Akuntansi Di Pemda.

Akuntansi Akuntansi Sektor Publik

I. PENDA ENDAHU HUL LUAN UAN

A. Lata Latarr Bela Belaka kang ng Peru Perub bahan ahan

siste istem m

pemeri merin ntaha tahan n

dari dari

sentr entral alis isti tik k

menj menja adi

desentralisasi di mulai pada era reformasi tahun 1998. Perubahan yang sang sangat at sign signif ifik ikan an ters terseb ebut ut juga juga memb member erii damp dampak ak pada pada peru peruba baha han n manajemen manajemen pengelola pengelolaan an keuangan keuangan pemerintah pemerintah,, baik pemerinta pemerintah h pusat pusat maupun pemerintah daerah. Untu Untuk k mela melaks ksan anak akan an jala jalann nny ya peme pemeri rint ntah ahan an dan dan peng pengel elol olaa aan n keuangan pada pemerintahan daerah, maka pemerintah menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan aerah dan UU Nomor 2! Tahun 1999 tentang tentang Perimbang Perimbangan an "euangan "euangan antara antara Pemerintah Pemerintah Pusat Pusat dan Pemeri Pemerinta ntah h aerah aerah,, sebaga sebagaii landas landasan an hukum hukum.. "emud "emudian ian untuk untuk menduk mendukung ung teknis teknis pelaks pelaksana anaan, an, pemeri pemerinta ntah h menind menindakl aklanj anjuti uti dengan dengan menerbitkan beberapa peraturan, yaitu antara lain # $1% PP Nomor 1&' Tahun 2&&& tentang ana Perimbangan, $2% PP Nomor 1&! Tahun 2&&& tentang Pengelolaan dan Pertanggungja(aban "euangan aerah, $)% PP Nomor 1&* Tahun 2&&& tentang Pinjaman aerah, $'% PP Nomor 1&8 Tahun 2&&& tentang Tata +ara Pertanggungja(aban "epala aerah, $!% urat urat -end endagri gri

dan dan

toda toda tan tanggal gal

1*

Nopemb pembe er

2&&& &&&

Nomo Nomor  r 

9&)/2* 9&)/2*)!/ )!/0 0 tentan tentang g Pedoma Pedoman n Umum Umum Penyu Penyusun sunan an dan Pelak Pelaksa sanaa naan n  P Tahu Tahun n nggaran nggaran 2&&1, dan $3% "epmendagri Nomor 29 Tahun Tahun 2&&2 tentang tentang Pedoman Pedoman Pengurusa Pengurusan n Pertanggu Pertanggungja( ngja(aban aban dan penga(as penga(asan an "euangan aerah, serta Tata +ara Penyusunan P, Pelaksanaan Tata +ara Penyusunan P, Pelaksanaan Tata Usaha "euangan aerah, serta Penyusunan Perhitungan P. ari ari bebera beberapa pa perat peratura uran n di atas, atas, peratu peraturan ran yang yang mengak mengakiba ibatka tkan n perubahan mendasar dalam pengelolaan P adalah PP Nomor 1&! Tahun 2&&& dan "epmendagri Nomor 29 Tahun 2&&2. Perubahan tersebut berupa berupa tuntut tuntutan an akan akan akunt akuntab abilit ilitas as dan transp transpara aransi nsi yang yang lebih lebih besar  besar 

 Accounting in Local Government Government Entities ) Akuntansi di Pemda ( Accounting

Akuntansi Akuntansi Sektor Publik

dalam pengelolaan anggaran. alah satu yang menonjol adalah timbulnya perubahan sistem akuntansi keuangan pemerintah. alam alam perjalana perjalanannya nnya,, pemerinta pemerintah h menerbitk menerbitkan an paket paket UU tentang tentang "euangan Negara, yaitu UU Nomor 1* Tahun 2&&) tentang "euangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2&&' tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomo Nomorr 1! Tahun hun 2&&' 2&&' tent tentan ang g Peme Pemeri riks ksaa aan n Peng Pengel elol olaa aan n dan dan Tanggung 0a(ab "euangan Negara. "onsekuensinya terjadi perubahan penyesuaian dan amandemen atas peraturan sebelumnya. Terkait Terkait dengan peme pemeri rint ntah ahan an

daer daerah ah

dan dan

peng pengel elol olaa aan n

keua keuang ngan an

daer daerah ah,,

maka maka

diterbitkan UU Nomor )2 Tahun 2&&' sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999, dan UU Nomor )) Tahun 2&&' sebagai pengganti UU Nomor  2! Tahun 1999. elanjutnya, aturan turunan juga mengalami perubahan atau re4isi, yaitu PP Nomor 1&! Tahun 2&&& diganti dengan PP Nomor !8 Tahun 2&&! tentang tentang Pengelol Pengelolaan aan "euangan "euangan aerah aerah dan "epmendag "epmendagri ri Nomor 29 Tahun 2&&2 diganti dengan Permendagri Nomor 1) Tahun 2&&3 tentang Pedoman Pengelolaan "euangan aerah. kemudian dikeluarkan Permen Permendag dagri ri Nomor Nomor !9 Tahun 2&&* 2&&* sebaga sebagaii peruba perubahan han pertam pertama a dan Permen Permendag dagri ri Nomor Nomor 21 Tahun 2&11 2&11 sebaga sebagaii perub perubaha ahan n kedua kedua atas atas Permendagri Nomor 1) Tahun 2&&3. es esuai uai

amana manatt

UU

Nomo Nomorr

1

Tahun hun

2&& 2&&', yang ang

meng menga atur  tur 

penggunaan basis akrual dalam sistem akuntansi keuangan pemerintah, maka pemerintah menerbitkan PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang tandar   kuntansi Pemerintahan $P% sebagai pengganti PP Nomor 2' Tahun 2&&! tentang P yang menggunakan basis kas menuju akrual. Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor *1 Tahun 2&1&, maka pemerintah mengeluark mengeluarkan an P-" Nomor Nomor 2)8 Tahun 2&11 2&11 tentang tentang Pedoman Pedoman Umum istem kuntansi kuntansi Pemerintah Pusat $PUP% dan Permendagri Nomor 3' Tahun 2&1) tentang Penerapan P erbasis krual pada Pemerintah ae aerah. rah.

"are arena

pengg enggun unaa aan n

basis asis

akru akrua al

diam diaman anat atk kan

untuk ntuk

dilaks dilaksana anakan kan paling paling lambat lambat tahun tahun 2&1!, 2&1!, maka maka pada pada makal makalah ah ini akan akan

 Accounting in Local Government Government Entities ) Akuntansi di Pemda ( Accounting

Akuntansi Sektor Publik

men5oba membahas lebih jauh tentang kuntansi di Pemerintahan aerah yang berbasis akrual.

B. Rumusan Masalah erdasarkan

latar

belakang,

maka

yang

menjadi

fokus

permasalahan dalam makalah ini adalah mengenai sistem akuntansi yang berbasis akrual. alam tulisan ini akan dijelaskan mengenai bagaimana standar

akuntansi

pemerintahan6

pemerintahan6

pa

prinsip

pa

akuntansi

konsep dan

dasar

pelaporan

akuntansi keuangan6

agaimana jenis dan bentuk laporan keuangan6 an bagaimana iklus akuntansi keuangan daerah6

C. Tujuan Penulisan Tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut # 1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah akuntasi sektor publik 2. Untuk

mengetahui

pemerintahan,

lebih

konsep

mendalam

dasar

terkait

akuntansi

standar

akuntansi

pemerintahan,

prinsip

akuntansi dan pelaporan keuangan, jenis dan bentuk laporan keuangan, dan siklus akuntansi keuangan daerah.

D. Metoe Penulisan -etode penulisan yang digunakan dalam penulisan makalah ini adalah metode pustaka, yaitu dengan menelusuri berbagai data yang dibutuhkan melalui beberapa sumber berupa buku dan blog yang ada di internet serta peraturan perundang7undangan yang membahas tentang sistem akuntansi di pemerintahan daerah. ata yang ada kemudian didiskusikan dengan anggota kelompok, kemudian setelah ditemukan kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan.

Akuntansi di Pemda ( Accounting in Local Government Entities )

Akuntansi Sektor Publik

II.

PEMBAHA!AN

A. !TANDAR A"UNTA!I PEMERINTAHAN erdasarkan PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang tandar kuntansi Pemerintahan $P%, maka P yang dilaksanakan adalah yang berbasis akrual. kuntansi berbasis akrual dipilih karena se5ara konseptual akuntansi berbasis akrual diper5aya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. al ini sejalan dengan tujuan penerapan P yaitu dalam rangka meningkatkan informasi

laporan

keuangan

pemerintah

dan

untuk

menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baik, serta memfasilitasi manajemen keuangan/aset yang lebih transparan dan akuntabel. i dalam PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang P terdapat ) lampiran yaitu # lampiran  tentang P erbasis krual yang akan dilaksanakan selambat7lambatnya mulai tahun 2&1!: lampiran  tentang P erbasis "as -enuju krual yang hanya berlaku hingga tahun 2&1': dan lampiran  tentang Proses Penyusunan P erbasis krual. P dkembangkan oleh "omite tandar kuntansi Pemerintahan $"P%. "erangka "onseptual kuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan P dan merupakan a5uan bagi "P, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam men5ari peme5ahan atas suatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan tandar kuntasi Pemerintahan. ebagai turunan atas PP Nomor *1 Tahun 2&1& tentang P, maka diterbitkan P-" Nomor 2)8/P-".&!/ Tahun 2&11 tentang Pedoman Umum istem kuntasi Pemerintahan $PUP%. Tujuannya adalah memberikan pedoman bagi pemerintah dalam penyusunan istem  kuntansi Pemerintahan yang menga5u pada P berbasis akrual. edangkan untuk pemerintah daerah, istem kuntansi Pemerintahan aerah harus diatur dengan peraturan gubernur/bupati/(alikota yang menga5u

pada

PUP.

Untuk

memudahkan

pemerintah

Akuntansi di Pemda ( Accounting in Local Government Entities )

daerah,

Akuntansi Sektor Publik

pemerintah mengeluarkan aturan teknis berupa Permendagri Nomor 3' Tahun 2&1) sebagai pedoman dalam rangka penerapan P berbasis akrual. B. PRIN!IP A"UNTAN!I DAN PELAP#RAN "EUAN$AN Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan berdasarkan PP No. *1 Tahun 2&1& dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melaksanakan kegiatan, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. elapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu # 1. asis kuntansi asis

akuntansi

yang

digunakan

dalam

laporan

keuangan

pemerintah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan7;, beban, aset, ke(ajiban, dan ekuitas. asis akrual untuk ; berarti bah(a

pendapatan diakui pada saat hak

untuk

memperoleh

pendapatan telah terpenuhi (alaupun kas belum diterima di