9.Panduan Penitipan Harta Benda Pasien

Panduan Perlindungan Harta Benda

RSB. PERMATA SARANA HUSADA Pamulang Permai Blok D3 No.1-3 Pamulang Tangerang Selatan 15417 Telp. 021.7407421/22, Fax, 021. 7496346 Email : [email protected]

PERLINDUNGAN HARTA BENDA BAB I PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Sering kali terjadi banyak kasus atau peristiwa secara mendadak atau tibatiba misalnya kecelakaan, pingsan, bencana alam, yang mengakibatkan timbulnya korban. Hal ini dapat mengakibatkan suatu kondisi yang cukup berbeda yaknii kepanikan, kacau, kecurigaan. Baik korban yang mengalami maupun orang yang melihat atau menolong. Kadang kala sering juga dalam kesempatan tersebut kewaspadaan kurang akibat situasi yang tidak menentu. Sehingga dapat berakibat adanya kehilangan barang atau benda terutama dan korban yang mengalami bencana. Negara Indonesia mempunyai landasan hukum yang cukup kuat untuk dapat melindungi hak pribadi seseorang untuk mendapatkan perlindungan yang layak tanpa terkecuali baik untuk diri pribadi maupun barang atau benda yang dimiliknya. Sehingga setiap orang yang berada di tempat manapun tidak merasa terancam baik secara fisik ataupun non fisik akibat kehilangan barang atau benda.

2. Pengertian Pengertian perlindungan adalah proses menjaga atau perbuatan untuk melindungi harta benda 3. Tujuan a. Mendeskripsikan prosedur untuk memastikan tidak terjadinya adanya kehilangan harta benda pribadi pada pasien/pengunjung/karyawan selama berada di rumah sakit. b. Mengurangi kejadian yang berhuhungan dengan adanya kecurian dan pihak dalam atau luar pada pasien/pengunjung/karyawan.

4. Ruang Lingkup a. Panduan ini di terapkan kepada semua pasien/pengunjung/karyawan selama berada dalam rumah sakit. b. Pelaksana panduan ini adalah semua karyawan yang bekerja di rumah sakit (medis ataupun non medis). 5. Prinsip a. Semua pasien/pengunjung/karyawan yang berada dalam rumah sakit harus mendapat perlindungan harta benda pribadi dengan benar saat masuk rumah sakit dan selama berada dirumah sakit. b. Setiap pasien /

pengunjung / karyawan

yang

berada dalam

rumah sakit harus berusaha menjaga harta benda pribadi. c. Tujuan

utama

perlindungan

harta benda adalah

untuk menjaga

keamanan yang memiliki harta benda tersebut. d. Perlindungan harta benda digunakan pada proses pasien / pengunjung/ karyawan masuk dalam rumah sakit atau selama berada dalam lingkungan rumah sakit.

BAB II KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 1. Seluruh Staf Rumah Sakit a. Memahami dan menerapkan prosedur perlindungan harta

benda

pribadi milik pasien / pengunjung. b. Memastikan prosedur perlindungan harta benda pribadi milik pasien/pengunjung yangbenar ketika pasien / pengunjung selama berada di rumah sakit. c. Melaporkan kejadian salah prosedur perlindungan harta benda milik pasien / pengunjung / karyawan. 2. SDM yang bertugas Perawat: a. Bertanggung jawab memberikan perlindungan harta benda pasien dan memastikan perlindungan tersebut tercatat di pada laporan di rawat inap. b. Memastikan harta benda tersimpan dengan baik. Jika terdapat kesalahan penyimpanan maka penyimpanan harus di

pindah

tempatnya. Petugas Keamanan/Security a. Bertanggung jawab memberikan pengamanan harta benda pasien dan memastikan pengamanan tersebut tercatat pada laporan. b. Memastikan harta benda tersimpan dengan baik. Jika terdapat kesalahan penyimpanan maka penyimpanan harus dipindah tempatnya Kepala Instalasi / Kepala Ruang a. Memastikan

seluruh

staf

di

Instalasi

memahami

prosedur

perlindungan harta benda pasien. b. Menyelidiki semua insiden salah perlindungan harta benda pasien dan memastikan terlaksananya suatu tindakan untuk mencegah terulangnya kembali kejadian tersebut.

Manajer 

Memantau dan memastikan panduan perlindungan harta benda dikelola dengan baik oleh Kepala Instalasi.



Menjaga standarisasi dalam menerapkan panduan perlindungan harta benda pasien/pengunjung/karyawan.

BAB III TATA LAKSANA PERLINDUNGAN HARTA BENDA 1. PERLNDUNGAN PASIEN Berlaku untuk pasien yang berada di rawat inap dimana dalam hal ini pasien mengenakan perhiasan atan barang berharga lainnya dan sedang dalam kondisiakan dilakukan tindakan pelayanan medis. 1) Tatalaksana perlindungan harta benda pasien a. Semua pasien sebelum masuk rawat inap harus diinformasikan bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab jika ada harta benda yang hilang sebab pada saatakan masuk rawat inap sudah diinformasikan oleh Unit Pendaftaran. b. Pastikan bahwa pasien sudah menyetujui dan mengerti tentang informasi yang disampaikan tentang perlindungan harta benda. c. Pastikan pasien memberikan Surat Pemyataan bahwa bersedia tidak akan menuntut apapun pada pihak rumah sakit apabila terjadi kehilangan harta benda karena sudah diinformasikan bahwa rumah sakit tidak bertanggung atas harta benda pribadi milik pasien. d. Pastikan adanya proses serahterima penyimpanan sementara untuk harta benda pribadi milik pasien apabila pada pasien tersebut tidak ada keluarga yang mendampingi dan akan dilakukan tindakan pelayanan kesehatan. e. Segera hubungi pihak keamanan untuk kasus kehilangan harta benda milik pasien jika ada peristiwa kehilangan. f. Jika perlu hubungi pihak yang berwajib untuk menangani kasus kehilangan harta benda milik pasien jika kasus tersebut berlanjut. 2) Tindakan / prosedur yang membutuhkan perlindungan harta benda pasien. a. Berikut adalah beberapa prosedur yang membutuhkan perlindungan harta benda pasien: (1) Pada saat pasien tidak ada keluarga yang mendampingi sedangkan pada pasien tersebut akan dilakukan tindakan pelayanan kesehatan. (2) Pada saat pasien mengalami hilang kesadaran/hilang ingatan

b. Para staf RSB. Permata Sarana Husada harus memberikan perlindungan harta benda pasien dengan benar dengan menanyakan kejelasan informasi yang disampaikan oleh Unit Pendaftaran untuk tidak meninggalkan harta benda khususnya yang berharga diluar pengamatan pasien, kemudian membandingkannya dengan adanya Surat Pemyataan yang tercantum di rekam medis. Jangan menyebutkan semua informasi tentang perlindungan dan meminta pasien untuk mengkonfirmasi dengan jawaban ya / tidak. c. Jangan melakukan prosedur apapun jika pasien tidak mengetahui untuk menjaga harta bendanya sendiri. Informasi mengenai bahwa rumah sakit tidak bertanggung jawab atas barang benda milik pasien diinformasikan ulang oleh perawat yang bertugas menangani pasien secara personal sebelum pasien menjalani suatu prosedur. d. Perlindungan harta benda sebaiknya mencakup 2 kewajiban, yaitu : (1) Didata semua harta benda pada saat pasien masuk (2) Mendata semua pengunjung yang datang berkunjung di perawatan tempat pasien dirawat. PENGUNJUNG 1. Tatalaksana perlindungan harta benda pengunjung a. Semua pengunjung harus diidentifikasi dengan benar sebelum masuk dalam lingkungan rumah sakit dengan menggunakan tanda pengenal yang masih berlaku (KTP. SIM, Paspor) dan harta benda apa saja yang dibawa. b. Pastikan pada pengunjung agar menjaga harta benda yang dibawanya dan jelaskan bahwa tidak ada penitipan harta benda yang dibawanya. c. Perlindungan harta benda harus diberikan pada semua pengunjungjika terjadi kecelakaan, bencana atau hilang kesadaran / ingatan pada pengunjung tersebut dan tidak ada pengecualian selama berada dalain lingkungan rumah sakit. d. Jika terjadi kecelakaan / bencana atau hilang kesadaran / ingatan pada pengunjung secara tiba-tiba pastikan segera berikan

perlindungan

terhadap diri dan harta benda pengunjung. Kemudian catat pada buku laporan dan laporkan pada pihak manajemen rumah sakit. e. Pada situasi di mana tidak dapat diberikan perlindungan terhadap harta benda maka harta benda harus dipastikan dititipkan/ditinggal pada pihak keamanan dan kemudian dikoordinaskan pada pihak manajemen f.

Harta benda pengunjung tidak boleh dititipkan kepada pihak rumah sakit walaupun bersifat sementara dan kondisi pengunjung masih memungkinkan untuk menjaga harta bendanya sendiri karena rumah sakit tidak bertanggung jawab perlindungan harta benda tersebut kecuali dalam kondisi tertentu.

g. Pada saat menitipkan harta benda untuk sementara waktu jika pengunjung dalam kondisi terluka atau hilang kesadaran / ingatan maka harus memberikan Surat Pemyataan Penitipan dengan disertai tanda pengenal (KTP / SIM / Paspor) yang masih berlaku dan di bubuhi oleh tanda tangan. h. Tanda pengenal yang di sertakan di pos keamanan sebaiknya mencakup 2 hal yang dapat mengidentifikasi pengunjung, yaitu: 1. Tanda pengenal masih berlaku. 2. Tanda pengenal harus asli/bukan fotocopy i.

Jelaskan prosedur perlindungan harta benda sementara dan tujuannya kepada pengunjung.

j.

Periksa ulang 2 (dua) hal data di buku laporan sebelum memberikan perlindungan harta benda pada pengunjung.

k. Saat menanyakan identitas dan harta benda pengunjung,

selalu

gunakan pertanyaan terbuka, misalnya: ‘Siapa nama anda?’ barang apa yang anda titipkan? (jangan menggunakan pertanyaan tertutup seperti ‘Apakah nama anda Ibu Susi?’) l.

Jika pengunjung tidak mampu memberitahukan namanya (misalnya pada pengunjung tidak sadar, bayi, disfasia, gangguan jiwa), verifikasi harta benda pengunjung kepada keluarga/pengantarnya. Jika mungkin, tanda pengenal jangan dijadikan satu-satunya bentuk identifikasi pada saat menitipkan harta benda. Tanya ulang nama dan

alamat

pengunjung, kemudian bandingkan jawaban pengunjung dengan data yang tertulis dibuku laporan. m. Pengecekan buku laporan pengunjung dilakukan tiap kali pergantian jaga petugas keamanan n. Unit yang memberikan perlindungan pada harta benda pengunjung harus menanyakan ulang identitas pengunjung dan membandingkan data yang diperoleh dan laporan verifikasi pihak keamanan. o. Pada kasus pengunjung yang tidak mau diberikan perlindungan harta benda: 1. Hal ini dapat dikarenakan berbagai macam sebab, seperti: a) menolak diberikan perlindungan harta benda b) Tidak ada kepercayaan dari pengunjung 2. Proses perlindungan harta benda harus diinformasikan akan risiko yang dapat terjadi jika tidak dilakukan. Alasan pengunjung harus dicatat pada buku laporan petugas keamanan. 3. Jika pengunjung menolak untuk diberikan perlindungan harta bendanya, petugas harus lebih waspada dan mencari cara lain untuk memberikan perlindungan pada harta benda pengunjung dengan benar sebelum dilakukan tindakan pelayanan kesehatan 2. Tindakan / prosedur yang membutuhkan perlindungan harta benda a. Berikut adalah beberapa prosedur yang membutuhkan perlindunganharta benda pengunjung: 1) Pada saat terjadi bencana (kebakaran, gempa). 2) Pada saat evakuasi karena terjadinya bencana. 3) Pada saat terjadi kasus pencurian. 4) Pada saat pengunjung hilang kesadaran/ingatan b. Para staf RSB Permata Sarana Husada harus mengkonfirmasi pengunjung dalam perlindungan harta benda dengan benar dengan menanyakan nama dan harta benda yang akan dilindungi, kemudian membandingkannya dengan data berdasarkan infomasi yang didapat dan laporan petugas keamanan. Jangan menyebutkan nama dan harta benda yang dilindungi dan meminta pengunjung untuk mengkonfirmasi dengan jawaban ya / tidak.

c. Jangan melakukan prosedur apapun jika pengunjung tidak mau diberikan perlindungan pada harta benda yang dibawanya. Perlindungan harta benda harus dipastikan diberlakukan ulang oleh petugas keamanan yang bertugas menangani pengunjung secara personal pada saat pengunjung datang. KARYAWAN 1. Tatalaksana perlindungan harta benda karyawan a. Semua karyawan harus bertanggung jawab sendiri atas harta benda yang dibawanya. b. Pastikan pada karyawan agar menjaga harta benda yang dibawanya dan jelaskan bahwa tidak ada penitipan harta benda yang dibawanya. c. Perlindungan harta benda harus diberikan pada semua karyawan jika terjadi kecelakaan, bencana atau hilang kesadaran/ingatan pada diri karyawan tersebut dan tidak ada pengecualian selama berada dalam lingkungan rumah sakit. d. Jika terjadi kecelakaan/bencana atau hilang kesadaran/ingatan pada karyawan secara tiba -tiba pastikan segera berikan perlindungan terhadap diri dan harta benda karyawan, kemudian catat pada buku laporan dan laporkan pada pihak manajemen rumah sakit. e. Pada situasi di mana tidak dapat diberikan perlindungan terhadap harta benda maka harus dipastikan harta benda dititipkan/ditinggal pada pihak keamanan dan kemudian dikoordinasikan pada pihak manajemen. f.

Harta benda karyawan tidak boleh dititipkan kepada pihak rumah sakit walaupun bersifat sementara dan kondisi pengunjung masih memungkinkan untuk menjaga harta bendanya sendiri karena rumah sakit tidak bertanggung jawab perlindungan harta benda tersebut kecuali dalam kondisi tertentu.

g. Pada saat menitipkan harta benda untuk sementara waktu jika karyawan dalam kondisi terluka atau hilang kesadaran / ingatan maka harus memberikan surat pernyataan penitipan dengan disertai tanda pengenal (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku dan dibubuhi oleh tanda tangan/cap jempol karyawan.

h. Tanda pengenal yang di sertakan di pos keamanan sebaiknya mencakup 2 benda yang dapat mengidentifikasi pengunjung, yaitu : 1) Tanda pengenal masih berlaku. 2) Tanda pengenal harus aslibukan fotocopy i.

Jelaskan prosedur perlindungan harta benda sementara dan tujuannya kepada karyawan.

j.

Periksa ulang 2 (dua) detail data di buku laporan sebelum memberikan perlindungan harta benda pada karyawan.

k. Saat menanyakan identitas dan harta benda karyawan, selalu gunakan pertanyaan terbuka, misalnya: ‘Siapa nama Anda?’ barang apa yang anda titipkan? (jangan menggunakan pertanyaan tertutup seperti (“Apakah nama anda Ibu Susi?”). l.

Jika karyawan tidak mampu memberitahukan namanya (misalnya pada karyawan tidak sadar. disfasia, gangguan jiwa), verifikasi harta benda karyawan kepada teman sejawat / unit kerjanya. Jika mungkin, tanda pengenal jangan di jadikan satu-satunya bentuk identifikasi pada saat menitipkan harta benda Tanya ulang nama dan alamat pengunjung, kemudian bandingkan jawaban karyawan dengan data yang tertulis dibuku laporan.

m. Pengecekan buku laporan dilakukan tiap kali pergantian jaga petugas keamanan. n. Unit yang memberikan perlindungan pada harta benda karyawan harus menanyakan ulang identitas karyawan dan membandingkan data yang diperoleh dan laporan verifikasi pihak keamanan. o. Pada kasus karyawan yang tidak mau diberikan perlindungan harta benda: 

Hal ini dapat dikarenakan berbagai macam sebab, seperti: a) Menolak diberikan perlindungan harta benda. b) Tidak ada kepercayaan dan karyawan.



Proses perlindungan harta benda harus diinformasikan akan risiko yang dapat terjadi jika tidak dilakukan. Alasan karyawan harus dicatat pada buku laporan petugas keamanan.



Jika karyawan menolak untuk diberikan perlindungan harta bendanya, petugas harus lebih waspada dan mencari caralain untuk memberikan perlindungan pada harta benda pengunjung dengan benar sebelum dilakukan tindakan pelayanan kesehatan.

2. Tindakan/ prosedur yang membutuhkan perlindungan harta benda. a. Berikut adalah beberapa prosedur yang niembutuhkan perlindungan harta benda karyawan: •

Pada saat terjadi bencana (kebakaran, gempa).

•

Pada saat evakuasi karena terjadinya bencana.

•

Pada saat terjadi kasus pencurian.

•

Pada saat karyawan hilang kesadaran/ingatan.

b. Para staf RSB. Permata Sarana Husada harus mengkonfirmasi karyawan dalam perlindungan harta benda dengan benar dengan menanyakan nama dan harta benda yang akan dilindungi, kemudian membandingkannya dengan data berdasarkan informasi yang di dapat dan laporan petugas keamanan. Jangan menyebutkan nama dan harta benda yang dilindungi dan meminta karyawan untuk mengkonfirmasi dengan jawaban ya/tidak. c. Jangan melakukan prosedur apapun jika pengunjung tidak mau diberikan perlindungan pada harta benda yang dibawanya. Perlindungan harta benda harus dipastikan diberlakukan ulang oleh petugas keamanan yang bertugas menangani pengunjung secara personal pada saat pengunjung datang. II. TATA CARA PERLINDUNGAN Perlindungan yang tersedia di RSB. Permata Sarana Husada adalah sebagai berikut: a. Perlindungan harta benda pasien b. Perlindungan harta benda pengunjung c. Perlindungan harta benda karyawan Menitipkan Harta Benda Proses perlindungan harta benda yang tersedia di RSB. Permata Sarana Husada adalah sebagai berikut:

a. Pasien Proses perlindungan harta benda dilaksanakan jika pasien dalam kondisi akan ada tindakan pelayanan kesehatan dan tidak ada keluarga yang mendampingi atau dalam kondisi hilang kesadaran. b. Pengunjung Proses perlindungan harta benda dilaksanakan jika pengunjung menjadi korban kecelakaan/hilang kesadaran secara tiba-tiba dan tidak ada keluarga yang mendampingi. c. Karyawan Proses perlindungan harta benda dilaksanakan jika pengunjung menjadi korban kecelakaan/hilang kesadaran secara tiba-tiba dan tidak ada keluarga yang mendampingi. Pelaporan insiden/kejadian kesalahan perlindungan harta benda pasien 1.

Contoh kesalahan yang dapat terjadi adalah: a. Mis identifikasi data/pencatatan di buku laporan. b.

Tidak adanya tanda pada harta benda yang dilindungi

c.

Misidentifikasi laporan investigasi

d. Registrasi ganda saat mendata harta benda yang dilindungi. e. Kesalahan penulisan tanda untuk karat benda yang mendapat perlindungan di buku laporan 2.

Beberapa penyebab umum .terjadinya misidentifikasi adalah: 1) Kesalahan pada administrasi/tata usaha

2)

•

Salah memberikan tanda pada harta benda pasien

•

Kesalahan mengisi buku laporan.

•

Penulisan data berdasar tanda pengenal yang salah.

•

Pencatatan yang tidak benar / tidak lengkap / tidak terbaca

Kegagalan verifikasi •

Tidak adekuatnya/tidak adanya protokol verifikasi

•

Tidak mematuhi protokol verifikasi

3) Kesulitan komunikasi. •

Hambatan akibat keterbatasan fisik, kondisi atau keterbatasan bahasa pasien

•

Kegagalan untuk pembacaan kembali

•

Kurangnya kultur/budaya organisasi

4) Jika terjadi insiden akibat kesalahan pendataan harta benda pasien pastikan keamanan dan keselamatan pasien Pengunjung 1. Contoh kesalahan yang dapat terjadi adalah: 1) Kesalahan penulisan tanda pengenal yang masih berlaku di buku laporan. 2) Tidak adanya tanda pada harta benda yang dilindungi 3) Registrasi ganda saat mendata harta benda yang dilindungi 2. Beberapa penyebab umum terjadinya misidentifikasi adalah: 1) Kesalahan pada administrasi/tata usaha a. Salah memberikan tanda pada harta benda pengunjung. b. Kesalahan mengisi buku laporan. c. Penulisan data berdasar tanda pengenal yang salah d. Pencatatan yang tidak benar / tidak lengkap / tidak terbaca 2) Kegagalan verifikasi a. Tidak adekuatnya/tidak adanya protokol verifikasi b. Tidak mematuhi protokol verifikasi 3) Kesulitan komunikasi a. Hambatan akibat keterbatasan fisik, kondisi, atau keterbatasan bahasa pengunjung b. Kegagalan untuk pembacaan kembali c. Kurangnya kultur / budaya organisasi 4) Jika terjadi insiden akibat kesalahan pendataan harta benda pengunjung pastikan keamanan dan keselamatan karyawan a. Salah memberikan tanda pada benda pengunjung b. Kesalahan mengisi buku laporan. c. Penulisan data berdasar harta benda yang dititipkan salah d. Pencatatan yang tidak benar / tidak lengkap / tidak terbaca 5) Kegagalan verifikasi a. Tidak adekuatnya / tidak adanya protokol verifikasi. b. Tidak mematuhi protokol verifikasi

6) Kesulitan komunikasi. a. Hambatan akibat keterbatasan fisik, kondisi, atau keterbatasan bahasa pengunjung. b. Kegagalan untuk pembacaan kembali. c. Kurangnya kultur/budaya organisasi 7) Jika terjadi insiden akibat kesalahan pendataan harta benda pengunjung pastikan keamanan dan keseamatan pengunjung Revisi Dan Audit Pasien 1. Kebijakan ini akan dikaji ulang dalam kurun waktu 3 tahun 2. Rencana audit akan disusun dengan bantuan HRD serta akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah implementasi kebijakan. Audit ini meliputi: a. Jumlah persentase pasien yang membutuhkan perlindungan pada harta benda b. Akurasi dan reliabilitas informasi yang terdapat di buku laporan c. Alasan mengapa pasien tidak menggunakan tanda identitas untuk perlindungan khusus 3. Setiap pelaporan insiden yang berhubungan dengan visitor akan dipantau dan ditindaklanjuti saat dilakukan revisi kebijakan. Pengunjung 1. Kebijakan ini akan dikaji ulang dalam kurun waktu 3 tahun 2. Reneana audit akan disusun dengan bantuan panitia kesehatan keselamatan kerja serta akan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah implementasi kebijakan. Audit ini meliputi: a. Jumlah persentase pengunjung yang menggunakan tanda visitor b. Akurasi dan reliabilitas informasi yang terdapat di buku laporan c. Alasan mengapa pengunjung tidak menggunakan tanda visitor 3. Setiap pelaporan insiden yang berhubungan dengan visitor akan dipantau dan ditindaklanjuti saat dilakukan revisi kebijakan.

Karyawan 1. Kebijakan ini akan dikaji ulang dalam kurun waktu 2 tahun 2. Rencana audit akan disusun oleh Unit HRD sertaakan dilaksanakan dalam waktu 6 bulan setelah implementasi kebijakan. Audit ini meliputi: a. Jumlah persentase karyawan yang menggunakan tanda pengenal b. Akurasi dan reliabilitas infomasi yang terdapat di buku laporan c. Alasan mengapa karyawan tidak menggunakan tanda pengenal 3. Setiap pelaporan insiden yang berhubungan dengan karyawan akan dipantau dan ditindaklanjuti saat dilakukan revisi kebijakan.

BAB III PENUTUP Perlindungan terhadap harta benda milik pasien merupakan salah satu unsur pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan peningkatan kesadaran hukum, hak asasi manusia serta cara berpikir yang kritis dan rasional. Untuk itu rumah sakit harus dapat memberikan pelayanan yang cukup baik termasuk pelayanan perlindungan terhadap harta benda milik pasien rumah sakit. Pengamanan perlindungan berlaku untuk siapapun yang berada dalam lingkungan rumah sakit baik untuk pasien/pengunjung ataupun karyawan. Namun untuk lebih menguatkan hak perlindungan tersebut maka baik pasien/pengunjung atau karyawan harus memberikan Surat Pernyataan Perlindungan secara tertulis sehingga jelas sejauh mana pengamanan akan diberikan. Panduan Perlindungan Terhadap Harta Benda ini dipakai sebagai acuan oleh rumah sakit dalam mengembangkan pengamanan sehingga dapat diketahui sumber daya manusia dan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit dapat menunjang pengamanan tersehut