8.5.1.3 SOP Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Dan Prosedur Penanganan Bahan Berbahaya,Bukti Pemantauan Dan Tindak Lanjut

PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROSEDUR PENANGANAN BAHAN BERBAHAYA

SOP

UPT Puskesmas Jemaras

1.

2.

DEFINISI

TUJUAN

No Dokumen

: 440 /

No Revisi

: 00

Tanggal Terbit

: …….. 2015

Halaman

: 1/.....

/ UPT

Hj. Maemunah ,SKM,M.Si NIP. 19651227 198902 2 001

Setiap kegiatan yang berkaitan dengan penanganan bahan dan limbah berbahaya dalam lingkup UPT Puskesmas Jemaras Untuk memastikan pelaksanaan penanganan bahan dan limbah berbahaya tidak menimbulkan pencemaran dan membahayakan lingkungan sekitar sehingga jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan dapat ditelusuri penyebabnya 1. Pemantauan penanganan bahan dan limbah berbahaya dilakukan dalam periode tertentu 2. Prosedur pelaksanaan harus mengikuti langkah-langkah yang tertuang dalam SOP

3.

KEBIJAKAN

4.

REFERENSI

PP RI No.101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun

5.

PROSEDUR

A. Identifikasi Limbah Berbahaya Sanitarian dan Petugas Terkait a. Masing-masing unit penghasil limbah berbahaya mengidentifikasi jenis, jumlah limbah berbahaya yang secara periodik dihasilkan b. Identifikasi ditulis dalam buku inventaris limbah berbahaya B. Pengumpulan Limbah Berbahaya Petugas Laboratorium a. Mengidentifikasi jenis, jumlah limbah berbahaya yang secara periodik dihasilkan oleh unit tersebut b. Melaporkan kepada sanitarian mengenai hasil identifikasi tersebut c. Mengangkut limbah berbahaya dari unitnya ke tempat sampah khusus pembuangan sementara limbah berbahaya d. Petugas laboratorium dan sanitarian memverifikasi limbah berbahaya

yang sudah ditampung dan memberikan simbol/label (dengan check list inventaris limbah berbahaya) e. Masa simpan sementara adalah maksimal 90 hari sesuai persyaratan atau bila limbah berbahaya sudah mencapai 50 kg/hari C. Pengelolaan Limbah Berbahaya Oleh Pihak Ketiga a. Pihak ketiga sebagai pengumpul/pengelola limbah berbahaya harus memiliki izin dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia b. Pihak transportir harus mempunyai izin dari Dirjen Perhubungan Darat Kementrian Perhubungan RI dan mendapat rekomendasi dari Kementrian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Izin sesuai dengan jalur transportasi yang dilalui limbah berbahaya c. Adanya surat bentuk kerjasama antara puskesmas dengan pihak ketiga perihal pembuangan limbah berbahaya d. Berita acara serah terima limbah berbahaya harus selalu dilampirkan setiap pihak ketiga mengambil limbah berbahaya dari tempat penyimpanan sementara di puskesmas

6.

UNIT TERKAIT

7.

DOKUMEN TERKAIT

1. 2. 3. 4.

Petugas sanitarian Unit laboratorium Unit-unit pelayanan kesehatan di puskesmas Pihak ketiga pengumpul limbah berbahaya

1. 2. 3. 4.

Buku inventaris bahan/limbah berbahaya Check list identifikasi limbah berbahaya Surat kerjasama puskesmas dengan pihak ketiga Berita acara pengambilan limbah berbahaya dari tempat penampungan sementara

8. REKAMAN HISTORI PERUBAHAN No.

Isi Perubahan

Tanggal Mulai Diberlakukan