Ad Art Bumdes

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

BADAN USAHA MILIK DESA

( BUMDES ) MUGIRAHAYU DESA LEBAKHERANG KECAMATAN CIWARU KABUPATEN KUNINGAN BAB I PENDAHULUAN Pasal 1 Baadan usaha milik desa merupakan usaha Desa yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan dessa lainnya Pasal 2 Badan usaha Desa adalah lembaga usaha desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan potensi Desa BAB II DASAR HUKUM 1. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 2. PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa 3. Intruksi No. 6 tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan pengembangan sector riil dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan menengah. 4. Intruksi Presiden republic Indonesia Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program ekonomi Tahun 2008-2009 5. Peraturan Menteri Desa nomor 4 tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa 6. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 147/kep 2003-Dekon /2003tentang penyelenggaraan Raksa Desa 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan nomor 19 Tahun 2003 tentang pedoman pembentukan Badan Usaha Milik Desa. 8. Surat Mendagri Tanggal 17-2-2006 No. 412.6/287/SJ perihal pemberdayaan LKM / Usaha Ekonomi Masyarakat. 9. Surat Mendagri Tgl. 25-5-2007 No. 412/953/PMD Perihal Pemberdayaan Usaha Rakyat BAB III TEMPAT DAN KEDUDUKAN Pasal 3 Pemberdayan usaha ekonomi masyarakat simpan pinjam dan kegiatan ekonomi masyarakat lainnya bernama “ BUMDes Mugirahayu” berdasarkan Peraturan Desa Lebakherang Nomor 08 Tahun 2015 tanggal 31 Agustus 2015. 2. Bumdes Mugirahayu berkedudukan di Desa Lebakherang Kecamatan Ciwaru Kabupaten Kuningan. 3. Daerah kerja Bumdes Mugirahayu di Desa Lebakherang. 1.

BAB IV TUJUAN Pasal 4

1.

1. 2. 3. 4. a. b. c.

Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu bertujuan melayani anggota masyarakat yang berdomisili di Desa Lebakherang dan bergerak dalam usaha ekonomi desa dibidang perekonomian rakyat ( Usaha Kecil ) serta memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumberdaya manusia guna meningkatkan nilai ekonomi masyarakat dan penghasilan Desa. BAB V KEANGGOTAAN Pasal 5 Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu didirikan atas dasar musyawarah Desa dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu anggotanya terdiri dari warga Desa Lebakherang yang memiliki usaha dan tergabung dalam Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu Setiap warga yang berdomisili di Desa Lebakherang berhak menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu apabila memenuhi persaratan sebagai kelompok peserta Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu Persyaratan menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu adalah : Masyarakat Desa lebakherang yang secara terus menerus berdomisili di desa lebakherang minimal selama 3 tahun. Membayar simpanan pokok yang telah ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- serta simpanan wajib sebesar Rp. 10.000,- per bulan Bersedia mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu BAB VI ORGANISASI

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pasal 6 Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu adalah suatu organisasi yang kegiatannya bergerak dibidang simpan-pinjam, pertanian, peternakan dan pengelolaan rekening listrik, yang dikelola oleh pemerintah Desa dan masyarakat dalam rangka memberdayakan potensi ekonomi masyarakat desa Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu dikelola oleh 4 orang pengelola yang terdiri dari Ketua, Bendahara, sekretaris dan Kepala Bidang pengelolaan Peternakan. Pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu ditunjuk dan diangkat serta diberhentikan melalui musyawarah Desa dan dikuatkan dengan keputusan Kepala Desa. Masa kerja pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu diatur dalam Anggaran Dasar / Anggaran rumah tangga maksimal 5 (lima) tahun dan setelah itu dapat dipilih kembali. Pengelola dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila melakukan penyelewengan dan dalam hal lain yang dapat merugikan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu melalui musyawarah Desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu wajib menyampaikan laporan kegiatannya minimal dalam musyawarah desa 1 ( satu ) kali dalam setahun. Tim Pembina tingkat Desa adalah Kepala Desa, ketua BPD dan Ketua LPM. Pasal 7 Tugas dan tanggung jawab pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugirahayu adalah sebagai berikut :

1. a.

Komisaris / Kepala Desa Lebakherang Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah. b. Mengangkat dan menetapkan serta memberhentikan pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) berdasarkan hasil Musyawarah Desa Lebakherang c. Mengawasi pelakssanaan kegiatan usaha apabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengurusan d. Meminta penjelassan dari pengurus mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha.

e. f.

Melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes. Menyusun serta menyampaikan laporan Tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) kepada Bupati melalui Camat

2. a.

Pengawas Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah b. Melaksanakan pengawasan terhadap jalannya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) a. Jika terdapat kelalaian penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus sehingga dapat membahayakan jalannya kegiatan dan berkembangnya Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ), pengawas melaporkan kepada Forum musyawarah ditingkat Desa sebagai bahan pertimbangan forum Musyawarah. b. Menyusun serta menyampaikan laporan tertulis maupun lisan hasil pengawasannya serta langkahlangkah tindakan yang telah diambilnya sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun kepada Forum Musyawarah ditingkat Desa 3. a. b. c. d. e. f.

a. b.

DIREKSI Dewan direksi terdiri dari DIREKTUR Terselengaranya semua ketentuan-ketentuan dan program kerja yang telah ditetapkan untuk kemajuan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) Mempertanggungjawabkan setiap tindakan yang dilakukan oleh pengurus Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) Mengatur dan menetapkan besarnya pinjaman dan bantuan kepada anggota masyarakat yang membutuhkan Membimbing, membina dan mengatur setiap pelaksanaan tugas yang telah dilimpahkan kepada bawahannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Menyusun rencana kerja serta mengatur pelaksanaannya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Membuat laporan bulanan, tahunan dan sebagainya mengenai keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) kepada Pembina / Kepala Desa Lebakherang Administrator Menyelenggarakan semua administrasai Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ). Apabila ketua Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) berhalangan dan atau dalam keadaan tidak dapat menjalankan tugasnya maka sekretaris melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab ketua.

Bendahara Membuat catatan administrasi keuangan dan kekayaan ( infentaris ) Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) b. Menerima, menyimpan dan mencatat keluar masuk keuangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) c. Membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu ) a.

a. b.

1. a. b.

Kepala Unit Usaha Menyelenggarakan semua administrasi kegiatan bidang usahanya. Membuat laporan tentang keadaan dan perkembangan Bidang Usaha kepada ketua Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi Rahayu Pasal 8 Besarnya jasa tahunan pengelola Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu ditetapkan ; Besarnya jasa Keuangan Mikro / Pinjaman Uang sebesar 15 % per tahun Besarnya jasa Peternakan ditetapkan sebesar 25% dari Keuntungan penjualan

2. a.  

Besarnya jasa pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu ditetapkan sebagai berikut : Pengelola Ketua bumdes 25 % Dari jumlah jasa pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu Pengelola langsung 70 % Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu



Pengelola bidang usaha Peternakan sebesar 5 % dari jasa pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu.

BAB VII SUMBER MODAL 1. a.    b.   c.

d. e. 2. 3. 4. a. b. c. d.

Pasal 9 Modal sendiri terdiri dari Simpanan pokok anggota Simpanan pokok anggota adalah simpanan yang harus dibayar oleh setiap anggota sebesar Rp. 10.000,Simpanan pokok dapat dibayar secara tunai atau angsuran paling lama 2 kali ( dua bulan ), sejak permohonan menjadi anggota. Simpanan pokok anggota tidak boleh diambil pemiliknya selama menjadi anggota Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu. Simpanan wajib pinjam Setiap peminjam kepada Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) Mugi Rahayu wasjib menyetorkan simpanan wajib pinjam. Besarnya simpanan wajib pinjam ditetapkan minimal Rp. 25.000,- % Simpanan wajib pinjam dapat diambil sekali setahun maksimal 50 %. Simpanan sukarela Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi ) Rahayu menerima simpanan sukarela dari anggota dan masyarakat mnimal Rp. 1.000,- / bulan, dengan imbalan bunga /jasa 1 % per bulan dari saldo terendah dalam bulan yang bersangkutan dan dafat diambil sewaktu-waktu. Modal cadangan Modal cadangan hasil penyisihan dari sisa hasil usaha Hibah Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi ) Rahayu dapat menerima hibah dari pihak manapun sepanjang syah dan tidak mengikat. Modal bantuan Modal bantuan berasal dari bantuan pemerintah desa melalui ApBDes, pemerintah Kabupaten, Provinsi atau pemerintah pusat. Modal pinjaman Modal pinjaman dapat diperoleh dari lembaga-lembaga perbankan atau lembaga-lembaga lain atau masyarakat secara kelompok maupun perorangan, melalui musyawarah direksi. Modal awal yang dimiliki Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes Mugi ) Rahayu saat ini adalah sebesar : Rp. 255.000.000 terdiri dari : Modal penyertaan dari LKM Raksa Desa sebesar Kelompok ternak sapi Cikidang bantuan Pemerintah Inpentaris Usaha / perangkat Komputer Permodalan usaha Listrik JUMLAH

: Rp. 110.547.000,; Rp. 163.700.000,: Rp. 3.110.000,: Rp. 7.020.000,: Rp. 284.377.000,

BAB VIII KEGIATAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) MUGI RAHAYU

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. a. b. c. d. 2. a. b. 3. 4. a. b. c. 5.

Pasal 10 Kegiatan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu meliputi : Menerima simpanan pokok, simpanan wajib pinjaman dan simpanan sukarela anggota. Memberikan pinjaman kepada kelompok peserta yang membutuhkan modal usaha. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga kelompok masyarakat. Mengelola usaha bidang pertanian dan peternakan sesuai potensi yang dimiliki desa. Pasal 11 Kelompok yang boleh mengajukan pinjaman modal usaha adalah : Kelompok tersebut telah terdaftar pada lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan telah mempunyai susunan pengurus dan anggota yang jelas. Mempunyai anggota yang benar-benar mempunyai kegiatan usaha yang layak. Mempunyai rencana kegiatan bersama (RUB) tertulis yang dilampiri rencana rencana usaha anngota yang ditandatangani oleh semua anggota. Ketua dan sekretaris kelompok memiliki surat kuasa dari anggota tentang persetujuan untuk memperoleh kredit dan sekaligus pernyataan bersama pembayaran pinjaman secara tanggung renteng. Anggota kelompok tidak mempunyai pinjaman modal pada lembaga keuangan/perbankan lainnya, dengan membuat surat pernyataan. Kelompok telah terbentuk dan dibina paling sedikit selama 3 bulan atau layak menurut penilaian dari kelompok pengelola tim Pembina tingkat Desa. Pasal 12 Pemberian pinjaman ditetapkan oleh para pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut : Kelayakan usaha calon peminjam Kondisi orang yang bersangkutan Kemampuan dana Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu Diketahui ketua kelompok dan saran serta pendapatan dari kepala Desa, Ketua LPM dan ketua BPD. Pemberian pinjaman dengan urutan prioritas sebagai berikut; Anggota Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu Masyarakat yang mempunyai usaha di Desa atau tercantum dalam kelompok usaha Bersama. Pinjaman hanya dapat diberikan untuk kegiatan ekonomi produktif dengan menekankan akses kelayakan usaha serta memperhatikan kemampuan, keinginan, dan kesungguhan calon peminjam. Persyaratan pinjaman harus menyertakan; Photo copy KTP Poto copy KK Mengisi blanko pinjaman yang disetujui oleh istri atau suami yang bersangkutan Bagi peminjam yang menunggak tidak dapat diberi pinjaman baru sebelum melunasi pinjamannya. BAB IX SISA HASIL USAHA

1. 2. a. b. c. d. e. f.

Pasal 13 Sisa hasil usaha Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha dan pendapatan lain dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahun buku yang bersangkutan. Sisa hasil usaha ( SHU ) dibagi sebagai berikut : 20 % untuk Penambahan Modal Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu 20 % untuk alokasi Inkam Desa ( APBDes) 8 % untuk Biaya Operasional dan ATK 35 % untuk Honor pengelola 2 % untuk Honor pengawas 5 % untuk Honor Pembina tingkat Desa

g. h.

7 % untuk biaya Musyawarah Desa ( RAT ) 3 % untuk dana sosial BAB X TAHUN BUKU

Pasal 14 Pembukuan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu mengunakan tahun takwin, yaitu dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2. Proses pembukuan dan pelaporan sesuai dengan petunjuk teknis Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu. 1.

BAB XI PERUBAHAN Pasal 15 1. Seluruh asset kekayaan Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu adalah milik pemerintah Desa 2. Apabila terjadi kerugian menjadi tangung jawab bersama pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu Demikian anggaran Dasar (AD) dan anggaran Rumah tangga (ART) ini ditandatangani oleh pengelola yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa Pada tanggal 31 Oktober 2011

Pengelola Badan Usaha Milik Desa ( BUMDes ) MugiRahayu Administratur

Bendahara

Direktur

TAR N O

H AR D I

YONO

MENGETAHUI PENGAWAS

KOMISARIS UTAMA

Ketua BPD

Ketua LPM

Kepala desa Lebakherang

T. ATANG RUSTANDI

R. MULYADI

DEDE AS

NGGARAN DASAR BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DESA PEJARAKAN, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG BAB I PENDIRIAN, NAMA, TEMPAT / KEDUDUKAN DAN DAERAH KERJA Pasal 1 a. Pemerintah Desa Pejarakan mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya

meningkatkan pendapatan masyarakat Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa b. Lembaga ini bernama Badan Usaha Milik Desa “NUGRAHA TATA SEMAYA“ c.

BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berkedudukan di

Desa

: Pejarakan

Kecamatan

: Gerokgak

Kabupaten/Kota

: Buleleng

d. Daerah kerja BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berada di Desa Pejarakan,

Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. BAB II VISI DAN MISI Pasal 2 a. Visi BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” mewujudkan kesejahtraan masyarakat Desa

Pejarakan melalui pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan social, DENGAN MOTO MARI BERSAMA MEMBANGUN DESA.

b. Misi BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA”

- Pengembangan usaha ekonomi melalui usaha simpan pinjam dan usaha sector riil. - Pembangunan layanan social melalui system jaminan social bagi rumah tangga miskin. - Pembangunan infrastruktur dasar perdesaan yang mendukung perekonomian perdesaan. - Mengembangkan jaringan kerjasama ekonomi dengan berbagai pihak. - Mengelola dana program yang masuk ke Desa bersifat dana bergulir terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi perdesaan. BAB III BENTUK DAN FUNGSI Pasal 3 a. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berbentuk Badan Usaha Milik Desa yang

dilegalisasi melalui Peraturan Desa. b. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” berfungsi sebagai lembaga ekonomi Desa yang

mengembangkan

usaha

dalam

rangka

mewujudkan

kesejahtraan

masyarakat

khususnya rumah tangga miskin Desa Pejarakan BAB IV STATUS KEPEMILIKAN Pasal 4 a. BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” adalah Badan Usaha Milik Desa yang dimiliki

oleh pemerintah Desa dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Desa. b. Yang dimaksud dengan masyarakat pada awal pendirian BUMDes “NUGRAHA TATA

SEMAYA” adalah Masayarakat Desa Pejarakan. c.

Dalam perkembangannya, masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” melalui penyertaan modal. Seperti yang dimaksud dalam bagian ayat a maksimal 40 %. BAB V STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5 1. Struktur organisasi BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” terdiri dari Badan Pengurus

,badan Pengelola dan badan Pengawas. 2. Badan Pengurus terdiri dari seorang ketua dan dua orang anggota. 3. Pemilihan pengurus untuk pertama kali dilaksanakan melalui testing dan ditetapkan

dengan peraturan Desa. 4. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” adalah

mereka yang memenuhi syarat–syarat sebagai berikut : a. Memiliki sikap jujur, aktif trampil dan berdedikasi terhadap BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” b. Mempunyai wawasan yang cukup untuk dapat mengelola dan mengembangkan BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” 5. Pengurus sekurang – kurangnya terdiri seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang

bendahara. 6. Pengurus BUMDes “ NUGRAHA TATA SEMAYA” dapat diganti apabila :

a. Meninggal Dunia b. Mengundurkan diri c. Terbukti melakukan penyimpangan pengelola BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” d. Tidak mampu memimpin organisasi dan tidak mampu mengembangkan BUMDes sesuai dengan target atau tujuan yang ingin dicapai. 7. Untuk mengisi pengurus yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme

pemilihannya dilakukan melalui Musdes. 8. Masa bakti pengurus BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” sampai berumur 56 Tahun. 9. Pengurus BUMDes akan dievaluasi setiap tahun untuk mengukur kinerjanya apakah

Rencana kerja yang dibuat tercapai atau tidak. BAB VI

KEWAJIBAN DAN HAK PENGURUS Pasal 6 1. Pengurus mempunyai kewajiban

:

a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris dan pencatatan – pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur. c. Membuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali. d. Memberi pelayanan kepada anggota. e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota f. Menyelenggarakan Musdes Pertanggungjawaban setiap akhir tahun. 2. Pengurus mempunyai hak

:

a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan. b. Memperoleh honor tetap setiap bulan disesuaikan dengan besarnya pendapatan BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” 20 % dari pendapatan perbulan atau sesuai standar upah minimum kabupaten Buleleng. c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran Dasar. d. Memperoleh tunjangan hari raya setiap tahun sekali yang besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan. Pasal 7 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS a. Ketua

 Memimpin organisasi BUMDes  Melakukan pengendalian kegiatan BUMDes  Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjajian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain – lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.  Melaporkan kepada keuangan BUMDes setiap bulan kepada Sektap.  Melaporkan keadaan keuangan BUMDes setiap triwulan melalui Mudes.  Melaporkan keadaan keuangan BUMDes akhir tahun melalui Mudes Pertanggungjawaban.

b. Sekretaris

 Melaksanakan tugas kesekretarisan untuk mendukung kegiatan ketua.  Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUMDes.  Melaksanakan administrasi pembukuan keuangan BUMDes.  Bersama ketua meneliti kebenaran dari berkas – berkas pengajuan permohonan pinjaman pengecekan di lapangan. ( Dalam hal BUMDes Simpan Pinjam ).  Bersama ketua dan bendahara membahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasi. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam ) dan juga pengecekan kebenaran saldo tabungan dan deposito ( Kegiatan ini dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan kebutuhan ). c.

Bendahara

 Menerima, menyimpan dan membayar uang berdasarkan bukti – bukti yang sah.  Membantu ketua dalam mebahas dan memutuskan permohonan pinjaman yang layak direalisasikan (dalam hal BUMDes Simpan Pinjam)  Melaporkan posisi keuangan kepada ketua secara sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menujukan kondisi keuangan dan kelayakan BUMDes yang sesungguhnya.  Mengeluarkan uang berdasarkan bukti – bukti yang sah  Mengatur likwiditas sesuai dengan keperluan.  Menyetorkan uang ke Bank setelah mendapat persetujuan dari Ketua. BAB VII PENGAWAS Pasal 8 1) BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” dapat membentuk / memilih pengawas dengan melalui mekanisme Musdes. 2) Pengawas sekurang – kurangnya terdiri dari 2 ( dua ) orang yang berasal dari tokoh masyarakat, unsur perangkat desa maupun BPD. 3) Pengawas mendapat bagian SHU tahunan yang besarnya sudah ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 9 OPERASIONAL 1) Biaya – biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” diambil dari hasil pendapatan yang diperoleh BUMDes pada setiap bulannya.

2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” pengeluarannya diatur sebagai berikut

:

a. Untuk Biaya Operasional ( Honor, Alat tulis kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpan pinjam, dll ) 3) Pendapatan sebagaimana disebut diatas adalah pendapatan dari pengelola yang diperoleh BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA” termasuk pendapatan administrasi, jasa pendapatan bunga dari bank dan pendapatan lain – lainnya. BAB VIII FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 10 Forum pengambilan keputusan terdiri dari

:

a. Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi, forum ini dapat

memilih dan memberhentikan pengurus BUMDes maupun menetapkan pembubaran BUMDes. b. Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan

hal – hal lain yang dapat merugikan lembaga BUMDes. c.

Rapat Anggota Tahunan, sebagi forum laporan pertanggung jawaban pengurus dan penyusunan rencana strategis pengembangan BUMDes.

d. Rapat pengurus, sebagi forum pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan

operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha. BAB IX PERMODALAN Pasal 11 a. Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau

lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan. b. Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari sisa hasil usaha. c.

Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.

d. Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari

:

- Pemerintah Desa - Pemerintah Kabupaten - Pemerintah Provinsi - Pinjaman - Simpanan Masyarakat BAB X KEGIATAN USAHA Pasal 12 a. Memberikan pinjaman modal usaha kepada masyarakat desa, terutama masyarakat

miskin yang berpotensi untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan pinjaman. ( Dalam hal BUMDes simpan pinjam ) b. Menerima tabungan, deposito atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa

atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati c.

Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain.

d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain

dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahtraan masyarakat desa, khususnya anggota BUMDes. e. Melakukan usaha ekonomi sesuai potensi yang ada.

Pasal 13 KENTENTUAN PINJAMAN a. Pinjaman BUMDes hanya dipergunakan membiayai kegiatan usaha ekonomi produktif

yang dinilai layak. Pemberian pinjaman diberikan secara berkelompok melalui pokmas UEP dengan system tanggung renteng dan secara perorangan. b. Permohonan pinjaman masing – masing Pokmas UEP/perorangan dinilai kelayakan

usaha dan kelayakan pinjamannya oleh BUMDes.

c.

Pokmas UEP / Perorangan yang permohonan pinjamannya dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad pinjaman / akad kredit.

d. Plafon pinjaman yang diberikan BUMDes disesuaikan dengan likwiditas yang ada atau

sesuai dengan akumulasi permodalan BUMDes. Sebagi acuan besarnya akumulasi Pinjaman yang diberikan maksimal 80 % dari simpanan pihak ketiga. e. Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang memiliki pinjaman pada BUMDes

“wajib setiap bulannya menyetorkan anggsuran pokok+bunganya pada BUMDes. f.

Pokmas UEP maupun anggota perorangan yang melakukan transaksi pinjaman baru dengan BUMDes wajib.

 Memberikan administrasi pinjaman sebesar 1% dari plafon kredit. g. Jasa / bunga pinjaman di tentukanoleh pengurus setelah memperhitungkan biaya resiko,

tingkat keuntungan. h. Apabila terjadi tunggakan angsuran maupun kemacetan pinjaman bagi pokmas, akan

dikenakan ketentuan tanggung renteng, demi menjamin pengembalian pinjaman dana BUMDes sesuai dengan prosedur dan ketentuan sebagai mana diatur dalam peraturan organisasi. i.

Bagi peminjam perorangan yang menunggak angsuran atau macet pengembalian pinjamannya kepada BUMDes maka jaminannya akan disita sesuai dengan prosedur yang yang berlaku.

j.

Bagi pokmas UEP / Peroranagn yang dinilai telah melaksanakan kewajiban angsuran pinjamannya ke BUMDes secara tertib akan diberikan fee ( imbal jasa ) berdasarkan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan BUMDes.

k.

Untuk menjamin kelancaran pinjaman / kredit yang diberikan kepada anggota Pokmas / Perorangan maka setiap pinjaman atau kredit yang diberikan harus menyerahkan jaminan.

l.

Bagi pokmas / perorangan yang pinjamannya atau kreditnya macet maka akan mendapatkan sangsi berupa tidak mendapatkan pelayanan administrasi di Kantor Perbekel Pejarakan.

m. Ketentuan lebih rinci mengenai syarat – syarat pinjaman / kredit sesuai dengan surat

permohonan pinjaman / kredit dan surat perjanjian pinjaman / kredit. Pasal 14 KETENTUAN SIMPANAN a. Ketentuan simpanan baik tabungan maupun deposito sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di perbankan dan untuk lebih rincinya sesuai dengan syrata –syarat yang ada dalam pormulir permohonan / bellyet deposito dan syarat – syarat pormulir permohonan / buku tabungan. b. Suku bunga yang berlaku baik untuk deposito maupaun tabungan sesuai dengan suku bunga yang berlaku di perbankan atau sesui dengan kemampuan BUMDes. Pasal 15 a. Dana BUMDes dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang nilai prospektif dan

tidak merugikan lembaga BUMDes. b. Status dana yang digunakan oleh BUMDes untuk pengembangan usaha ditetapkan

sebagai dana pinjaman yang harus dikembalikan dalam bentuk setoran keuntungan secara terjamin oleh pengelola unit usaha BUMDes dan atau berdasarkan perjanjian kerjasama dengan pihak lain. c.

Bentuk usaha yang dikembangkan BUMDes antara lain dalam bentuk : (i) Usaha Simpan Pinjam, (ii) Pengelola unit usaha sendiri, (iii) Kemitraan bagi hasil.

d. Unit usaha yang dikelola sendiri oleh BUMDes berbentuk, unit pengelola sarana air

bersih, Unit pengelolaan pasar, dan yang lainnya yang akan dikembangkan di kemudian hari sesuai dengan potensi yang ada. e. Usaha kemitraan BUMDes adalah : Kemitraan menampung dan memasarkan hasil

panen petani. BAB XI

PEMBUKUAN Pasal 16 a. Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan system

Pembukuan keuangan standar ( akuntansi ) seperti neraca, rugi / laba, buku bantu , buku kas , daftar inventaris, dan lain – lainnya sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan BUMDes. b. Tahun pembukuan dimulai tanggal 1 Januari – 31 Desember.

BAB XII SISA HASIL USAHA Pasal 17 a. Sisa Hasil Usaha ( SHU ) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi

dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang – barang inventarisadalam satu tahun buku. b. Tahun buku BUMDes “NUGRAHA TATA SEMAYA “ adalah tahun tender. c.

Pembagian SHU dibagi berdasarkan proporsi :

 50% untuk cadangan umum  15% untuk dana pengurus dan pengawas  5% untuk dana pendidikan, pembinanan dan pelatihan  25% untuk dana pembangunan desa  5% untuk dana sosial Demikian Anggaran Dasar ini dibuat dengan sesunguhnya. Apabila kekeliruan akan dilaksanakan peninjauan kembali berdasarkan ketentuan yang disepakati.

Anggaran Rumah Tangga Badan Usaha Milik Desa Desa Pejarakan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Bab1

Kewajiban dan Hak Pengawas Pasal 1 1) Pengawas mempunyai kewajiban : a. Memberikan masukan / saran dalam rangka meningkatkan kinerja pengurus BUMDes Nugraha Tata Semaya. b. Membantu penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pengurus BUMDes c. Menciptakan BUMDes tetap sehat dan berkembang. 2) Pengawas mempunyai hak

:

a. Menerima laporan perkembangan keuangan dari BUMDes b. Memperoleh imformasi dari BUMDes terkait dengan program – program yang masuk c. Mendapatkan gaji dari BUMDes yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan BUMDes. d. Mendapatkan Dana Sisa Hasil Usaha akhir tahun. BAB II Pengelola Usaha BUMDes Pasal 1 Usaha Simpan Pinjam 1) Usaha simpan pinjam BUMDes diberikan hanya untuk usaha yang produktif. 2) Sistim pengelola usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulan semua anggota / Pokmas membayar angsuran uang pokok + jasa kepada BUMDes dengan menggunakan buku yang disediakan. 3) Sistem pelaporan usaha simpan pinjam BUMDes setiap bulanya memberikan laporan perkembangan simpan pinjam kepada Perbekel, Pengawas dan Setkap Kabupaten. 4) Dalam perkembangannya BUMDes bisa memberikan pinjaman kepada perorangan tanpa harus melalui Pokmas. 5) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus datang ke kantor BUMDes pada jam yang telah ditentukan. 6) Pokmas atau perorangan yang akan mengajukan pinjaman harus mengisi surat permohonan pinjaman,

rencana

usaha

anggota,

rencana

angsuran

anggota

dan

menyerahkan

anggunan/jaminan. 7) Pinjaman yang diterima oleh pokmas/perorangan harus di monitoring oleh pengurus pokmas agar kelancaran pembayaran angsuran pokok maupun bunganya. 8) Pinjaman yang diterima oleh pokmas /perseorangan setelah jatuh tempo dapat diperpanjang atau pengakadan kembali jika dipandang perlu oleh pengurus BUMDes

9) Anggota atau pokmas yang meninggal dunia tidak akan menerima penghapusan piutang dari BUMDes. 10) Jika pinjaman yang diterima oleh Pomas/perorangan mengalami kemacetan ( Kredit macet ) maka akan mendapatkan sanksi administrasi ( tidak mendapatkan pelayanan aministrasi di kantor Perbekel ) dan sanksi dari desa Pakraman Pejarakan seperti tidak mendapatkan pelayanan dari sulinggih sampai pinjamannya lunas atau jaminan yang diserahkan akan disita atau dilelang. Pasal 2 Usaha Swakelola 1. Usaha swakelola Saprodi

a. Dalam pengelolaan Usaha Sektor Riil swakelola Saprodi BUMDes dan menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam . b. Pendapatan yang masuk ke BUMDes adalah pendapatan bersih Usaha Sektor RIil Swakelola Saprodi setiap bulan c. Secara periodic usaha Sektor riil Swakelola Saprodi memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes. 2. Usaha Swakelola Unit Pengelola sarana ( UPS ) Air Bersih

a. Dalam pengelolaan UPS air bersih menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam. b. Pendapatan yang masuk ke UPS adalah Pendapatan bersih usaha sektor air bersih c. Secara periodik usaha sector UPS memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes. d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan UPS ada pada Anggaran Dasa dan Anggaran Rumah Tangga UPS itu sendiri ( Terlampir ) 3. Usaha Swakelola Pasar

a. Dalam pengelolaan Pasar menyelenggarakan pencatatan administrasi terpisah dengan usaha simpan pinjam b. Pendapatan yang masuk ke pasar adalah pendapatan bersih usaha sektor usaha pasar setiap bulan.

c. Secara periodik usaha sektor usaha pasar memberikan laporan keuangan dan perkembangan usahanya kepada BUMDes. d. Ketentuan lebih terperinci mengenai pengelolaan usaha pasar ada pada ketentuan pengelolaan pasar itu sendiri ( terlampir ). DITETAPKAN PADA TANGGAL

: di Pejarakan :

PEMERINYAH KABUPATEN DESA

: Buleleng : Pejarakan

( I MADE SUMITA ) Dicatatkan pada Lembaran Desa Nomor Pada tanggal Pencatat ( I GEDE KARDIN YUDIASA ) Nip. 196912252009061003

: :