a1-1 Kompetensi Pejabat Struktural Di Bidang Kesehatan

MODUL DASAR 1 Kompetensi Pejabat Struktural di Bidang Kesehatan

Program Pengembangan Kapasitas Manajemen dan Kepemimpinan Berbasis Kinerja di Papua

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada

Ringkasan Modul Dasar A. Deskripsi singkat Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien. Ada berbagai jenis Kompetensi: (1) Kompetensi Dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pejabat struktural; (2) Kompetensi Bidang adalah kompetensi yang diperlukan oleh setiap pejabat struktural sesuai dengan bidang pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya; dan (3) Kompetensi Khusus adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya. Kompetensi Dasar mencakup: Integritas; Kepemimpinan; Perencanaan; Penganggaran; Pengorganisasian; Kerjasama; dan Fleksibel. Kompetensi Bidang mencakup Orientasi pada pelayanan; Orientasi pada kualitas; Berpikir analitis; Berpikir konseptual; Keahlian tehnikal, manajerial, dan profesional; dan Inovasi. Kompetensi Khusus didapat melalui Pendidikan; Pelatihan; dan/atau Pengalaman jabatan. B. Tujuan pembelajaran a.

Tujuan pembelajaran umum

Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta memahami bahwa pejabat struktural harus mempunyai kompetensi dasar, bidang dan khusus sesuai Permenkes 971 yang dapat dilatih dan dikembangkan. b. Tujuan pembelajaran khusus Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta mampu: • •

Menjelaskan Pengertian kompetensi secara umum. Menjelaskan kompetensi Dasar sesuai Permenkes No. 971 tahun 2009 3 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar • • •

Menjelaskan kompetensi Bidang sesuai Permenkes No. 971 tahun 2009 Menjelaskan kompetensi Khusus sesuai Permenkes No. 971 tahun 2009 Menjelaskan risiko bagi organisasi apabila pejabat tidak kompeten

C. Pokok bahasan dan Sub-pokok bahasan a) Pokok bahasan 1: Pengertian Kompetensi Secara Umum b) Pokok bahasan 2: Kompetensi Dasar menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009 c) Pokok Bahasan 3: Kompetensi Bidang menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009 d) Pokok Bahasan 4: Kompetensi Khusus menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009 e) Pokok Bahasan 5: Risiko bagi Orgnisasi Apabila Ada Pejabat yang Tidak Kompeten D. Uraian Materi a.

Pokok bahasan 1: Pengertian Kompetensi Secara Umum

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: Pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa: “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan”. Kompetensi menurut Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi mengemukakan “Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu”.

PML Papua | 4

Ringkasan Modul Dasar Pengertian Kompetensi menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009, pasal 1 ayat 3: Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang pegawai, berupa pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan pada tugas jabatannya, sehingga pegawai tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara professional, efektif dan efisien. b. Pokok bahasan 2: Kompetensi Dasar menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009 •

Integritas

Adalah kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan pertanggungjawaban sehingga menimbulkan kepercayaan dan rasa hormat. (Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, 2005). •

Kepemimpinan

Kepemimpinan (leading), yaitu proses memerintah dan mempengaruhi kegiatan atau pekerjaan yang saling terkait itu dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Antara lain yang dilakukan adalah memotivasi bawahan, memerintah mereka, menyeleksi saluran komunikasi yang efektif, dan memecahkan konflik atau masalah yang timbul. •

Perencanaan (planning)

Proses menetapkan tujuan, cara pelaksanaan atau strategi, serta koordinasi kegiatan untuk memperbaharui rencana dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 5 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar Perencanaan yang baik merupakan perencanaan yang melibatkan baik unsur-unsur pimpinan maupun bawahan, dalam penentuan kebijakan manajemen organisasi. Dalam menyusun rencana program kerja, yang diperhatikan bukan hanya keterlibatan bawahan, melainkan juga factor-faktor internal dan eksternal, terutama dalam membahas suatu perencanaan yang sifatnya strategik. •

Penganggaran

Adanya desentralisasi pengelolaan pemerintahan daerah dan tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas, memaksa pemerintah baik pusat mapun daerah untuk menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel. Sistem ini diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan keuangan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyakarat. Salah satu masalah penting dalam pengelolaan keuangan pemerintah tersebut adalah anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana jangka pendek yang disusun berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam proses penyusunan program. Dimana anggaran disusun oleh manajemen untuk jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa perusahaan kepada PML Papua | 6

Ringkasan Modul Dasar kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang telah ditentukan. •

Pengorganisasian

Pengorganisasian (Tjiptoherijanto, 1999:70–75): Pengorganisasian yang dilakukan untuk mengatur/menata semua anggota dalam organisasi agar mampu bekerja dalam unit kerja yang ada. Hal ini dilakukan untuk menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasinya. •

Kerjasama

Adalah komitmen di antara anggota organisasi untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi. Ini berarti setiap anggota organisasi harus menghindari ego sektoral dan mementingkan bagian organisasinya sendiri, yang mengorbankan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nilai-nilai dasar budaya kerja yang berkaitan erat dengan nilai luhur ini dapat diuraikan sebagai berikut: kepemimpinan dan keteladanan, kebersamaan dan dinamika kelompok kerja, dan keteguhan dan ketegasan, serta semangat dan motivasi •

Fleksible

Fleksibilitas (Flexibility) adalah kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok. Fleksibilitas membutuhkan kemampuan memahami dan menghargai pandangan yang berbeda dan bertentangan mengenai suatu isu, menyesuaikan pendekatannya karena suatu perubahan situasi, dan dapat menerima dengan mudah perubahan dalam organisasinya 7 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar c.

Pokok Bahasan 3: Kompetensi Bidang menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009 •

Orientasi pada pelayanan

Pegawai pemeritah harus mampu berperan sebagai civil servant atau public servant yaitu mampu menjadi pelayan publik. Para pimpinan institusi pemerintah harus mampu menggerakan organisasinya dan stafnya untuk mampu memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Dalam rangka perwujudan good governance, dimana akuntabilitas menjadi salah satu prinsip yang harus dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintah, maka pelayan publik yang akuntable menjadi keharusan yang tidak bisa ditunda lagi. •

Orientasi pada kualitas

Standar pelayanan merupakan ukuran yang telah ditentukan sebagai suatu pembakuan pelayanan yang baik, dalam standar pelayanan ini juga terdapat baku mutu pelayanan. Pelayanan prima juga merupakan tuntutan masyarakat sekaligus merupakan produk yang harus di berikan oleh institusi pelayanan kesehatan, pelayanan prima akan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintrah kepada masyarakat sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan standar pelayanan untuk pelayan, pelanggan atau stakeholder dalam kegiatan pelayanan.

PML Papua | 8

Ringkasan Modul Dasar Gerakan perbaikan mutu manajemen yang terkenal dengan pendekatan Total Quality Managemennt (TQM) mengenalkan budaya pelayanan yang bertitik tolak pada norma- norma:     

Fokus kepada pelanggan Melibatkan semua orang Memenuhi standar Perbaikan berkesinambungan Berfikir analitis

Dalam menghadapi permasalahan yang kompleks ini, maka kepala dinas kesehatan sebagai penggerak dan pimpinan di wilayah kabupaten/kota harus mampu berfikir kritis, logis dan strategis, karena dengan cara yang analitis ini kan membuat pemimpin mampu menyelesaikan segala persoalan dengan dengan cermat dan bijak. Kemudian mampu menentukan sikap demi terciptanya kesejahteraan masyarakat. •

Berfikir konseptual

Berpikir konseptual adalah proses berpikir yang melibatkan pemikiran kreatif, dan juga suatu cara mencari ideide untuk memecahkan masalah. Tidak hanya melihat dari skala masalah yang kecil, tetapi juga termasuk masalah yang besar. Disatu pihak berfikir konseptual (kreatif) berarti mencari gambaran besar, sedangkan berpikir analitis melihat gambaran yang lebih kecil. Kedua jenis pemikiran ini diperlukan dan saling melengkapi satu sama lain. Kreativitas dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah dan ragam masukan ke otak, terutama tentang hal yang baru, dengan memanfaatkan daya ingat, daya khayal dan daya serap dari otak akan dapat ditumbuhkan berbagai ide baru menuju kreativitas.

9 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar •

Keahlian teknikal, manajerial dan profesional  Keahlian Teknikal Pemimpin yang sukses mengetahui dan memahami pekerjaan apa yang mereka kerjakan. Mereka mampu membuat keputusan berdasarkan pengetahuan dalam meningkatkan kredibilitas mereka. Organisasi yang sukses akan mengakui keterampilan baru dan tanggung jawab yang diperlukan untuk selalu sukses di tingkatan yang lebih tinggi, dan mereka bekerja dengan menempatkan orang-orang yang memenuhi syarat pada posisi-posisi dengan dampak dan tanggung jawab yang lebih besar. Kompetensi juga memungkinkan para pemimpin untuk mengetahui cara mendeteksi ketika mereka tidak diberitahu secara keseluruhan. Masalah kompetensi teknis vs keahlian teknis sangat penting. Namun, itu adalah salah satu yang banyak pemimpin gagal untuk memahaminya. Para pemimpin yang paling efektif mampu menyeimbangkan pendekatan ini. 

Keahlian Manajerial

Manajemen adalah proses mengarahkan pada perkembangan, perbaikan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer adalah orang-orang yang bertanggung jawab bagi perkembangan dan dalam melaksanakan proses manajemen. Kegiatan utama dari fungsi manajer adalah merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengontrol. Dengan menggunakan empat fungsi tersebut, manajer akan bekerja untuk meningkatkan efisiensi dan keefektifan pegawai mereka, proses, proyek, dan organisasi secara keseluruhan. PML Papua | 10

Ringkasan Modul Dasar Manajer menggunakan empat macam tipe perencanaan: strategis, taktikal, operasional, dan perencanaan berkelanjutan. Perencanaan strategis terkait penciptaan perencanaan jangka panjang (1-5 tahun), tujuan ke luar, dan menentukan kebutuhan-kebutuhan sumber daya untuk mencapai tujuan. Perencanaan taktikal adalah memiliki jangka waktu yang lebih pendek (kurang dari setahun) dan tujuannya lebih objektif yang mendukung tujuan strategis yang lebih strategis. Perencanaan operasional menciptakan standar spesifik, metode, kebijakan, dan prosedur yang digunakan dalam area fungsional yang spesifik organisasi. Perencanaan berkelanjutan mengidentifikasi tindakan alternatif dari situasi yang tidak biasa atau krisis. 

Profesional

Suatu pekerjaan yang bersifat profesional akan mempergunakan teknik serta prosedur yang bertumpu pada landasan intelektual, yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian secara langsung dapat digunakan bagi kemaslahatan orang lain. Faktor penting dalam hal ini adalah intelektualitas yang di 11 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar dalamnya tercakup satu atau beberapa keahlian kerja yang dianggap mampu menjamin proses pekerjaan dan hasil kerja yang profesional, atau tercapainya nilai-nilai tertentu yang dianggap ideal menurut pihak yang menikmatinya. 

Inovasi

Inovasi-inovasi yang berhasil adalah yang sederhana dan terfokuskan. Inovasi produk dan pelayanan harus terarah secara spesifik, jelas, dan memiliki desain yang dapat diterapkan dengan kebaradaan inovasi itu sendiri. Yang dijadikan dasar untuk meningkatkan kemampuan inovasi di bidang produk dan pelayanan adalah sebagai berikut: - Mulailah belajar berinovasi dari pengalaman, - Menghargai karyawan yang memiliki gagasan inovasi, - Berorientasi kepada tindakan untuk berinovasi, - Menentukan tujuan dalam berinovasi, - Buatlah produk dengan penuh inovasi dengan proses secara sederhana, - Mulailah membuat produk dengan inovasi yang terkecil, - Menjalankan uji coba dan merevisinya, - Mengikuti jadwal yang sudah ditentukan di dalam berinovasi, - Bekerja dengan semangat, mempunyai keyakinan dan dengan penuh inovasi dan resiko.

PML Papua | 12

Ringkasan Modul Dasar Beberapa faktor yang dapat mendukung tercapainya keberhasilan penerapan kemampuan inovasi-inovasi menurut James Brian Quinn (1955) adalah sebagai berikut: -

Iklim inovasi dan visi. Orientasi pasar. Organisasi yang tetap datar dan kecil. Proses belajar interaktif.

Tahap-tahap menjadi dua fase:

inovasi

dapat

dikelompokkan

Penciptaan inovasi, adalah kreasi gagasan dan pemecahan masalah bagi produk atau solusi produk. Adopsi inovasi, adalah akuisisi atau implementasi inovasi yang menjadikan sumber peluang dari inovasi itu.

d. Pokok Bahasan 4: Kompetensi Khusus menurut Permenkes No. 971 Tahun 2009 •

Kompetensi pendidikan

Kompetensi Pendidikan Pejabat Struktural Kesehatan Rumah Sakit. Kompetensi Pendidikan dari pejabat struktural rumah sakit adalah sebagai berikut: 



Kompetensi Pendidikan Direktur Rumah Sakit, adalah seorang tenaga medis yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumah sakitan (umpamanya dr Pelayanan Rumah Sakit) Kompetendi pendidikan, bagi Wakil Direktur, yang membidangi pelayanan medis, yang 13 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar

•

menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya adalah Dokter Spesialis atau Dokter dengan pendidikan Strata 2 bidang Kesehatan.  Kompetensi pendidikan bagi Wakil Direktur yang membidangi Pelayanan Medis Rumah Sakit yang tidak menyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehtan lainny adalah berlatar belakang pendidikan tenaga medis dengan pendidikn Sarjana Strata 2 bidang kesehatan  Kompetensi Pendidikan bagi Wakil direktur Administrasi Umum, adalah berlatar belakang pendidikan Sarjana dengan Pendidikan Sarjana Strata 2 bidang Kesehatan  Kompetensi Pendidikan Wakil Direktur Keuangan, adalah Sarjna Ekonomi atau akuntansi.  Kompetensi pendidikan bagi Wakil Direktur Sumber daya Manusia, adalah Pendidikan Sarjana dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan  Kompetensi Pendidikan Wakil Direktur Pendidikan, adalah Pendidikan Tenaga Medis dengan pendidikan Sarjana Strata 2 bidang kesehatan.  Kompetensi pendidikan bagi Kepala Bidang dan atau kepala bagian, adalah minimal Sarjana sesuai bidang kerjanya.  Kompetensi pendidikan bagi Kepala Seksi dan atau Kepala Subbagian, adalah minimal sarjana sesuai bidang kerjanya. Kompetensi Pendidikan bagi pejabat Stuktural pada Dinas Kesehataan

Provinsi/Kabupaten/Kota. Kompetensi Pendidikan pejabat structural pada dinas kesehatan adalah sebagai berikut: PML Papua | 14

Ringkasan Modul Dasar 

•

Kompetensi Pendidikan Pejabat structural, bagi Kepal Dinas dan Sekretaris Dinas kesehatan adalah Sarjana Kesehatan dengan pendidikan Sarjana Strata 2 di bidang Kesehatan Masyarakat.  Kompetensi Pendidikan, bagi Kepala Bidang dan atau Bagian, minimal Sarjana kesehatan  Kompetensi Pendidikan, bagi Kepala seksi dan atau kepala sub.bagian, adalah minimal Sarjana kesehatan Kompetensi Pendidikan Pejabat Struktural Puskesmas

Kompetensi Pendidikan bagi kepala Puskesmas adalah tenaga medis atau Sarjana Kesehatan lainnya •

Kompetensi Pendidikan pejabat UPT / UPTD

Kompetensi pendidikan bagi Kepala UPT/ UPTD adalah Tenaga medis atau sarjana Kesehatan dengn pendidikan Sarjana strata 2 di bidang kesehatan. •

Kompetensi pelatihan  Kompetensi pelatihan bagi Direktur Rumah Sakit adalah - Kompetensi pelatihan bagi Direktur Rumah Sakit adalah telah mengikuti Pelatihan perumahsakitan meliputi Kepemimpinan, Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana tahunan, Tata kelola Rumah Sakit, Standar Pelayanan Minimal, Sistemk Akuntabilitas, Sistem Renumerasi Rumah Sakit, Pengelolaan Sumber Daya Manusia. - Kompetensi Pelatihan bagi Wakil Direktur adalah telah mengikuti pelatihan Perumahsakitan meliputi Kepemimpinan, 15 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar

-

-

-

-

-

PML Papua | 16

Kewirausahaan, Rencana Strategis Bisnis, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Tata Kelola Rumah Sakit, Standar Pelayan Minimal, Sistem Akuntabilitas, Sistem renemurasi Rumah Sakit dan Pengelolaan sumber Daya Manusia Kompetensi Pelatihan bagi Wakil Direktur Umum adalah telah mengikuti pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Akuntansi, Rencana Bisnis Anggaran, dan Sistem Informasi. Kompetensi Pelatihan bagi wakil Direktur Sumber Daya Manusia adalah telah mengikut pelatihan Kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekruitmen Pegawai dan Sistem Remunerasi. Kompetensi Pelatihan bagi Wakil Direktur Pendidikan adalah telah mengikuti Pelatihan kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana implementasi, system Rekruitmen Pegawai dan Sistem Remunerasi. Kompetensi Pelatihan bagi Kepala Bidang dan atau Bagian adalah telah mengikuti Pelatuhan kepemimpinan dan Kewirausahaan, rencana Aksi Strategis, Rencana implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekruitmen Pegawai dan Sistem Remunerasi Kompetensi Pelatihan Bagi Kepala seksi dan atau Kepala Subbgian adalah telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan kewirausahaan, Rencana Aksi Strategis, Rencana Implementasi dan Rencana Tahunan, Sistem Rekruitmen Pegawai dan Sistem Remunerasi.

Ringkasan Modul Dasar



- Pelatihan dimaksud harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan structural. Kompetensi Pelatihan Pejabat Struktural Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten /Kota - Kompetensi Pelatihan bagi Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan adalah telah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan, Rencana Strategis, Sistem Menajemen Informasi Kesehatan, Pengembangan Komunitas, Surveilans, Epidemiologi, Managemen Bencana dan Early Worning Outbreaks Recognation System (EWORS) - Kompetensi Pelatihan bagi Kepala Bidang dan atau Kepala Bagian adalah telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang Tugasnya - Kompetensi Pelatihan bagi Kepala Seksi dan atu Kepala Subbagian adalah telah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pelatihan dimaksud harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 ( satu ) tahun pertama setelah menduduki jabatan structural. 

Kompetensi Pelatihan Pejabat Struktural Puskesmas

Kompetensi Pelatihan bagi Kepala puskesmas adalah telah mengikuti pelatihan Manajemen Puskesmas, dan Pelatihan Fasilitator Pusat Kesehatan desa 

Kompetensi Pelatihan Pejabat Strural UPT/UPTD

Kompetensi Pelatihan bagi Kepala UPT/UPTD adalah telah mengikuti Pelatihan Rencana strategis, 17 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar pelatihan Teknis dibidangnya, Kepemimpinan, dan system Informasi Manajemen Kesehatan Catatan: Pelatihan dimaksud harus dipenuhi sebelum atau paling lama 1 (satu) tahun pertama setelah menduduki jabatan Struktural. •

Kompetensi Pengalaman Jabatan  Kompetensi Pejabat Struktural Rumah Sakit - Kompetensi Pengalaman jabatan bagi Direktur Rumah Sakit adalah - Direktur Rumah Sakit Kelas A , pernah memimpin Rumah Sakit Kelas B dan atau pernah menjabat sebagai wakil Direktur Rumah Sakit Kelas A paling singkat selama 3 tahun - Direktur Rumahaki Kelas B, pernah memimpin Rumah sakit Kelas C dan atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur Rumah Sakit Kelas B, paling singkat selama 3 ( tiga ) tahun. - Direktur Rumah sakit Kelas C pernah Memimpin Rumah Sakit Kelas D dan atau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rumah Sakit kelas C paling singkat selama 1 tahun - Direktur Rumah Sakit Kelas D, pernah memimpin Puskesmas paling singkat selama 1 tahun - Kompetensi Pengalaman Jabatan bagi Wakil Direktur yang membidangi Pelayanan Medis RS yang menyelenggarakan Pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran yang berkelanjutan dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya PML Papua | 18

Ringkasan Modul Dasar - Kompetensi Pengalaman bagi Wakil Direktur diutamakan memiliki pengalaman dalam jabatan paling singkat 3 tahun di Bidang Pelayabab Medik / Kesehatan - Kompetensi Pengalaman Jabatan bagi Wail direktu Administrasi Umum adalah mempunyai pengalaman jbatan paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang tugasnya. - Kompetensi Pengalaman Jabatan bagi Wakil Direktur Keuangan adalah memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 tahun dalam Bidang Keuangan - Kompetensi Pengalaman Jabatan bagi wakil Direktur Pendidikan diutamakan memiliki Pengalaman Jabatan paling singkat 3 tahun dalam Bidang Penddikan dan Pelatihan - Kompetensi Pengalaman Jabatan bagi Kepala Bidang dan atau Kepala Bagian diutamakan memiliki pengalaman jabatan paling singkat 3 tahun sesuai dengan bidang tugasnya. - Pengalaman Jabatan bagi Pejabat Struktural Dinas Kesehatan - Kompetensi Pengalaman Jabatan bagi Kepala dan sekretaris, Kesehatan Provinsi/ Kabupaten pengalaman Jabatan paling singkat 3 (tiga) tahun sebagai Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Propinsi/ Kabupaten/ Kota. e.

Pokok Bahasan 5: Risiko bagi Orgnisasi Apabila Ada Pejabat yang Tidak Kompeten

Hasil kinerja didasarkan produk yang dihasilkan jelas. terjangkau, berdaya guna dan karena itu dalam pengelolaan

atas tingkat kompetensi individu dan Sehingga harapan Yankes bermutu, berhasil guna dapat terpenuhi.Oleh suatu organisasi yang dalam hal ini 19 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar adalah Dinas Kesehatan Kabupaten/kota memerlukan sumber daya manusia yang mampu menjalankan organisasi, dengan nakoda atau pejabat strukturalnya yang kompeten. Apabila pejabat atau pengendali organisasi tidak kompeten maka akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi tersebut. Hasil kinerja didasarkan atas tingkat kompetensi individu dan produk yang dihasilkan. Pengaruh kompetensi terhadap proses atau kegiatan organisasi akan berdampak pada kinerja organisasi. E.

Rujukan

Conny Semiawan (1984). Goestch dan Davis (1994) pengertian mutu Goestch dan Davis (1994) pengertian mutu James Brian Quinn (1955) kemampuan Inovasi Kamus besar Bahasa Indonesia, 1995). Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 Permenkes no 971 th 2009 , pasal 1 ayat 3 Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, 2005 (Ratminto & Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan, 2005) Surat Keputusan Mendiknas nomor 045/U/2002. tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan: pasal 1 (10) Website ; Hatry (1999) penganggaran berbasis hasil (results-based budgeting), Website ; Howel dan Heggins,1990) Penerapan kemampuan Inovasi Website ; Edward de Bono (1970) proses kreatif, Website ; Gary Dessler (1997 : 263) , John R. Schermerhorn, Jr (1999 : 323), Pengertian Pelatihan PML Papua | 20

Ringkasan Modul Dasar Website ; James Brian Quinn (1955) Website ; Soedijarto (1990:57), dan Philips (1991:43), profesionalisme Website ; Tjiptoherijanto, 1999:70 – 75) Website Osborne dan Gaebler (1992) penganggaran untuk hasil (budgeting for results). Website, Supriyono (1990, p.15), Website: Daviddow dan Utal (1989) ( whatever enhances customer satisfaction). Website; Ki Hajar Dewantara, John Stuart Mill dalam Pengertian Pendidikan Website; Norman (1991)

21 | PML Papua

Ringkasan Modul Dasar

PML Papua | 22