AD-ART IGRA 2019 Perbaikan

ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA IKATAN GURU RAUDHATUL ATHFAL Oleh : Dra. SITI LATIFAH, M.M.Pd

ANGGARAN DASAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) adalah organisasi profesi yang merupakan wadah pembinaan, pengembangan dan kerjasama antara guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA, untuk mencapai visi dan misi organisasi dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di lingkungan Kementerian Agama.

BAB II IDENTITAS ORGANISASI Bagian Pertama Nama, Waktu dan Kedudukan Pasal 2 1. Organisasi ini bernama Ikatan Guru Raudhatul Athfal disingkat IGRA. 2. Organisasi IGRA didirikan tanggal 29 Oktober 2002 M, bertepatan dengan tanggal 22 Sya’ban 1423 H. 3. Pimpinan Pusat IGRA berkedudukan di Jakarta.

Bagian kedua Visi Pasal 3

Terwujudnya Pendidik dan Tenaga Kependidikan Raudhatul Athfal yang Islami, Unggul dan Profesional.

Misi Pasal 4

1. Mewujudkan lembaga pendidikan RA yang Islami,unggul dan berdaya saing. 2. Menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan RA yang berakhlakul karimah dan berprestasi. 3. Menjalin Ukhuwah Islamiyah. 4. Mewujudkan guru dan tenaga kependidikan RA/BA/Tayang profesional.

Bagian Ketiga Asas dan Tujuan Asas Pasal 5 Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) berasaskan Islam.

Dasar Pasal 6 Dasar hukum organisasi IGRA adalah Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 41, 42, dan 43

Tujuan Pasal 7

1. Terciptanya lembaga pendidikan RA/BA/TA yang unggul, islami dan berdaya saing. 2. Memiliki guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA yang berakhlakul karimah dan berprestasi. 3. Terciptanya ukhuwah islamiyah antar anggota IGRA. 4. Menjadi organisasi profesi bagi guru RA/BA/TA 5. Memiliki guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA yang profesional. 6. Terwujudnya kesejahteraan yang proporsional untuk anggota

Bagian Keempat Fungsi Pasal 8 1. Memotivasi dan memfasilitasi dalam kegiatan pengembangan lembaga, guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA. 2. Menggali, mengembangkan dan memberdayakan potensi guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA. 3. Mengakomodir dan menyalurkan aspirasi anggota. 4. Menyelenggarakan usaha dan kegiatan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. 5. Memelihara ukhuwah islamiyah.

Tugas Pokok Pasal 9

1. Melaksanakan forum pertemuan dan kegiatan di setiap jenjang secara berkala dan berkesinambungan. 2. Mengupayakan pengembangan organisasi IGRA. 3. Berperan aktif dalam pendirian dan peningkatan kualitas lembaga RA/BA/TA. 4. Meningkatkan dan mengembangkan potensi guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA. 5. Menciptakan harmonisasi dalam organisasi.

Bagian kelima Bentuk dan Sifat Pasal 10

1. IGRA adalah organisasi profesi yang berbentuk vertikal dan horizontal. 2. Organisasi IGRA bersifat independen

ART BAB I IDENTITAS ORGANISASI Bagian Pertama Bentuk, Sifat, Fungsi dan Kewenangan Organisasi Profesi Pasal 1 1. Organisasi profesi IGRA berbentuk vertikal ialah organisasi profesi yang mempunyai hubungan secara struktural sesuai dengan jenjangnya dari Pimpinan Cabang, Pimpinan Daerah, Pimpinan Wilayah sampai Pimpinan Pusat. 2. Organisasi profesi IGRA berbentuk horizontal ialah organisasi profesi yang mempunyai hubungan dengan organisasi profesi lain sesuai dengan jenjangnya. 3. Organisasi profesi IGRA bersifat independen ialah organisasi profesi yang mandiri tidak di bawah organisasi atau lembaga lain. 4. Organisasi profesi IGRA berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan dan pengabdian masyarakat.

Bagian Keenam Atribut Organisasi Pasal 11 Atribut IGRA terdiri dari Lambang, Mars, Hymne, Bendera, Papan Nama, Kop Surat, Stempel, Seragam, Pin, Kartu Tanda Anggota.

ART Bagian Keempat Atribut Organisasi Pasal 2 Lambang IGRA ialah simbol bangunan di dalamnya terdapat kubah, mata pena ada tulisan IGRA dan di atas tulisan tersebut ada lampu dan lubang pena, di bawah mata pena ada tambang atau tali simpul dan lingkaran berbentuk oval bertuliskan Ikatan Guru Raudhatul Athfal. 1. Bendera IGRA a. Ukuran Panjang : 120 Cm x 90 Cm b. Warna Dasar : Putih c. Warna Tulisan : Hitam d. Warna Logo: Sesuai dengan warna asli logo IGRA

2. Papan Nama IGRA a. Sesuai dengan warna aslinya dan terletak diatas tulisan b. Tulisan : hitam c. Dasar : putih d. Ukuran : Disesuaikan dengan jenjang pimpinan. 3. Kop Surat IGRA e. Logo : Warna sesuai aslinya dan diletakkan di sebelah kiri b. Tulisan : Baris pertama nama jenjang pimpinan IGRA baris kedua tulisan Ikatan Guru Raudhatul Athfal (IGRA) baris ketiga tulisan tingkatan jenjang pimpinan baris keempat tulisan alamat c. Warna Tulisan : Hijau

4. Stempel IGRA a. Bentuk

: Bulat, garis tengah 3,5 cm dan garis tengah dalam 2,5 cm

b. Tulisan

: Lingkaran atas IKATAN GURU RAUDHATUL ATHFAL

c.

Lingkaran bawah

d. Lingkaran tengah

: Tingkatan jenjang pimpinan : Nama jenjang pimpinan

e.

Pembatas

: Tanda bintang pada sisi kiri dan sisi kanan

f.

Warna Tinta

: Hijau

. 6. Pakaian Seragam Resmi: a. Seragam berwarna hijau IGRA dengan kerudung krem b. Seragam batik yang berlogo IGRA dengan kerudung kuning 7.Kartu Tanda Anggota : a. Ukuran : 8,5 Cm x 5,5 Cm b. Warna dasar : Hijau IGRA c. Tulisan : Hitam d. Isi Kartu : Depan Logo dan identitas anggota Belakang Visi dan Misi IGRA.  

BAB III KEANGGOTAAN Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 12 1. Anggota IGRA adalah: a.

Guru yang mengajar pada lembaga RA/BA/TA

b.

Guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala RA/BA/TA

c.

Tenaga Kependidikan pada lembaga RA/BA/TA

2. Anggota IGRA sanggup melaksanakan Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART) dan Peraturan Organisasi (PO). 3. Anggota IGRA terdiri dari anggota biasa dan anggota kehormatan.

Bagian Kedua Kewajiban Anggota Pasal 13 1. Menjunjung tinggi nama baik organisasi. 2. Mentaati AD, ART dan PO. 3. Aktif dalam kegiatan organisasi.

dan

kehormatan

Hak Anggota Pasal 14 1. Setiap anggota mempunyai hak untuk: a. Menyatakan pendapat, mengajukan saran dan usulan. b. Memilih dan dipilih. c. Mendapatkan perlindungan hukum. d. Membela diri. e. Mendapat pembinaan dari organisasi. f. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi. 2. Penggunaan hak anggota pada ayat satu diatur dalam ART.  

ART BAB II KEANGGOTAAN Bagian Pertama Keanggotaan Pasal 3 1. Anggota biasa adalah guru dan tenaga kependidikan RA/BA/TA yang sanggup mentaati AD, ART dan PO, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan IGRA. 2. Untuk menjadi anggota biasa harus mengisi formulir keanggotaan kepada PD melalui PC. 3. Masa keanggotaan anggota biasa adalah lima tahun. 4. Keanggotaan anggota biasa dapat diperbaharui setelah lima tahun dan masih aktif menjadi guru atau tenaga kependidikan RA/BA/TA.

Jenis Keanggotaan Pasal 4

1. Anggota kehormatan adalah para pemprakarsa pendiri IGRA, jajaran Kementerian Agama yang tugasnya berkaitan dengan Raudhatul Athfal dan pemerhati pendidikan Anak Usia Dini. 2. Keanggotaan anggota kehormatan diajukan kepada pimpinan IGRA setempat dengan tembusan jenjang di atasnya. 3. Anggota kehormatan tidak dapat menjadi pimpinan IGRA.

Bagian kedua Kewajiban Anggota Pasal 5 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Setiap anggota IGRA berkewajiban : Melaksanakan syariat Islam. Menaati seluruh keputusan Munas. Melaksanakan dan menaati semua keputusan organisasi. Membantu pimpinan dalam melaksanakan tugas organisasi. Melarang setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi. Menghadiri musyawarah, rapat, pembinaan yang diselenggarakan organisasi

Hak Anggota Biasa Pasal 6

Setiap anggota biasa IGRA berhak : 1.

Memiliki hak bicara dan hak suara dalam musyarah dan rapat.

2.

Penggunaan hak bicara dan hak suara diatur oleh masing-masing jenjang pimpinan IGRA.

3.

Mendapatkan perlindungan hukum menvakup tindakan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif intimidasi, dan perlakuan tidak adil dari pihak orang tua, masyarakat, birokrasi atau pihak-pihak lain.

4. Teknis pelaksanaan pada ayat 3 (tiga) di atas adalah; a. Teknis anggota menyampaikan permasalahan ke PC atau PD dimana yang bersangkutan tercatat sebagai anggota IGRA. b. PC atau PD menindaklanjuti dengan menyampaikan kepada PW untuk disikapi melalui layanan advokasi. c.

Bila permasalahan belum selesai di jenjang PW, maka PP berperan aktif untuk membantu permasalahan tersebut dan berkonsultasi dengan dewan pakar di tingkat PP.

Hak Anggota Kehormatan Pasal 7 Setiap anggota kehormatan IGRA berhak : 1. Mengajukan saran-saran dan usulan. 2. Hanya memiliki hak bicara.

Sanksi Anggota Pasal 8

1. Organisasi dapat menjatuhkan sanksi terhadap anggota yang : a. Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. b. Melanggar AD, ART dan Peraturan Organisasi. 2. Sanksi yang diberikan dapat berupa : a. Peringatan. b. Pemberhentian sementara dari jabatan atau dari anggota. c. Pemberhentian selamanya.

Bagian Keempat Pemberhentian Anggota Pasal 9

1.

Anggota IGRA diberhentikan apabila, anggota yang bersangkutan: a. Meninggal dunia. b. Atas permintaan sendiri. c. Diberhentikan karena tidak mentaati AD,ART dan PO. d. Tidak aktif kegiatan IGRA.

2.

Bagi anggota yang berhenti atas permintaan sendiri maka yang bersangkutan harus mengajukan surat pengunduran diri sebagai anggota kepada Pimpinan Cabang,dan atau pimpinan daerah bagi yang belum memiliki Pimpinan cabang dan disampaikan ke jenjang di atas.

BAB IV KEDAULATAN Pasal 15

Musyawarah Nasional tertinggi organisasi.

adalah

pemegang

kedaulatan

BAB V PIMPINAN ORGANISASI Pimpinan Pasal 16 Pimpinan IGRA terdiri atas: 1. Pimpinan Pusat di tingkat Nasional disingkat PP. 2. Pimpinan Wilayah di tingkat Provinsi disingkat PW. 3. Pimpinan Daerah di tingkat Kabupaten/Kota disingkat PD. 4. Pimpinan Cabang di tingkat Kecamatan disingkat PC.

ART BAB III SUSUNAN, TUGAS DAN WEWENANG PIMPINAN Bagian Pertama Susunan Pimpinan Pasal 10 1.

Susunan Pimpinan dalam organisasi IGRA diatur sebagai berikut : a. Pimpinan Pusat disingkat PP untuk tingkat Nasional. b. Pimpinan Wilayah disingkat PW untuk tingkat Provinsi. c. Pimpinan Daerah disingkat PD untuk tingkat Kabupaten/Kota. d. Pimpinan Cabang disingkat PC untuk tingkat Kecamatan.

2.

Pimpinan organisasi adalah penyelenggara organisasi sesuai dengan jenjang dan kewenangannya.

Bagian Kedua Pimpinan Pusat Pasal 11 1. Pimpinan Pusat merupakan penyelenggara organisasi tertinggi 2. Pimpinan Pusat dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih dan disahkan oleh Munas. 3. Susunan terdiri atas : a. Ketua Umum b. Ketua I c. Ketua II d. Ketua III e. Ketua IV f. Ketua V

g. Sekretaris Umum g. Sekretaris I h. Sekretaris II i. Sekretaris III j. Sekretaris IV k. Sekretaris V l. Bendahara Umum m. Bendahara I n. Bendahara II o. Departemen Organisasi p. Departemen Litbang q. Departemen Pendidikan r. Departemen Dana Usaha s. Departemen Sosial

4.

Jumlah susunan pimpinan pada setiap departemen disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

5.

Pimpinan Pusat berkewajiban : a. Menjabarkan AD, ART, PO, Program Organisasi dan membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis (Juklak dan Juknis). b. Melaksanakan kebijakan.

6. PP berwenang menentukan kebijakan organisasi dan pelaksanaan kegiatan pada lingkup nasional dan internasional. 7. Dalam menjalankan kebijakan bersifat kolektif. 8. PP berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pada munas. 9. PP berkewajiban berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kementerian Agama RI. 10.PP IGRA disahkan oleh Dewan Pendiri dan atau Pembina IGRA untuk lima tahun.  

Bagian Ketiga Pimpinan Wilayah Pasal 12 1. PW dibentuk untuk memimpin dan melaksanakan program organisasi di tingkat provinsi yang menjadi wilayah kerjanya. 2. PW dibentuk apabila di satu provinsi minimal terdapat lima PD Kabupaten/ PD Kota). 3. Apabila dipandang perlu, PP dapat membentuk PW sekalipun belum memenuhi ayat dua di atas. 4. PW dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan disahkan oleh hasil Muswil.

Susunan terdiri atas: Ketua Wakil Ketua I Wakil Ketua II Sekretaris Wakil Sekretaris I Wakil Sekretaris II Bendahara Wakil Bendahara Bidang Organisasi Bidang Litbang Bidang Pendidikan Bidang Dana Usaha Bidang Sosial

5. Jumlah susunan pimpinan pada setiap bidang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. 6. PW berkewajiban melaksanakan AD, ART, PO, dan Program Organisasi. 7. PW berwenang menentukan kebijakan organisasi dan pelaksanaan kegiatan pada lingkup provinsi. 8. Dalam menjalankan kebijakan organisasi PW bersifat kolektif 9. PW berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pada muswil dan hasil muswil disampaikan kepada PP. 10. PW berkewajiban berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 11. PW disahkan oleh PP untuk lima tahun sekali.  

Pimpinan Daerah Pasal 13

1.

Pimpinan Daerah dibentuk untuk memimpin dan melaksanakan program organisasi di tingkat kabupaten/kota yang menjadi wilayah kerjanya.

2.

Pimpinan Daerah dibentuk apabila di satu kabupaten/kota minimal terdapat tiga Pimpinan Cabang.

3.

Apabila dipandang perlu, Pimpinan Wilayah dapat membentuk Pimpinan Daerah sekalipun belum memenuhi ayat dua di atas.

4.

Pimpinan Daerah dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dan disahkan oleh Musyawarah Daerah (Musda).

5.

Susunan Pimpinan Daerah terdiri atas: a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Wakil Sekretaris e. Bendahara

6. 7. 8. 9. 10.

f. Wakil Bendahara g. Seksi Organisasi h. Seksi Pendidikan i. Seksi Dana Usaha j. Seksi Sosial Jumlah susunan pada setiap seksi disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. PD berkewajiban melaksanakan AD, ART, PO, dan Program Organisasi. PD berwenang menentukan kebijakan organisasi dan pelaksanaan kegiatan pada lingkup kabupaten/kota. Dalam menjalankan kebijakan organisasi PD bersifat kolektif PD berkewajiban memberikan pertanggungjawaban pada musda dan hasil musda disampaikan kepada PW.

11.PD berkewajiban berkomunikasi dan berkonsultasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 12.PD disahkan oleh PW untuk lima tahun sekali.

Bagian Kelima Pimpinan Cabang Pasal 14 Susunan Pimpinan Cabang terdiri atas : a. Ketua b. Wakil Ketua c. Sekretaris d. Bendahara e. Seksi Organisasi f. Seksi Pendidikan g. Seksi Dana Usaha h. Seksi Sosial

BAB VI PEMBINA, DEWAN PAKAR DAN MAJELIS HIKMAH Bagian Pertama Pembina Pasal 17 Pembina adalah : 1. Orang yang memiliki tanggung jawab terhadap Pendidikan Anak Usia Dini dan atau pejabat Kementerian Agama di wilayah kerjanya . 2. Pimpinan IGRA satu jenjang di atas. 3. Pembina berada disemua jenjang pimpinan IGRA. 4. Jumlah susunan pembina disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Dewan pakar Pasal 18 Dewan Pakar adalah: 1. Pemerhati Pendidikan Anak Usia Dini yang mempunyai kredibilitas serta dapat bekerjasama dalam merealisasikan program organisasi. 2. Konsultan yang memberikan advokasi. 3. Dewan Pakar berada dijenjang Pimpinan Pusat 4. Dewan Pakar ditetapkan oleh Pimpinan Pusat IGRA 5. Jumlah susunan Dewan Pakar disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga Majelis Hikmah Pasal 19 Majelis Hikmah adalah: 1. Orang yang memiliki kaitan historis maupun emosional dengan keberadaan IGRA atau pernah menduduki jabatan ketua di jenjang pimpinan IGRA. 2. Majelis Hikmah dipilih oleh pimpinan IGRA. 3. Majelis Hikmah berada di semua jenjang pimpinan IGRA. 4. Jumlah susunan kebutuhan.  

Majelis

Hikmah

disesuaikan

dengan

BAB VII MUSYAWARAH DAN RAPAT

Bagian Pertama Musyawarah Pasal 20 Musyawarah dalam organisasi IGRA terdiri atas: 1. Musyawarah Nasional disebut Munas. 2. Musyawarah Wilayah disebut Muswil. 3. Musyawarah Daerah disebut Musda. 4. Musyawarah Cabang disebut Muscab. 5. Musyawarah Luar Biasa disebut Muslub.  

Bagian Kedua Rapat-Rapat Pasal 21 Rapat kerja dalam organisasi IGRA terdiri atas: 1.Rapat kerja tingkat nasional disebut Rakernas. 2.Rapat kerja tingkat wilayah disebut Rakerwil. 3.Rapat kerja tingkat daerah disebut Rakerda. 4. Rapat kerja tingkat cabang disebut Rakercab.  

Bagian Ketiga Quorum dan Pengambilan Keputusan Pasal 22

1. Musyawarah dan rapat dapat diselenggarakan bila mencapai quorum. 2. Pengambilan keputusan dalam musyawarah dan rapat diupayakan dengan suara mufakat. 3. Apabila kata mufakat belum tercapai, maka pengambilan keputusan diadakan voting yaitu pengambilan keputusan dengan suara terbanyak.  

BAB VIII HUBUNGAN KERJA DENGAN ORGANISASI LAIN Pasal 23 Dalam usaha mencapai tujuan, IGRA mengadakan kerjasama dengan: 1. Kementerian Agama di seluruh tingkatan. 2. Instansi pemerintah lainnya dan swasta. 3. Organisasi sejenis. 4. Para donatur yang tidak mengikat.

BAB IX KEUANGAN, KEKAYAAN DAN PENGGUNAAN Pasal 24

1. Keuangan Organisasi IGRA diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, usaha-usaha lain yang sah, halal dan tidak bertentangan dengan asas dan tujuan organisasi. 2. Kekayaan organisasi IGRA terdiri atas harta bergerak dan tidak bergerak. 3. Kekayaan organisasi IGRA dipergunakan untuk membiayai kegiatan organisasi.

BAB X PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 25

1. Pembubaran organisasi IGRA hanya dapat dilakukan dalam Muslub tingkat Pusat. 2. Pelaksanaannya akan diatur dalam ketentuan tersendiri. 

BAB XI PERATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Bagian Pertama Peraturan Peralihan Pasal 26 1. AD ini hanya dapat diubah oleh Munas. 2. Hal-hal yang belum jelas dalam AD akan diatur dalam ART.

Bagian Kedua Penutup Pasal 27

1. AD Periode 2013-2018 dinyatakan tidak berlaku sejak ditetapkan AD hasil Munas IV IGRA pada tanggal 31 Oktober 2018 di Batam. 2. Perubahan AD hanya dapat diubah kembali pada Munas berikutnya.  

PERATURAN ORGANISASI IKATAN GURU RAUDHATUL ATHFAL (IGRA)

BAB I UMUM Pasal 1

1. Dasar penyelenggaraan organisasi IGRA mengutamakan musyawarah dan kebersamaan. 2. Peraturan Organisasi ini berlaku bagi semua jenjang kepemimpinan organisasi IGRA dalam mengemban tugas dan tanggung jawab.

BAB II ATRIBUT ORGANISAI Bagian Pertama Arti Logo Pasal 2

Bendera Pasal 5 Ukuran Panjang : 120 Cm x 90 Cm

Bagian Kelima Papan Nama Pasal 6 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 1. Tingkat Nasional : Panjang 200 cm, lebar 150 cm

2. Tingkat Provinsi : Panjang 180 cm, lebar 135 cm

3. Tingkat Kabupaten/Kota : Panjang 160 cm, lebar 120 cm

4. Tingkat Kecamatan : Panjang 140 cm, lebar 105 cm

Bagian Keenam Kop Surat Pasal 7

1. Contoh Kop surat Pimpinan Pusat :

2. Contoh Kop surat Pimpinan Wilayah :

3. Contoh Kop surat Pimpinan Daerah :

4. Contoh Kop surat Pimpinan Cabang :

Bagian Ketujuh Stempel Pasal 8

1. Contoh stempel Pimpinan Pusat : 2. Contoh stempel Pimpinan Wilayah : 3. Contoh stempel Pimpinan Daerah : 4. Contoh stempel Pimpinan Cabang :

Bagian Kedelapan Seragam Pasal 9 1. Seragam Warna Hijau Belini Savana 332 a. Seragam Wanita

b. Seragam Pria Warna Hijau Belini Savana 332

Digunakan pada acara Munas, Muswil, Musda, Muscab dan Muslub

2. Seragam Batik a. Seragam Wanita

b. Seragam Pria

Bagian Kesepuluh Kartu Tanda Anggota Pasal 11

BAB III KEANGGOTAAN Bagian Pertama Pengesahan Keanggotaan Pasal 12

1.

Anggota biasa disahkan oleh Pimpinan Pusat dan diberikan Kartu Tanda Anggota (KTA) IGRA.

2.

Anggota kehormatan dianggap sah dengan mendapat surat pernyataan dari jenjang pimpinan organisasi tingkat Kabupaten/Kota dengan tembusan satu jenjang di atasnya.

Bagian Kedua Pelaksanaan Sanksi Pasal 13

1. Peringatan diberikan langsung secara lisan dan tulisan oleh jenjang pimpinan yang bersangkutan dengan tembusan kepada satu jenjang di atasnya. 2. Pelaksanaan pemberhentian dilaksanakan setelah: a. Menerima laporan bersangkutan.

langsung

dari

jenjang

pimpinan

yang

b. Setelah diadakan penyelesaian masalah dari yang bersangkutan. c. Yang bersangkutan sudah mendapat peringatan secara lisan dan tulisan.

Bagian Ketiga Rangkap Keanggotaan Pasal 14

1. Setiap anggota tidak dibenarkan merangkap keanggotaan pada organisasi sejenis. 2. Anggota yang akan merangkap dengan organisasi politik harus memberikan pernyataan kepada: a. Bila yang bersangkutan adalah pimpinan disampaikan kepada ketua jenjang pimpinannya. b. Bila yang bersangkutan adalah anggota disampaikan kepada ketua PC IGRA.

Bagian keempat Penyetoran Iuran Anggota Pasal 1

1. Uang iuran wajib anggota sebesar Rp 1.000,- digunakan sebagai berikut: a. Rp 100,- untuk membiayai kegiatan PP b. Rp 200,- untuk membiayai kegiatan PW c. Rp 300,- untuk membiayai kegiatan PD d. Rp 400,- untuk membiayai kegiatan PC 2. Penyerahan iuran wajib anggota disetorkan oleh PC untuk PD, PW dan PP melalui PD IGRA Kabupaten/Kota

BAB IV PIMPINAN Bagian Pertaman

Syarat Menjadi Pimpinan Pasal 16

1. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT 2. Berakhlakul Karimah 3. Mampu membaca Al-Quran 4. Sehat Jasmani dan rohani 3. Pendidikan  Pimpinan Pusat minimal S1  Pimpinan Wilayah minimal S1  Pimpinan Daerah minimal S1  Pimpinan Cabang minimal S1 4. Menjadi anggota IGRA  Pimpinan Pusat minimal 5 tahun  Pimpinan Wilayah minimal 4 tahun  Pimpinan Daerah minimal 3 tahun  Pimpinan Cabang minimal 2 tahun 5. Berdedikasi tinggi 6. Mampu melaksanakan AD, ART dan Peraturan Organisasi

Bagian Ketiga Masa Jabatan Pasal 15

1. Pembatasan jabatan Ketua Umum (PP), Ketua PW, PD, dan PC adalah dua periode. 2. Jabatan pimpinan selain Ketua Umum, Ketua PW, PD, PC IGRA dibatasi dua periode untuk jabatan yang sama pada jenjangnya.

Bagian Keempat Tata Cara Pemilihan Ketua Pasal 19 1. Pemilihan Ketua Umum (PP) dipimpin oleh panitia pemilihan yang dipilih dalam Munas. 2. Pemilihan Ketua PW, PD dan PC dipimpin oleh perwakilan satu jenjang di atasnya. 3. Pemilihan dilakukan secara tertulis, langsung, bebas dan rahasia. 4. Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan kriteria yang telah ditetapkan 5. Pemilihan dilakukan dengan satu tahap dan atau dua tahap 6. Pemilihan dilakukan dengan memperhatikan tata tertib.

Bagian Kelima Tata Cara Pelantikan Pasal 20

1. Pelantikan dipimpin oleh pimpinan IGRA satu jenjang diatasnya 2. Pembacaan SK 3. Pelantikan ketua dan pimpinan terpilih 4. Penandatanganan Berita Acara 5. Pembacaan Ikrar Pimpinan 6. Serah terima dokumen

Bagian Keenam Perihal Penggantian Ketua Pasal 21

1. Dalam hal penggantian Ketua Umum (PP), Ketua PW, PD dan PC berhalangan tetap, Pimpinan IGRA pada jenjangnya berhak menyelenggarakan Musyawarah Luar Biasa yang bertugas sampai Munas, Muswil, Musda, Muscab berikutnya. 2. Penyelenggaraan Muslub untuk menetapkan Ketua Umum, pengganti dilaksanakan oleh Ketua Presedium PP 3. Ketua Presedium PP terdiri para Ketua I, II, III,IV dan V 4. Penyelenggaraan Musyawarah Luar Biasa untuk menetapkan Ketua PW, PD dan PC pengganti dilaksanakan oleh Pimpinan satu jenjang di atasnya.

BAB V PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN ORGANISASI IGRA PC/PD/PW IGRA Pasal 24 1.

Pembentukan dan pemekaranjenjang pimpinan IGRA (PC/PD/PW) dilaksanakan melalui musyawarah atau rapat apabila : a. Suatu kecapatan telah memenuhi persyaratan terbentuknya satu PC IGRA b. Suatu kabupaten/kota telah memenuhi persyaratan terbentuknya PD IGRA c. Suatu Provinsi telah memenuhi persyaratan terbentuknya satu PW IGRA

2. Pelaksanaan musyawarah dipimpin oleh satu jenjang pimpinan di atas atau oleh sebuah kepanitiaan terdiri dari beberapa

orang yang memiliki inisiatif untuk membentuk atau

memekarkan jenjang pimpinan IGRA 3. Jenjang pimpinan atau diatas atau panitia sebelum melaksanakan musyawarah, terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak yang berwenang dengan kementerian Agama sesuai dengan jenjangnya tentang pembentukan atau pemekaran jenjang pimpinan baru

BAB VI PERSIDANGAN Bagian Pertama Jenis Sidang Pasal 25 Persidangan di IGRA terdiri atas: 1. Sidang Pleno yaitu sidang yang dilaksanakan dan dihadiri oleh seluruh peserta musyawarah dan atau peserta rapat 2. Sidang Komisi yaitu sidang yang dilaksanakan dan dihadiri oleh peserta komisi yang ditentukan oleh pimpinan sidang pleno. 3. Sidang komisi dipimpin oleh 2 (dua) orang terdiri atas satu orang ketua dan satu orang sekretaris dipilih dari dan oleh anggota komisi.

4. Pembahsan materi sidang Komisi dalam pelaksanaan musyawarah anggota sebagai berikut : a. Munas dibentuk 4 komisi yaitu: 1) Komisi A mengevaluasi dan menyempurnakan AD.ARTdan PO IGRA 2) Komisi B merumuskan Program kerja 3) Komisi C merumuskan kriteria ketua dan tatacara pemilihan 4) Komisi D merumuskan Usul dan rekomendasi b. Muswil, Musda dan Muscab dibentuk 3 komisi yaitu: 1) Komisi A merumuskan Program kerja 2) Komisi B merumuskan kriteria Ketua dan Tata Cara Pemilihan 3) Komisi C merumuskan Usul dan Rekomendasi

5. Pembahsan materi sidang Komisi dalam pelaksanaan rapat kerja sebagai berikut : a. Rakernas dan Rakerwil dibentuk 7komisi yaitu: 1) Komisi A merumuskan program kerja sekretaris 2) Komisi B merumuskan Program kerja bendahara 3) Komisi C merumuskan program kerja organisasi 4) Komisi D merumuskan program kerja litbang 5) Komisi E merumuskan program kerja pendidikan 6) Komisi F merumuskan program kerja dana usaha 7) Komisi G merumuskan program kerja sosial

6. Pembahsan materi sidang Komisi dalam pelaksanaan rapat kerja sebagai berikut : a. Rakerda dan Rakercab dibentuk 6 komisi yaitu: 1) Komisi A merumuskan program kerja sekretaris 2) Komisi B merumuskan Program kerja bendahara 3) Komisi C merumuskan program kerja organisasi 4) Komisi D merumuskan program kerja Pendidikan 5) Komisi E merumuskan Program Kerja Dana Usaha 6) Komisi F merumuskan program kerja sosial

6. Sidang Tim Formatur yaitu pelaksanaan sidang khusus untuk menetapkan susunan pimpinan. 7. Jumlah anggota tim formatur terdiri atas 3,5 dan atau 7 orang yang mewakili bebagai unsur utusan musyawarah yang disepakati oleh peserta. 8. Penetapan anggota formatur dari setiap unsur dilaksanakan secara musyawarah dan mufakat. 9. Sidang formatur dipimpin oleh ketua Umum terpilih untuk jenjang PP,ketua terpilih untuk jenjang PW,PD dan PC. 10. Sekretaris formatur dipilih dari dan oleh tim formatur 11.Masa berlaku tim formatur pelantikan pimpinan IGRA

sampai

dengan

terselenggaranya

Tata Cara Sidang Pasal 26 1.

Pembahasan dan Pengesahan rancangan agenda acara dan tata tertib musyawarah dan rapat Presidium sidang.

2.

Presidium sidang pada sidang pleno I dipimpin oleh panitia MUNAS/MUSWIL/MUSDA/MUSCAB dan atau panitia pengarah (SC)

3.

Pemilihan presidium pada sidang pleno selanjutnyadari dan oleh peserta sidang.

4.

Presidium sidang pada sidang pleno terdiri dari atas 3 atau 5 orang.

5.

Setiap persidangan dibuatkan risalah lengkap oleh notulis sidang sebagai laporan dengan mencantumkan: a. Tempat, jenis sidang, dan acara sidang b. Hari, tanggal dan jam pembukaan serta penutupan sidang c. Nama pimpinan sidang d. Nama peserta yang hadir dan jumlahnya e. Nama pembicara dan pendapat masing-masing f. Keterangan tentang keputusan atau kesimpulan g. Ditandatangani oleh pimpinan sidang

7. Arti ketukan palu: a. Ketukan 1 (satu) kali untuk menerima dan menyerahkan pimpinan sidang, mengesahkan keputusan sementara yaitu kesepakatan peserta sidang poin perpoin Mensekorsing dan mencabut kembali kembali skorsing sidang yang waktunya tidak terlalu lama. mencabut kembali/ membatalkan ketukan terdahulu yg dianggap keliru b. Ketukan 2 (dua) kali untuk menskrosing atau mencabut Skrosing dalam waktu yang cukup lama c. Ketukan 3 (tiga) kali membuka dan menutup sidang,mengesahkan putusan akhir sidang (final),membuka dan menutup acara resmi. d. Ketukan beberapa kali memberi peringatan agar peserta tidak gaduh.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH