Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial

AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SOSIAL

Akuntansi sosial, atau sering juga disebut akuntansi lingkungan ataupun akuntansi  pertanggungjawaban sosial, diperlukan oleh perusahaan untuk melaporkan dan mengungkapkan kinerja sosial/lingkungannya. Pengungkapan dan pelaporan kinerja sosial adalah bentuk  pertanggungjawaban sosial perusahaan. Dalam hal mengungkapkan kinerja sosial diperlukan suatu pengukuran yang merupakan bagian penting dari sistem manajemen lingkungan. Munculnya akuntansi sosial tidak terlepas dari kesadaran perusahaan terhadap kepentingan lain selain untuk memaksimalkan laba bagi perusahaan. Perusahaan menyadari  bahwa mereka selalu bersinggungan dengan berbagai kontroversi dan masalah sosial sehingga  perusahaan mulai memperhartikan hubungan dengan lingkungan sosial. Akuntansi untuk pertanggungjawaban sosial merupakan perluasan pertanggungjawaban organisasi (perusahaan) diluar batas-batas akuntansi keuangan tradisional, yaitu menyediakan laporan keuangan tidak hanya kepada pemilik modal khususnya pemegang saham. Perluasan ini didasarkan pada anggapan bahwa perusahaan perusahaan memiliki tanggung jawab jawab yang lebih luas dan tidak sekedar mencari uang untuk para pemegang saham tetapi juga bertanggung jawab kepada seluruh stakeholders seluruh stakeholders.. Hal ini terdapat dalam Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang telah mengakomodasi hal tersebut, yaitu dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan no. 1 paragraph ke-9 : ”Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (value (value added statement), khususnya bagi industri dimana faktorfaktor lingkungan hidup memegang peranan penting bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan peranan penting” Laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban perusahaan kepada pemilik dan kreditur ternyata belum mencukupi. Dapat dikatakan, entitas perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan laba sebanyak-banyaknya bagi entitas tetapi juga dituntut untuk menghasilkan benefit yang maksimal bagi masyarakat umum dan lingkungan sosial, karena  pengguna laporan keuangan tidak terbatas kepada pemegang saham, calon investor, kreditur dan  pemerintah semata tetapi juga untuk stakeholder untuk stakeholder yang lain.

Dalam penerapannya, akuntansi pertanggungjawaban sosial mengalami berbagai kendala, terutama dalam masalah pengukuran elemen-elemen sosial dan dalam rangka penyajiannya di laporan keuangan yang bersifat kuantitatif. Masalah pengukuran timbul terutama karena tidak semua elemen sosial dapat diukur dengan satuan uang serta belum terdapatnya standar akuntansi yang baku mengenai pengukuran dan pelaporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai mempedulikan lingkungan sosialnya, mengingat pentingnya aspek sosial tersebut. Wujud perhatian itu tampak pada kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan. Akuntansi yang merupakan bagian dari dunia usaha ikut memberikan kontribusi dalam merespon kepedulian sosial perusahaan dengan berkembangnya akuntansi sosial termasuk didalamnya pengungkapan aktivitas sosial dalam laporan keuangan tahunan perusahaan. Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan operasinya secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dikatakan oleh Usmansyah (1989 : 6) bahwa sumber-sumber ekonomi yang digunakan oleh perusahaan semuanya berasal dari masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu perusahaan harus memberikan pertanggungjawaban atas semua sumber daya yang telah digunakan serta hasil-hasil yang telah dicapainya. Akuntansi pertanggungjawaban sosial merupakan penerapan akuntansi dalam ilmu sosial, ini menyangkut pengaturan, pengukuran, analisis dan pengungkapan pengaruh kegiatan ekonomi dan sosial dari kegiatan yang bersifat mikro dan makro pada kegiatan pemerintah maupun

perusahaan.

Kegiatan

pada

tingkat

makro

bertujuan

untuk

mengukur

dan

mengungkapkan kegiatan ekonomi dan sosial suatu negara, mencakup akuntansi sosial dan  pelaporan akuntansi dalam pembangunan ekonomi. Pada tingkat mikro bertujuan untuk mengukur dan melaporkan pengaruh kegiatan perusahaan terhadap lingkungan yang mencakup,  financial, managerial social accounting dan social auditing. Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial atau yang disebut juga akuntansi sosio ekonomi menurut Ramanathan seperti yang dikutip dan diterjemahkan oleh Katjep (1988 : 8-9) yaitu : ”Proses pemilihan variabel-variabel yang akan menentukan tingkat kinerja sosial perusahaan, mengukur serta prosedur pengukuran, secara sistematis mengembangkan informasi yang berguna

untuk mengevaluasi kinerja sosial perusahaan, dan mengkomunikasikannya kepada berbagai kelompok masyarakat yang di pengaruhinya baik di dalam maupun diluar perusahaan”.

Menurut Harahap (1995 : 184): ”Ilmu Socio Economic Accounting (SEA) merupakan  bidang ilmu akuntansi yang berfungsi dan mencoba mengidentifikasi, mengukur, menilai, melaporkan aspek-aspek Social Benefit  dan Social Cost yang ditimbulkan oleh lembaga”. Definisi akuntansi pertanggungjawaban sosial menurut Belkaoui (1999:339) adalah sebagai berikut : ”Proses pengurutan, pengukuran dan pengungkapan pengaruh yang kuat dari  pertukaran antara suatu perusahaan dengan lingkungan sosialnya”. Sedangkan menurut Lee sebagaimana yang dikutip oleh Usmansyah (1989 : 33) menyatakan bahwa secara esensial konsep akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah suatu perluasan dari prinsip, praktek, dan terutama keahlian dari akuntan dan akuntansi konvensional. Pertukaran antara perusahaan dan masyarakat, pada dasarnya terdiri dari penggunaan sumber-sumber sosial. Apabila aktivitas perusahaan menyebabkan bertambahnya sumber sosial, maka hasilnya adalah berupa faidah sosial. Meskipun ada beberapa perbedaan dalam definisi tentang akuntansi pertanggungjawaban sosial, pada prinsipnya memiliki persamaan dalam karakteristiknya seperti yang ditulis oleh Lee dalam Usmansyah (1989:33) : 1. Menilai dampak sosial dari kegiatan-kegiatan perusahaan. 2. Mengukur efektifitas dari program perusahaan yang bersifat sosial. 3. Melaporkan sampai seberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Sistem informasi internal dan eksternal yang memungkinkan penilaian menyeluruh terhadap sumber daya.