Ad-Art Organisasi Kemahasiswaan Uin Jakara Tahun 2014

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  NOMOR : UN.01/R/HK.00.5/ UN.01/R/HK.00.5/ /2014 TENTANG ANGGARAN DASAR DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH Menimbang

:

a.

 b.

Mengingat

:

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

Memperhatikan

:

1. 2.

bahwa dalam rangka peningkatan peningkat an ketertiban ketertib an dan kelancaran administrasi organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dipandang  perlu menetapkan menetapkan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemahasiswaan Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; bahwa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berlaku untuk seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggraan Penyelenggraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Keputusan Presiden Presiden Nomor Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Perubahan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta; Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/KMK/ 05/2005 tangga 26 Februari 2008 tentang Penetapan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hasil Kongres Lembaga Kemahasiswaan yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa UIN UIN Syarif Hidayatullah tanggal 27 April 2014. Hasil Konsinyering AD/ART Organisasi Kemahasiswaan tanggal 11 September 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2014.

Pertama

:

Memberlakukan Memberlakukan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 sebagai dasar  pelaksanaan  pelaksanaan organisasi kemahasiswa kemahasiswaan an di UIN Syarif Syarif Hidayatullah Hidayatullah Jakarta.

Kedua

:

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL REKTOR,

: JAKARTA : 2014

PROF.DR. KOMARUDDIN HIDAYAT  NIP. 19531018 198203 198203 1 001

Tembusan : 1. Para Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ; 5. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Arsip.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TAHUN 2014.

Pertama

:

Memberlakukan Memberlakukan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2014 sebagai dasar  pelaksanaan  pelaksanaan organisasi kemahasiswa kemahasiswaan an di UIN Syarif Syarif Hidayatullah Hidayatullah Jakarta.

Kedua

:

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.

Ketiga

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI PADA TANGGAL REKTOR,

: JAKARTA : 2014

PROF.DR. KOMARUDDIN HIDAYAT  NIP. 19531018 198203 198203 1 001

Tembusan : 1. Para Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 2. Para Dekan Fakultas di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 3. Para Kepala Biro di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta; 4. Para Ketua Lembaga dan Kepala Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ; 5. Para Kepala Bagian di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  Nomor : Un.01/R/HK.005/ /2014 Tanggal : Oktober 2014 ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (AD/ART) ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

ANGGARAN DASAR ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA MUKADIMAH

Mahasiswa adalah generasi muda yang mempunyai semangat hidup tinggi, dinamis, dan menjadi pandu perubahan bangsa dan negara. Mahasiswa adalah agen perubahan, sekaligus sumber kekuatan moral. Oleh karena itu, diperlukan sebuah wadah berupa organisasi kemahasiswaan yang menampung berbagai kreatifitas dan aktifitas mahasiswa di lingkungannya. Organisasi-organisasi kemahasiswaan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta merupakan kelengkapan lembaga non-struktural di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diharapkan ikut mewujudkan visi dan misi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sistem organisasi kemahasiswaan harus dibangun dan diletakkan dalam format yang sesuai dengan aturan, norma, dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam mengemban visi dan misi tersebut, organisasi-organisasi kemahasiswaan sebagai kelengkapan lembaga non-struktural di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersinergi dengan lembaga struktural di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1  NAMA Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bernama: a. Senat Mahasiswa disingkat SEMA  b. Dewan Eksekutif Mahasiswa disingkat DEMA c. Unit Kegiatan Mahasiswa/ Khusus disingkat UKM/ UKK d. Himpunan Mahasiswa disingkat HIMA

Pasal 2 KEDUDUKAN Organisasi Kemahasiswaan ini berkedudukan di Universitas Islam Negeri Syarif Hida yatullah Jakarta.

BAB II ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN KEDAULATAN

Pasal 3 ASAS Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berasaskan Pancasila. Pasal 4 SIFAT Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersi fat Akademis, Independen, dan Demokratis. Pasal 5 TUJUAN Organisasi Kemahasiswaan didirikan bertujuan: a. Membentuk mahasiswa yang bertaqwa kepada Allah SWT, memiliki integritas keilmuan, keIslaman, dan keIndonesiaan.  b. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/ atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu  pengetahuan, teknologi, dan/ atau kesenian yang bernuansa Islami. c. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau bakat dan minat dan/ atau mengupayakan penggunanannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya budaya nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan. d. Memperjuangkan kepentingan hak-hak mahasiswa dan membangun komunikasi antar civitas akademika. Pasal 6 KEDAULATAN Kedaulatan organisasi berada di tangan mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi dan aktif mengikuti kegiatan akademik, serta dilaksanakan sepenuhnya menurut AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 7 ANGGOTA Keanggotaan Organisasi Kemahasiswaan adalah Mahasiswa strat a-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 8 JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (1) Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari Organisasi Legislatif, Organisasi Eksekutif, dan Organisasi Peminatan dan Bakat. (2) Organisasi Legislatif terdiri dari: a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)  b. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) (3) Organisasi Eksekutif terdiri dari: a. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U)  b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi (HMJ/ HMPS) (4) Organisasi Peminatan dan Bakat adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) di tingkat Universitas, sedangkan Organisasi Peminatan dan Keilmuan lainnya di tingkatan Fakultas/ Jurusan/ Program Studi, diatur lebih lanjut oleh SEMA Fakultas dengan mempertimbangkan tujuan dan asas manfaatnya, berkoordinasi dengan UKM/UKK di tingkat Universitas dan harus mendapatkan pengesahan oleh Dekan Fakultas. Pasal 9 STRUKTUR ORGANISASI KEMAHASISWAAN (1) Organisasi kemahasiswaan di tingkat Universitas terdiri dari: a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U)  b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) c. Unit Kegiatan Mahasiswa/ Khusus (UKM/UKK) (2) Organisasi Kemahasiswaan di tingkat Fakultas terdiri dari: a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F)  b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) c. Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi (HMJ/HMPS) d. Organisasi Peminatan dan Keilmuan yang disahkan oleh Dekan Fakultas Pasal 10 KEPENGURUSAN Kepengurusan Organisasi Kemahasiswaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga organisasi kemahasiswaan. BAB V KEKUASAAN TERTINGGI

Pasal 11 Kekuasaan tertinggi Organisasi Kemahasiswaan berada pada Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas disingkat MPMU. BAB VI KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12 KEUANGAN DAN KEKAYAAN

(1) Keuangan Organisasi Kemahasiswaan bersumber dari: a. Anggaran PTAI yang sudah ditentukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  b. Usaha lain yang halal dan tidak mengikat (2) Semua kekayaan dan/atau inventaris yang disediakan dan/atau dibeli dari kedua sumber tersebut menjadi aset UIN dan tidak dapat dipindahtangankan Pasal 13 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN (1) Organisasi Kemahasiswaan wajib membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. (2) Keuangan Organisasi Kemahasiswaan harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. (3) Pertanggungjawaban keuangan disampaikan kepada pimpinan Universitas dan/atau Fakultas dan publik. BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 14 MUSYAWARAH Musyawarah Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari: a. Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas disingkat MPMU  b. Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Fakultas disingkat MPMF c. Musyawarah Unit Kegiatan Mahasiswa/ Khusus Pasal 15 RAPAT Rapat Organisasi Kemahasiswaan terdiri dari: a. Rapat Tahunan  b. Rapat Paruh Tahun c. Rapat Rutin d. Rapat Istimewa/ Luar Biasa

BAB VIII PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 16 PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (1) Pemilihan Umum Mahasiswa adalah cara memilih: a. Ketua dan wakil ketua DEMA-U, DEMA-F, dan HMJ/ HMPS  b. Anggota SEMA-U dan SEMA-F (2) Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

(3) Tata Cara Pemilihan Umum Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan. (4) Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa. (5) Pemilihan Umum Mahasiswa dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang dibentuk oleh Senat Mahasiswa. (6) Pergantian kepengurusan di Unit Kegiatan Mahasiswa/ Khusus (UKM/UKK) dilakukan secara otonom sesuai dengan AD/ART masing-masing. Pasal 17 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (1) Penyelesaian perselisihan dan persengketaan Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan  berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. (2) Penyelesaian perselisihan dan persengketaan Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan atas dasar laporan/ gugatan secara tertulis. (3) Perselisihan dan persengketaan Pemilihan Umum Mahasiswa diselesaikan tim yang dibentuk oleh rektor/ dekan. (4) Keputusan tim sebagaimana yang disebut pada ayat (3) bersifat final dan m engikat.

BAB IX ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 18 BENDERA, LAMBANG, LAGU, DAN ALMAMATER (1) Bendera dan lambang Organisasi Kemahasiswaan adalah bendera dan lambang yang disahkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2) Bendera dan lambang yang tidak disahkan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dilarang keberadaannya di dalam kampus. (3) Lagu resmi Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Hymne UIN dan Mars UIN. (4) Jaket resmi Organisasi Kemahasiswaan adalah jaket almamater. BAB X PEMBEKUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 19 (1) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan dapat dilakukan jika terbukti telah melakukan  pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2) Pembekuan Organisasi Kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor/ Dekan berdasarkan hasil  pertimbangan Dewan Komite Etik atau tim yang dibentuk oleh Rektor/ Dekan. BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR 

Pasal 20 (1) Perubahan Anggaran Dasar dapat dilakukan dalam MPMU.

(2) Usulan perubahan terhadap pasal-pasal Anggaran Dasar dapat diagendakan dalam sidang Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas (MPMU) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya satu pertiga dari anggota MPMU. (3) Setiap perubahan pasal-pasal Anggaran Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. (4) Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar, sidang MPMU dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota MPMU. (5) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar dilakukan dengan persetujuan  peserta sidang sekurang-kurangnya lima puluh persen tambah satu.

BAB XII ATURAN PERALIHAN

Pasal 21 (1) Dengan disahkannya Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan ini, maka segala  peraturan atau ketentuan yang pernah ada dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan dan aturan lain yang bertentangan atau menyimpang dari Anggaran Dasar Organisasi Kemahasiswaan ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA BAB I NAMA ORGANISASI

Pasal 1  NAMA ORGANISASI DI TINGKAT UNIVERSITAS (1) Senat Mahasiswa Universitas disingkat SEMA-U. (2) Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas disingkat DEMA-U. (3) Unit Kegiatan Mahasiswa/Khusus disingkat UKM/UKK, terdiri dari: a. Unit Kegiatan Khusus Resimen Mahasiwa (MENWA)  b. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Pers Mahasiswa ( LPM) INSTITUT c. Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Mahasiswa Pecinta Lingkungan Hidup dan Kemanusiaan Kembara Insani Ibnu Batutah (KMPLHK RANITA) d. Unit Kegiatan Mahasiswa Himpunan Qori dan Qori’ah Mahasiswa (HIQMA) e. Unit Kegiatan Mahasiswa Teater Syahid f. Unit Kegiatan Mahasiswa Kelompok Pecinta Alam Arti Keagungan dan Indahnya Alam (KPA ARKADIA) g. Unit Kegiatan Khusus Praja Muda Karana (PRAMUKA) h. Unit Kegiatan Khusus Koperasi Mahasiswa (KOPMA) i. Unit Kegiatan Mahasiswa Paduan Suara Mahasiswa (PSM)  j. Unit Kegiatan Mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) SYAHID k. Unit Kegiatan Khusus Korp Suka Rela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) l. Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Musik Mahasiswa Ruang Inspirasi Atas Kegelisahan (KMM RIAK) m. Unit Kegiatan Mahasiswa Foreign Language Association (FLAT) n. Unit Kegiatan Mahasiswa Komunitas Mahasiswa Fotografi (KMF) KALACITRA o. Unit Kegiatan Mahasiswa Federasi Olah Raga Mahasiswa (FORSA) Pasal 2  NAMA ORGANISASI DI TINGKAT FAKULTAS (1) Senat Mahasiswa Fakultas disingkat SEMA-F, terdiri dari: a. SEMA-F Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK)  b. SEMA-F Adab dan Humaniora (FAH) c. SEMA-F Ushuluddin dan Filsafat (FUF) d. SEMA-F Syariah dan Hukum (FSH) e. SEMA-F Ilmu Dakwah dan Komunikasi (FIDKOM) f. SEMA-F Dirosat Islamiyah (FDI) g. SEMA-F Sains dan Teknologi (FST) h. SEMA-F Ekonomi dan Bisnis (FEB) i. SEMA-F Kedokteran dan Imu Kesehatan (FKIK)  j. SEMA-F Psikologi (F.Psi) k. SEMA-F Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) l. SEMA-F Sumber Daya Alam dan Lingkungan (FSDAL)

(2) Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas disingkat DEMA-F, terdiri dari: a. DEMA-F Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FITK)  b. DEMA-F Adab dan Humaniora (FAH) c. DEMA-F Ushuluddin dan Filsafat (FUF) d. DEMA-F Syariah dan Hukum (FSH) e. DEMA-F Ilmu Dakwah dan Komunikasi (FIDKOM) f. DEMA-F Dirosat Islamiyah (FDI) g. DEMA-F Sains dan Teknologi (FST) h. DEMA-F Ekonomi dan Bisnis (FEB) i. DEMA-F Kedokteran dan Imu Kesehatan (FKIK)  j. DEMA-F Psikologi (F.Psi) k. DEMA-F Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) l. DEMA-F Sumber Daya Alam dan Lingkungan (FSDAL) (3) Nama-nama Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Program Studi disesuaikan dengan nama Jurusan/ Program Studi yang ada di fakultas masing-masing. (4) Nama-nama Organisasi Peminatan dan Keilmuan lainnya di tingkatan Fakultas/ Jurusan/ Program Studi, diatur lebih lanjut oleh SEMA Fakultas dengan mempertimbangkan tujuan dan asas manfaatnya, berkoordinasi dengan UKM/UKK di tingkat Universitas dan harus mendapatkan pengesahan oleh Dekan Fakultas.

BAB II KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 3 DEFINISI ANGGOTA (1) Seluruh mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi adalah anggota Organisasi Kemahasiswaan. (2) Anggota organisasi kemahasiswaan sebagaimana yang disebutkan di ayat (1) dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan/atau Kartu Rencana Studi (KRS). Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA (1) Setiap anggota berhak untuk: a. Menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan  b. Membela diri dan dibela c. Memilih dan dipilih d. Melaksanakan, mengikuti kegiatan, dan bentuk partisipasi lain yang diadakan oleh organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta e. Berserikat dan berkumpul dalam suatu wadah di Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diatur dalam AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2) Setiap anggota berkewajiban untuk: a. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta c. Menaati AD/ART atau segala ketentuan yang ditetapkan dalam MPMU

d. Menaati kode etik mahasiswa, dan peraturan perundangan lain yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (3) Mahasiswa yang telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan peraturan  perundangan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tidak mendapatkan hak sebagaimana yang diatur dalam ayat (1). Pasal 5 MASA KEANGGOTAAN (1) Masa keanggotaan organisasi kemahasiswaan berlaku sejak mahasiswa terregistrasi sampai dinyatakan lulus. (2) Masa keanggotaan organisasi kemahasiswaan gugur karena: a. Meninggal dunia  b. Dikeluarkan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berdasarkan keputusan Rektor c. Telah lulus d. Mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

BAB III KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 6 SENAT MAHASISWA (1) Untuk membentuk pengurus SEMA, maka: a. Dilakukan pemilihan anggota SEMA oleh Mahasiswa UIN  b. Formasi pengurus SEMA sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan komisi-komisi c. Anggota SEMA terpilih melakukan Rapat SEMA untuk menentukan ketua, sekretaris,  bendahara, komisi-komisi, dan kelengkapan organisasi lainnya d. Hasil penentuan sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (b), diajukan kepada  pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing untuk dijadikan Surat Keputusan (2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap disahkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk SEMA-U dan Surat Keputusan Dekan untuk SEMA-F. (3) Pengurus SEMA yang telah terbentuk disahkan oleh Rektor untuk SEMA-U dan Dekan untuk SEMA-F dalam acara pelantikan. (4) Tugas dan wewenang pengurus SEMA: a. Merumuskan Aturan-Aturan/ Pedoman-Pedoman untuk mengatur jalannya Organisasi Kemahasiswaan  b. SEMA-U mengawasi kinerja pengurus DEMA-U dalam melaksanakan kebijakan Organisasi Kemahasiswaan c. SEMA-F mengawasi kinerja pengurus DEMA-F dan HMJ/HMPS dalam melaksanakan kebijakan Organisasi Kemahasiswaan d. Menyerap dan mengakomodir aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya ke pihak pihak yang terkait e. Menetapkan Garis Besar Haluan Program Kerja SEMA-U f. SEMA-U Membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Universitas untuk mengadakan pemilihan umum mahasiswa

g. Mengadvokasi penyelesaian masalah-masalah kemahasiswaan di tingkat masingmasing yang mekanismenya diatur dalam pedoman khusus h. SEMA-U bertugas meminta  Progress Report   DEMA-U atas pelaksanaan program kerjanya per semester i. SEMA-F bertugas meminta  Progress Report   DEMA-F dan HMJ/HMPS atas  pelaksanaan program kerjanya per semester  j. SEMA-F bertugas merumuskan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas, dengan tetap berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh SEMA-U k. Meminta laporan pertanggungjawaban kegiatan organisasi kemahasiswaan eksekutif melalui MPM di tingkat masing-masing paling cepat tiga bulan dan paling lambat dua  bulan sebelum periode berakhir l. SEMA-U menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban DEMA-U kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan publik m. SEMA-F menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban DEMA-F kepada Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan publik n. Menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban SEMA kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing dan publik o. SEMA-U berwenang merumuskan usulan perubahan/ amandemen AD/ART Organisasi Kemahasiswaan dengan tetap berdasarkan pada peraturan dan perundangan yang berlaku Pasal 7 DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA (1) Untuk membentuk pengurus DEMA, maka: a. Dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U/ DEMA-F oleh Mahasiswa UIN/ Mahasiswa Fakultas  b. Ketua dan Wakil Ketua DEMA terpilih melakukan Open Recruitment  untuk menjaring mahasiswa yang ingin menjadi pengurus DEMA c. Open Recruitment   yang dilakukan oleh DEMA-F ditujukan untuk mahasiswa fakultas masing-masing d. Hasil Open Recruitment  ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua DEMA terpilih e. Formasi pengurus DEMA sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan departemen-departemen f. Hasil Open Recruitment   sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (b), (c), dan (d) diajukan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing untuk dijadikan Surat Keputusan (2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap disahkan melalui Surat Keputusan Rektor untuk DEMA-U dan Surat Keputusan Dekan untuk DEMA-F. (3) Pengurus DEMA yang telah terbentuk disahkan oleh Rektor untuk DEMA-U dan Dekan untuk DEMA-F dalam acara pelantikan. (4) Pengurus DEMA bertugas: a. Menggerakkan organisasi berdasarkan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  b. DEMA-U bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU c. DEMA-F bertugas melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU dan MPMF d. DEMA-U berkewajiban menerapkan Peraturan Mahasiswa Universitas (PMU) untuk Mahasiswa UIN, dan DEMA-F berkewajiban menerapkan Peraturan Mahasiswa

Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas, yang telah ditetapkan pada rapat paripurna SEMA di tingkat masing-masing e. DEMA-U menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan setiap awal kepengurusan  bersama DEMA Fakultas dan mengundang SEMA-U sebagai peninjau f. DEMA-F menyelenggarakan Rapat Kerja Pimpinan setiap awal kepengurusan  bersama HMJ/HMPS dan mengundang SEMA-F sebagai peninjau g. Pelaksanakan Rapat Kerja Internal DEMA setiap awal kepengurusan bersama SEMA sebagai peninjau pada tingkatan masing-masing h. Menyelenggarakan Training   Organisasi yang diikuti oleh Mahasiswa UIN/ Fakultas sebagai wadah pengkaderan Organisasi Mahasiswa i. Melaksanakan Rapat Paruh Tahun DEMA tingkatan masing-masing setiap semester kegiatan, selama periode berlangsung bersama SEMA tingkatan masing-masing  j. Melaksanakan Rapat rutin DEMA minimal dua minggu sekali dalam 1 (satu) bulan, selama periode berlangsung k. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada SEMA melalui Musyawarah Perwakilan Mahasiswa di tingkat masing-masing dan kepada publik (5) Pengurus DEMA berhak: a. Berhak melakukan kegiatan yang mengatasnamakan Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama tidak bertetangan dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan ketentuan lainn ya yang sah  b. DEMA-U berhak mengajukan draft Peraturan Mahasiswa Universitas (PMU) untuk Mahasiswa UIN, dan DEMA-F berhak mengajukan draft Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas, yang akan ditetapkan di rapat paripurna SEMA di tingkat masing-masing c. Melibatkan SEMA pada tingkatan masing-masing sebagai Steering Committe dalam  pelaksanaan kegiatan DEMA Pasal 8 HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/ PROGRAM STUDI (1) Untuk membentuk pengurus HMJ/HMPS, maka: a. Dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS oleh Mahasiswa Jurusan/ Program Studinya masing-masing  b. Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS terpilih melakukan Open Recruitment   untuk menjaring mahasiswa yang ingin menjadi pengurus HMJ/HMPS c. Open Recruitment   yang dilakukan oleh HMJ/HMPS ditujukan untuk mahasiswa Jurusan/ Program Studinya masing-masing d. Hasil Open Recruitment  ditentukan oleh Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS terpilih e. Formasi pengurus HMJ/HMPS sekurang-kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, dan departemen-departemen f. Hasil Open Recruitment   sebagaimana yang disebutkan dalam huruf (b), (c), dan (d) diajukan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat Fakultas untuk dijadikan Surat Keputusan (2) Pengurus yang telah dibentuk secara lengkap disahkan melalui Surat Keputusan Dekan. (3) Pengurus HMJ/HMPS yang telah terbentuk disahkan oleh Dekan dalam acara pelantikan. (4) Pengurus HMJ/ HMPS bertugas: a. Menggerakkan organisasi berdasarkan AD/ART organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  b. Melaksanakan ketetapan-ketetapan MPMU dan MPMF c. Melakukan kegiatan khusus yang berhubungan dengan keprofesiannya masing-masing

d. Melaksanakan Rapat Kerja Pimpinan HMJ/HMPS setiap awal kepengurusan bersama DEMA-F dan ditinjau oleh SEMA-F e. Melaksanakan Rapat Kerja Internal HMJ/HMPS setiap awal kepengurusan bersama SEMA Fakultas sebagai peninjau f. Menyelenggarakan Training   Organisasi kepada Mahasiswa Jurusan/Program Studi sebagai wadah pengkaderan organisasi Mahasiswa g. Melaksanakan Rapat Paruh Tahun HMJ/HMPS setiap semester kegiatan, selama  periode berlangsung bersama SEMA-F h. Melaksanakan Rapat Rutin HMJ/HMPS minimal dua minggu sekali dalam 1 (satu)  bulan, selama periode berlangsung i. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban HMJ/HMPS melalui Musyawarah Perwakilan Mahasiswa di tingkat fakultas dan kepada publik (5) Pengurus HMJ/HMPS berhak: a. Melakukan kegiatan yang mengatas namakan Jurusan/Program Studi untuk HMJ/HMPS selama tidak bertetangan dengan AD/ART organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah dan ketentuan lainya yang sah  b. HMJ/HMPS berhak mengajukan draft Peraturan Mahasiswa Fakultas (PMF) untuk mahasiswa Fakultas kepada DEMA-F, yang akan ditetapkan di rapat paripurna SEMA-F Pasal 9 UNIT KEGIATAN MAHASISWA/ KHUSUS (1) UKM adalah organisasi pengembangan kegiatan minat, bakat, keterampilan, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas. (2) UKK adalah pengembangan kegiatan minat, bakat, keterampilan, dan kreatifitas mahasiswa di tingkat Universitas, yang secara struktural juga memiliki hubungan atau  jalur organisatoris di luar kampus. (3) Nama-nama UKM dan UKK adalah sebagaimana yang tertuang di dalam Bab I Pasal 1 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga. (4) UKM dan UKK bersifat Otonom di tingkat Universitas. (5) UKM dan UKK memiliki pedoman Organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (6) Untuk membentuk pengurus UKM/UKK, maka: a. Dilakukan pemilihan Ketua oleh anggota UKM/UKK melalui Musyawarah Anggota UKM/UKK masing-masing  b. Formasi pengurus UKM dan UKK sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-bidang disesuaikan dengan pedoman organisasinya masingmasing c. Tata tertib musyawarah anggota UKM dan UKK diatur tersendiri dalam Pedoman Organisasi UKM/UKK masing-masing (7) Musyawarah UKM dan UKK merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di UKM dan UKK masing-masing. (8) Pengurus UKM dan UKK bertugas: a. Melaksanakan pembinaan Anggota dan program kerja sesuai minat, bakat keterampilan dan kreatifitas masing-masing UKM dan UKK  b. Berkoordinasi dengan SEMA Universitas (9) Pengurus UKM dan UKK memiliki hak dan wewenang untuk: a. Memiliki Pedoman Organisasi yang berlaku di Universitas

 b. Dapat melakukan kerjasama dengan pihak luar sepanjang tidak bertentangan dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta c. Berserikat dan berhimpun dalam wadah forum UKM/UKK

BAB IV MUSYAWARAH PERWAKILAN MAHASISWA

Pasal 10 STATUS (1) MPM merupakan musyawarah tertinggi Organisasi Kemahasiswaan. (2) MPM bersifat kolektif-kolegial. (3) Pada ayat (2), maksud dari kolektif adalah pengambilan keputusan yang dilakukan melalui persidangan MPM. Sedangkan kolegial adalah tidak adanya stratifikasi di antara anggota MPM. Pasal 11 WEWENANG MPM (1) MPM Universitas berwenang: a. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban DEMA-U  b. Membahas dan menetapkan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya satu pertiga dari anggota MPMU c. Membahas dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Kemahasisaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta d. Membahas dan menetapkan Rekomendasi-rekomendasi terkait Kemahasiswaan, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Penguatan UIN sebagai World Class University (2) MPM Fakultas berwenang: a. Meminta, menerima atau menolak pertanggungjawaban DEMA-U dan HMJ/HMPS  b. Membahas dan menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Kemahasisaan Fakultas c. Membahas dan menetapkan Rekomendasi-rekomendasi terkait dengan Kemahasiswaan, Tri Dharma Perguruan Tinggi, dan Penguatan kelembagaan di lingkungan Fakultas Pasal 12 PESERTA MPM (1) Peserta MPM terdiri dari Peserta Penuh dan Peserta Peninjau. (2) Peserta Penuh MPM Universitas terdiri dari: a. Perwakilan Pengurus DEMA Universitas  b. Perwakilan Pengurus SEMA Universitas c. Perwakilan pengurus SEMA Fakultas d. Perwakilan pengurus DEMA Fakultas e. Perwakilan pengurus UKM dan UKK (3) Peserta Penuh MPM Fakultas terdiri dari: a. Perwakilan Pengurus DEMA Fakultas  b. Perwakilan Pengurus SEMA Fakultas

c. Perwakilan pengurus HMJ/HMPS d. Perwakilan pengurus Organisasi Peminatan dan Keilmuan yang disahkan oleh Dekan Fakultas (4) Peserta peninjau adalah peserta yang direkomendasikan oleh Wakil Rektor/ Dekan  bidang Kemahasiswaan. Pasal 13 HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA (1) Peserta Penuh MPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai hak bicara dan hak suara. (2) Peserta Peninjau MPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mempunyai hak bicara. (3) Setiap peserta wajib menaati tata tertib yang disahkan saat berlangsungnya MPM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pasal 14 PERSIDANGAN (1) Persidangan MPM pertama dilaksanakan pada awal periode kepengurusan. (2) Persidangan MPM kedua dilaksanakan paling cepat tiga bulan dan paling lambat dua  bulan sebelum periode kepengurusan organisasi kemahasiswaan berakhir. (3) Pimpinan Sidang MPM terdiri dari Pimpinan Sidang Sementara dan Pimpinan Sidang Tetap. (4) Pimpinan Sidang Sementara adalah Pimpinan SEMA. (5) Pimpinan Sidang Tetap dipilih dari dan oleh peserta penuh MPM melalui mekanisme forum. (6) Persidangan MPM akan diatur secara rinci dalam tata tertib persidangan.

BAB V PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 15 STATUS (1) Pemilihan Umum Mahasiswa adalah cara memilih pimpinan organisasi secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (2) Pemilihan Umum Mahasiswa diadakan 1 (satu) tahun sekali dan dilaksanakan secara serentak. (3) Pemilihan Umum Mahasiswa terdiri dari: a. Pemilu Legislatif untuk memilih wakil mahasiswa menjadi Pengurus SEMA, baik SEMA-Universitas maupun SEMA-Fakultas  b. Pemilu Eksekutif untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua DEMA, baik DEMA Universitas maupun DEMA Fakultas c. Pemilu Eksekutif untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua HMJ/HMPS di tingkatan Jurusan/Program Studi (4) Pemilihan Umum Mahasiswa diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat Universitas dan tingkat Fakultas. (5) Pemilihan Umum Mahasiswa dalam pelaksanaannya diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) di tingkat Universitas dan tingkat Fakultas.

Pasal 16 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) (1) KPU merupakan organisasi Ad-Hoc yang dibentuk oleh SEMA Universitas. (2) KPU terdiri dari KPU Universitas dan KPU Fakultas dan saling terintegrasi. (3) Tugas KPU meliputi: a. Menyiapkan dan menyelenggarakan Pemilihan Umum Mahasiswa  b. Menjaring nama-nama bakal calon dan calon anggota SEMA c. Menjaring nama-nama bakal calon dan calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif d. Bertanggungjawab mewujudkan pemilihan umum mahasiswa yang aman dan tertib e. Menyelenggarakan Rapat Anggota SEMA terpilih untuk membentuk Badan Pengurus Harian SEMA dan ketua-ketua Komisi (4) Wewenang KPU meliputi: a. KPU Universitas berwenang membentuk KPU Fakultas  b. Menetapkan tahapan dan jadwal Pemilihan Umum Mahasiswa c. Menetapkan aturan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan AD/ART Organisasi Kemahasiswaan d. Menetapkan nama-nama Bakal Calon dan Calon yang resmi e. Menetapkan nama-nama Bakal Calon dan Calon yang didiskualifikasi jika terbukti melakukan pelanggaran dan/ atau yang tidak memenuhi persyaratan f. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilihan Umum Mahasiswa (5) Syarat dan ketentuan anggota KPU Universitas: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi  b. Memiliki IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua jurusan c. Mahasiswa semester V sampai semester IX, dibuktikan dengan surat aktif kuliah d. Telah dinyatakan lulus dari fit and proper test  yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Rektor e. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis f. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus, dibuktikan dengan salinan/fotocopy sertifikat OAK/OPAK g. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus h. Tidak sedang menjabat sebagai BPH organisasi kemahasiswaan intra kampus i. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan pelanggaran/ kejahatan lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fakultas (6) Syarat dan ketentuan anggota KPU Fakultas: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi  b. Memiliki IPK minimal 3,00 dibuktikan dengan transkrip IPK dan telah diverifikasi oleh pihak akademik pusat dan ketua jurusan c. Mahasiswa semester III sampai semester VII, dibuktikan dengan surat aktif kuliah d. Telah dinyatakan lulus dari fit and proper test  yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Dekan e. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis f. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus, dibuktikan dengan salinan/fotocopy sertifikat OAK/OPAK g. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus h. Tidak sedang menjabat sebagai BPH organisasi kemahasiswaan intra kampus

i. Tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik mahasiswa dan pelanggaran/ kejahatan lainnya dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan Fakultas (7) Syarat dan ketentuan Badan Pengurus Harian KPU Universitas: a. Lulus dari  fit and proper test   yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Rektor  b. Mahasiswa semester VII sampai semester IX, dibuktikan dengan surat aktif kuliah (8) Syarat dan ketentuan Badan Pengurus Harian KPU Fakultas: a. Lulus dari  fit and proper test   yang diadakan oleh badan khusus yang independen dibentuk oleh Dekan  b. Mahasiswa semester V sampai semester VII, dibuktikan dengan surat aktif kuliah (9) Anggota KPU Universitas adalah mahasiswa yang mengikuti Open Recruitment   anggota KPU yang merupakan representasi Mahasiswa Fakultas. (10) Anggota KPU Fakultas adalah mahasiswa yang mengikuti Open Recruitment   anggota KPU yang merupakan representasi Mahasiswa Jurusan. Pasal 17 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) (1) BAWASLU merupakan organisasi Ad-Hoc yang dibentuk oleh SEMA Universitas. (2) BAWASLU terdiri dari BAWASLU Universitas dan BAWASLU Fakultas. (3) Tugas BAWASLU meliputi: a. Mengawasi seluruh penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa  b. Menerima, mencatat, dan mendokumentasikan pengaduan-pengaduan terkait dengan  penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa c. Pengaduan terkait dengan dugaan pelanggaran dan sebagainya, sebagaimana yang tertuang dalam huruf (b), harus disampaikan secara tertulis berikut bukti-bukti  pendukungnya d. Mekanisme pelaporan, pengaduan, keberatan, dan lain-lain diatur secara tersendiri dalam peraturan BAWASLU e. Mengawasi Penyeleksian nama-nama bakal calon dan calon anggota SEMA f. Mengawasi Penyeleksian nama-nama bakal calon can calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif g. Bertanggungjawab mewujudkan situasi dan kondisi yang tertib dan aman pada setiap tahapan Pemilihan Umum Mahasiswa (4) Wewenang BAWASLU meliputi: a. BAWASLU Universitas berwenang membentuk BAWASLU Fakultas  b. Membuat dan menetapkan peraturan dan pedoman BAWASLU c. Menentukan jenis-jenis pelanggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa d. Mensosialisasikan peraturan dan pedoman BAWASLU e. Menindaklanjuti jika ada laporan pengaduan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku (5) Syarat dan ketentuan anggota BAWASLU sama dengan syarat dan ketentuan anggota KPU yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (5) dan (6) Anggaran Rumah Tangga. (6) Syarat dan ketentuan Badan Pengurus Harian BAWASLU sama dengan syarat dan ketentuan Badan Pengurus Harian KPU sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 16 ayat (7) dan (8) Anggaran Rumah Tangga. (7) Anggota BAWASLU Universitas adalah mahasiswa yang mengikuti Open Recruitment  BAWASLU yang merupakan representasi Mahasiswa Fakultas. (8) Anggota BAWASLU Fakultas adalah mahasiswa yang mengikuti Open Recruitment  BAWASLU yang merupakan representasi Mahasiswa Jurusan.

Pasal 18 MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA SEMA (1) Ketentuan calon anggota SEMA Universitas adalah: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi  b. Memiliki IPK minimal 3,25 c. Mahasiswa semester V sampai mahasiswa semester VII d. Mampu membaca Al-Quran e. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter f. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis g. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa h. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus i. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus (2) Ketentuan calon anggota SEMA Fakultas adalah: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi  b. Memiliki IPK minimal 3,00 c. Mahasiswa semester V sampai mahasiswa semester VII d. Mampu membaca Al-Quran e. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter f. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis g. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa h. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus i. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus (3) Kursi SEMA Universitas ditentukan berdasarkan jumlah Fakultas yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan masing-masing Fakultas mendapatkan lima kursi. (4) Kursi SEMA Fakultas ditentukan berdasarkan jumlah jurusan/program studi yang dimiliki oleh Fakultasnya, dan masing-masing jurusan/program studi mendapatkan tiga kursi. (5) Kursi SEMA Fakultas bagi Fakultas yang tidak memiliki Jurusan/Program Studi, maka  jumlah kursi untuk SEMA Fakultasnya berjumlah sembilan kursi. (6) Yang berhak memilih Calon Anggota SEMA adalah mahasiswa Strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi. (7) Untuk dapat menggunakan hak pilih, Mahasiswa Strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah harus terdaftar sebagai pemilih. (8) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus memenuhi syarat: a. Memiliki Kartu Tanda Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta atau Surat Keterangan Aktif Kuliah yang sudah distempel oleh pimpinan kampus  b. Mahasiswa semester I sampai mahasiswa semester VII (9) Pemilihan anggota SEMA tingkat Universitas dan Fakultas dilakukan dengan sistem one man one vote. Pasal 19 MEKANISME PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA ORGANISASI EKSEKUTIF (1) Organisasi Eksekutif terbagi menjadi DEMA-U, DEMA-F, dan HMJ/ HMPS. (2) Ketentuan calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U adalah: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi

 b. c. d. e. f. g. h. i.

Memiliki IPK minimal 3,25 Mahasiswa semester V sampai mahasiswa semester VII Mampu membaca Al-Quran Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa Memiliki visi, misi dan program yang jelas Calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-U harus memperoleh surat rekomendasi dari Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan  j. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus k. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus (3) Ketentuan calon Ketua dan Wakil Ketua DEMA-F adalah: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi  b. Ayat (3) huruf (a) ditujukan untuk mahasiswa Fakultas c. Memiliki IPK minimal 3,25 d. Mahasiswa semester V sampai mahasiswa semester VII e. Mampu membaca Al-Quran f. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter g. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis h. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa i. Memiliki visi, misi, dan program yang jelas  j. Calon Ketua dan Wakil Ketua harus memperoleh surat rekomendasi dari Wakil Dekan  bidang Kemahasiswaan di Fakultasnya k. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus l. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus (4) Ketentuan calon Ketua dan Wakil Ketua HMJ/ HMPS adalah: a. Mahasiswa strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi  b. Ayat (4) huruf (a) ditujukan untuk mahasiswa tingkat Jurusan atau Program Studi c. Memiliki IPK minimal 3,00 d. Mahasiswa semester III sampai mahasiswa semester V e. Mampu membaca Al-Quran f. Sehat secara jasmani dibuktikan dengan Surat Keterangan Sehat dari dokter g. Bersedia dicalonkan dan/atau mencalonkan diri secara tertulis h. Tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa i. Memiliki visi, misi dan program yang jelas  j. Calon Ketua dan Wakil Ketua harus memperoleh surat rekomendasi dari Ketua Jurusan atau Ketua Program Studi k. Telah mengikuti orientasi pengenalan akademik kampus l. Pernah menjadi pengurus Organisasi Kemahasiswaan intra kampus yang dibuktikan dengan SK dan/atau pelatihan organisasi yang diadakan oleh organisasi intra kampus (5) Yang berhak memilih calon Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif adalah mahasiswa Strata-1 (S1) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang masih terregistrasi. (6) Untuk dapat menggunakan hak pilih, Mahasiswa Strata-1 (S1) reguler UIN Syarif Hidayatullah harus terdaftar sebagai pemilih. (7) Syarat dan ketentuan pemilih calon ketua dan wakil ketua organisasi eksekutif sama dengan syarat dan ketentuan pemilih calon anggota organisasi legislatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (6), (7), dan (8) Anggaran Rumah Tangga.

(8) Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Organisasi Eksekutif dilakukan dengan sistem one man one vote.

Pasal 20 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA (1) Penyelesaian perselisihan dan persengketaan Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan  berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. (2) Gugatan perselisihan, persengketaan, dan pelanggaran Pemilihan Umum Mahasiswa dilaporkan kepada BAWASLU untuk ditindaklanjuti. (3) Seluruh Perselisihan, persengketaan, dan pelanggaran selama penyelenggaraan Pemilihan Umum Mahasiswa didokumentasikan oleh BAWASLU dan disampaikan kepada  pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing. (4) Penyelesaian perselisihan dan persengketaan Pemilihan Umum Mahasiswa dilaksanakan atas dasar laporan/ gugatan secara tertulis. (5) Pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing membentuk tim penyelesaian sengketa Pemilihan Umum Mahasiswa dan disahkan oleh Rektor/ Dekan. (6) Penyelesaian Perselisihan dan persengketaan Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh rektor/ dekan sebagaimana yang disebut pada ayat (5) dengan berkoordinasi dengan BAWASLU di tingkat masing-masing. (7) Keputusan tim sebagaimana yang disebut pada ayat (6) dan (7) bersifat final dan mengikat. BAB VI ATRIBUT

Pasal 21 (1) Gambar bendera, lambang, dan kop surat yang sah diatur dalam Pedoman Khusus sebagai  bagian yang tidak terpisahkan dari AD/ART Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2) Bendera, lambang, dan kop surat yang sah sebagaimana dijelaskan di ayat (1) adalah  bendera dan lambang SEMA, DEMA, UKM, dan HMJ/HMPS. (3) Bendera, lambang, atribut, dan simbol/ identitas yang mencirikan Organisasi Mahasiswa selain yang dijelaskan pada ayat (2) dalam bentuk gambar, kata, dan nyanyian dilarang dibawa, dipamerkan, dikibarkan, dipajang, dan disebarkan di dalam kampus.

BAB VII PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

(1) (2)

(3) (4)

Pasal 22 Perubahan/ Amandemen Anggaran Rumah Tangga dapat dilakukan dalam MPMU. Usulan perubahan terhadap pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga dapat diagendakan dalam sidang Musyawarah Perwakilan Mahasiswa Universitas (MPMU) apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya satu pertiga dari anggota MPMU. Setiap perubahan pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Tangga, sidang MPMU dihadiri oleh sekurangkurangnya dua pertiga anggota MPMU.

(5) Putusan untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Rumah Tangga dilakukan dengan  persetujuan peserta sidang sekurang-kurangnya lima puluh persen tambah satu.

BAB VIII ATURAN TAMBAHAN

Pasal 23 (1) Pasal-pasal tentang Organisasi dalam ART dijabarkan lebih lanjut dalam pedoman pedoman Organisasi Kemahasiswaan UIN Jakarta. (2) Pedoman-pedoman yang menjabarkan pasal-pasal dalam AD/ART Organisasi Kemahasiswaan adalah: a. Pedoman Atribut  b. Pedoman Administrasi dan Kesekretariatan c. Pedoman Kepengurusan d. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan e. Pedoman Pemilihan Umum Mahasiswa f. Pedoman Pemilihan Ketua Senat Mahasiswa g. Pedoman Musyawarah Perwakilan Mahasiswa h. Pedoman OPAK BAB IX PENUTUP

Pasal 24 Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam Pedoman pedoman Organisasi Kemahasiswaan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

DITETAPKAN DI : JAKARTA PADA TANGGAL : 2014 REKTOR,

PROF.DR. KOMARUDDIN HIDAYAT  NIP. 19531018 198203 1 001

PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PASAL-PASAL ANGGARAN DASAR BAB I NAMA DAN KEDUDUKAN

PASAL 1 Maksud pasal ini adalah penjelasan nama-nama organisasi intra kampus yang diakui oleh Lembaga Struktural UIN Jakarta dalam hal ini Rektorat dan Dekanat. Organisasi kemahasiswaan yang tidak menginduk kepada nama-nama organisasi kemahasiswaan yang dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga ini bukan termasuk Organisasi Kemahasiswaan UIN Jakarta PASAL 2 KEDUDUKAN Cukup Jelas BAB II ASAS, SIFAT, TUJUAN, DAN KEDAULATAN

PASAL 3 ASAS Cukup Jelas PASAL 4 SIFAT Maksud dari Organisasi Kemahasiswaan UIN Jakarta bersifat Akademis berarti Organisasi Mahasiswa yang ada di UIN Jakarta harus bisa mengakomodir kegiatan-kegiatan akademik di lingkungan kampus UIN Jakarta. Maksud dari independen adalah organisasi kemahasiswaan  bersifat profesional dalam bekerja, melakukan kegiatan, dan segala aktifitasnya serta terbebas dari kegiatan politik praktis. Organisasi Kemahasiswaan UIN Jakarta bersifat demokratis maksudnya, seluruh anggota organisasi kemahasiswaan berhak mengemukakan pendapat, aspirasi, dan suaranya sepanjang mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta PASAL 5 TUJUAN Cukup Jelas PASAL 6 KEDAULATAN Organisasi Kemahasiswaan berdaulat atas kegiatannya, dengan mengedepankan asas, sifat, dan tujuan dari organisasi kemahasiswaan yang diatur sepenuhnya dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta BAB III KEANGGOTAAN

PASAL 7 Anggota Organisasi Kemahasiswaan adalah seluruh mahasiswa Strata 1 UIN Jakarta yang masih terdaftar, teregistrasi, dan masih aktif mengikuti kegiatan akademik serta perkuliahan di UIN Jakarta BAB IV ORGANISASI

PASAL 8 JENIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN Ayat (1) Organisasi Legislatif maksudnya adalah organisasi yang memiliki fungsi legislasi selayaknya lembaga perwakilan mahasiswa yang merupakan representasi mahasiswa UIN Jakarta Organisasi Eksekutif maksudnya adalah organisasi yang menggerakkan seluruh kegiatan kemahasiswaan di lingkungannya masing-masing dan UIN Jakarta, serta mengedepankan kegiatan mahasiswa sebagai penunjang bagi pengembangan soft skill mahasiswa UIN Jakarta Organisasi Peminatan dan Bakat maksudnya adalah wadah yang membantu mahasiswa dalam mengembangkan minat, bakat, keterampilan, dan kreatifitas yang dimiliki, serta memberikan  pembelajaran mental dan moral bagi anggotanya Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Organisasi peminatan dan bakat di tingkat Universitas adalah UKM dan UKK yang ada, dan tergabung dalam Forum UKM. Sementara organisasi peminatan dan keilmuan yang ada di tingkatan fakultas diatur oleh SEMA Fakultas, dengan tetap mengacu pada AD/ART organisasi kemahasiswaan UIN Jakarta, dan mempertimbangkan tujuan, kesamaan jenis kegiatan dengan UKM yang ada di Universitas, dan asas manfaatnya untuk UIN Jakarta PASAL 9 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas PASAL 10 Cukup Jelas BAB V KEKUASAAN TERTINGGI

PASAL 11 Cukup Jelas BAB VI KEUANGAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PASAL 12 KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Ayat (1) Keuangan Organisasi Kemahasiswaan bersumber dari anggaran PTAI yang ditentukan oleh UIN Jakarta, dalam hal ini anggaran yang dimaksud adalah anggaran yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan kemahasiswaan UIN Jakarta. Sementara itu, usaha lain yang halal dan tidak mengikat maksudnya adalah pemasukan dana dari usaha pengurus organisasi kemahasiswaan, bisa berupa sponsorship, joint event, partner event, berjualan, dan sejenisnya. Seluruh kegiatan organisasi kemahasiswaan juga tidak diperkenankan menerima dana dari  partai politik, perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom Ayat (2) Belanja barang dan inventaris untuk memfasilitasi kegiatan organisasi kemahasiswaan UIN Jakarta, tidak diperkenankan diakui oleh perseorangan maupun pengurus organisasi kemahasiswaan, karena menjadi aset milik UIN Jakarta dan harus dimanfaatkan seluasluasnya untuk mahasiswa UIN Jakarta PASAL 13 PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Keuangan organisasi kemahasiswaan harus transparan, dikelola secara akuntabel, efektif dalam pembiayaan kegiatan, dan efisien dalam penghematan anggaran, namun tetap mengedepankan efektifitas kegiatan dan bermanfaat seluas-luasnya bagi mahasiswa Ayat (3) Cukup Jelas BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

PASAL 14 MUSYAWARAH Pasal ini menjelaskan jenis-jenis musyawarah yang ada dalam organisasi kemahasiswaan,  baik di tingkatan universitas, fakultas, maupun di lingkup organisasi peminatan dan bakat PASAL 15 RAPAT Rapat-rapat yang dilakukan oleh organisasi kemahasiswaan terbagi dalam lingkup waktunya, ditetapkan berdasarkan AD/ART organisasi kemahasiswaan dan kebutuhan di dalam kepengurusan organisasinya BAB VIII PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

PASAL 16 PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM MAHASISWA Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Pemilihan Umum Mahasiswa dilakukan dengan prinsip pemilihan umum yang berlangsung di Indonesia, pemimpin organisasi mahasiswa dipilih dari dan oleh mahasiswa UIN Jakarta dengan ketentuan yang diatur dalam AD/ART

Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum terpusat di tingkat universitas, dan pembentukannya diatur dalam ART dan pedoman khusus Ayat (5) BAWASLU adalah organisasi yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa oleh KPU dan mekanisme pembentukan anggotanya sama seperti pembentukan anggota KPU Ayat (6) Cukup Jelas PASAL 17 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA Ayat (1) Penyelesaian sengketa pemilu berdasarkan prinsip keadilan agar semua pihak bisa merasakan keadilan dalam permasalahan yang dihadapi, sedangkan maksud dari kemaslahatan adalah  penyelesaian sengketa harus melihat kemaslahatan, kegunaan, kebermanfaatan, dan kebaikan untuk mahasiswa UIN Jakarta Ayat (2) Gugatan perselisihan yang dilaporkan harus dirangkum secara tertulis dalam tempo waktu yang ditetapkan dalam aturan KPU dan BAWASLU. Laporan gugatan secara tertulis merupakan bukti otentik yang akan mempermudah tim arbiterase dalam menangani sengketa  pemilihan umum mahasiswa Ayat (3) Tim penyelesaian sengketa yang dibentuk berasal dari elemen independen yang tidak ikut serta dalam pemilihan umum mahasiswa, dan dalam proses penyelesaiannya, melibatkan BAWASLU dan KPU sebagai penggugat dan tergugat. Adapun gugatan lainnya yang berasal dari luar BAWASLU, harus melalui BAWASLU untuk kemudian dilanjutkan kepada tim arbiterase. Gugatan yang diajukan kepada BAWASLU harus tertulis dan terdokumentasikan dengan baik, serta berdasarkan fakta yang ada di lapangan Ayat (4) Cukup Jelas BAB IX ATRIBUT ORGANISASI

PASAL 18 BENDERA, LAMBANG, LAGU, DAN ALMAMATER Ayat (1) Bendera dan lambang yang disahkan UIN Jakarta adalah bendera dan lambang tiap-tiap organisasi kemahasiswaan di tingkat HMJ/HMPS, DEMA-F, SEMA-F, DEMA-U, SEMA-U, dan tiap-tiap bendera UKM Ayat (2) Bendera dan lambang yang dimaksud adalah bendera dan lambang organisasi kemahasiswaan ekstra kampus, bendera dan lambang partai politik, bendera dan lambang perusahaan rokok, minuman keras, dan kondom Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Cukup Jelas BAB X PEMBEKUAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 19 Ayat (1) Organisasi kemahasiswaan dapat dibekukan sementara atau dibekukan sampai periode selanjutnya jika terbukti terbukti melakukan pelanggaran yang ekstrim Ayat(2) Komite etik dalam memutuskan pembekuan organisasi kemahasiswaan yang terbukti melanggar peraturan dan perundangan yang berlaku, harus mempertimbangkan kemaslahatan  bagi seluruh mahasiswa yang terkena dampak negatif dari pembekuan organisasi kemahasiswaan tersebut BAB XI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 20 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas, anggota MPMU dapat dilihat di BAB IV Pasal 12 ART Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas BAB XII ATURAN PERALIHAN

PASAL 21 Cukup Jelas BAB XIII PENUTUP

PASAL 22 Cukup Jelas

PENJELASAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI KEMAHASISWAAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PASAL-PASAL ANGGARAN RUMAH TANGGA BAB I NAMA ORGANISASI

PASAL 1  NAMA ORGANISASI DI TINGKAT UNIVERSITAS Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas PASAL 2  NAMA ORGANISASI DI TINGKAT FAKULTAS Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3)  Nama-nama himpunan mahasiswa jurusan tidak dicantumkan secara rinci, namun pada  prinsipnya nama-nama himpunan mahasiswa jurusan atau program studi mengikuti namanama jurusan/ program studinya masing-masing, adapun mengenai singkatan nama, menyesuaikan dengan akronim yang disepakati bersama pada MPM Fakultas Ayat (4)  Nama-nama organisasi peminatan dan keilmuan seperti halnya lembaga semi otonom yang  berada di tingkatan fakultas, diatur lebih lanjut oleh SEMA Fakultas, dengan tetap mengacu  pada AD/ART organisasi kemahasiswaan UIN Jakarta, dan mempertimbangkan tujuan, kesamaan jenis kegiatan dengan UKM yang ada di Universitas, dan asas manfaatnya untuk UIN Jakarta BAB II KEANGGOTAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 3 DEFINISI ANGGOTA Ayat (1) Cukup Jelas, dan telah dijelaskan lebih detil pada Penjelasan AD/ART BAB III Pasal 7 Anggaran Dasar Ayat (2) Cukup Jelas

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas PASAL 5 MASA KEANGGOTAAN Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

BAB III KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

PASAL 6 SENAT MAHASISWA Ayat (1) Pembentukan pengurus SEMA dilalui dengan tahapan-tahapan pemilihan umum oleh mahasiswa yang dilakukan satu tahun sekali (huruf a), la lu setelah dilakukan pemilihan umum di seluruh fakultas, calon-calon yang terpilih menjadi anggota SEMA mengadakan rapat  perdana yang difasilitasi oleh KPU untuk menentukan struktur pengurus SEMA (huruf c), lalu hasil rapat tersebut diajukan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masingmasing untuk dijadikan surat keputusan (SK) kepengurusan SEMA Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Maksud ayat ini, selain surat keputusan yang ditandatangani oleh Rektor/ Dekan, pengurus organisasi kemahasiswaan dilantik oleh Rektor/ Dekan atau wakil-wakilnya dalam acara  pelantikan Ayat (4) Huruf (a) Aturan/ Pedoman yang dimaksud di sini adalah aturan sebagai undang-undang yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan Huruf (b) Maksud ayat ini, SEMA-U bertugas mengawasi kinerja DEMA-U dalam hal kegiatankegiatan yang dilakukannya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, serta dalam  pelaksanaannya, pengawasan juga dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sebagai control of balancing  Organisasi Eksekutif Huruf (c)

Maksud ayat ini, SEMA-F bertugas mengawasi kinerja DEMA-F dan HMJ/HMPS dalam hal kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya, serta dalam pelaksanaannya, pengawasan juga dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan, sebagai control of balancing  Organisasi Eksekutif Huruf (d) Cukup Jelas Huruf (e) Garis Besar Haluan Program (GBHP) yang dimaksud merupakan aturan-aturan dan kebijakan umum program kerja yang harus dilakukan oleh organisasi dalam satu tahunnya, dan dilakukan secara rutin setiap periodenya Huruf (f) Mekanisme pembentukan KPU dan BAWASLU oleh SEMA Universitas diatur dalam  pedoman Pemilihan Umum Mahasiswa, mengacu pada BAB VIII Pasal 16 AD dan BAB V Pasal 16 dan 17 ART Huruf (g) SEMA-U dan SEMA-F bertugas mengadvokasi permasalahan perorangan, kelompok, ataupun organisasi yang menjadi lingkupnya, jika permasalahan tersebut harus ditangani oleh pihak universitas, maka SEMA Universitas bertugas untuk mengakomodir proses advokasinya, namun jika cukup hingga jajaran fakultas, maka cukup SEMA-F yang memfasilitasi advokasi permasalahan tersebut Huruf (h) Cukup Jelas Huruf (i) Cukup Jelas Huruf (j) Cukup Jelas Huruf (k) Musyawarah Perwakilan Mahasiswa yang kedua berfungsi s ebagai forum untuk melaporkan hasil kepengurusan organisasi eksekutif kepada legislatif. Mekanisme MPM di tingkatan fakultas maupun universitas diatur dalam ART Huruf (l) Cukup Jelas Huruf (m) Cukup Jelas Huruf (n) Selain meminta Laporan pertanggungjawaban organisasi eksekutif, SEMA juga harus melaporkan pertanggungjawabannya kepada pimpinan bidang kemahasiswaan (Wadek 3/ Warek 3). LPJ yang dilaporkan SEMA-F kepada pimpinan bidang kemahasiswaan juga mencakup LPJ HMJ/ HMPS dan DEMA-F, sementara LPJ yang dilaporkan SEMA-U kepada pimpinan bidang kemahasiswaan mencakup LPJ DEMA-U Huruf (o) Cukup Jelas PASAL 7 DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA Ayat (1) Pembentukan pengurus DEMA dilalui dengan tahapan-tahapan pemilihan umum oleh mahasiswa yang dilakukan satu tahun sekali (huruf a), lalu prosesnya berlanjut pada huruf (b).

Mahasiswa fakultas masing-masing yang tertuang dalam huruf (c) maksudnya, DEMA-F merekrut anggota harus berasal dari fakultasnya, tidak dari fakultas lain. Setelah adanya Open Recruitment, Ketua dan Wakil Ketua DEMA mengumumkan siapa saja yang menjadi  pengurus DEMA, dan mengajukan susunan kepengurusannya kepada pimpinan bidang kemahasiswaan di tingkat masing-masing untuk dibuatkan SK Kepengurusan dan dilantik menjadi pengurus (huruf f) Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas, dan telah dijelaskan dalam Penjelasan AD/ART BAB III Pasal 6 Ayat (3) Ayat (4) Ayat ini menjelaskan tugas-tugas DEMA sebagai organisasi eksekutif. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (5) Ayat ini menjelaskan hak DEMA sebagai organisasi eksekutif. Penjelasan terhadap hurufhuruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan PASAL 8 HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN/ PROGRAM STUDI Ayat (1) Pembentukan pengurus HMJ/HMPS dilalui dengan tahapan-tahapan yang sama seperti  pembentukan pengurus DEMA, dan telah dijelaskan dalam Penjelasan AD/ART BAB III Pasal 7 Ayat (1) Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas, dan telah dijelaskan dalam Penjelasan AD/ART BAB III Pasal 6 Ayat (3) Ayat (4) Ayat ini menjelaskan tugas-tugas HMJ/HMPS sebagai organisasi eksekutif di tingkat jurusan/  program studi. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (5) Ayat ini menjelaskan hak HMJ/HMPS sebagai organisasi eksekutif. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan PASAL 9 UNIT KEGIATAN MAHASISWA/ KHUSUS Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4)

Maksud dari otonom adalah UKM/ UKK berhak merumuskan sendiri rangkaian kegiatannya,  pemilihan struktur kepengurusannya, dan hubungan organisasinya ke SEMA maupun DEMA adalah hubungan koordinasi kegiatan Ayat (5) Pedoman Organisasi UKM/ UKK adalah acuan program kerja dan kegiatan yang harus dimiliki oleh masing-masing UKM/UKK Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Ayat ini menjelaskan tugas-tugas UKM sebagai organisasi peminatan dan bakat. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (9) Ayat ini menjelaskan hak UKM sebagai organisasi peminatan dan bakat. Penjelasan lebih lanjut diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan

BAB IV MUSYAWARAH PERWAKILAN MAHASISWA

PASAL 10 STATUS Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas PASAL 11 WEWENANG MPM Ayat (1) Meminta, menerima, atau menolak pertanggungjawaban DEMA-U seperti yang tertuang dalam huruf (a) maksudnya MPM berhak meminta LPJ DEMA-U, jika LPJ kegiatan tersebut sesuai dengan GBHP yang ada dan sesuai dengan hasil rapat kerja (raker) yang dilaksanakan  pada awal periode kepengurusan, maka LPJ DEMA bisa diterima, tetapi jika terjadi kendala dalam kegiatannya, dan kendala tersebut mempengaruhi kinerja DEMA menjadi semakin kurang baik, maka LPJ bisa ditolak sesuai dengan kesepakatan forum Ayat (2) Wewenang MPM Fakultas hampir sama dengan MPM Universitas, hanya untuk MPMF tidak diberikan kewenangan untuk mengusulkan, membahas, ataupun menetapkan perubahan AD/ART organisasi kemahsiswaan UIN Jakarta PASAL 12 PESERTA MPM Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas PASAL 13 HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas PASAL 14 PERSIDANGAN Ayat (1) Persidangan pertama berfungsi sebagai wadah untuk membahas AD/ ART Organisasi kemahasiswaan, Rekomendasi-rekomendasi, maupun rencana strategis (renstra) organisasi kemahasiswaan UIN Jakarta. Persidangan pertama berjalan di awal periode kepengurusan, supaya pengurus organisasi kemahasiswaan dapat melaksanakan apa yang menjadi rencana strategis yang telah ditetapkan Ayat (2) Persidangan kedua berfungsi sebagai wadah untuk melaporkan pertanggungjawaban organisasi eksekutif sebagai forum tertinggi untuk mengevaluasi kinerja organisasi eksekutif selama satu periode kepengurusannya Ayat (3) Pimpinan sidang sementara untuk memimpin sidang pembahasan tata tertib, dan pimpinan sidang tetap untuk memimpin pembahasan inti Ayat (4) Pimpinan sidang sementara berasal dari SEMA dan khususnya pimpinan SEMA (Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II) Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas

BAB V PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

PASAL 15 STATUS Ayat (1)

Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas PASAL 16 KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Ayat ini menjelaskan Tugas-tugas KPU sebagai penyelenggara Pemilu Mahasiswa. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (4) Ayat ini menjelaskan kewenangan KPU sebagai penyelenggara Pemilu Mahasiswa. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (5) Huruf (d) maksudnya Wakil Rektor bidang kemahasiswaan akan membentuk tim independen sebagai penyeleksi calon anggota KPU dan BAWASLU. Jika dalam proses seleksi calon anggota KPU dinilai tidak layak menjadi komisioner KPU, maka akan digugurkan dan menjadi keputusan final Ayat (6) Huruf (d) maksudnya sama seperti yang tertuang dalam penjelasan BAB V Pasal 16 Ayat (5), namun tim independen yang dimaksud dibentuk oleh wakil dekan bidang kemahasiswaan di fakultas masing-masing Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas PASAL 17 BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Ayat ini menjelaskan Tugas-tugas BAWASLU sebagai pengawas Pemilu Mahasiswa. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (4) Ayat ini menjelaskan wewenang BAWASLU sebagai pengawas Pemilu Mahasiswa. Penjelasan terhadap huruf-huruf yang tercantum dalam ayat ini diatur dalam Pedoman kepengurusan organisasi kemahasiswaan Ayat (5) Maksud ayat ini adalah persyaratan anggota BAWASLU sama seperti persyaratan anggota KPU dan bisa dilihat di Pasal 16 ayat (5) dan (6) Anggaran Rumah Tangga Ayat (6) Maksud ayat ini adalah persyaratan Badan Pengurus Harian BAWASLU sama seperti  persyaratan Badan Pengurus Harian KPU dan bisa dilihat di Pasal 16 ayat (7) dan (8) Anggaran Rumah Tangga Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas PASAL 18 MEKANISME PEMILIHAN ANGGOTA SEMA Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) SEMA Fakultas untuk Fakultas yang tidak memiliki atau hanya memiliki satu Jurusan/ Program Studi, maka jumlahnya dibuat ganjil dan berjumlah sembilan kursi (batas minimum untuk kepengurusan SEMA: Tiga orang pimpinan, Sekretaris, Bendahara, dan BidangBidang) Ayat (6) Peserta pemilihan umum mahasiswa (pemilih) adalah mahasiswa S1 yang sudah memenuhi kewajiban akademik (pembayarah uang kuliah) dan mengambil KRS pada semester ganjil Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Huruf (a) maksudnya pemilih harus memiliki KTM atau Surat Aktif Kuliah, atau dokumen sah yang dapat membuktikan bahwasanya mahasiswa tersebut adalah mahasiswa fakultas yang ada di UIN Jakarta Huruf (b) maksudnya pemilih harus berada di semester 1, 3, 5, atau 7. Mahasiswa UIN di luar ambang batas semester secara otomatis tidak memiliki hak pilih meskipun mahasiswa tersebut adalah anggota KPU atau anggota BAWASLU Ayat (9) Cukup Jelas

PASAL 19 MEKANISME PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA ORGANISASI EKSEKUTIF Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Persyaratan-persyaratan calon Ketua dan Wakil Ketua organisasi eksekutif merupakan turunan dari Pedoman Organisasi Kemahasiswaan untuk PTAI yang diterbitkan oleh Dirjen Pendis Kementerian Agama Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas, telah diperjelas dalam Penjelasan AD/ART BAB V Pasal 18 Ayat (6) Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas, telah diperjelas dalam Penjelasan AD/ART BAB V Pasal 18 Ayat (7) dan (8) Ayat (8) Cukup Jelas PASAL 20 PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA Ayat (1) Prinsip keadilan dan kemaslahatan maksudnya, penyelesaian permasalahan harus benar-benar mencoba berbuat adil kepada pihak-pihak yang bersitegang, dan juga menimbang kemaslahatan atas keputusan yang dibuat, untuk membuat kondisi yang aman dan tertib serta kondusif Ayat (2) Segala macam gugatan terkait penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa, dilaporkan kepada BAWASLU sebagai pengawas penyelenggaraan Pemilu Mahasiswa Ayat (3) BAWASLU mendokumentasikan laporan/ gugatan dari peserta pemilu mahasiswa, lalu dokumentasi gugatan tersebut disampaikan kepada pimpinan bidang kemahasiswaan agar diketahui dan menjadi fasilitator dalam menyelesaikan permasal ahan yang ada Ayat (4) Gugatan yang dilaporkan kepada BAWASLU maupun kepada pimpinan bidang kemahasiswaan harus berbentuk hard copy/ tertulis/ dokumen yang disertai bukti dan fakta yang terjadi di lapangan, serta dilengkapi dengan saksi yang dapat memperkuat gugatan tersebut Ayat (5) Cukup Jelas