Ad Art Fkmpi

 

  MUSYAWARAH NASIONAL XVIII FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK SE-INDONESIA BANYUWANGI, 30 APRIL-05 MEI 2017 ANGGARAN DASAR FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK SE-INDONESIA PEMBUKAAN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bahwa sesungguhnya kemerdekaan yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan didorong atas keinginan luhur untuk hidup damai adalah hak bangsa Indonesia. Oleh karena itu kebebasan  berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan dijamin oleh undang-undang, sehingga bangsa Indonesia mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk menggali, menghayati, mengembangkan dan mengamalkan ilmu  pengetahuan demi kemajuan masyarakat, bangsa bangsa dan negara.

Mahasiswa politeknik sebagai bagian dari generasi muda mempunyai hak dan kewajiban untuk menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD 1945 melalui penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

 

Dengan keyakinan yang penuh untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesungguhan yang dijiwai semangat kerukunan, persaudaraan, kerjasama, persatuan dan kesatuan antara mahasiswa tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam  bentuk apapun juga, maka kami mahasiswa Politeknik se-Indonesia mengikat diri dalam suatu wadah organisasi yang berlandaskan Anggaran Dasar.

BAB I

NAMA, WAKTU DAN SEKRETARIAT PUSAT

Pasal 1

Organisasi ini bernama Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia disingkat FKMPI Pasal 2

FKMPI didirikan pada tanggal 12 September 1998 di Semarang sampai dengan  jangka waktu yang tidak ditentukan ditentukan

Pasal 3

Sekretariat pusat FKMPI bertempat di Politeknik Sekretaris Jenderal terpilih

BAB II SIFAT, ASAS DAN LANDASAN

Pasal 4

FKMPI bersifat independen dan profesional

Pasal 5

FKMPI berasaskan Pancasila

Pasal 6

FKMPI berlandaskan pada: a.  UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945  b.  UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. c.  PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi

 

d.  UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi e.  PP No. 4 tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi f.  Kepmendikbud RI No. 155/U/1998 Tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan g.  Tridharma Perguruan Tinggi

BAB III VISI MISI Pasal 7

1.  Visi FKMPI Berkarya, Politeknik Berjaya 2.  Misi a.  Meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang efektif dan menyeluruh  b.  Mengembangkan potensi akademik dan penalaran ilmiah c.  Mengaktualisasi ilmu dan pengetahuan yang dimiliki mahasiswa politeknik untuk memberdayakan masyarakat d.  Turut serta membangun kecerdasan politik dikalangan mahasiswa politeknik BAB IV FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 8

FKMPI berfungsi sebagai: a.  Wadah komunikasi, koordinasi dan pusat informasi mahasiswa Politeknik seIndonesia  b.  Wadah pengembangan dan/atau kerjasama dalam bidang minat, bakat, ilmu  pengetahuan dan teknologi serta pengabdian pengabdian kepada masyarakat. c.  Wadah yang memperjuangkan aspirasi mahasiswa Politeknik dan masyarakat se-Indonesia

Pasal 9

FKMPI bertujuan untuk: a.  Mewujudkan dan menjaga persatuan dan kesatuan antar mahasiswa Politeknik se-Indonesia  b.  Menggali, Meneliti, menganalisis, mengembangkan dan menerapkan ilmu  pengetahuan dan teknologi untuk mencapai kemajuan bersama bagi masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia

BAB V KEGIATAN

 

  Pasal 10

Menyelenggarakan kegiatan berdasarkan atas fungsi dan tujuan FKMPI BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11

1.  FKMPI beranggotakan mahasiswa Politeknik se-Indonesia 2.  Keanggotaan FKMPI terdiri dari anggota aktif dan pasif BAB VII STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Struktur FKMPI meliputi: a.  Sekretaris Jenderal  b.  Staf Ahli Kesekretariatan c.  Staf Ahli Keuangan d.  Koordinator bidang e. Koordinator Wilayah f.   Koordinator Daerah g.  Koordinator Distrik (Lampiran 1) BAB VIII KEUANGAN Pasal 13

1.  Keuangan FKMPI dikelola dengan prinsip transparansi, tanggung jawab, efisien dan berkesinambungan 2.  Sumber keuangan fkmpi terdiri dari a.  Iuran anggota  b.  Berbagai sumber dana lain yang legal (tidak diperbolehkan dari sponsor rokok, minuman keras, partai politik, alat konotasi seksual, dan obatobatan terlarang) 3.  Dana digunakan untuk kegiaran-kegiatan yg sesuai dengan tujuan dan fungsi FKMPI BAB IX LAMBANG

 

  Pasal 14

Arti dari lambang: a.  Warna putih menggambarkan kesucian  b.  Warna biru menggambarkan organisasi muda sebagai generasi pembaru c.  Warna merah menggambarkan keberanian d.  Warna kuning menggambarkan pencerahan terhadap Indonesia e.  Gerigi menggambarkan sinergisitas dalam pergerakan f.  Lima buah gerigi melambangkan jumlah wilayah g.  Peta Indonesia yang menandakan cakupan FKMPI h.  Lingkaran luar berarti persatuan dari FKMPI

BAB X ATRIBUT ORGANISASI Pasal 15

1.  2.  3.  4.  5. 

Bendera Stempel Emblem logo FKMPI Perlengkapan sidang Atribut tambahan di atur oleh sekjend terpilih BAB XI LAGU Pasal 16

Mars FKMPI (Lampiran 2) BAB XII MUSYAWARAH Pasal 17

1.  2.  3.  4.  5.  6. 

MUNAS (Musyawarah Nasional) MUSLUB (Musyawarah Nasional Luar Biasa) SARNAS (Sarasehan nasional) RAKORWIL (Rapat Koordinasi Wilayah) MUSDA (Musyawarah daerah) RAKORDA (Rapat Koordinasi Daerah)

7.  KONSOLDA (Konsolidasi Daerah)

 

  BAB XIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 18

Perubahan anggaran dasar FKMPI dilakukan pada saat MUNAS yang dihadiri dan disetujui minimal ½n+1 peserta MUNAS.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19

1.  Aturan anggaran rumah tangga dan/atau peraturan khusus yang mengatur  pelaksanaan ketentuan ini tidak menyimpang dari anggaran dasar 2.  Ketentuan yang sudah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak menyimpang dan/atau berdasarkan keputusan MUNAS

BAB XV PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan diatur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga.

Disahkan di Banyuwangi, 3 Mei 2017 Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia

M. Ihsan Kamil  NIM.

 

LAMPIRAN 1.  Struktur Organisasi FKMPI

STAF AHLI KEUANGAN

2.  Lagu Mars FKMPI

MARS FKMPI KAMI PEMUDA PEMUDI POLITEKNIK BERSATU BERKARYA UNTUK BANGSA KOBARKAN SMANGAT DAN SATUKAN TEKAD BANGUN BANGSA JAYA INDONESIA MENJUNJUNG TINGGI TOTALITAS PERJUANGAN MERENTAS ASA WUJUDKAN PERUBAHAN CERDASKAN BANGSA MEMBANGUN PERADABAN FKMPI JADI NAUNGAN SINGSINGKAN LENGANMU RAIHLAH KEJAYAAN LANTANGKAN SUARAMU BERKARYA UNTUK INDONESIA ERATKAN GENGGAMAN IKAT PERSAUDARAAN BERSAMA FKMPI BERKARYA TUK INDONESIA

 

  MUSYAWARAH NASIONAL XVII FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK se-INDONESIA TANAH LAUT, 01-06 MEI 2016 ANGGARAN RUMAH TANGGA FORUM KOMUNIKASI MAHASISWA POLITEKNIK se-INDONESIA BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 SIFAT KEANGGOTAAN

1.  Anggota aktif adalah mahasiswa aktif yang telah mendapatkan surat rekomendasi dari institusi atau lembaga kemahasiswaan yang institusinya telah tergabung di dalam FKMPI, yang surat rekomendasinya dikirimkan dikiri mkan kepada koordinator daerah. 2.  Anggota pasif adalah semua mahasiswa Politeknik se-Indonesia

Pasal 2 HAK ANGGOTA

1.  Anggota aktif a.  Memiliki hak bicara dan hak suara  b.  Berhak memilih dan/atau dipilih sebagai pengurus c.  Berhak mengikuti segala kegiatan FKMPI 2.  Anggota pasif a.  Memiliki hak bicara  b.  Berhak mengikuti segala kegiatan FKMPI Pasal 3  KEWAJIBAN ANGGOTA

1.  Anggota aktif a.  Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain la in  b.  Berpartisipasi aktif dalam kegiatan FKMPI c.  Menjaga nama baik FKMPI d.  Mensosialisasikan seluruh kegiatan FKMPI 2.  Anggota Pasif a.  Menaati anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan peraturan-peraturan lain  b.  Berpartisipasi dalam kegiatan FKMPI c.  Menjaga nama baik FKMPI

 

Pasal 4 IURAN ANGGOTA

Iuran anggota yaitu dana yang diambil dari kontribusi agenda tahunan dengan nominal yang ditentukan oleh kepengurusan terpilih yang berasal dari anggota aktif FKMPI dan selanjutnya diatur dalam SOP keuangan Pasal 5 BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

1.  Keanggotaan berakhir jika anggota tersebut tidak lagi menjadi mahasiswa di Politeknik 2.  Mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada pengurus pusat atas  persetujuan perguruan tinggi yang bersangkutan dan disahkan oleh SK Sekertaris Jendral Pasal 6 SANKSI ANGGOTA

Sanksi diberikan kepada anggota yang melanggar AD/ART FKMPI dengan sanksi sebagai berikut : 1.  Peringatan secara lisan oleh pengurus FKMPI 2.  Jika peringatan (1) tidak diindahkan maka diberikan peringatan secara tertulis te rtulis 3.  Jika peringatan (2) tidak diindahkan maka anggota tidak diperbolehkan mengikuti seluruh Kegiatan FKMPI selama 1 periode. BAB II PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 7 MUSYAWARAH NASIONAL

Musyawarah Nasional Nasional Forum Kom Komunikasi unikasi Mahasiswa Politeknik Politeknik se-Indonesia selanjutnya disingkat MUNAS FKMPI adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkatan Mahasiswa politeknik se-Indonesia. Pasal 8 PENYELENGGARAAN PENYELENGGARA AN MUNAS

3.  Tempat penyelenggaraan MUNAS selanjutnya berdasarkan hasil MUNAS sebelumnya, pengurus FKMPI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan MUNAS yang dilaksanakan dengan cara mendelegasikan wewenang kepada lembaga kemahasiswaan yang terpilih sebagai tuan rumah MUNAS sesuai dengan tata tertib sidang 4.  Penyelenggaraan MUNAS dilaksanakan di akhir periode kepengurusan Pasal 9 PERANGKAT MUNAS

1.  Penyampaian LPJ struktural FKMPI 2.  Pembahasan konstitusi FKMPI dan kebijakan baru 3.  Pembahasan program kerja dan rekomendasi lainnya 4.  Pemilihan dan Pelantikan struktural FKMPI

 

  Pasal 10 PENYELENGGARAAN PENYELENGGARA AN MUSYAWARAH NASIONAL LUAR BIASA

1.  MUSLUB merupakan merupakan forum pengambilan keputusan keputusan tertinggi diluar MUNAS dan memiliki kedudukan yang setara dengan MUNAS M UNAS 2.  MUSLUB diadakan apabila ada keadaaan yang membutuhkan pengambilan keputusan penting yang sangat mendesak. 3.  MUSLUB dapat diselenggarakan apabila dihadiri minimal ½n+1 dari jumlah institusi yang hadir dalam MUNAS sebelumnya. Pasal 11 SARASEHAN NASIONAL

1. Sarasehan Nasional merupakan pertemuan antar anggota aktif FKMPI mahasiswa Politeknik se-Indonesia yang diadakan sekali dalam setahun yang merupakan evaluasi kinerja kepengurusan selama 6 bulan dan rekomendasi 6 bulan kedepan untuk FKMPI. 2. Tempat penyelenggaraan Sarasehan Nasional selanjutnya berdasarkan hasil MUNAS FKMPI sebelumnya. Pasal 12 RAPAT KOORDINASI WILAYAH

1.  RAKORWIL merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat wilayah 2.  RAKORWIL dilakukan apabila diperlukan dan bersifat tentatif berdasarkan dengan keadaan dan/atau kondisi di tingkat wilayah Pasal 13 MUSYAWARAH DAERAH

1.  MUSDA merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat ti ngkat daerah 2.  MUSDA dilakukan apabila diperlukan dan bersifat tentatif berdasarkan dengan keadaan dan/atau kondisi di tingkat daerah Pasal 14 RAPAT KOORDINASI DAERAH

RAKORDA merupakan pertemuan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam setahun dan merupakan forum pengambilan keputusan tertinggi di tingkat daerah Pasal 15 KONSOLIDASI DAERAH

KONSOLDA merupakan pertemuan anggota aktif FKMPI dalam suatu daerah yang bersifat non formal dan dilasanakan tergantung dari kebijakan daerah masingmasing. BAB III KEPENGURUSAN Pasal 16 SEKRETARIS JENDERAL

1.  Sekretaris Jenderal adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-

masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan pemangku jabatan tertinggi. 

 

2.  Sekretaris jenderal mempunyai wewenang untuk: a.  Menyusun kepengurusan secara prerogatif dengan menyampaikan alasan secara transparan  b.  Menyikapi masalah-masalah organisasi c.  Menampung dan/atau menindaklanjuti aspirasi anggota d.  Menerbitkan dan mencabut surat keputusan pengangkatan staff ahli bidang keuangan, Koordinator Bidang dan koordinator wilayah dengan mempertimbangkan masukan dari anggota e.  Memberikan sanksi pada anggota atas pelanggaran yang dilakukannya dengan  pertimbangan melalui Koordinator Daerah f.  Memberikan evaluasi Program kerja pada saat SARNAS dan laporan  pertanggungjawaban pada saat MUNAS Pasal 17 STAF AHLI KESEKRETARIATAN

1.  Staf ahli kesekretariatan adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan 2.  Staf ahli kesekretariatan membantu dan mendampingi Sekjend secara  penuh dalam menjalankan tugas 3.  Membantu sekjend dalam menyusun kepengurusan dan menyikapi masalah2 organisasi 4.  Menghadiri dan/atau mendampingi Sekjend dalam pertemuan-pertemuan  Nasional dan atau daerah 5.  Membantu Sekjend dalam mengkoordinasikan dan memantau progrm program nasional dan atau program-program daerah daerah 6.  Membantu Sekjen dalam menerbitkan SK dan atau ketentuan persuratan lainnya 7.  Memgarsipkan dan bertanggung jawab terhadap semua administrasi FKMPI 8.  Mengumpulkan dan mengarsipkan semua laporan pertanggungjawaban semua fungsionaris pusat FKMPI Pasal 18 STAF AHLI KEUANGAN

9.  Staf ahli keuangan adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan 10. Staf ahli keuangan mempunyai wewenang dalam mengelola keuangan FKMPI 11. Staf ahli keuangan berkordinasi dan bertanggung jawab kepada sekretaris  jendral dengan memberikan laporan keuangan secara tertulis dan transparan kepada sekretaris jendral dan kemudian dilaporkan pada saat SARNAS dan MUNAS

 

Pasal 19 KOORDINATOR BIDANG

1.  Koordinator Bidang adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan. 2.  Koordinator bidang berkoordinasi dengan KO KORWIL RWIL dan bertanggung jawab kepada sekretaris jenderal dengan memberikan laporan secara tertulis kepada sekretaris jenderal 3.  Koordinator bidang bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi 4.  Koordinator bidang dapat membentuk suatu anggota koordinator bidangnya masing-masing untuk membantu suatu program kerja koordinator bidang jika itu diperlukan dan berdasarkan atas persetujuan sekretaris jendral (SEKJEND). 5.  Koordinator bidang berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada sekretaris  jendral (SEKJEND) dengan memberikan laporan secara tertulis dan transparan kepada SEKJEND kemudian dilaporkan pada saat SARNAS dan MUNAS Pasal 20 KOORDINATOR WILAYAH

1.  Koordinator wilayah adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUNAS dan diangkat oleh Sekretaris Jenderal dan ditetapkan dengan surat keputusan. 2.  Koordinator wilayah berkoordinasi dengan KORBID bidang terkait  bertanggungjawab kepada sekjen dengan memberikan laporan secara tertulis kepada sekjen. 3.  Koordinator wilayah bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi or ganisasi 4.  Koordinator wilayah dapat membentuk suatu anggota an ggota koordinator wilayahnya masing-masing untuk membantu suatu program kerja koordinator wilayah jika itu diperlukan dan berdasarkan atas persetujuan sekretaris jendral (SEKJEND). 5.  Koordinator wilayah berkoordinasi dan bertanggungjawab kepada sekretaris  jendral (SEKJEND) dengan memberikan laporan secara tertulis dan transparan kepada SEKJEND kemudian dilaporkan pada saat SARNAS dan MUNAS

Pasal 21 KOORDINATOR DAERAH

1.  Koordiantor Daerah adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUSDA dan/atau diangkat langsung oleh Koordiantor Wilayah dan ditetapkan dengan surat keputusan

 

2.  Koordinator daerah bertanggungjawab kepada koordinator wilayah dengan memberikan laporan secara tertulis kepada koordinator wilayah 3.  Penambahan koordinator daerah bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi melalui surat usulan koordinator wilayah yang disetujui oleh sekretaris  jenderal Pasal 22 KOORDINATOR DISTRIK

1.  Koordiantor distrik adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUSDA dan/atau diangkat langsung oleh Koordiantor Daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan 2.  Koordinator distrik bertanggungjawab kepada koordinator Daerah dengan memberikan laporan secara tertulis kepada koordinator Daerah 3.  Penambahan koordinator distrik bisa disesuaikan jika diperlukan dengan kebutuhan organisasi melalui surat usulan Koordinator Daerah yang disetujui oleh Koordinator Wilayah Pasal 23 KOORDINATOR DIVISI

1.  Koordinator Divisi adalah delegasi yang diutus oleh lembaga kemahasiswaan masing-masing Politeknik yang terpilih dalam MUSDA dan/atau diangkat langsung oleh Koordiantor Daerah dan ditetapkan dengan surat keputusan 2.  Koordinator Divisi berkoordinasi dengan Koordinator Distrik dan  bertanggung jawab kepada Koordinator Koordinator Daerah 3.  Penambahan Koordinator Divisi bisa disesuaikan dengan kebutuhan organisasi melalui surat usulan koordinator daerah yang disetujui oleh koordinator wilayah Pasal 24 MASA JABATAN

Masa jabatan kepengurusan organisasi selama satu tahun periode kepengurusan.

BAB IV ATURAN TAMBAHAN

Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran rumah tangga akan diatur lebih lanjut dalam aturan lainnya

Disahkan di Banyuwangi, 3 Mei 2017 Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia

 

  M. Ihsan Kamil  NIM.