Advokasi Kawasan Tanpa Rokok.ppt

ADVOKASI KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

•

•

Kematian akibat penyakit tidak menular semakin meningkat Tren ini kemungkinan akan berlanjut seiring dengan perubahan perilaku hidup (pola makan dengan gizi tidak seimbang, kurang aktifitas fisik, merokok, dll)

1990

2000 Cedera 7%

Penyakit Menular 56%

Penyakit Tidak Menular 37%

2010 Cedera 8%

Penyakit Penyakit Menular Tidak 43% Menular 49%

2015 Cedera 13%

Cedera 9%

Penyakit Menular 33% Penyakit Tidak Menular 58%

Penyakit Menular 30% Penyakit Tidak Menular

Keterangan: Pengukuran beban penyakit dengan Disability-adjusted Life Years (DALYs) (DALYs) hilangnya hidup dalam tahun akibat kesakitan dan kematian prematur

…

Fak akto torr Ris isik iko o Per eril ilak aku u Pen eny yeb ebab ab Ter erja jadi diny nya a PT PTM M Yang Harus Diperbaiki

Masalah Merokok di Indonesia

ANALISIS SITUASI





 

AROL adalah asap yang keluar dari ujung rokok yang menyala atau produk temba kau lainnya yang biasanya merupakan gabungan dengan asap rokok yang dikelua rkan. Asap rokok terdiri atas asap utama (Main Stream) yang mengandung 25% kadar b ahan berbahaya dan asap sampingan (Side Stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya (Kemkes RI, 2010) Perokok pasif mengisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan keluar oleh perokok Paparan asap rokok orang lain merupakan penyebab dari kanker paru-paru, penya kit jantung, kelahiran bayi dengan berat badan rendah, dan penyakit paru-paru kr onis seperti bronkitis, serta masalah kesehatan lainnya. Tidak ada tingkat yang am

Bonus Demografi yang Terancam Persentase Perokok Remaja Indonesia Usia 15-19 tahun, Tahun 2001 - 2016 60

Laki-laki 40

Perempuan  

32.8

 

37.3

54.8

Total

38.4

 

37.3

24.2 20

12.7 0.2

17.3

18.8

20.3

1.9

1.6

0.9

20.5 3.1

23.1 0.7

0 2001

2004

2007

2010

Sumber: SURKESNAS (2001, 2004), RISKESDAS(2007, 2010, 2013,2016)-  Balitbangkes

2013

2016*)

onitor k ons umsi produk tembakau dan peng endaliannya

erlindung an dari paparan as ap rokok  ptimalkan duk ung an dan layanan berhenti merokok  as padakan mas yarakat akan bahaya kons ums i tembakau

liminas i i klan, promos i dan s ponsor produk tembakau aih k enaikan pajak dan c ukai tembakau

KAWASAN TANPA ROKOK (KTR)

Pemerintah Daerah

WAJIB menetapkan

Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya

Landasan Hukum Pengendalian Dampak Rokok Terhadap Kesehatan UU No.36/ 2009 tentang Kesehatan PP No. 109 / 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan

Permenkes No 40/2013 tentang Peta Jalan Pengendalian Dampak Konsumsi Rokok Bagi Kesehatan

Permenkes No. 28 / 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau

Sebanyak 250 Kabupaten/kota SUDAH memiliki Peraturan daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Bupati terkait Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan MENDIKBUD No 64/2015

KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN SEKOLAH

Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan di larang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.

Dimana KTR ?? UU Kesehatan No. 36 tahun 2009, Pasal 115 (1) : 1. Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 2. Tempat Proses belajar mengajar; 3. Tempat Anak Bermain; 4. Tempat Ibadah; 5. Angkutan Umum; 6. Tempat Kerja; 7. Tempat Umum atau tempat lain yang ditetapkan.

Definisi Operasional Penerapan KTR ditandai dengan dipenuhinya 8 indikator, yaitu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tidak ditemukan orang merokok di dalam gedung; Tidak ditemukan ruang merokok di dalam gedung; Ada tanda dilarang merokok. Tidak tercium bau rokok; Tidak ditemukan asbak atau korek api; Tidak ditemukan puntung rokok; Tidak ditemukan iklan atau promosi rokok; Tidak ditemukan penjualan rokok;

PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN MENTERI DALAM NEGERI No. 188/MENKES/  PB/I/2011, No. 7 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal 5: (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat men yediakan tempat khusus untuk merokok. (2) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus meme nuhi persyaratan: a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehi ngga udara dapat bersirkulasi dengan baik: b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivit as; c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Mengapa ruang merokok di dalam gedung tidak dibenarkan? 







Zat racun menempel di dinding, karpet dan perabotan, dan ak an dilepaskan kembali ke udara. Sis tem vent ila si untuk kenyamanan, bukan produk kesehatan. Tid ak menghilang kan par tikel d an gas 2 b er acun di ud ara wala upun d ig un ak an f il tr as i u da ra . (US Surgeon General, 2006)  Philip Morris mengakui bahwa sistem ini tidak melindungi kesehatan (PM, USA)  AC s ent ra l da n buk a-tutup p intu ko nt am in as i a sa p ro ko k . →

“Smoking/Non Smoking Area” dan Ruang Merokok di dalam gedu ng = Dilarang kencing di sebagian kolam renang

REVIEW IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDA NGAN KAWASAN TANPA ROKOK DI DAERAH INDIKATOR: Persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah •

•

•

TARGET 2015 (DARI 516 KAB/KOTA) =10% (8,37%= 43 KAB/KOTA) TARGET 2016 = 20% = 109 KAB/KOTA capaian = 21,2%

TARGET 2017 = 102 kab/kota

Prioritas pada Tatanan Sekolah, Fasilitas Pelayanan Kesehatan, dan OPD

KTR di SUMUT 33 Kabupaten/Kota di SUMUT 

13 Kabupaten/Kota memiliki Kebijakan KTR

TOBASA kapaaaaaannnn ??????

Penghargaan Kementerian Kesehatan untuk KTR No 1

Penghargaan Paramesti (Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki kebijakan (Per aturan Gubernur/Bupati Walikota) tentang KTR.

Penerima • • • • • • • •

2

Pastika Parahita (Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda tt g KTR)

• • • • • •

3

Pastika Parama (Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda da n telah mengimplementasikan Perda KTR).

4

Pastika Awya Pariwara (Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki ke bijakan /peraturan dan implementasi tentang larangan iklan rokok luar

•

Provinsi Sumut Tebing Tinggi Pematang Siantar Batu Bara Pematang Siantar Binjai Deli Serdang Humbang Hasundutan Serdang Bedagai Binjai Mandailing Natal Nias Selatan Padang Sidempuan Dairi Kota Medan

??????????

TAHAPAN PENYUSUNAN & PENGESAHAN PERDA

Identifikasi Isu  / masalah

Identifikasi Lan dasan Hukum

Penyusunan Na skah Akademik

Penulisan Draft Raperda

Penetapan PERDA

Pembahasan di DPRD

Penyerahan Na skah Akademik & Raperda

Penyelenggaraa n Konsultasi Pu blik

Apa yang dilakukan dalam advokasi      

Pembentukan panitia antar SKPD (penentuan leading sector) Pembentukan jaringan kerja kesehatan (Pemerintah, Akademisi, Organisas i Masyarakat, Media,dll) Penyusunan NA dan draft Ranperda Penggalangan dukungan masyarakat (Petisi, Deklarasi (pernyataan dukun gan disertai dengan penandatanganan dukungan)). Pressure/tekanan/pengawalan. Penyediaan anggaran (Akses Pajak Rokok Daerah dan DBHCHT)

SINERGI DAN HARMONISASI dalam Advokasi dan Implementasi KTR

Pemerintah Prov Kab/Kota –

Sektor Swasta

Akademisi &  Masy. Madani

Tantangan Advokasi KTR        

Sikap decision maker yang kurang berpihak (Legislatif dan eksekutif) Tidak adanya jaringan kerja yang mendukung Minimnya dukungan publik Mindset Rokok adalah Normal Isu KTR masih dianggap sektoral Program KTR masih dipandang sebelah mata, malah di internal Dinkes Alasan keterbatasan anggaran