALDA Kab. jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur 9) Kenyamanan Lingkungan a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting Kenyamanan lingkungan Sumber dampak 

Mobilisasi peralatan



Pengadaan material produksi dan material bangunan

b) Tolok ukur dampak Jumlah/prosentase masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kondisi lingkungan, segabai akibat kegiatan proyek c) Tujuan pengelolaaan Mencegah dan mengurangi rasa tidak nyaman masyarakat d) Pengelolaan lingkungan  Pengangkutan peralatan dan material bangunan agar dilaksanakan dengan membuat jalan proyek tersendiri mulai dari jalan lingkar ke lokasi proyek.  Selama kontruksi, agar dibuat drainase sementara untuk menghindari timbulnya genangan dan banjir. e) Lokasi pengelolaan: Proyek dan sekitarnya. f) Periode pengelolaan Pada awal dan selama masa konstruksi. g) Pembiayaan: Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk pembuatan saluran drainase, pembayaran premi asuransi, biaya personil dan opersional kegiatan proyek. h) Institusi Pengelola Pelaksana : Pemrakarsa Pengawas : Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Jember Pelaporan : KAPELDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur. 10) Kesehatan Masyarakat dan Pekerja a) Dampak penting dan sumber dampak penting Dampak penting Gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar proyek. Ancaman keselamatan dan kesehatan pekerja Sumber dampak Penggalian, pengerukan, pegurugan dan pemadatan tanah urugan. b) Tolok ukur dampak

Jumlah keluhan gejala sakit masyarakat sekitar. Jumlah dan intensitas kasus kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja. c) Tujuan pengelolaaan Mencegah terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat sekitar. Mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan pekerja. d)

Pengelolaan lingkungan Membuat saluran drainase sementara selama masa konstruksi. Menerapkan system kerja yang memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja. Menyertakan pekerja pada program asuransi tenaga kerja.

e)

Lokasi pengelolaan: Tapak proyek dan sekitarnya

f)

Periode pengelolaan: Selama masa konstruksi.

g)

Pembiayaan: Pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk keperluan pembuatan saluran drainase jalan dan pengawasan dan biaya operasional lainnya

h)

Institusi Pengelola Pelaksana: Pemrakarsa Pengawas: Dinas Kesehatan Kabupaten Jember Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Jember Pelaporan: KAPELDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur.

3.2.3 Tahap Pasca Operasi 3.2.3.1 Pemulihan Lahan 1) Penurunan Lahan Pertanian a) Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting Dampak Penting 

Produktivitas hasil Pertanian menurun.



Penurunan area terbuka hijau.

b) Sumber Dampak Penting

Alih fungsi lahan pertanian menjadi pabrik rokok. c) Tolak Ukur Dampak 

Pasokan hasil pertanian di kecamatan Ajung menurun.



Udara sekitar proyek semakin panas.

d) Tujuan Pengelolaan 

Mencegah peningkatan kadar CO2 di udara

e) Pengelolaan Lingkungan: 

Membuka areal terbuka hijau misalnya penanaman pohon di sekitar proyek/ pabrik

f) Lokasi Pengelolaan: Proyek dan sekitarnya g) Periode Pengelolaan: Secara berkala dan kontinyu melakukan pelestarian areal terbuka hijau. h) Pembiayaan : 

Pemrakarsa dan digunakan untuk biaya operasional dan upah personil

i)

Institusi Pengelola : 

Pelaksana: Pemrakarsa



Pengawas: BLH dan Dinas Kehutanan



Pelaporan: KAPEDALDA Kabupaten Jember dan BAPPEDAL Propinsi Jawa Timur

3.2.3.2 Penanganan Tenaga Kerja 1) Mata Pencaharian Petani a) Dampak Penting dan Sumber Dampak Penting Dampak Penting 

Hilangnya sebagian angka mata pencarian penduduk yang bekerja sebagai buruh tani.

Sumber Dampak Penting 

Pemanfaatan dan alih fungsi lahan menjadi proyek

b) Tolok Ukur Dampak



Berkurangnya jumlah tenaga kerja lokal yang bekerja di lahan pertanian.



Meningkatnya jumlah angkatan kerja lokal yang menganggur karena tidak memiliki keterampilan dan keahlian didalam bidang industri.

j) Tujuan Pengelolaan Meningkatkan keterampilan dan keahlian masyarakat didalam bidang industri. k) Pengelolaan SDM Perekrutan tenaga kerja bekerjasama dengan desa dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember, dengan mengutamakan tenaga kerja lokal. Mengadakan pelatihan, seminar mengenai proyek rokok kepada masyarakat khususnya petani dan mengadakan kegiatan lokakarya pada masyarakat sekitar l) Lokasi Pengelolaan : Proyek dan sekitarnya m) Periode Pengelolaan : Awal Dari Proses Penerimaan Tenaga Kerja n) Pembiayaan Dari pemrakarsa dan dimanfaatkan untuk biaya personil dan operasional o) Institusi Pengelola 

Pelaksana : Pemrakarsa



Pengawas : Dinas Tenaga Kerja dan Transamigrasi Kab. Jember



Pelaporan

:

KAPEDALDA

BAPPEDAL Propinsi

Kab.

Jember

dan

Jawa Timur

DAFTAR BACAAN Fandell, Chafid. 2004. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan. Jakarta: Liberty Offset

Pusat litbang sda . 2009. Teknologi pengendalian pencemaran air di indonesia . Balai Lingkungan Keairan. DHV Consultantns. 2007. Infrastructure Reconstruction Enabling Program.