AMDAL dan pengaruhnya terhadap lingkungan

KATA PENGANTAR Puji syukur senantiasa kami haturkan kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rahmat, Taufik, dan Hidayat-nya kepada kita semua sehingga kami masih diberi kesempatan untuk dapat menyelasaikan makalah ini dengan sebaikbaiknya. Ucapan terima kasih tak lupa pula kami sampaikan kepada Bapak Syaifudin Mansur, S.Pd selaku guru bidang studi mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), juga kepada teman-teman anggota kelompok yang turut andil dalam pembuatan makalah ini. Harapan kami tak lain agar makalah ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMK NU Sunan Ampel dalam proses pembelajaran pada khususnya, juga kepada masyarakat umum sebagai pengetahuan pada umumnya. Makalah ini menjelaskan tentang apakah itu AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan). Yang kesemuannya akan dibahas dalam makalah ini. AMDAL bukan merupakan hal baru dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Selain sudah banyak buku/panduan yang mengupas tentang AMDAL, telah banyak kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan melaksanakan kewajibannya dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Kendati demikian pemahaman tentang AMDAL masih dirasakan kurang. karena, selain masih banyak pertanyaan berkaitan dengan AMDAL, masih banyak terjadi kekeliruan penerapan AMDAL di lapangan. Dalam rangka peningkatan pemahaman tentang AMDAL, maka dirasakan perlunya suatu makalah paraktis yang dapat menjawab keraguan mengenai penerapan AMDAL. Untuk itu kami menyusun makalah yang dapat menjawab keraguan mengenai penerapan AMDAL. Kami menyadari bahwa makalah ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan makalah ini. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi praktisi AMDAL dan masyarakat dalam memahami AMDAL secara komprehensif.

Malang, 18 mei 2010

Nur Ali Mufid Penyusun

I

Daftar Isi Kata pengantar..........................................................................................I Daftar isi.....................................................................................................II BAB I Pendahuluan 1. Latar belakang.........................................................................................1 2. Tujuan......................................................................................................1 3. Rumusan masalah..................................................................................1 BAB II ISI A. Pengertian AMDAL.................................................................................2 B. Dasar Hukum..........................................................................................5 C. Penentuan Dampak Penting...................................................................5 D. Proses AMDAL.......................................................................................6 E. Pedoma Penentuan Dampak Penting....................................................7 F. Manfaat AMDAL......................................................................................9 G. Pihak yang Terlibat Proses Amdal.........................................................9 H. Hal yang Perlu Diperhatikan...................................................................10 I. Prosedur AMDAL....................................................................................10 J. Penyusun AMDAL...................................................................................11 K. Pihak yang Terlibat Dalam Proses AMDAL............................................11 L. Maksud UKL dan UPL.............................................................................11 M. Keterkaitan AMDAL................................................................................12 N. AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela......................................13 O. Contoh Kasus AMDAL di Indonesia.......................................................13 BAB III Penutup.........................................................................................16 Daftar Pustaka...........................................................................................17 Lampiran

II

BAB I PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Sebenarnya AMDAL itu sudah mulai berlaku di Indonesia pada tahun 1986 karena berlakunya PP No. 29 Tahun 1986. Hal ini dimaksudkan sebagai bagian dari studi kelayakan pembangunan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Tujuannya untuk memastikan bahwa pembangunan suatu rencana/atau kegiatan yang akan dilaksanakan bermanfaat dan tidak mengorbankan lingkungan hidup. 2. Tujuan Untuk menjamin agar suatu usaha dan/atau kegiatan pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari aspek lingkungan hidup. 3. Rumusan Masalah • • • •

Apakah AMDAL itu? Apakah dasar hokum AMDAL? Apakah dampak dari AMDAL? Apakah manfaat dari AMDAL?

1

BAB II ISI AA

PENGERTIAN AMDAL

Pada waktu yang lampau, kebutuhan manusia akan sumber alam belum begitu besar karena jumlah manusianya sendiri masih relatif sedikit, di samping itu intensitas kegiatannya juga tidak besar. Pada saat-saat itu perubahanperubahan pada lingkungan oleh aktifitas manusia masih dalam kemampuan alam untuk memulihkan diri secara alami. Tetapi aktifitas manusia makin lama makin besar sehingga menimbulkan perubahan lingkungan yang besar pula. Pada saat inilah manusia perlu berfikir apakah perubahan yang terjadi pada lingkungan itu tidak akan merugikan manusia. Manusia perlu memperkirakan apa yang akan terjadi akibat adanya kegiatan oleh manusia itu sendiri. AMDAL (Analisis Mengenai Danpak Lingkungan) merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosialekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Undang-undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 menyatakan : “Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup, yang diperlukan bagi proses pngambilan keputusan”. AMDAL harus dilakukan untuk proyek yang diperkirakan akan menimbulkan dampak penting, karena ini memang yang dikehendaki baik oleh Peraturan Pemerintah maupun oleh Undang-undang, dengan tujuan agar kualitas lingkungan tidak rusak karena adanya proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu pemilik proyek atau pemrakarsa akan melanggar perundangan bila tidak menyusun AMDAL, semua perizinan akan sulit didapat dan di samping itu pemilik proyek dapat dituntut dimuka pengadilan. Keharusan membuat AMDAL merupakan cara yang efektif untuk memaksa para pemilik proyek memperhatikan kualitas lingkungan, tidak hanya memikirkan keuntungan proyek sebesar mungkin

2

tanpa memperhatikan dampak lingkungan yang timbul. Dampak dari suatu kegiatan, baik dampak negatif maupun dampak positif harus sudah diperkirakan sebelum kegiatan itu dimulai. Dengan adanya AMDAL, pengambil keputusan akan lebih luas wawasannya di dalam melaksanakan tugasnya. Karena di dalam suatu rencana kegiatan, banyak sekali hal-hal yang akan dikerjakan, maka AMDAL harus dapat membatasi diri, hanya mempelajari hal-hal yang penting bagi proses pengambilan keputusan. AMDAL ini sangat penting bagi negara berkembang khususnya Indonesia, karena Indonesia sedang giat melakasanakan pembangunan, dan untuk melaksanakan pembangunan maka lingkungan hidup banyak berubah, dengan adanya AMDAL maka perubahan tersebut dapat diperkirakan. Dampak kegiatan terhadap lingkungan hidup dapat berupa dampak positif maupun dampak negatif, hampir tidak mungkin bahwa dalam suatu kegiatan / pembangunan tidak ada dampak negatifnya. Dampak negatif yang kemungkinan timbul harus sudah diketahui sebelumnya (dengan MDAL), di samping itu AMDAL juga membahas cara-cara untuk menanggulangi / mengurangi dampak negatif. Agar supaya jumlah masyarakat yang dapat ikut merasakan hasil pembangunan meningkat, maka dampak positif perlu dikembangkan di dalam AMDAL. Prosedur kerja

3

Langkah penampisan satu tahap

Langkah penampisan dua tahap

4

AA

Dasar Hukum

Undang-undang No. 4 tahun 1982 Pasal 16 berbunyi : “Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah”. Peraturan Pemerintah yang dimaksud telah ada yaitu Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1986 Tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan, dirasa kurang memadai, sehingga dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Penjelasan dari Pasal 16 ini adalah sebagai berikut : “Pada dasarnya semua usaha dan kegiatan pembangunan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Perencanaan awal suatu usaha atau kegiatan pembangunan sudah harus memuat perkiraan dampaknya yang penting terhadap lingkungan hidup, baik fisik, non fisik, maupun sosial budaya dan kesehatan masyarakat dengan menyusun AMDAL. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih terinci dampak negatif dan dampak positif yang akan timbul dari usaha atau kegiatan tersebut, sehingga sejak dini telah dapat dipersiapkan langkah untuk menanggulangi dampak negatif dan mengembangkan dampak positifnya”. AA

Penentuan Dampak Penting

Yang dimaksud dengan dampak adalah perubahan lingkungan kalau dengan proyek dan tanpa proyek untuk masa mendatang. Untuk masa yang akan datang, lingkungan itu akan berubah walaupun kita tidak melaksanakan proyek atau kegiatan. Contoh dampak pembangunan indudtri terhadap pertumbuhan penduduk di suatu tempat. Apabila tidak ada pembangunan industri, maka penduduk di suatu tempat 10 tahun yang akan datang misalnya 5.000.000 jiwa. Dengan adanya pembangunan industri maka jumlah penduduk di tempat tersebut untuk 10 tahun yang akan datang misalnya 6.000.000. Maka dampak pembangunan industri tersebut adalah pertambahan penduduk sebanyak 1.000.000 jiwa. Dampak yang penting ditentukan antara lain oleh : a. besar manusia yang terkena dampak; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. lamanya dampak berlangsung; d. intensitas dampak; e. banyak komponen lainnya yang terkena dampa; f. sifat kumulatif dampak; g. berbalik (reversible) atau tidak terbalik (irreversible) dampak. Pemerintah dapat membantu golongan ekonomi lemah untuk melaksanakan AMDAL, yang bidang usahanya diperkirakan menimbulkan dampak penting. Yang dimaksud dampak penting adalah perubahan yang sangat mendasar yang disebabkan oleh sustu kegiatan. Bila kita hanya menggunakan penegrtian tersebut, masih dapat menimbulkan perbedaan pendapat untuk memperkirakan terjadinya dampak penting, maka diperlukan pedoman ukuran dampak penting.

5

Hal-hal yang menentukan pentingnya dampak sustu kegiatan telah disebutkan di atas (pada penjelasan pasal 10 Undang-undang No. 4 tahun 1982). DA

Proses AMDAL

Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) perlu dibedakan dengan analisis dampak lingkungan (ANDAL). AMDAL adalah keseluruhan proses yang meliputi (Dokumen AMDAL) :  Kerangka Acuan (KA) atau Term of Reference (TOR);  Analisis dampak lingkungan (ANDAL);  Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);  Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);  Ringkasan Eksekutif. Jadi terlihat di situ dengan jelas bahwa analisis dampak lingkungan (ANDAL) merupakan bagian dari AMDAL. 1. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL): KA-ANDAL adalah suatu dokumen yang berisi tentang ruang lingkup serta kedalaman kajian ANDAL. Ruang lingkup kajian ANDAL meliputi penentuan dampak-dampak penting yang akan dikaji secara lebih mendalam dalam ANDAL dan batas-batas studi ANDAL. Sedangkan kedalaman studi berkaitan dengan penentuan metodologi yang akan digunakan untuk mengkaji dampak. Penentuan ruang lingkup dan kedalaman kajian ini merupakan kesepakatan antara Pemrakarsa Kegiatan dan Komisi Penilai AMDAL melalui proses yang disebut dengan proses pelingkupan. 2. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL): ANDAL adalah dokumen yang berisi telaahan secara cermat terhadap dampak penting dari suatu rencana kegiatan. Dampakdampak penting yang telah diindetifikasi di dalam dokumen KAANDAL kemudian ditelaah secara lebih cermat dengan menggunakan metodologi yang telah disepakati. Telaah ini bertujuan untuk menentukan besaran dampak. Setelah besaran dampak diketahui, selanjutnya dilakukan penentuan sifat penting dampak dengan cara membandingkan besaran dampak terhadap criteria dampak penting yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Tahap kajian selanjutnya adalah evaluasi terhadap keterkaitan antara dampak yang satu dengan yang lainnya. Evaluasi dampak ini bertujuan untuk menentukan dasar-dasar pengelolaan dampak yang akan dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. 3. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL): RKL adalah dokumen yang memuat upaya-upaya untuk mencegah, mengendalikan dan menanggulangi dampak penting lingkungan hidup yang bersifat negatif serta memaksimalkan dampak positif yang terjadi akibat rencana suatu kegiatan. Upaya-upaya tersebut dirumuskan berdasarkan hasil arahan dasar-dasar pengelolaan dampak yang dihasilkan dari kajian ANDAL.

6

4. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL): RPL adalah dokumen yang memuat program-program pemantauan untuk melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang berasal dari rencana kegiatan. Hasil pemantauan ini digunakan untuk mengevaluasi efektifitas upaya-upaya pengelolaan lingkungan yang telah dilakukan, ketaatan pemrakarsa terhadap peraturan lingkungan hidup dan dapat digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak yang digunakan dalam kajian ANDAL. 5. Ringkasan Eksekutif: Ringkasan Eksekutif adalah dokumen yang meringkas secara singkat dan jelas hasil kajian ANDAL. Hal hal yang perlu disampaikan dalam ringkasan eksekutif biasanya adalah uraian secara singkat tentang besaran dampak dan sifat penting dampak yang dikaji di dalam ANDAL dan upaya-upaya pengelolaan dan pemantuan lingkungan hidup yang akan dilakukan untuk mengelola dampak-dampak tersebut. AA

PEDOMAN PENENTUAN DAMPAK PENTING

1) Jumlah manusia yang terkena dampak Setiap rencana kegiatan mempunyai sasaran atau target berapa manusia yang diperkirakan akan menikmati manfaat yang akan dilaksanakan. Dalam setiap kegiatan akan ada dampak positif dan dampak negatif. Baik dampak positif maupun dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan akan dirasakan baik oleh sejumlah manusia yang menjadi sasaran, maupun ioleh sejumlah manusia di luar sasaran. Oleh karena itu dampak lingkungan suatu kegiatan yang penentuannya didasarkan pada jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila :  Manusia yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak termasuk pada sasaran yang diperkirakan dapat menikmati manfaat kegiatan yang direncanakan, jumlahnya sama atau bahkan lebih besar dari jumlah manusia yang dapat menikmati manfaat dari kegiatan tersebut; atau  Manusia yang terkena dampak lingkungan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk dalam sasaran untuk menikmati rencana kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang tidak akan terkena dampak lingkungan dalam wilayah dampak yang telah ditentukan menurut kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan. 2) Luas wilayah persebaran dampak Perbandingan luas wilayah persebaran dampak dengan luas wilayah rencana kegiatan akan menentukan pentingnya dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari suatu kegiatan itu penting dilihat dari perbandingan luas wilayah apabila :

7

 Luas wilayah persebaran dampak paling sedikit dua kali lebih besar dari luas wilayah rencana kegiatan;  Luas wilayah persebaran dampak melampaui batas wilayah administrasi pada tingkat kabupaten ke atas dari tempat rencana kegiatan;  Luas wilayah persebaran dampak melampaui wilayah Negara Republik Indonesia sehingga mengancam keserasian hubungan dengan negara tetangga. 3) Lamanya dampak berlangsung Suatu kegiatan dapat menimbulkan dampak lingkungan pada suatu tahap tertentu atau pada berbagai tahap dari daur kegiatannya (pra-konstruksi, konstruksi dan pasca-kontruksi). Karena itu dampak lingkungan suatu rencana kegiatan menjadi penting apabila :  Dampak lingkungan berlangsung pada seluruh tahap pra-kontruksi, konstruksi dan pasca konstruksi;  Dampak lingkungan berlangsung selama minimal separuh dari umur kegiatan. 4) Intensitas dampak Dampak lingkungan suatu kegiatan itu mempunyai intensitas yang bervariasi mulai dari yang sangat ringan sampai yang sangat berat. Karena itu penentuan pentingnya dampak lingkungan juga dapat dilakukan berdasarkan intensitasnya dengan cara mengukur berat ringannya dampak yang dirasakan oleh yang terkena dampak dalam ruang lingkup populasinya dan/atau mengukur besarnya penyimpangan dari baku mutu lingkungan yang telah ditentukan dan/atau disepakati. Dampak lingkungan menjadi penting apabila :  Dampak negatif menyebabkan kemerosotan daya toleransi secara drastis dalam waktu yang relatif singkat dalam ruang yang relatif luas;  Dampak positif menyebabkan peningkatan daya toleransi secara drastis dalam waktu yang relatif singkat dalm ruang yang relatif luas. 5) Komponen lingkungan dalam AMDAL Dalam AMDAL komponen lingkungan dibedakan menjadi 3 yaitu komponen fisik, biotis dan sosekbudkesmas (sosial, ekonomi, budaya dan kesehatan masyarakat). Ketiga komponen tersebut dapat terkena dampak, hal ini tergantung dari kegiatan suatu proyek. Dampak lingkungan menjadi penting apabila komponen lingkungan yang terkena dampak jumlahnya besar dalam waktu yang relatif singkat dalam ruang yang relatif luas. 6) Sifat kumulatif dampak

Dampak lingkungan dari suatu kegiatan dapat bersifat sementara yang muncul pada suatu tahap da;am daur kegiatan, kemudian berkurang dan akhirnya hilang; tetapi sebaliknya dampak lingkungan juga dapat bersifat kumulatif. Dampak 8 lingkungan yang bersifat kumulatif diartikan bahwa semula tidak menimbulkan dampak, tetapi sumber dampaknya tertimbun perlahan-lahan dalam lingkungan, sehingga pada tahap akumulasi tertentu merupakan dampak penting. Di samping itu suatu dampak lingkungan dapat menjadi lebih berat bila berakumulasi dengan dampak lingkungan yang lain dalam wilayah persebarab dampak. Fenomena ini disebut kumulasi sinergitik. Sebaliknya kumulasi beberapa dampak lingkungan justru bahayanya dapat berkurang, fenomena ini disebut kumulatif antagonistik. Karena itu dampak lingkungan menjadi penting atas dasar sifat kumulatifnya apabila :  akumulasi dampak terjadi dalam waktu yang relatif singkat dan ruang yang relatif luas sehingga bobot dampaknya bertambahbesar;  Terjadi fenomena sinegitik dan antogonistik dalam wilayah persebaran dampak. 7) Berbalik (reversible) atau tak berbalik (irreversible) Dampak lingkungan dapat menimbulkan perubahan yang tak berbalik. Misalnya dampak lingkungan menyebabkan orang menjadi cacat seumur hidup, hewan langka menjadi punah, dan tanah kritis. Karena itu dampak lingkungan menjadi penting bila ada konponen lingkungan yang terkena sehingga dampaknya tak berbalik. Makin banyak komponen lingkungan yang terkena dampak oleh suatu rencana kegiatan (yang mungkin diperlukan kembali), makin penting dampak lingkungan tersebut. FA • • • • • • •

GA

Manfaat AMDAL Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif Digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah:

 Komisi Penilai AMDAL, komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL

 Pemrakarsa, orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan, dan  masyarakat yang berkepentingan, masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL. 9 GA Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Penentuan kriteria wajib AMDAL, saat ini, Indonesia menggunakan atau menerapkan penapisan 1 langkah dengan menggunakan daftar kegiatan wajib AMDAL (one step scoping by pre request list). Daftar kegiatan wajib AMDAL dapat dilihat di Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006. 2. Apabila kegiatan tidak tercantum dalam peraturan tersebut, maka wajib menyusun UKL-UPL, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002. 3. Penyusunan AMDAL menggunakan Pedoman Penyusunan AMDAL sesuai dengan Permen LH NO. 08/2006. 4. Kewenangan Penilaian didasarkan oleh Permen LH no. 05/2008. AA

Prosedur AMDAL

Prosedur AMDAL terdiri dari :  Proses penapisan (screening) wajib AMDAL  Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat  Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)  Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL. Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun,pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki atau menyempurnakan kembali dokumennya. Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

10

JA

Penyusun AMDAL

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000. KA

Pihak yang terlibat dalam proses AMDAL

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. LA

Maksud dari UKL dan UPL

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. 11 UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan. a. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :  Identitas pemrakarsa  Rencana Usaha dan/atau kegiatan  Dampak Lingkungan yang akan terjadi  Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup  Tanda tangan dan cap b. Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada : • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota • Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara AA I.

Keterkaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya AMDAL-UKL/UPL Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

II.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan. Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru. NA

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela

12

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan. Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatankegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumendokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL. Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya. AA

CONTOH KASUS AMDAL DI INDONESIA

a) Pelaku usaha dan pemerintah daerah dinilai masih mengabaikan masalah lingkungan. Hal ini terlihat dari masih adanya kawasan industri di Semarang yang beroperasi tanpa terlebih dahulu memenuhi kewajiban stu di Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Selain itu, sejumlah industri di Semarang juga masih banyak yang belum secara rutin, yaitu enam bulan sekali, menyampaikan laporan kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Semarang. "Kalau sebuah kawasan industri sudah beroperasi sebelum melakukan studi Amdal, Bapedalda tidak bisa berbuat apa -apa. Kami paling hanya bisa mengimbau, tapi tidak ada tindakan apa pun yang bisa kami lakukan. Terus terang, Bapedalda adalah instansi yang mandul," kata Mohammad Wahyudin, Kepala Sub -Bidang Amdal, Bapedalda Semarang, Kamis (1/8), di Semarang. Wahyudin menceritakan, kawasan industri di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, misalnya, sejak beroperasi dua tahun lalu hingga saat ini bel um mempunyai Amdal. Padahal, menurut Wahyudin, salah satu syarat agar sebuah kawasan industri bisa beroperasi ialah dipenuhinya kewajiban melaksanakan studi Amdal. "Bapedalda berkali -kali menelpon pengelola kawasan industri tersebut, menanyakan kelengkapan dokumen Amdal mereka. Namun, sampai sekarang, jangankan memperoleh jawaban berupa kesiapan membuat studi Amdal, bertemu pemilik kawasan itu saja belum pernah," ujarnya. Wahyudin menyayangkan sikap pihak berwenang yang tetap memberikan izin kepada suatu usaha industri atau kawasan industri untuk beroperasi walau belum menjalankan studi Amdal.

13

Menurut dia, hal ini merupakan bukti bahwa bukan saja pengusaha yang tidak peduli terhadap masalah lingkungan, melainkan juga pemerintah daerah. Sikap tidak peduli terhadap masalah lingkungan juga ditunjukkan sejumlah pemilik usaha industri ataupun kawasan industri dengan tidak menyampaikan laporan rutin enam bulan sekali kepada Bapedalda. Wahyudin mengatakan, kawasan industri di Terboyo, misalnya, tidak pernah menyampa ikan laporan perkembangan usahanya, terutama yang diperkirakan berdampak pada lingkungan, kepada Bapedalda. Hal serupa juga dilakukan pengelola lingkungan industri kecil (LIK) di Bugangan Baru. Keadaan tersebut, menurut Wahyudin, mengakibatkan Bapedalda ti dak bisa mengetahui perkembangan di kedua kawasan industri tersebut. Padahal, perkembangan sebuah kawasan industry sangat perlu diketahui oleh Bapedalda agar instansi tersebut dapat memprediksi kemungkinan pencemaran yang bisa terjadi. Ia menambahkan, indu stri kecil, seperti industri mebel, sebenarnya berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Namun, selama ini, orang terlalu sering hanya menyoro ti industry berskala besar. (Kompas, 2 Agustus 2002) b) Sebanyak 575 dari 719 perusahaan modal asing (PMA) dan perusahaan modal dalam negeri (PMDN) di Pulau Batam tak mengantungi analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) seperti yang digariskan. Dari 274 industri penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), hanya 54 perusahaan yang melakukan pengelolaan pembu angan limbahnya secara baik. Sisanya membuang limbahnya ke laut lepas atau dialirkan ke sejumlah dam penghasil air bersih. "Tragisnya, jumlah limbah B3 yang dihasilkan oleh 274 perusahaan industri di Pulau Batam yang mencapai tiga juta ton per tahun selama ini tak terkontrol. Salah satu industry berat dan terbesar di Pulau Batam penghasil limbah B3 yang tak punya pengolahan limbah adalah McDermot," ungkap Kepala Bagian Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kota Batam Zulfakkar di Batam, Senin (17/3). Menurut Zulfakkar, dari 24 kawasan industri, hanya empat yang memiliki Amdal dan hanya satu yang memiliki unit pengolahan limbah (UPL) secara terpadu, yaitu kawasan industri Muka Kuning, Batamindo Investment Cakrwala (BIC). Selain BIC, yang memiliki Amdal adalah Panbil Idustrial Estate, Semblong Citra Nusa, dan Kawasan Industri Kabil. "Semua terjadi karena pembangunan di Pulau Batam yang dikelola Otorita Batam (OB) selama 32 tahun, tak pernah mempertimbangkan aspek lingkungan dan social kemasyarakatan. Seolah-olah, investasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi tujuan segalanya. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), maka pengelolaan sebuah kawasan industri tanpa mengindahkan aspek lingkungan, jelas melanggar hukum. "Semenjak Pemerintah Kota (Pemkot) Batam dan Bapedalda terbentuk tahun 2000, barulah diketahui bahwa Pulau Batam yang kita bangga-banggakan itu, kondisi lingkungan dan alamnya sudah rusak parah. (Kompas, 18 Maret 2003) c) Gugatan pembatalan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian (Mentan) Nomor 107 Tahun 2001 tentang pelepasan secara terbatas kapas transgenik Bt dinilai tidak ada dasar hukumnya. Surat keputusan tersebut merupakan peraturan yang bersifat publik, tidak menyangkut izin usaha yang mengharuskan analisa

14

mengenai dampak lingkungan (Amdal). Penanaman kapas transgenik juga tidak wajib Amdal, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1999 tentang Amdal. Demikian pendapat Prof Dr Daud Silalahi SH, pakar Amdal dari Universitas Padjadjaran (Unpad) atas pertanyaan Hot-man Paris selaku pengacara PT Monagro Kimia-pihak tergugat intervensi I, pada siding gugatan pembatalan SK Menpan Nomor 107 Tahun 2001 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (30/8) lalu. Sidang yang dipimpin hakim Moch Arif Nurdu'a SH itu menghadirkan pula Y Andi Trisyono PhD dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku saksi ahli ked ua dari pihak tergugat intervensi I. Saksi kedua ini ditolak oleh tim penggugat karena mempunyai hubungan kerja dengan para tergugat. Andi melakukan uji multilokasi yang dibiayai oleh PT Monagro Kimia, dan saat ini menjadi salah satu anggota tim pengendali an kapas transgenik yang ditunjuk oleh Mentan melalui SK Nomor 305 Tahun 2001. Dalam PP No 27/1999, Amdal merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang. Jenis usaha at au kegitan yang wajib Amdal adalah usaha yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, seperti yang tersebut dalam Pasal 3 -antara lain adalah introduksi jenis tumbuhan, jenis hewan, dan jasad renik. Hotman Paris menambahkan, i zin usaha Monagro Kimia diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Izin ini tidak ada kaitannya dengan kegiatan penanaman kapas transgenik di lapangan. Dari sudut hukum, yang melakukan kegiatan adalah pemrakarsa, dalam hal ini petani. Tetapi, kegiatan penanaman kapas oleh petani tidak menggunakan izin usaha karena mereka telah melakukannya sejak dulu. Oleh karena itu, lanjutnya, petani juga tidak perlu wajib Amdal. (Kompas, 3 September 2001) d) Selama ini, pusat perbelanjaan diserahi tugas membuat studi analisis mengenai dampak lingkungan. Untuk kebutuhan tersebut, mereka menggunakan jasa konsultan. Karena kebebasan itu, dokumen amdal umumnya baru diterima Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Daerah DKI Jakarta, setelah pusat perbelanjaan men galami masalah, misalnya, akan dijual ke bank dan membutuhkan rekomendasi amdal . Padahal, sesuai prosedur, izin pembangunan pusat perbelanjaan baru diterbitkan setelah rekomendasi dari BPLHD DKI. Dokumen amdal di antaranya menyangkut aspek kimia, fisika, s osial, budaya, kesehatan masyarakat, dan lalu lintas. "Amdal dibuat sendiri pusat perbelanjaan dengan bantuan dari konsultan. Seharusnya, sebelum izin pembangunan pusat perbelanjaan keluar, amdal itu masuk di tempat kami," Kepala Subdinas Amdal BPLHD DKI Jakarta Ridwan Panjaitan, Rabu (16/7). "Selanjutnya, kami memberikan rekomendasi. Tetapi yang terjadi, amdal baru diserahkan setelah pusat perbelanjaan itu berdiri dan mengalami masalah yang membutuhkan rekomendasi dari BPLHD. Pemantauan Kompas, pusat perbelanjaan di Jakarta banyak yang dibangun pada jalur lalu lintas dalam kategori padat dengan ruas jalan sempit. Kehadiran pusat perbelanjaan itu menambah kemacetan di jalur yang sudah padat tersebut. Begitu juga yang terjadi belakangan ini, pembangunan pusat perbelanjaan yang sedang dibangun terutama di jalur padat Jalan Sudirman menuju Gatot Subroto, dan Jalan Permata Hijau, yang sudah padat. Beberapa pusat perbelanjaan menambah kemacetan seperti Carrefour Jalan Sudirman, ITC Mangga Dua, ITC Cempaka

15

Mas, ITC Roxi Mas, Mal Ambassador, dan Plaza Senayan. Ke depan, dikhawatirkan jika sudah beroperasi akan menambah beban kendaraan dan menyebabkan kemacetan. (Kompas, 17 juli 2003).

BAB III PENUTUP AMDAL merupakan salah satu azas untuk menunjang pembangunan berwawasan lingkungan. Pada dasarnya prosedur untuk semua kegiatan hampir sama satu dengan yang lain dan dapat dikaji dari PP 27/1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan. Pedoman pelaksanaan tertuang antara lain pada Keputusan Kepala Bapedal KEP. No 9/KABAPEDAL/2/2000, Keputusan Ketua Bapedal No. 056/1994 tentang kriteria dampak penting, dan KEPMEN LH No. 17 Tahun 2001 tentang kegiatan yang wajib AMDAL.

16

Daftar Pustaka Kompas, 3 September 2001, “Penanaman Kapas Transgenik Tak Wajib Amdal ”. Kompas, 2 Agustus 2002,” Pelaku Usaha Masih Abaikan Masalah Lingkungan ”. Kompas, 18 Maret 2003, ” 575 Perusahaan di Batam Tak Punya Amdal”. Kompas, 17 juli 2003 ,” Pusat Perbelanjaan Tentukan Sendiri Amdalnya ”.

http://iklim.lingkungan.org/ http://www.google.com/ http://www.wikipedia.com/ http://www.scripd.com/ http://www.grameenfoundation.org/ http://www.freewebs.com/mastomi/ http://www.irwantoshot.com/

17

KRITIK DAN SARAN