Administrasi Perusahaan Negara Dan Daerah

Administrasi Perusahaan Negara dan daerah

DAFTAR ISI I

PENGANTAR

1

II

PERUSAHAAN NEGARA ATAU BUMN

3

Pengertian Perusahaan Negara /BUMN

3

Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara

4

Perbedaan PERUM dan PERSERO

10

Keberadaan BUMN dalam Negara

12

Kondisi BUMN sekarang ini

13

PERUSAHAAN DAERAH ATAU BUMD

17

Pedirian Perusahaan Daerah

19

Pengelolaan Perusahaan Daerah

19

BADAN USAHA MILIK SWASTA ATAU BUMS

20

1. PERSEORANGAN

20

2. FIRMA (FA’)

22

3. PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)

25

4. PERSEROAN TERBATAS (PT)

27

5. KOPERASI

32

6. YAYASAN

37

III

IV

Halaman

Konsep Administrasi Perusahaan Negara Fritz Morstein Mark dalam Akadun (2007), bahwa Administrasi Perusahaan Negara itu tumbuh sebagai perluasan fungsi pemerintah yang diwadahkan ke dalam suatu bentuk organisasi administrasi yang bersifat khusus, yang selanjutnya disebut perusahaan negara. Perusahaan negara itu mempunyai ciri-ciri persamaan dengan swasta dan yang dimiliki oleh instansi pemerintah dan sekaligus mendapatkan pula perbedaan-perbedaan perlakuan. Para ilmuan sepakat menyebut Administrasi Perusahaan Negara merupakan bagian Administrasi Negara. Menurut Ramanadham (1990), secara de jure Administrasi Perusahaan Negara merupakan bagian dari Administrasi Negara. Dasar pemikiran ini ditinjau dari konsep kepemilikan. Konsep kepemilikan membawa konsekwensi hubungan antara Administrasi Perusahaan Negara dengan Administrasi Negara. Penampilan perusahaan negara lebih banyak ditentukan oleh pengaruh yang ditimbulkan oleh hubungan perusahaan negara dengan negara sebagai pemilik. Namun demikian secara de facto pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh positif atau negatif

tergantung dari sejauhmana apresiasi kita untuk membedakan Administrasi Negara dengan Administrasi Perusahaan Negara. Administrasi Perusahaan Negara juga merupakan bahagian dari administrasi perusahaan, termasuk administrasi niaga, karena pada dasarnya administrasi perusahaan negara tujuan utamanya adalah memperoleh keuntungan (profit) sebesar-besarnya untuk mengisi kas negara. The Liang Gie dalam Pariata Westra (2002), menerjemahkan administrasi perusahaan (business administration) sebagai : proses penyelenggaraan usaha-usaha kerjasama yang terutama bermaksud mencari keuntungan material. Usaha kerjasama demikian ini pada umumnya dilakukan oleh orang-orang secara perseorangan (swasta)”. Adapun cabang-cabang dan merupakan kegiatan daripada suatu administrasi perusahaan antara lain adalah : (1) Administrasi Penjualan, (2) Administrasi Pemasaran, (3) Administrasi Produksi, (4) Administrasi Pengangukan, (5) Administrasi Perbankan, (6) Administrasi Perhotelan, (7) Administrasi Periklanan, dan cabang-cabang lainnya dalam bidang perusahaan. Berdasarkan UU No.9 Tahun 1969 ada 3 (tiga) bentuk BUMN, (1) PERJAN, (PERUM), dan PERSERO. Kemudian Thn 2003, sesuai UU No. 19 Tahun 2003 BUMN hanya 2 (dua) yaitu PERUM dan PERSERO. Adapun PERJAN dialihkan menjadi PERUM, seperti PJKI, Pegadaian, POS menjadi PERUM. Di Daerah terdapat pula BUMD, baik dikelola pada Pemda Provinsi maupun Kabupaten. Kemudian dipihak swasta juga mengelola usaha-usaha sebagai pelaksana kebijkan ekonomi nasional yang bekerja sama BUMN dan BUMD sebaga pelaku-pelaku ekonomi nasional, baik Usaha Perseorangan, Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Perseroan Terbatas (PT), maupun Koperasi dan Yayasan.

Pengertian Perusahaan Negara / BUMN Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah seluruh bentuk usaha negara yang modal seluruhnya atau sebagian dimiliki oleh negara/pemerintah dan dipisahkan dari kekayaan negara. Pengertian itu diperkuat lagi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dalam pasal 1 tentang Ketentuan Umum menjelaskan bahwa yang dimaksud BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut DR.Akadun, arti kekayaan negara yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya di dasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Penyertaan modal negara dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN bersumber dari APBN, kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya. Termasuk dalam APBN yaitu proyek-proyek APBN yang dikelola BUMN dan / atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai penyertaan modal negara. Pemisahan kekayaan negara untuk dijadikan penyertaan modal BUMN hanya dapat dilakukan dengan cara penyertaan langsung negara ke dalam modal BUMN sehingga setiap penyertaan modal tersebut perlu ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

Bentuk-Bentuk Perusahaan Negara Berdasarkan INPRES No.17 Tahun 1967 maka Perusahaan Negara (PN) atau dikenal dengan nama BUMN, dan UU. 9 Tahun 1969, tentang BUMN, membagi 3 (tiga) bentuk usaha negara yaitu PERJAN, PERUM, dan PERSERO. Kemudian UU No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN telah menggariskan hanya ada dua jenis BUMN yaitu PERUM dan PERSERO. Terdapat perbedaan bentuk, status hukum, struktur organisasi, sistem kepegawaian, administrasi keuangan BUMN tersebut, yaitu : a. Perusahaan Jawatan (PERJAN) : yang berusaha dibidang penyediaan jasa-jasa termasuk pelayanan kepada masyarakat yang permodalannya termasuk dari bagian APBN yang dikelola oleh Departemen yang membawahinya serta statusnya mempunyai kaitan dengan hukum publik.

b. Perusahaan Umum (PERUM) : berusaha dibidang penyediaan pelayanan bagi kemanfaatan umum, disamping mendapatkan keuntungan yang modal seluruhnya milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan serta berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan undang-undang. c. Perusahaan Perseroan (PERSERO) : memupuk keuntungan dan berusaha dibidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta diluar bidang usaha PERJAN Oleh karena itu berdasarkan PERPU No.1 Tahun 1969 (yang kemudian disahkan menjadi UU No.9 Tahun 1969) ketiga bentuk perusahaan negara diberi bentuk berbeda-beda. Dengan demikian pengaturan selanjutnya, baik mengenai struktur organisasinya, hubungan pertangungjawabannya, hierarkhi dan sebagainya yang menyangkut kedudukannya dapat dilakukan dengan harapan yang lebih sempurna. Untuk lebih lengkap dan jelasnya mengenai ketiga bentuk BUMN tersebut di atas dan juga mengenai halhal lainnya seperti personil, permodalan dan dalam hubungannya dengan soal kedudukan perusahaan negara, dapat dirinci sebagai berikut: 1. Perusahaan Jawatan (PERJAN) atau Departemental Agency Perusahaan negara ini didasarkan oleh landasan hukum INPRES No.17 tahun 1967, UU No. 9 Tahun 1969. Berkedudukan pada tingkat jawatan serendah-rendahnya sama tingkat Direktorat, dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang kemudian melalui Direktorat Utama bertanggungjawab kepada Menteri / Dirjen yang bersangkutan; dan melakukan tugas–tugas pemerintahan dan tugas-tugas perusahaan sekaligus yang tercermin dalam struktur organisasi departemennya. Modal permulaan dan mutasi modal lainnya tercermin dalam APBN. Biaya eksploitasi ditutup dengan pendapatan jawatan, dan tarif ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan bersama-sama menteri keuangan. Oleh karena modal PERJAN merupakan kekayaan negara yang tidak dipisahkan maka hasil-hasil perusahaan harus tampak dalam APBN. Pegawai PERJAN adalah Pegawai Negeri yang penghasilannya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan. Makna usaha adalah pelayanan masyarakat (public service) sehingga setiap subsidi yang diberikan kepada masyarakat selalu diketahui dan dicatat. Barang atau jasa yang dihasilkan oleh PERJAN merupakan kewajiban pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat karena barang dan jasa itu besar dan penting artinya dalam kehidupan masyarakat banyak. Bidang usahanya merupakan monopoli pemerintah dan memang tidak menarik bagi pengusaha swasta untuk dilaksanakan karena usahanya mempunyai rate of return yang kecil sedangkan investasi dan resikonya besar. Contoh PJKA yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api (sekarang PT.KAI). Semula masih ada 2 buah PERJAN, yaitu Perusahaan Jawatan Kereta Api PJKA dan Perusahaan Jawatan Pegadaian. Tetapi pada tahun 1990 kedua PERJAN tersebut diubah statusnya menjadi PERUM. Meskipun UU No. 19 tahun 2003 Tentang BUMN telah menggariskan hanya ada dua jenis perusahan negara yaitu PERUM dan PERSERO, akan tetapi ada usaha-usaha negara yang lain dan tidak termasuk ke dalam kedua jenis perusahaan tersebut. Oleh karena itu beberapa pihak yang mengklasifikasikan usaha pemerintah dalam bidang RUMAH SAKIT sebagai unit Swadana. Akan tetapi Wikipedia Indonesia menggolongkan Unit Swadana beberapa RUMAH SAKIT sebagai PERJAN. Contoh : PERJAN Rumah Sakit AB.Harapan Kita, PERJAN RS.Dr.Wahidin, PERJAN RS.Fatmawati, dan beberapa PERJAN Rumah Sakit. 2. Perusahaan Umum (PERUM) atau Public Corporation Perusahaan Negara bentuk ini didasarkan oleh landasan PERPU No. 19 tahun 1960 dan kemudian pendiriannya masing-masing diatur oleh Peraturan Pemerintah. PERUM berkedudukan dan bergerak dalam menjalankan tugas melayani kepentingan umum serta sekaligus untuk memupuk keuntungan. Selain itu, perusahaan negara bentuk PERUM bergerak di bidang yang oleh Pemerintah dianggap vital; yang pada umumnya menjalankan tugas pemerintahan. Akan tetapi PERUM dapat pula dibebani tugas pemerintahan (dalam hal ini tugas pemerintah dalam lingkup fungsi departemennya serendah-rendahnya yang berada pada tingkat direktorat). Perusahaan dapat dituntut dan menuntut, dan hubungan hukumnya diatur secara hubungan perdata. Modal perusahaan seluruhnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan. Modal perusahaan tidak terbagi atas saham-saham. PERUM tidak diperkenangkan mempunyai anak perusahaan atau menyertakan kekayaan dalam permodalan perusahaan lain. Perusahan mempunyai nama dan kekayaan tersendiri serta mempunyai kebebasan untuk mengadakan perjanjian-perjanjan, kontrak-kontrak dan mengadakan hubungan dengan perusahaan lainnya, kecuali dalam hal penyertaan modal. Secara finansial perusahaan harus dapat berdiri sendiri dan jika politik pemerintah menetapkan tarif dan harga untuk golongan konsumen tertentu lebih rendah dari

tarif dan harga menurut yang berlaku pada PERUM maka pemerintah memberikan subsidi untuk pemakaian jasajasa oleh golongan konsumen tersebut. Status dan penghasilan pegawai PERUM diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah diluar ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri. PERUM ini dipimpin oleh Direksi (Direktur) sedangkan untuk PERUM Otorita dipimpin oleh General Manajer yang kesemuanya bertanggungjawab kepada Menteri yang bersangkutan. Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Direksi atas persetujuan Menteri. Contoh : Perusahan Negara berbentuk PERUM menurut Wikipedia Indonesia adalah PERUM DAMRI, PERUM Pegadaian, PERUM Sarana Pengembangan Usaha (Jasa Pembiayaan), PERUM Pengembangan Perumahaan Nasional (Jasa Konstruksi) PERUM Produksi Filem Nasional, PERUM PPD (Jasa Angkutan Darat), PERUM BULOG, PERUM PERHUTANI (Kehutanan), PERUM Percetakan Negara Indonesia, dsb. 3. Perusahaan Perseroan (PERSERO) atau Public Company PERSERO adalah Perusahaan Negara dalam bentuk Perseroan Terbatas seperti diatur menurut ketentuanketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHP Stbl.1847 : 23), dan ditambah, yang saham-sahamnya baik sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh negara. Perusahaan Negara bentuk ini didasarkan oleh landasan hukum INPRES Nomor 17 Tahun 1967, UU No.9 tahun 1969, PP No.12 tahun 1969, KUH Perdata dan peraturan-peraturan lainnya dan Akte Pendirian masing-masing. Berkedudukan sebagai perusahaan biasa (seperti dilakukan swasta) dan yang bukan semata-mata menjadi tugas pemerintah, dipimpin oleh Direksi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang masing-masing bertanggungjawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Negara selaku pemegang saham diwakili oleh Menteri Keuangan. Dalam hal ini Menteri Keuangan mewakili negara selaku pemegang saham yang dibantu oleh Direktorat Pembinaan Badan Usaha Negara dalam menyelenggarakan ketatausahaan BUMN. Pengesahan laporan tahunan PERSERO dilakukan oleh Rapat Pemegang Saham. Direktorat Akuntan Negara dapat mengadakan audit atau pemeriksaan dan mengeluarkan laporan akuntan. Modal usaha perusahaan adalah dipisahkan dari saham-saham yang sebagian atau seluruhnya milik negara yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Hal ini berarti bahwa modal perusahaan dapat merupakan campuran antara modal negara dan modal swasta. Perusahaan dapat melakukan penyertaan modal / pemilikan atau melepaskan pemilikan saham PERSERO dari perusahaan. Pegawai PERSERO berstatus sebagai pegawai perusahaan swasta biasa. Hubungan kerja antara pegawai dan perusahaan diatur dalam kontrak kerja dengan pemilik PERSERO. Gaji dan pensiun pegawai ditetapkan dalam kontrak kerja berdasarkan persetujuan kolektif. Barang-barang atau jasa-jasa yang dihasilkan bukan merupakan kewajiban negara untuk menghasilkannya bidang usahanya harus dapat memberikan keuntungan finansial kepada negara baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. PERSERO pada prinsipnya tidak diberi hak monopoli atau perlakuan khusus lainnya oleh pemerintah. Berikut ini perusahaan negara yang termasuk PERSERO, antara lain : Bidang Perbankan : PT.Bank Mandiri, PT.BNI, PT.BRI, PT.BTN Bidang Asuransi : PT.ASABRI, PT.Asuransi Jasa Raharja, PT.Asuransi Jiwasraya, PT.Jamsostek, PT. Taspen Bidang Pelabuhan : PT.Pelabuhan Indonesia I s/d IV, Bidang Kebandarudaraan : PT.Angkasa Pura I Bidang Logistik : PT.Pos Indonesia Bidang Jasa Konstruksi : PT.Hutama Karya, PT.Pembanguanan Perumahan, PT.Waskita Karya. Bidang Pelayaran : PT.PELNI, PT. Djakarta Lloyd Bidang Angkutan Darat : PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Bidang Penerbangan : PT. Garuda Indonesia, PT.Merpati Nusantara Airlines Bidang Pariwisata : PT.Bali Tourism & Develop. Corp, PT.Hotel Indonesia. Bidang Farmasi : PT. Kimia Farma, PT.Indofarma Tbk. Bidang Kehutanan : PT.Inhutani Bidang Percetakan dan Penerbitan : PT.Balai Pustaka Bidang Energi : PT. PLN, PT.Perusahaan Gas Negara, PT.Tambang Batu Bara Bukit Asan Tbk Bidang Telekomunikasi : PT. Indosat, PT.Telkom Bidang Kawasan Industri : PT. Kawasan Industri Makassar (KIMA), PT.Kawasan Industri Medan

-

Bidang Perkapalan ; PT. Industri Kapal Indonesia Bidang Pertanian : PT. Pertani Bidang Pertambangan : PT. Pertamina, PT.Timah, Bidang Pupuk : PT. Pupuk Sriwijaya. Setelah mengkaji berbagai permasalahan tentang bentuk-bentuk perusahaan negara dan memperhatikan sifat BUMN yaitu untuk memupuk keuntungan dan melaksanakan kemanfatan umum maka Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan penyederhanaan bentuk BUMN menjadi hanya 2 (dua) saja, yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang bertujuan memupuk keuntungan dan Perusahaan Umum (PERUM) yang bertujuan guna menyediakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan Perusahaan Jawatan (PERJAN) diubah fungsinya menjadi PERUM atau PERSERO, sesuai dengan pengembangan masing-masing fungsi BUMN tersebut. Jadi baru tahun 2003 melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), nomenklatur perusahaan negara hanya mengenal PERSERO dan PERUM. Menurut Undang-Undang tersebut, yang dimaksud dengan PERSERO adalah BUMN berbentuk perseroan terbatas, modal sahamnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki Negara, dengan tujuan utamanya mengejar keutungan. PERUM adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, tujuannya untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Perbedaan PERUM dan PERSERO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 2. 3. 4.

PERUM : Pendirian diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah mengkaji bersama antara menteri teknis dan menteri keuangan Maksud dan tujuan PERUM adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Organ PERUM adalah menteri, direksi dan dewan pengawas. Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan RENSTRA yang memuat sasaran dan tujuan PERUM yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Rancangan yang telah ditandatangani oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada menteri untuk mendapatkan pengesahan. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan rencana jangka panjang. Rancangan kerja dan anggaran wajib disampaikan kepada menteri untuk memperoleh pengesahan. Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada menteri untuk memperoleh pengesahan. Laporan ini ditandatangani oleh semua anggota direksi dan dewan pengawas. Pengangkatan dan pemberitahuan anggota dewan pengawas ditetapkan oleh menteri, yang bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan PERUM serta memberikan nasehat kepada direksi. PERSERO : Pendirian diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dasar pertimbangan setelah dikaji bersama antara menteri teknis dan menteri keuangan. Maksud dan tujuan PERSERO adalah menyediakan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan. Organ PERSERO terdiri RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham), Direksi dan Komisaris. Menteri bertindak selaku RUPS dalam hal seluruh saham PERSERO dimiliki oleh negara, dan bertindak selaku pemegang saham pada PERSERO dan Perseroan terbatas dalam hal jiika tidak seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara. Menteri dapat memberikan kuasa kepada seseorang atau badan hukum mewakilinya dalam RUPS dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

5.

Pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan melalui RUPS, dalam hal menteri selaku RUPS, dan ditetapkan oleh menteri. 6. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan RENSTRA yang memuat sasaran dan tujuan PERSERO yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun. Rancangan yang telah ditandatangani bersama dengan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan. 7. Dalam waktu 5 bulan setelah tahun buku ditutup, direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan, laporan ini ditandatangani oleh semua anggota direksi dan komisaris. 8. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri. Komisaris bertugas mengawasi direksi dalam menjalankan kepengurusan PERSERO serta memberikan nasehat kepada direksi.

Keberadaan BUMN dalam Negara Di banyak negara BUMN masih menjadi salah satu penggerak ekonomi, seperti di Singapura, Malaysia bahkan di negara-negara Eropa sekalipun. Demikian juga di Indonesia. Berhubung BUMN di Indonesia semakin menurun sehingga banyak mengharpkan dikurangi atau di Privatisasi, yang bertujuan memberi nilai tambah secara bisnis dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Denga privatisasi akan mempunyai dampak yang positif bagi perkembangan usaha di Indonesia, dan sebagai pelaku ekonomi akan menentukan arah ekonomi Indonesia. BUMN diharapkan mengelola kekayaan negara secara ekonomis, produktif, efektif dan efisien. BUMN diharapkan membina Usaha Swasta Nasional (BUMS), sehingga BUMN harus lebih baik dari BUMS. Sangat menyedihkan bilamana BUMN merugi, dan lebih rendah mutu manajemennya dari Usaha Swasta Nasional (BUMS).

Kondisi BUMN sekarang ini

1. 2. 3. 4.

Menurut DR.Akadun (2007), Jumlah : Total BUMN pada tahun 2004 berjumlah 158 menjadi 139 pada tahun 2005. BUMN yang berhasil membukukan laba jumlahnya turun dari 113 BUMN pada tahun 2004 menjadi 108 BUMN pada tahun 2005. Pada tahun 2004 jumlah BUMN merugi sebanyak 27 perusahaan dengan total kerugian Rp.4,87 trilliun, pada tahun 2005 jumlahnya 31 perusahaan dengan total kerugian sebesar 6,11 trilliun. Beberapa BUMN telah dijual diantaranaya PT.Indosat, PT.Semen Gresit, sementara beberapa BUMN telah diprivatisasi seperti PT.Bank Mandiri Tbc, PT.Bank Rakyat Indonesia, PT.Bank Negara Indonesia, PT. Pelindo II, PT.Angkasa Pura. Namun perkembangan, ada empat jenis perseroan yang dilarang diprivatisasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan. Keempat jenis perseroan yang hanya boleh dikelola BUMN yaitu PERSERO sektor pertahanan negara, PERSERO yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan subsidi pemerintah, serta PERSERO yang mengelola sumber daya alam (SDA). Menurut Dr.Akadun (2007:181) bahwa dalam perjalanan pengelolaan BUMN di Indonesia ternyata kinenerja sebagian besar BUMN terpuruk, kurang sehat (atau bahkan tidak sehat); terus menerus merugi, inefisiensi, menyedot dana APBN serta mengalami patologi birokrasi dan maladministration. Antaralain penyebabnya : Administrasi Perusahaan Negara berada di antara bayang-bayang administrasi negara dengan administrasi bisnis. Implikasinya mekanisme pasar tidak berjalan dengan secara optimal. Misalnya dalam hal penentuan harga (tarif dasar). Tujuan BUMN mengejar keuntungan (profit). BUMN dituntut untuk menjadi perintis suatu usaha meskipun harus merugi; dituntut untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberikan kemanfatan umum, disisi dituntut mendapatkan keuntungan sehingga memberikan kontribusi bagi penerimaan negara. Campur aduknya kepentingan sosial-politik dengan ekonomi dalam pengekolaan BUMN. Partai Politik ikut dalam manajemen BUMN dengan kepentingan politik. Pembinaan dan pengawasaan tehadap kinerja manajemen BUMN dilakukan oleh berbagai pihak, yakni Kementerian Negara BUMN, departemen teknis dan departemen keuangan sehingga sering terjadi benturanbenturan kepentingan.

5.

1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Masih belum tercapainya persepsi dan konsepsi yang sama di antara stakeholders (pemangku kepentingan atau pengguna) tentang “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak” sehingga “usaha-usaha apa saja” yang dapat dikelola oleh BUMN masih terus menjadi bahan perdebatan. Ambivalensi yang menyelimuti pengelolaan BUMN harus segera di-clear-kan terutama dalam hal cabangcabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; pihak yang membina BUMN, status dan kedudukan BUMN sebagai lembaga profit atau sosial, kemandirian manajemen dalam pengelolaan BUMN. Setelah ada kejelasan tentang status BUMN tertentu maka diperlukan upaya-upaya menyehatan perusahaan, yaitu melalui reformasi BUMN, misalnya melalui penerapan Good Corporate Governance atau melakukan privatisasi BUMN. Good Corporate Governance berupaya menata dan mengelola BUMN secara baik dengan menerapkan prinsip-prinsip transparancy, accontability, responsibility, dan partisipation serta fairness dalam menjalankan perusahaan sehingga kinerja BUMN dapat memuaskan stake holders. Sedangkan melaksanakan privatisasi bertujuan untuk meningkatkan kinerja BUMN sehingga dapat memuaskan stake holders dengan mengundang pihak lain untuk mengelola BUMN baik dalam penyertaan modal atau partisipasi profesional dalam mengelola perusahaan. Menurut Hamid dan Anto, yang dikutip Akadun (2007) BUMN didesain untuk tujuan tertentu seperti menciptakan lapangan pekerjaan, pengembangan daerah, merintis sektor yang belum dimasuki swasta, menyediakan fasilitas semi publik. Atau memaksimunkan kesejahteran rakyat serta memaksimunkan tujuan tertentu termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal. Tujuan BUMN sesuai Pasal 33 UUD 1945, adalah meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Namun demikian secara khusus tujuan pendirian BUMN menurut PP No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan pengawasaan PERJAN. PERUM, dan PERSERO adalah: Tujuan komersil, yakni alat memupuk keuntungan Tujuan secara makro, yaitu memberi sumbangan bagi perkembangan ekonomi/pendapatan negara, perintis kegiatan usaha dan penunjang kebijakan pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan Tujuan sosial politik, yakni melayani kepentingan umum dan memenuhi hajat hidup orang banyak serta membantu golongan ekonomi lemah dan koperasi. Untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan ditetapkan PP No. 3 tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasaan PERJAN,PERUM, dan PERSERO. Pembinaan BUMN adalah kegiatan untuk memberikan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar BUMN yang bersangktan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. Pengawasan BUMN adalah seluruh proses kegiatan penilaian dengan tujuan agar melaksanakan fungsinya dengan baik dan berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai BUMN dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan baik dalam bidang keuangan atau bidang teknis operasional. Sesuai dengan PP No.3 Tahun 1983 tersebut di atas, maka pembinaan terhadap BUMN memiliki maksud dan tujuan : Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Mengadakan pemupukan keuntungan / pendapatan. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa barang dan jasa yang bermutu dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Menyelengarakan kegiatan usaha yang bersifat melengkapi kegiatan swasta dan koperasi dengan menyediakan kebutuhan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa dan pelayanan bermutu dan memadai. Turut aktif memberikan bimbingan kegiatan kepada sektor swasta, khususnya pengusaha golongan ekonomi lemah dan sektor koperasi. Tujuan pembinaan BUMN agar supaya tidak ada lagi BUMN menjadi beban keuangan negara, tidak sehat, baik manajemen maupun operasionalnya, tidak dijual atau dikurangi. Kalau di Privatisasi harus memberi jaminan dan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan mendorong semaraknya ekonomi kerakyatan..

Perusahaan Daerah diatur berdasarkan UU No. 5 Tahun 1962. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, serta pengaturannya diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan Yang dimaksud Perusahaan adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Perusahan Daerah, yang didirikan dengan Peraturan Daerah dan merupakan badan hukum serta kedudukannya diperoleh dengan berlakunya peraturan daerah tersebut. Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan instansi atasan. Perusahan Daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah pasal 177 menyebutkan bahwa “Pemerintah Daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan”. Tujuan Perusahaan Daerah adalah turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka demokrasi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta kegairahan kerja dalam perusahaan, serta menuju masyarakat adil dan makmur. Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah yang bersangkutan diusahakan oleh Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dalam melaksanakan tujuan tersebut Perusahaan Daerah bekerjasama dengan Perusahaan Negara, Koperasi dan Swasta dalam hal ini lapangan usaha Perusahan Daerah dan hubungannya dengan lapangan usaha koperasi. Dan kepada koperasi tetap diutamakan. Perusahaan Daerah pada hakikatnya mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah, atau berfungsi sebagai aset daerah, dan salah satu sumber penghasilan daerah dengan sasaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. Jadi hasil atau penghasilan Perusahaan Daerah menjadi sumber pendapatan Pemerintah Daerah dan nampak di dalam APBD setiap daerah. Lapangan kerja Perusahaan Daerah atau usahannya tidak sama dari setiap daerah, tergantungan pada kebutuhan daerah masing-masing. Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruh atau sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Modal Perusahaan Daerah yang untuk seluruhnya terdiri atas kekayaan daerah dipishkan tidak terdiri atas saham. Sebaliknya modal perusahaan daerah yang sebagian terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan, modal itu terdiri atas saham. Semua alat likuid disimpan dalam bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang bersangkutan berdasarkan petunjuk-petunjuk menteri keuangan. Saham perusahaan daerah terdiri atas saham priortitas hanya dapat dimiliki oleh daerah, sedangkan saham biasa dapat dimiliki oleh daerah, warga negara Indonesia dan atau badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Indonesia. Besarnya jumlah nominal saham prioritas dan saham biasa ditetapkan dalam peraturan pendirian perusahaan daerah. Kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan dari direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari instansi atasan dengan meperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji daerah yang berlaku. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan Daerah menurut Peraturan Kepegawaian yang disetujui oleh Kepala Daerah/Pemegang saham-saham prioritas berdasarkan peraturan pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah tersebut. Pengaturan lebih terinci tentang pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah. Contoh Perusahaan Daerah : PD Air Minum (PDAM), PD.Pasar, PD.Parkir, PD.Kebun Binatang, dsb.

Pendirian Perusaahaan Daerah Perusahaan Daerah adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Bagi perusahaan daerah provinsi peraturannya disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, sedangkan perusahaan daerah kebupaten/kota peraturannya disahkan oleh Gubernur. Kekayaan Perusahaan Daerah dipisahkan dari kekayaan negara untuk menghindari praktek yang tidak efisien

Pengelolaan Perusahaan Daerah Perusahaan Daerah dipimpin oleh sekelompok direksi yang jumlah anggotanya dan susunannya ditentukan dalam anggaran dasar. Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan diberhentikan oleh kepala daerah dengan pertimbangan DPRD, dan masa jabatannya selama 4 tahun. Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 18 Tahun 1969, pengurusan perusahaanperusahaan daerah tidak lagi dilakukan oleh Badan Pimpinan Perusahaan Daerah. Pengurusan selanjutnya diserahkan kepada Gubernur/Kepala Daerah pada Tingkat I Provinsi.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Perusahaan Swasta Nasional atau Badan Usaha Milik Swasta, merupakan bagian dari pada usaha nasional pada suatu negara. Negara memegang monopoli dan kendali dalam bentuk kebijakan-kebijakan usaha / perdagangan nasional, swasta melaksanakannya bersama-sama BUMN. Bentuk-bentuk badan-badan usaha milik swasta (BUMS) : Perseorangan Firma (Fa’) CV - Perseroan Komanditer PT - Perseroan Terbatas (NV) Koperasi Yayasan Penjelasan Singkat :

1. PERSEORANGAN   

-

-

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dimiliki secara perorangan, seperti toko, warung, jasa angkutan, dsb. Modal berasal dari perseorangan atau pinjaman (kredit). Tanggungjawab atas perusahaan terletak kepada seorang pemiliknya. Harta milik peribadi menjadi tanggungan atas pembayaran hutang-hutang bila perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran utangnya. Modal usaha dan kekayaan pribadi tidak dapat dipisahkan. Pemimpin usaha adalah pemilik usaha sendiri, yang terdiri dari Usaha Dagang dan Usaha Jasa. Usaha Dagang (UD) yakni kegiatan jual beli dan menyewakan barang : Toko buku, Toko barang campuran, Warung Kopi. Usaha Jasa (UJ) : Biokop, Travel Biro Ticketing, Biro Konsultan, Angkutan, Dokter, Kursus, atau penjualan jasa lainnya. Cara mendirikan : Sebaiknya didirikan dengan Akte Notaris, tapi tidak perlu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan tidak perlu diumumkan dalam berita negara. Pemiliknya cukup menghadapkan pada Kantor Perdagangan / Perindustrian setempat untuk memperoleh Izin Usaha. Dan mendapatkan izin usaha dari pemerintah daerah setempat. Sebaiknya memiliki NPWP agar dapat ikut tender usaha nasional. Kebaikan dan Kelemahan Kebaikan : Seluruh laba menjadi milik sendiri (pemiliknya) Ada kepuasan pribadi pemiliknya, karena hanya satu orang yang berhak mengambil keputusan yakni pemiliknya sendiri, tanpa perlu berkonsultasi dengan orang lain, sehingga keputusan cepat diambil. Ini adalah suatu daya tarik

-

-

-

mengapa jutaan orang di dunia lebih menyenangi usaha perorangan. Prinsip lebih baik jadi kepala kucing daripada menjadi ekor harimau, nampaknya sangat diterima oleh jutaan pengusaha di dunia ini. Karena pemiliknya menikmati kebebasan melaksanakan kegiatan usahanya tanpa ada satupun orang yang mengaturnya, ia adalah orang puncak yang berkuasa dalam perusahaannya, sekalipun perusahaannya tergolong usaha kecil atau usaha menengah. Lebih mudah memperoleh pinjaman / kredit. Pemilik dapat saja meminjam modal sesuai keperluannya dengan menjaminkan kekayaan pribadinya. Kadang-kadang tidak memerlukan laporan keuangan sehingga sulit diketahui rahasia perusahaannya, terutama pihak saingannya. Pajak rendah karena administrasi keuangan sering tidak jelas, dan pemerintah memberi keringanan sebagai pengusaha kecil. Kelemahan : Tanggungjawab pemilik tidak terbatas, kekayaan pemilik menjadi jaminan utang perusahaan, karena modal usaha dan kekayaan pribadi tidak dapat dipisahkan. Sumber keuangan terbatas, karena tergantung kepada kemampuan pemiliknya memperoleh sumber-sumber keuangan. Sulit berkembang, karena manajemennya sangat tradisional. Kurang terjamin kelangsungan usahanya, karena bila pemiliknya meninggal dunia, atau bangkrut, atau sebab lain yang menyebabkan usaha macet maka biasanya perusahaan langsung berhenti, kecuali ada anggota keluarga dalam yang bersedia melanjutkan usaha. Karyawannya sulit berkembang dan maju, karena posisinya tetap sebagai anak buah dalam jangka waktu relatif lama, sulit dipromosikan, penghasilan biasanya sangat rendah, tidak sebanding dengan pengorbanan yang diberikan kepada usaha.

2. FIRMA (Fa’)

      

Firma adalah persekutuan dagang antara dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama, misalnya Firma Emil dan Salim, Fa’. Dian & Co. Modal berasar dari para sekutu. Firma dapat didirikan dengan akte notaris. Tanggung jawab Firma (Fa’) terletak pada para sekutu secara tidak terbatas, atau bersifat pribadi untuk keseluruhan. Cara mendirikan : Didirikan dengan akte otentik yang dibuat dimuka notaris (bisa juga dengan akte notaris) yang memuat anggaran dasar dengan rincian sebagai berikut : (1) Nama lengkap, pekerjaan, dan tempat tinggal para sekutu, (2) Penetapan nama bersama atau firma, (3) Menjalankan usaha terbatas pada bidang khusus (tertentu), (4) Jangka waktu yang diperjanjikan, (5) Ketentuan-ketentuan lain yang menjadi hak pihak ketiga terhadap para sekutu. Beberapa Ketentuan : Akte pendirian itu kemudian di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat (domisili). Kemudian diumumkan di dalam Berita Acara Negara. Selama akta tersebut belum didaftarkan dan diumumkan, maka usaha didirikan untuk waktu yang tidak terbatas semua sekutu berwewenang untuk menandatangani surat untuk Firma itu. Di dalam Firma, tidak ada keharusan pengesahan akta pendiriannya oleh Menteri Kehakiman dan tidak ada keharusan harta kekayaan antara persekutuan dan pribadi sekutu-sekutu atau tanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan. Firma mendapat izin pada kantor Perdagangan setempat, Pemerintah Daerah setempat untuk izin usaha. Dalam akta pendirian persekutuan Firma ditentukan sekutu yang menjalankan tugas pengurus, agar pihak ketiga dapat mengetahui siapa yang menjadi pengurus Firma yang berhubungan dengannya. Pengurus berhak bertindak keluar atas nama Firma, namun jika tidak ditentukan maka semua sekutu dapat bertindak mewakili Firma. Kekuasaan tertinggi ada dalam tangan semua sekutu. Semua anggota sekutu berhak menjadi pimpinan. Keuntungan yang diperoleh setiap anggota sekutu ditentukan oleh jumlah modal yang diikutsertakan, demikian pula kerugian yang diderita, meskipun kerugian diakibatkan oleh salah seorang anggota persekutuan. Pembubaran Firma dilakukan bila sudah berakhir masa atau jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya di dalam akta pendirian, atau salah satu anggota sekutu mengundurkan diri / berhenti sebelum jangka waktu ditentukan.



Pembubaran Firma ditentukan dengan bukti otentik di muka notaris, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam tambahan berita negara. Kebaikan dan Kelemahan Firma : Kebaikan :

1. Modal relatif besar Kesempatan memperluas usaha lebih mudah

2. Lebih mudah memperoleh pinjaman/kredit Kemampuan financial yang lebih besar

3. Kemampuan manajemen lebih besar Ada pembagian fungsi, tugas, wewenang dan tanggungjawab. Keputusan diambil secara bersama-sama Kelemahan : 1. Tanggungjawab pemilik tidak terbatas Kerugian yang diderita perusahaan akan mempengaruhi harta pribadi anggota 2. Kelangsungan usaha tidak menentu Jika salah satu anggota pemilik mengundurkan diri, atau membatalkan perjanjian untuk menjalankan usaha bersama otomatis Firma menjadi bubar. 3. Penanggungan kerugian secara bersama-sama Kerugian yang diakibatkan oleh salah seorang anggota pemilik harus ditanggung bersama oleh anggota yang lain.

3. CV - PERSEKUTUAN KOMANDITER   





  

CV kepanjangan dari Comanditaire Vennotshaap, yang artinya Persekutuan Komanditer. Suatu bentuk usaha persekutuan yang mempunyai satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Terdapat dua macam sekutu, yakni sekutu komanditer (pasif) dan sekutu komplementer (aktif) Sekutu komanditer yaitu sekutu fasif, yang hanya menyerahkan modalnya saja (barang, uang atau tenaga kerja) pada persekutuan dan tidak turut campur tangan dalam pengurusan persekutuan, tanggungjawab terbatas. Sekutu komanditer memperoleh keuntungan dari pemasukannya. Hanya bertanggungjawab sebesar modalnya yang disertakan, dan tidak ikut dalam pengurusan persekutuan. Sekutu komplementer atau sekutu aktif, adalah orang yang menjalankan perusahaan (pimpinan/direktur) dan bertanggungjawab penuh atas hutang-hutang perusahaan. Sekutu komplementer selain menyerahkan atau menyetor modalnya juga pengurus persekutuan, dan biasaanya modal penyertaannya lebih besar jumlahnya dari sekutu komanditer. CV adalah suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan dan bertanggungjawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan tidak bersedia memimpin perusahaan serta bertanggungjawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan. Cara mendirikan CV CV didirikan dengan akta notaris yang berupa akta pendirian yang memuat anggaran dasar, kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat yang diumumkan dalam tambahan berita negara. Tidak memerlukan pengesahan dari Menteri Kehakiman. Pembubaran CV Berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam akta pendirian Atau pengunduran / pemberhentian sekutu-sekutu. Terjadinya perubahan akta pendirian Kebaikan dan Kelemahan CV.

        

Kebaikan : Kebutuhan modal lebih mudah dipenuhi Cara mendirikannya lebih mudah dilakukan Kemampuan manajemen lebih besar Tanggungjawab sekutu terbatas Pimpinan terdiri beberapa orang Kelemahan : Tanggungjawab sekutu komlementer tidak terbatas Kelangsungan usaha tidak menentu Sulit untuk kembali modalnya, terutama sekutu pimpinan Sekutu komanditer tidak aktif dalam usaha

4. PT (PERSEROAN TERBATAS) = NV       o

o o

o  o o o o  o o o  1. 2. 

Perseroan Terbatas, disingkat PT, dahulu disebut NV, kepanjangan dari Naamlozo Vennootschap. PT adalah suatu persekutuan yang berbadan hukum untuk menjalankan perusahaan dengan modal usaha yang terbagi atas saham, di mana setiap sekutu dapat mengambil bagian (membeli) bebarapa saham. Modal PT terdiri atas saham-saham yang jumlahnya telah ditentukan dalam Anggaran Dasarnya. Tanggungjawab pesero terbatas pada modal yang diikutsertakan (saham yang dibeli) dalam PT. PT. merupakan perusahaan akumulasi modal yang dibagi atas saham, dan tanggungjawab sekutu pemegang saham terbatas pada jumlah saham yang dimilikinya. Unsur-unsur Badan Hukum tersebut : Organisasi yang teratur Dipimpin oleh pengurusnya, yang diangkat oleh pesero atau orang-orang yang diangkat untuk itu tanpa menerima upah dengan atau tanpa pengawasan komisaris Harta kekayaan sendiri Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan anggotanya (pemegang saham) Melakukan hubungan hukum sendiri PT. Melakukan hubungan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurusnya (DIREKSI). Pengurus tidak bertanggungjawab lebih dari pelaksanaan tugas yang diberikan kepadanya. Mempunyai tujuan sendiri Tujuan perseroan adalah memperoleh keuntungan / laba (profit) dalam bidang usaha tertentu. Cara Mendirikan PT. Didirikan dengan Akta Notaris. Jadi akta pendirian dibuat dimuka notaris, yang memuat anggaran dasar. Pendaftaran di Pengadilan Negeri setempat, kemudian diumumkan dalam berita negara, dan harus mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Harus mempunyai modal yang dibagi atas saham-saham. Paling sedikit 10% dari modal perseroan harus sudah disetor (syarat material) Modal PT Modal PT adalah modal dasar seperti dalam akte pendirian Modal yang ditempatkan/disanggupi sekurang-kurangnya 20% dari modal dasar Modal yang disetor (modal operasional) yaitu 10% dari modal perseroan. Namun dalam praktek 10% dari modal yang ditempatkan atau disanggupi. Saham Saham yang dikeluarkan pada pokoknya ada dua jenis, yaitu : saham biasa (common stock), dan saham istimewa (preferrend stock) Alat Perlengkapan

1. o o o o

o o o 2.

o o o 3. o o o

o  o o o o o o  o o o o o o

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Merupakan kekuasan tertinggi dalam PT. Hak suara diatur sebagai berikut : Setiap pemegang saham sekurang-kurangnya berhak mengeluarkan satu suara, atau satu saham satu suara. Setiap pemegang saham mengeluarkan suara sebanyak jumlah saham yang dimiliki. Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sebanyak kelipatan dari harga nominal saham yang terkecil dari perseroan terhadap keseluruhan jumlah harga nominal dari semua saham yang dimiliki pemegangnya. Apabila modal perseroan terbagi dalam 100 saham atau lebih maka hak suara tidak lebih dari enam suara, dan bila modal perseroan di bawah 100 saham, hak suara tidak lebih dari tiga suara. Keputusan Rapat Pemegang Saham dianggap sah bila : Cara dan tenggang waktu penagihan pada pemegang saham Pegambilan Keputusan (suara terbanya atau suara terbanyak khusus) Tidak melanggar undang-undang, anggaran dasar, hukum tidak tertulis. Pengurus Pengurus PT biasanya disebut DIREKSI dan pimpinanya disebut DIREKTUR yang berfungsi sebagai pimpinan perusahaan. Hubungan hukum antara RUPS dan DIREKSI dikuasai oleh hubungan pemberian kuasa, sesuai KUH Perdata Menurut KUHD, tugas pengurus (Direksi) PT adalah: Melakukan pendaftaran perseroan (PT) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri, dalam media resmi Dalam hubungan dengan pihak ketiga, Pengurus PT mewakili perseroan dalam bidang usaha yang menjadi tujuan perseroan. Dalam hubungan dengan harta kekayaan perseroan, pengurus PT mengurus dan menguasai dengan baik, mencatat dengan rapi semua harta kekayan perseroan dan mempertanggungjawabkan kepada RUPS. Komisaris Pengurus PT diawasi atau tidak diawasi oleh Komisaris. Komisaris dapat diadakan dan dapat pula ditiadakan. Jika diadakan komisaris maka jumlahnya lebih dari satu orang. Komisaris PT diangkat oleh RUPS yang dapat disertai dengan penetapan upah (gaji) dan fasilitas lain atau tanpa upah (gaji), cukup dengan honor saja. Apabila komisaris diangkat dengan upah (gaji) dan bukan pemegang saham status hukumnya sebagai “pekerja pemegang kuasa” dari perseroan atau RUPS yang dikuasai oleh Hukum campuran (pemberian kuasa dan perburuhan). Apabila komisaris diangkat dengan upah dan sebagai pemegang saham, status hukumnya sebagai penerima kuasa dari perseroan atau RUPS, yang dikuasai oleh hubungan hukum pemberi kuasa. Macam-Macam PT PT. Tertutup PT. Terbuka PT. Perseorangan PT. Domestik PT. Asing PT. Kosong Pembubaran PT Alasan pembubaran PT. Diatur dalam Anggaran Dasar PT dan diatur di dalam KUHD, antara lain sebagai berikut : Berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam akta pendirian perseroan (akta notaris) Keputusan RUPS yang menghendaki pembubaran perseroan dengan syarat yang ditentukan dalam Anggaran Dasar (Akte Pendirian) Apabila perseroan mengalami kerugian mencapai 70% dari modal yang ditetapkan Apabila perseroan dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insoluansi). Berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman untuk kepentingan umum. Karena peleburan atau penggabungan

 o o o o o o o o o

Setelah perseroan bubar, maka perseroan tetap ada sampai pemberesannya selesai. Pemberes (panitia khusus) bertugas menguangkan seluruh aktiva perseroan untuk melunasi hutang perseroan termasuk upah “pemberes”. Jika aktiva tersebut masih ada sisa, maka sisa ini dibayarkan pada para pemegang saham. Tugas pemberes dilaporkan kepada RUPS. Kebaikan dan Kelemahan PT Kebaikan Tanggungjawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang perseroan. Kontinuitas perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab utang tergantung pada beberapa pesero, dan pemilik dapat berganti-ganti. Mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain Mudah memperoleh tambahan modal untuk keperluan volume usaha (menjual saham). Manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber modal secara efisien. Kelemahan PT memerlukan subyek pajak tersendiri, deviden yang diterima para pemegang saham dikenakan pajak lagi. Mendirikan PT lebih sulit Biaya pendirian cukup tinggi Rahasia perusahaan tidak terjamin, karena semua aktivitas perusahaan dilaporkan kepada pemegang saham secara rutin dan teratur.

5. KOPERASI     o o o o 

o o o o  o

Koperasi berasal dari bahasa Inggeris, yaitu “cooperation” atau bahasa Belanda “Cooperatie”, yang berarti “kerjasama”. Kerjasama yang dimaksudkan disini adalah kerjasama yang terjadi antara beberapa orang (kelompok) untuk mencapai tujuan yang sama yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan “ekonomi” untuk meningkatkan kesejahteran bersama. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini : Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama Tujuan mereka yang baik secara bersama-sama maupun secara individual adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama-sama secara kekeluargaan. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah Badan Hukum (BH), yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dikelola bersama. Tujuan utama Badan Hukum (BH) itu ialah memajukan kesehajteraan semua anggota perkumpulan. Azaz, Tujuan dan Fungsi Koperasi Azas Koperasi : Menurut UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi Indonesia berazaskan Pancasila dan UUD 1945, yakni berdasarkan asas kekeluargaan, semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus atas azas keadilan dan kekeluargaan, keberanian berkorban untuk kepentingan bersama. Tujuan Koperasi : Pasal 3 UU No,25 : Tujuan koperasi yakni memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun terutama perekonomian sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Fungsi Koperasi : Sebagai perkumpulan (unit ekonomi) yang bukan merupakan perkumpulan modal : Alat perjoangan ekonomi Alat pendemokrasian ekonomi sosial Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Alat pembina insan masyarakat dalam tata laksana perekonomian rakyat Cara mendirikan Koperasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992: Rapat Pembentukan Koperasi

 Ada yang memprakarsai pelaksanaan rapat pembentukan koperasi. Sekurang-kurangnya 20 orang hadir berkumpul menyatakan setuju dan bersedia menjadi anggota dan pengurus  Dibuatkan Berita Acara dan Daftar hadir, yang memuat tentang jumlah anggota dan nama-nama mereka yang diberi kuasa untuk menandatangani Akta Pendirian Koperasi, beberapa orang sebagai atas nama pendiri koperasi.  Surat Permohonan Pengesahan Pendiri atau pengurus baru terpilih mengajukan surat permohonan pengesahan pendirian koperasi, yang dilampiri Akte Pendirian dan Akta Berita Acara Rapat, kepada Pejabat yang diangkat oleh dan mendapat kuasa khusus dari Menteri Koperasi.  Pengesahan Akta Pendirian (Badan Hukum) oleh Pejabat Pengesahan Akta Pendirian diberikan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterima permintaan pengesahan.  Pengiriman Akta Pendirian kepada Pendiri Koperasi Akta Pendirian yang bermaterai, dikirim kepada para pendiri, sedangkan Akta Pendirian yang tidak bermaterai dikirim kepada disimpan di Kantor Pejabat Koperasi.  Pengumuman dalam Berita Negara Akta Pendirian (Badan Hukum) yang sudah disahkan diumumkan oleh pejabat dengan menempatkan dalam Berita Negara. 

Modal Koperasi Modal diperoleh dari anggota dan dari luar anggota.  Modal koperasi dari anggota simpanan pokok simpanan wajib simpanan suka rela  Cadangan  Modal koperasi dari bukan anggota, yaitu bentuk pinjaman dari bank Koperasi, Pemerintah, dsan sumber-sumber lainnya.  Lapangan Usaha Koperasi o Koperasi Produksi Bergerak dibidang usaha pengadaan , penciptaan keperluan dasar dan keperluan konsumsi sehari-hari o Koperasi Konsumsi Bergerak dibidang usaha memenuhi kebutuhan sehari-hari o Koperasi Kredit / Simpan Pinjam Bergerak dibidang simpan-pinjam o Koperasi Jasa Bergerak dalam bidang usaha jasa tetentu.  Perangkat Organisasi Koperasi Sesuai ketentuan di dalam UU,25 thn 1992, pasal 21 : Rapat Anggota Merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi dan dilaksanakan paling sedikit sekali dalam satu tahun yang bertugas mengesahkan pertanggungjawaban pengurus, diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Pengurus Koperasi Merupakan pemegang kuasa anggota yang bertugas paling lama 5 (lima) tahun. Pengurus berkewajiban mengelolan koperasi dan usahanya mengajukan rancangan (perencanaan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (APBK), menyelenggarakan rapat anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggunganjawaban pelaksanaan tugas serta mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan. Pengawas





Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi, membuat laporan tertentu tentang hasil pengawasannya. Pembagian Laba Koperasi Pembagian laba koperasi disebut Sisa Hasil Usaha (SHU), dibagikan kepada yang berhak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi berdasarakan persentase yang meliputi : (1) untuk cadangan, (2) untuk anggota menurut jasanya dan simpanannya, (3) untuk pengurus, (4) untuk kesejahteraan pegawai, (5) untuk pendidikan koperasi, (6) untuk dana sosial Pembubaran Koperasi Pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang diberitahukan secara tertulis oleh kuasa rapat anggota kepada semua kreditur dan pemerintah berdasarkan keputusan pemerintan (pasl 47 ayat 1, UU.No.25/1992) ; (1) Terbukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan undang-undang, (2) Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan / atau kesusilaan, (3) Kelangsungan hidupnya tidak dapat lagi diharapkan.

6. YAYASAN   



Yayasan adalah suatu usaha yang didirikan oleh masyarakat atau pemerintah dengan jalan memisahkan sebagian dari kekayaannya yang tujuannya sosial. Pengelolaan Yayasan Yayasan merupakan sebuah Badan Hukum dengan kekayaan yang dipisahkan, jadi tergolong sebagai salah satu Badan Usaha Nasional. Tujuan pendirian yayasan bukan untuk mencari keuntungan (non profit), melainkan lebih menitikberatkan pada usaha-usaha sosial untuk berbagai macam kegiatan yang akan dijalankan diluar kondisi persaingan usaha. Namun perlu diingat bahwa yayasan adalah salah satu bentuk Badan Hukum, dan bukan organisasi sosial kemasyarakatan. Yayasan merupakan harapan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat tergolong yang berpengahasilan rendah, terutama dalam pemenuhan kebutuhan yang sangat primer, misalnya masalah kesehatan, pendidikan, sosial, keagamaan. Oleh karena itu warga masyarakat yang mempunyai kekayaan atau berpenghasilan tinggi sering terpanggil hati nuraninya untuk mendirikan yayasan untuk mewujudkan rasa kesetiakawanan sosial mereka. Namun demikian tidak semua yayasan bernuansa kegiatan sosial semata, karena sering kali sebuah yayasan juga merupakan salah satu badan usaha yang mempekerjakan banyak orang dan menggunakan sarana dan fasilitas yang cukup mahal untuk melaksanakan kegiatan usahanya, seperti Yayasan Rumah Sakit, Yayasan Pendidikan Tinggi, sehingga seringkali tarif yang harus di bayar masyarakat justru lebih mahal daripada tarif perusahaan pemerintah. Hal tersebut dapat dimaklumi karena tarif seringkali dihitung secara rasional dan ekonomis dan jika tidak, maka kegiatan yayasan bisa bangkrut. Namun demikian apapun alasannya, kehadiran yayasan harus lebih bernuangsa sosial dari pada bernuangsa ekonomi.