Akuntansi Sektor Publik Korupsi

BAB I PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Dewasa ini korupsi sudah menjadi masalah yang sangat kompleks di negara kita. Dihampir seluruh lembaga baik itu eksekutif dalam hal ini pemerintah, legislatif yang lebih dikenal dengan istilah wakil rakyat ( DPR atau DPRD ), yudikatif sebagai lembaga penegakan hukum maupun swasta korupsi sudah sering terdengar adanya praktek korupsi. Bahkan praktek korupsi baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan ini dilaksanakan oleh berbagai kalangan mulai dari atasan bahkan sampai bawahan atau mulai dari tingat pemerintah yang peling tertinggi sampai dengan tingkatan pemerintahan yang paling rendah sekalipun. Berbagai media sering menyiarkan masalah korupsi baik media cetak maupun elektronik, dimana hal ini menggambarkan korupsi sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah atau biasa. Upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi pun sudah sering dilakukan baik melalui penegakkan aturan, pemberian sanksi bahkan penerbitan aturan-aturan baru yang kesemuanya itu dalam rangka memberatas korupsi namun, sampai saat ini masalah korupsi tetap menjadi hal yang paling sulit di minimalisir apalagi untuk diberantas. Selama ini Perang sengit yang digenjarkan pasca reformasi belum mampu memberikan kemenangan atas masalah korupsi yang ternyata sudah melilit Indonesia sangat kuat. Perang ini sangat penting dilakukan karena seperti yang dikatakan oleh Kwik Kian Gie pernah mengatakan “KKN is the root of evil”. Korupsi tidak hanya sebatas pada usaha untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara. Korupsi menjadi akar masalah moral, etika, mental, tata nilai dan cara berpikir yang melandasi tindak kejahatan manusia.

1

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam pasal tersebut dijelaskan mengenai beberapa tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi yaitu: a. Kerugian keuangan negara b. Suap-menyuap c. Penggelapan dalam jabatan d. Pemerasan e. Perbuatan curang f. Benturan kepentingan dalam pengadaan g. Gratifikasi Selain itu dalam UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga menjelaskan mengenai beberapa tindakan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu: a. Merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi b. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar c. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka d. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu e. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu f. Saksi yang membuka identitas pelapor. Masih ada beberapa pasal yang menjelaskan mengenai korupsi, yaitu pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 mengenai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri, Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001tentang penyalahgunaan wewenang, Pasal 5 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang menyuap pegawai negeri, Pasal 7 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemborong berbuat curang dan masih banyak pasal lainnya. Satu hal yang bisa diamati dari undang-undang diatas adalah korupsi berkembang sedemikian rupa sehingga muncul berbagai undang-undang yang mampu menjelaskan mengenai tindak pidana tersebut lebih detail. Dengan

2

munculnya berbagai macam undang-undang tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa korupsi masih menjadi permasalahan utama Indonesia, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi masih belum sempurna dan cara korupsi di Indonesia berkembang sedemikian rupa. Dalam karya tulis

yang sederhana ini kami sebagai penulis akan

membahas mengenai Hubungan Akuntansi Sektor Publik dengan Kasus Korupsi di Pemerintah Daerah di RIAU. Seperti yang kita ketahui bersama, indeks korupsi di Indonesia masih menempatkan lembaga-lembaga negara berada di peringkat atas lembaga korup di Indonesia.

I.2. Rumusan Masalah 1. Bagaimana perkembangan korupsi di Indonesia ? 2. Sebutkan contoh kasus korupsi di Pemerintah Daerah RIAU ? 3. Bagaiamana hubungan Akuntansi Sektor Publik dengan korupsi ? 4. Bagaimana menanggulangi korupsi di Indonesia ?

I.3. Tujuan Penulisan 1. Untuk mengetahui perkembangan korupsi di Indonesia. 2. Untuk mengetahui contoh kasus korupsi di Pemerintahan Daerah RIAU. 3. Untuk mengetahui hubungan Akuntansi Sektor Publik dengan korupsi. 4. Untuk mengetahu cara menanggulangi korupsi di Indonesia.

3

BAB II TELAAH PUSTAKA II.1. Akuntansi Sektor Publik A. Pengertian Akuntansi

Sektor

kupasan seminar dan lokakarya,

Publik dari didasari

pada

berbagai pemahaman

sektor publik yang sering diartikan sebagai aturan pelengkap pemerintah yang mengakumulasi “utang sektor publik” dan “permintaan pinjaman sektor publik” untuk suatu tahun tertentu. Artikulasi ini dampak dari sudut pandang ekonomi dan politik yang selama ini mendominasi perdebatan sektor publik. Dari sisi kebijakan publik, sektor publik dipahami sebagai tuntutan pajak, birokrasi yang

berlebihan,

pemerintahan

yang

besar

dan nasionalisasi versus privatisasi. Terlihat jelas, dalam artian luas, sektor publik disebut bidang yang membicarakan metode manajemen negara. Sedangkan dalam arti sempit, diartikan sebagai pembahasan pajak dan kebijakan perpajakan. Dari berbagai sebutan yang muncul, sektor publik dapat diartikan dari berbagai disiplin ilmu yang umumnya berbeda satu dengan yang lain Dari berbagai buku Anglo Amerika, akuntansi sektor publik diartikan sebagai mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan

dalam

praktik-praktik

organisasi

publik.

Dari

berbagai buku lama terbitan Eropa Barat, akuntansi sektor publik

disebut

akuntansi

pemerintahan.

Dan

diberbagai

kesempatan disebut juga sebagai akuntansi keuangan publik. Berbagai perkembangan terakhir, sebagai dampak penerapan daripada accrual base di Selandia Baru, pemahaman ini telah berubah. Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai akuntansi dana masyarakat. Akuntansi dana masyarakat dapat diartikan sebagai: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat”. Dari definisi diatas perlu diartikan dana masyarakat sebagai dana yang 4

dimiliki oleh masyarakat - bukan individual, yang biasanya dikelola oleh organisasi -organisasi sektor publik, dan juga pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta. Di Indonesia, akuntansi sektor publik dapat didefinisikan: “… mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana

masyarakat

di

lembaga-lembaga

departemen-departemen

dibawahnya,

tinggi

negara

pemerintah

dan

daerah,

BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyekproyek kerjasama sektor publik dan swasta”.

B. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Salah satu bentuk penerapan teknik akuntansi sektor publik adalah di organisasi BUMN. Pada tahun 1959 pemerintahan orde lama mulai melakukan kebijakan-kebijakan berupa nasionalisasi perusahaan asing yang ditransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tetapi karena tidak dikelola oleh manajer profesional dan terlalu banyaknya ‘politisasi’ atau campur tangan pemerintah, mengakibatkan perusahaan tersebut hanya dijadikan ‘sapi perah’ oleh para birokrat. Sehingga sejarah kehadirannya

tidak

memperlihatkan

hasil

yang

baik

dan

tidak

menggembirakan. Kondisi ini terus berlangsung pada masa orde baru. Lebih bertolak belakang lagi pada saat dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang fungsi dari BUMN. Dengan memperhatikan beberapa fungsi tersebut, konsekuensi yang harus ditanggung oleh BUMN sebagai perusahaan publik adalah menonjolkan keberadaannya sebagai agent of development daripada sebagai business entity. Terlepas dari itu semua, bahwa keberadaan praktik akuntansi sektor publik di Indonesia dengan status hukum yang jelas telah ada sejak beberapa tahun bergulir dari pemerintahan yang sah. Salah satunya adalah Perusahaan Umum Telekomunikasi (1989).

5

C. Komponen Akuntansi Sektor Publik Dalam pelaksanaannya, akuntansi sektor publik memiliki komponenkomponen yang berpengaruh dalam pelaksanaannya, antara lain : 1.

Faktor Ekonomi

-

pertumbuhan ekonomi

-

tingkat inflasi

-

pertumbuhan pendapatan per kapita

-

struktur produksi

-

tenaga kerja

-

arus modal dalam negeri

-

cadangan devisa

-

nilai tukar mata uang

-

utang dan bantuan luar negeri

-

infrastruktur

-

teknologi

-

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi

-

sektor informal

2. Faktor Politik -

hubungan negara dengan masyarakat

6

-

legitimasi pemerintah

-

tipe rezim yang berkuasa

-

ideologi negara

-

elit politik dan massa

-

jaringan internasional

-

kelembagaan

3. Faktor Kultural -

keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya

-

sistem nilai di masyarakat

-

historis

-

sosiologi masyarakat

-

karakteristik masyarakat

-

tingkat pendidikan

4. Faktor Demografi -

pertumbuhan penduduk

-

struktur usia penduduk

-

migrasi tingkat kesehatan

II.2. Korupsi 7

Korupsi atau rasuah (bahasa kerja corrumpere yang memutarbalik,

bermakna

menyogok)

adalah

Latin: corruptio dari busuk, rusak, tindakan

kata

menggoyahkan, pejabat

publik,

baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

perbuatan melawan hukum,



penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana,



memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, dan



merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Jenis tindak pidana korupsi di antaranya, namun bukan semuanya, adalah 

memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan),



penggelapan dalam jabatan,



pemerasan dalam jabatan,



ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara), dan



menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara). Dalam

arti

yang

luas,

korupsi

atau

korupsi

politis

adalah

penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah|pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya 8

korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintahan oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya, sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan. Tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya, ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik ada yang legal di satu tempat namun ada juga yang tidak legal di tempat lain.

II.3. Pemerintahan Daerah Pemerintahan

Daerah adalah

penyelenggaraan

urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahmenurut

asas

otonomi

dan

tugas

pembantuan

dengan

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh

9

BAB III PEMBAHASAN III.1. Perkembangan Korupsi di Indonesia Berbicara tentang perkembangan korupsi di Indonesia kita tidak boleh kecewa dengan perkembangan yang dicapai oleh Indonesia. Indeks korupsi yang dikeluarkan tahun 2005 Indonesia berada di posisi 137, sedangkan pada tahun 2010 Indonesia berada pada posisi 110 di dunia dan pada tahun 2016 Indonesia berada pada posisi 88 dari 168. Jauh dibelakang jika dibandingkan dengan negara Malaysia (50), dan Singapura (85), dan sedikit di bawah Thailand (38). Indonesia lebih baik dari Filipina (35), Vietnam (31), dan jauh di atas Myanmar (22)..

10

Kenaikan 27 peringkat dalam 5 tahun terkahir ini bukan merupakan suatu prestasi bagus bagi Indonesia. Bahkan dalam kurun 5 tahun terkahir indeks prestasi Indonesia mengalami fluktuasi karena terdapat berbagai kasus seperti kriminalisasi ketua KPK, kasus korupsi dalam pemilihan Deputi Gubernur BI pada masa Miranda S Geoltum yang tak kunjung usai. Korupsi tidak hanya menjangkiti kaum elite saja, epidemi ini sudah mewabah sampai ke kalangan masyarakat bawah. Berdasarkan global corruption barometer pada tahun 2009 menyebutkan bahwa terdapat petty bribery yang dilakukan oleh masyarakat yaitu sekitar 23% - 49%. Pada tahu 2010 petty bribery yang dilakukan oleh masyarakat turun menjadi 6% - 19.9%. Global corruption barometer 2010, hlm 3 “Experience of petty bribery is widespread and has remained unchanged as compared to 2006. The police is identifed as the most frequent recipient of bribes in the past 12 months. The police also has the biggest increase in bribery incidents over time, according to the general public surveyed. In eight out of nine services assessed, people in lower income brackets are more likely to pay bribes than people in higher income brackets. The reason most often given for paying a bribe is ‘to avoid a problem with the authorities”

Seperti yang dikutip dalam paragraf diatas, masyarakat melakukan korupsi karena terjebak dalam sebuah system yang membuatnya korup. Hal ini sangat berbahaya karena masyarakat memiliki fungsi pengawasan atas kinerja pemerintah. Jika masyarakat sendiri sudah terbiasa dengan korupsi, maka kontrol masyarakat terhadap pemerintah akan menjadi lemah. Disisi lain DPR sebagai lembaga legislatif dan representasi rakyat Indonesia seakan juga tidak berdaya dengan badai korupsi yang dialami oleh Indonesia. Bahkan lembaga legislasi ini menjadi lembaga paling korup di Indonesia berdasarkan global corruption barometer pada tahun 2010. Barometer tersebut menunjukkan bahwa pengawasan korupsi dalam kinerja pemerintah sangat lemah.

11

Dibalik kasus-kasus korupsi diatas ada sebuah korupsi yang jauh lebih besar cakupannya. Di dalam buku “Selamatkan Indonesia” karangan Amien Rais dikenal sebuah istilah state capture corruption atau state hijack corruption yang berarti penaklukan sebuah negara oleh korporasikorporasi besar. Di dalam buku “confession of economic hitman” karangan John Perkins kita mengenal berbagai cara yang dilakukan korporasi besar untuk menaklukan suatu negara yaitu melalui kekerasan seperti yang terjadi di Irak dan Afganistan dimana George Bush pada waktu itu dijadikan ujung tombak untuk menuruti keinginan korporasi besar dunia dengan berbagai dalihnya melawan teroris atau menciptkan dmeokrasi dunia. Cara

yang

kedua

dilakukan

dengan

memberikan

tekanan

sebagaimana yang dihadapi oleh negara-negara latin seperti Venezuela, Kuba, Meksiko dan Kolumbia. Tekanan yang diberikan berupa embargo maupun serangan politik kenegara tersebut. Cara yang ketiga adalah penyanderaan ekonomi suatu negara atau yang dikenal sebagai state hijack corruption. Indonesia termasuk dalam golongan ini karena kekuatan ekonomi negara saat ini dikuasai oleh korporasi besar dan negara dibuat tunduk oleh kekuatan tersebut. Korupsi yang dilakukan adalah penyalah gunaan wewenang negara bagi kepentingan korporasi besar tersebut. Korupsi jenis ini melibatkan kalangan elite politik (white collar corruption) yang sangat merugikan rakyat. Praktik korupsi ini sangat sulit untuk diidentifikasi dan diusut. Sebuah kekuatan besar berada dibaliknya dan memegang kendali atas kebijakan negara yang berdampak pada anggaran negara, program negara dan tujuan Indonesia.

III.2. Kasus Korupsi di Pemerintahan Daerah di RIAU RIAU ONLINE, PEKANBARU - Penahanan Bupati Rokan Hulu (Rohul), Suparman, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 7

12

Juni 2016, ternyata bersamaan dengan persidangan perdana mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru. Suparman tersangkut kasus dugaan suap pembahasan Anggaran APBD dan RAPBD Riau 2014 serta 2015, sedangkan Herliyan Saleh dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) Pemkab Bengkalis. Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu itu ditahan bersama dengan Ketua DPRD Riau 2009-2014, Johar Firdaus, di Rumah Tahanan Pomdam Jata Guntur, Jakarta Timur. Sedangkan Herliyan Saleh, disidangkan sebagai terdakwa kasus dugaan dana Bansos di Bengkalis. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Riau saat masih menjabat Bupati atau di masa pencalonan Pemilihan Kepala Daerah, 2015 silam. Dalam kasus ini, Herliyan ditetapkan tersangka merupakan pengembangan atas tersangka lainnya, termasuk di dalamnya Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah.

Berdasarkan catatan RIAUONLINE.CO.ID, sejak 2003 silam, sudah 10 kepala daerah, baik masih menjabat maupun tak lagi menjabat tersangkut kasus korupsi ketika ia masih berkuasa. Berikut nama-nama 10 orang tersebut:

1. Gubernur Riau, Saleh Djasit, 1998-2003 Saleh Djasit tersangkut korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran yang juga menyeret Menteri Dalam Negeri (Mendagri) kala itu,

13

Hari Sabarno sebagai tersangka dan Hengky Daud, kontraktor pengadaan. Kasus ini ditangani langsung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Majelis Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis mantan anggota DPR RI Periode 2004-2009 dari Golkar tersebut empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta, serta subsider enam bulan kurungan pada Agustus 2008. Ia terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dengan cara penunjukan langsung (PL) dalam pemilihan mobil pemadam kebakaran 20 unit di Riau pada 2003 dengan kerugian negara Rp 4,719 miliar. Lebih lengkap untuk kronologisnya. 2. Gubernur Riau, Rusli Zainal, 2003-2013 Gubernur penerus Saleh Djasit ini, di akhir periode kedua saat menjabat, tersandung kasus dugaan korupsi PON Riau dan kehutanan. Di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Pekanbaru, Ketua DPD Golkar Riau, 2004-2009 ini, diputuskan bersalah dengan hukuman 14 tahun kurungan penjara mencabut hak politiknya sebagai pejabat publik. Kemudian, mantan Bupati Indragiri Hilir (Inhil) ini banding dan divonis lebih ringan menjadi 10 tahun kurungan penjara. Kasus ini langsung ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun,

di

Mahkamah

Agung

dengan

hakim

yang

menyidangkannya, Artidjo Alkostar, vonis Rusli kembali ke putusan semual, PN , penjara 14 tahun dan mencabut hak politiknya serta denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan, . 3. Gubernur Annas Maamun, 2013-2018 Mantan Bupati Rokan Hilir (Rohil) dua periode ini, 2006-2016, menjadi Gubernur Riau defenitif terpendek masa menjabatnya sejak provinsi ini terbentuk, 1958. Annas menjabat sejak 19 Februari 2014 saat dilantik sebagai Gubernur Riau bersama Arsyadjuliandi Rachman, wakil gubernur Riau, oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

14

Selang tujuh bulan kemudian, 25 September 2014, Ketua DPD I Golkar Riau ini ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK bersama dengan dosen Fakultas Pertanian, Gulat Emas Manurung, dalam kasus suap alih fungsi lahan. Annas divonis 6 tahun penjara denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara oleh majelis hakim PN Tipikor Bandung, Jawa Barat, . Annas kasasi ke Mahkamah Agung. Namun, hakim MA malah memperberat hukumannya mejadi 7 tahun penjara dengan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan penjara. Annas Maamun juga terseret sebagai tersangka dalam kasus suap pembahasan APBD dan RAPBD Riau. Dalam kasus ini, selain Annas Maamun, juga terseret A Kirjuhari, anggota DPRD Riau dari PAN periode 2009-2014, Ketua DPRD Riau kala itu, Johar Firdaus dan Suparman. 4. Bupati Rokan Hulu, Ramlan Zast, 2001-2006 Ramlan Zas, didakwa oleh majelis hakim terseret kasus dugaan korupsi pengadaan genset tahun 2005 saat ia menjabat sebagai Bupati Rokan Hulu. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan menyebutkan Bupati periode 2001-2006 ini telah melakukan korupsi pengadaan genset senilai Rp 39 miliar. Selain itu, kerugian negara senilai Rp 7,9 miliar bersama Sekretaris Daerah, kala itu dijabat Muzawir. Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun enam bulan, dan hakim menjatuhkan vonis lebih ringan enam bulan, menjadi 4 tahun serta membayar denda Rp 200 juta, dengan subsider dua bulan kurungan. Lengkapnya . Namun, berdasarkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) RI Nomor 161.K/PID.SUS/2008, tertanggal 7 April 2008, memutuskan vonis 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, subsider 3 bulan kurungan dan denda Rp 50 juta.

15

5. Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, 2001-2011 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus korupsi kehutanan dengan melibatkan perusahaan-perusahaan kayu berafiliasi ke dua perusahaan bubur kertas dan kertas beroperasi di Riau, menjadikan Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, sebagai pintu masuknya. Azmun divonis 11 tahun penjara di Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 16 September 2008. Ia dinilai bersalah menerbitkan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu-hutan tanaman atau IUPHHK-HT, berakibat kerusakan hutan di Pelalawan. Selain memvonis 11 tahun penjara, majelis hakim juga memerintahkan Azmun membayar denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan dan membayar uang pengganti Rp 12,367 miliar. Jika dalam satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, dan tak dibayar, harta bendanya akan disita dan dilelang untuk negara. Jika harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, diganti dengan pidana empat tahun penjara. Lebih lengkap .

6. Bupati Siak, Arwin AS, 2001-2011, Kasus menjerat Arwin AS, sama persis seperti dialami Gubernur Riau, Rusli Zainal, Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar, dan Bupati Kampar, Burhanuddin Husein, kasus korupsi kehutanan dalam pemberian izin kepada perusahaan kehutanan di Riau. Arwin divonis pada Kamis, 22 Desember 2011, dengan hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 200 juta subsider 6 bulan penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Selain itu, Arwin juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta lebih dan 2.000 Dolar AS. Uang pengganti paling

16

lambat dibayar dalam rentang waktu satu bulan, bila tidak dibayar harta benda terdakwa disita untuk negara. Kalau tidak mencukupi terdakwa dihukum 10 bulan penjara. Lengkap . 7. Bupati Kampar, Burhanuddin Husein, 2005-2011. Burhanuddin Husein, Bupati Kampar periode 2005-2011 ini, tersandung kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus kehutanan saat dilakukan pengembangan untuk tersangka lainnya, Bupati Pelalawan, Tengku Azmun Jaafar dan Bupati Siak, Arwin AS. Burhanuddin ditetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) di sejumlah perusahaan, di Kabupaten Pelalawan dan Siak. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru, menjatuhkan vonis Burhanuddin Husein selama 2 tahun 6 bulan penjara dengan denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan penjara. Info lengkap .

8. Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, 2000-2010 Birokrat ini dijerat secara berjemaah melakukan korupsi APBD Kabupaten Indragiri Hulu bersama-sama dengan seluruh anggota DPRD Inhu periode 2004-2009. Dalam vonisnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, 2008 silam, Thamsir Rachman dijatuhkan putusan delapan tahun penjara denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan. Selain itu, mantan Wakil Ketua DPRD Riau 2009-2014 dari Partai Demokrat tersebut, harus membayar uang pengganti kerugian negara Rp 28,8 miliar subsider 2 tahun penjara. Ini sesuai dengan putusan kasasi

17

Mahkamah Agung Nomor registrasi perkara 336 K/ PID.SUS/2014 MA RI tertanggal 10 Februari 2014 itu, MA menguatkan putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Thamsir Rahman melakukan tindak pidana korupsi dengan cara kas bon terhadap APBD Inhu selama dirinya menjabat. Akibatnya, terdapat kerugian negara Rp 114 miliar. untuk lengkapnya. 9. Bupati Rokan Hulu, Suparman, 2016-2021 Suparman, selain Annas Maamun, merupakan kepala daerah yang terpendek masa jabatannya. Suparman ditetapkan tersangka oleh KPK 10 hari jelang ia dilantik sebagai Bupati oleh Plt Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, Jumat, 8 April 2016. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan kasus suap APBD Riau yang menjerat Gubernur Riau Annas Maamujn dan Anggota DPRD Riau 2009-2014, A. Kirjuhari. Suparman menjalani dua kali pemeriksaan oleh KPK, sebelum ditahan di Rutan Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Timur, Selasa, 7 Juni 2016. Ketua DPD II Golkar Rokan Hulu ini menjabat selama sekitar 50 hari. Lebih lengkap .

10. Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh, 2011-2016 Herliyan Saleh ditetapkan tersangka oleh Polda Riau saat masa Pemilukada Bengkalis, 2015 silam. Ia ditetapkan tersangka bagian dari pengembangan kasus yang melibatkan Ketua DPRD Bengkalis, Jamal Abdillah serta beberapa anggota DPRD Bengkalis periode 2009-2014. Herliyan menjalani sidang perdana Selasa, 7 Juni 2016. Ia ditahan Polda Riau, beberapa saat usai KPU Bengkalis mengumumkan penetapan pasangan calon pemenang Pemilukada. Lengkap .

18

III.3. Pelaporan Keuangan Pemerintah, Akuntabilitas dan Korupsi Pelaporan keuangan pemerintah terlebih dalam era otonomi daerah memiliki peran sangat besar. Semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah

tentulah

disertai

dengan

semakin

meningkatnya

alokasi

sumberdana pada pemerintah daerah. Pada akhirnya hal tersebut menuntut pertanggungjawaban dan akuntabilitas keuangan yang lebih besar. Salah satu alat untuk memfasilitasi terciptanya transparansi dan akuntabilitas publik adalah melalui penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang komprehensif. Dalam era otonomi daerah, menurut Kepmendagri 29 tahun 2002, pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Perhitungan APBD (Laporan Realisasi Anggaran), Nota Perhitungan APBD, Laporan Aliran Kas, dan Neraca. Laporan Keuangan tersebut mengalami perubahan dengan berlakunya PP 24 yahun 2005, yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja financial pemerintah daerah. Bagi pihak eksternal, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berisi informasi keuangan daerah akan digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sedangkan bagi pihak intern pemerintah daerah, laporan keuangan tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk penilaian kinerja. Pelaporan keuangan pemerintahan saat ini berhubungan erat dengan akuntabilitas dan korupsi. Menurut Mahmudi, 2006, Reformasi akuntansi keuangan dan majemen keuangan daerah sangat penting dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik pemerintah daerah atas pengelolaan uang publik. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, tantangan yang dihadapi akuntansi sektor 19

publik adalah menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk memonitor akuntabilitas pemerintah daerah yang meliputi akuntabilitas finansial (financial accountability), akuntabilitas manajerial (managerial accountability), akuntabilitas hukum (legal accountability), akuntabilitas politik (political accountability), dan akuntabilitas kebijakan (policy accountability). Akuntansi sektor publik memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Keberadaaan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam PP 24 tahun 2005 merupakan salah satu tonggak reformasi keuangan pemerintahan, Dengan adanya standar akuntansi laporan keuangan akan menjadi lebih berkualitas. Keberadaan standar akuntansi dipercaya mampu mencegah korupsi. Hubungan antara standar akuntansi dan korupsi secara sederhana dapat dilogikakan sebagai berikut. Standr akuntansi akan membuat laporan keuangan menjadi berkualitas. Laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang tepat waktu, valid, reliabel dan andal. Hal ini berarti laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dan memenuhi prisnsip disclosure, mengungkapkan secara wajar setiap transaksi, yang dapat diartikan sebagai transparansi. Sedangkan menurut Baswir, 2005, melalui pengembangan transparansi, peluang untuk melakukan korupsi dicoba ditekan hingga ke tingkat serendah-rendahnya. Di Indonesia salah satu kendala struktural dalam pengembangan transparansi adalah struktur akuntansi, terkait dengan pengelolaan pelaporan keuangan negara. Dengan demikian keberadaan PP 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan merupakan salah satu sumbangan ilmu akuntansi untuk turut memerangi korupsi. Dalam hubungan antara akuntabilitas dan korupsi, Klitgaard et al dalam Halim, 2004, secara sangat jelas menguraikan bahwa korupsi berbanding terbail dengan akuntabilitas. Semakin akuntabel suatu pelaporan keuangan maka tingat korupsi akan mengalami penurunan. Seperti terlihat pada persamaan berikut: K=M+D-A

20

K = korupsi M = monopoli A = akuntabilitas Akuntabilitas sangat terkait dengan pelaporan. Content pelaporan, keakurasian angka-angka yang tertera di laporan keuangan dan dihasilkan oleh sistem akuntansi yang memadai dengan pengendalian yang baik akan sangat menentukan akuntabilitas pelaporan itu sendiri. Angka-angka yang memang

mencerminkan

transaksi,

setiapperistiwa

ekonomi

yang

mengakibatkan perubahan terhadap suatu entitas. Angka-angka yang mencerminkan

kinerja

sesungguhnya,

angka

–

angka

yang

menggambarkan peristiwa sesungguhnya. Dengan demikian laporan keuangan menjadi transparan, relevan, reliabel dan tepat waktu sangat didambakan, yang sangat berguna untuk pemberantasan korupsi.

III.4. Strategik Penanggulangan Korupsi di Indonesia Sudah banyak pandangan yang berbicara tentang solusi mengenai masalahan korupsi yang dihadapi oleh Indonesia. Banyak yang mengusulkan untuk mengganti sistem anggaran yang saat ini diterapkan di Indonesia. Terdapat berbagai konsep sistem anggaran yang dirasa lebih baik dibandingkan dengan sistem anggaran berbasis kinerja saat ini yaitu Zero Base Budgeting (ZBB) dan Planning, Programming, and Budgeting System(PPBS). Dalam sistem ZBB mencoba melengkapi kelemahan pada sistem anggaran kinerja dengan menghilangkan incerementalism dan line item. Sedangkan PPBS adalah sebuah sistem yang menekankan pada alokasi sumber daya berdasarkan analsis ekonomi. Konsep anggaran ini juga akan menghilangkan ketergantungan pada incerementalism yang kadang membuat alokasi sumber daya menjadi tidak obyektif. 21

Kedua konsep diatas memang dapat dikatakan memiliki kelebihan dari sistem anggaran berbasis kinerja. Tetapi apakah penggantian sistem anggaran merupakan solusi jitu terhadap bencana korupsi ini? Menilai implementasi dari sistem anggaran kinerja saat ini, tentu kita mengetahui bahwa konsep ini belum sepenuhnya diimplementasikan dengan baik. Apabila pemerintah ingin mengubah sistem anggaran yang diterapkan saat ini penulis kira bukan merupakan suatu hal yang bijak. Penerapan sistem anggaran kinerja yang lebih mudah jika dibandingkan dengan ZBB dan PPBS belum sempurna, apalagi ingin menerapkan konsep baru yang lebih kompleks. Jika kita mengharapkan kinerja DPR berubah total dan semakin progresif dalam menjalankan fungsinya sebagai badan legislatif dan pengawas pemerintah. Penulis kira hal itu hanyalah eutopia belaka. Fenomena politik yang baru saja terjadi menunjukkan bahwa kualitas anggota DPR jauh dari harapan. Satu-satunya solusi untuk memberantas praktik korupsi di Indonesia adalah memberikan pengawasan yang ketat dan cerdas. Kekuatan yang mampu melawan hegemoni korup ini adalah rakyat sendiri. Seperti yang disampaikan oleh Revrisond Bawsir (1996) korupsi di Indonesia pada dasarnya berakar pada bertahannya jenis birokrasi patrimonial di negeri ini. Dalam birokrasi ini, dilakukannya korupsi oleh para birokrat memang sulit dihindari. Sebab kendali politik terhadap kekuasaan dan birokrasi memang sangat terbatas. Penyebab lainnya karena sangat kuatnya pengaruh integralisme di dalam filsafat kenegaraan bangsa ini, sehingga cenderung masih mentabukan sikap oposisi. Karakteristik negara kita yang merupakan birokrasi patrimonial dan negara hegemonik tersebut menyebabkan lemahnya fungsi pengawasan, sehingga merebaklah budaya korupsi itu. Menurut penulis salah satu solusi untuk memberangus masalah korupsi di Indonesia adalah pengawasan oleh masyarakat. Peranan media yang cukup kritis terhadap kebijakan pemerintah turut berkontribusi pada

22

kepekaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membentuk sebuah wadah atau alur komunikasi antara pemerintah dengan rakyatnya. Belajar dari revolusi putih Iran yang menumbangkan rezim Syah Reza. Sebuah perubahan dilakukan oleh kekuatan rakyat sendiri. Jika kita membandingkan dengan keadaan Indonesia saat ini, keadaan Iran pada waktu itu tidak jauh berbeda. Sektor ekonomi Iran dikuasi oleh korporasi besar sehingga pemerintahannya ibarat boneka kolonial yang tunduk pada penjajahnya. Saat ini di secara halus, Indonesia pun berada pada cengkeraman korporasi besar. Keberhasilan revolusi putih Iran, tidak lepas dari bangkitnya semangat rakyat untuk membenahi tatanan pemerintah yang korup. Jadi saat ini yang dibutuhkan Indonesia adalah kebangkitan rakyatnya untuk turut aktif dalam pengawasan pemerintah. Banyak sekali lembaga-lembaga independen yang mengawal masalah korupsi di Indonesia. Lembaga tersebutlah yang merupakan wujud dari kebangkitan rakyat sendiri. Kekuatan lembaga-lembaga independen saat ini masih kecil karena belum memiliki massa yang besar. Sebuah massa intelektual yang mempu berpikir secara obyektif dan radikal untuk menghadapi korupsi sistemik ini. Jika pemerintah meyakini bahwa nilai yang diyakini adalah nilainilai demokratis, tentu pemerintah akan membuka jalur komunikasi sinergis yang efektif. Masalah yang dihadapi Indonesia akan segera tertangani. Iran yang kondisinya jauh lebih parah saja bisa terlepas dari jeratan itu, apalagi Indonesia. Kebangkitan rakyat ini kemudian akan diikuti dengan perubahanperubahan lainnya. Wakil-wakil rakyat akan dipilih dengan obeyktif dan pemilu bukan pertarungan elite saja.

23

BAB IV PENUTUP KESIMPULAN Berdasarkan pemaparan pada bagian pembahasan di atas, maka kami sebagai penulis dalam makalah ini berkesimpulan bahwa:

1. Korupsi yang melanda Indonesia saat ini bersifat sistemik. Agenda membarantas korupsi menjadi hal yang sangat krusial karena tidak hanya

24

merugikan negara secara material tetapi sudah menggerogoti mental rakyat Indonesia sendiri. 2. APBN sebagai alat untuk mensejahterakan rakyat disalahgunakan sebagai alat perebutan kekuasaan kaum elite. Campur tangan asing didalam pemerintahan pun memperburuk kondisi bangsa ini. Hegemoni yang masih korup ini semakin kuat dengan jubah demokrasi semu ini. 3. Berbagai konsep penyusunan anggaran ZBB maupun PPBS yang diakui lebih baik dari konsep anggaran kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini bukan hal yang tepat menurut kami. Saat ini pemerintah belum mampu mengimplementasikan sistem anggaran kinerja secara sempurna. SARAN-SARAN 1. solusi untuk memberantas atau setidaknya meminimalisir praktik korupsi di Indonesia adalah memberikan pengawasan yang ketat dan cerdas. Kekuatan yang mampu melawan hegemoni korup ini adalah rakyat sendiri. 2. Kesadaran oleh para pemangku kekuasaan agar tidak mengambil yang bukan haknya dengan cara memperkuat kekuatan iman pada diri mereka masingmasin

DAFTAR PUSTAKA Prof. Dr. Mardiasmo, MBA, Ak.(2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi: Yogyakarta Mohammad

Amien

Rais.(2008). Agenda

Mendesak

Bangsa,

Selamatkan

Indonesia. PPSK Press: Yogyakarta Kartono, Kartini. 1983. Pathologi Sosial. CV. Rajawali Press. Pularjono. 2002. Himpunan Beranotasi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 1960-2001. Redaksi tatanusa. www. transparancy.org 25

www.wikipedia.com http://boliberbagi.blogspot.co.id/2014/02/korupsi-dalam-sistem-anggaran-di.html https://www.academia.edu/24489792/Tugas_kasus_korupsi_akuntansi_sektor_pub lik https://www.academia.edu/4858935/Pengaruh_Penerapan_Akuntansi_Sektor_Pub lik_Terhadap_Akuntabilitas_Kinerja_Instansi_Pemerintah_Dalam_Mencegah_Fra ud https://id.wikipedia.org/wiki/Akuntansi_Sektor_Publik https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintahan_daerah_di_Indonesia

26