67856243 Contoh Laporan Keuangan Fiskal N Penjelasan

May 20, 2018 | Author: nakmalah | Category: N/A
Share Embed Donate


Short Description

hfaaa...

Description

Bahan Kuliah Akuntansi Perpajakan Bagian 2 Afif Sulfa, SE MSi. Ak.

AKUNTANSI (PEMBUKUAN)

A. PEN PENDAHU DAHULU LUAN AN

Istilah akuntansi saat ini dikenal oleh banyak pihak sebagai alat untuk membuat laporan keuangan perusahaan, namun tentu saja akuntansi bukan hanya sekedar alat, tetapi dapat pula dipahami sebagai bahasa bisnis (business language ), karena informasi informasi yang dihasilkannya dihasilkannya dapat dipergunakan dipergunakan bagi para pengambil keputusan (decision maker ) dalam pengambilan keputusan ekonomi (economic decision making ). ).  Agar dapat memahami bahasa bisnis tersebut, para pembaca laporan keuangan tentu harus terlebih dahulu memahami proses dan metode-metode dalam siklus akuntansi (accoun yang dipe diperl rluk ukan an guna guna meny menyus usun un lapo lapora ran n keua keuang ngan an.. Pros Proses es accountin ting g cycle cycle) yang penyusu penyusunan nan laporan laporan keuangan keuangan yang yang berasal berasal dari transa transaksi ksi-tr -transa ansaksi ksi keuanga keuangan n yang terjadi dalam suatu perusahaan dinamakan aktivitas akuntansi. Dari Dari sisi sisi perpaja perpajakan kan,, proses proses siklus siklus akuntans akuntansii diisti diistilah lahkan kan dengan dengan Pembuk Pembukuan. uan. Surat Edaran Dirjen Pajak (Gunadi; 2) menjelaskan arti penting pembukuan, yaitu : 1. Memp Memper ermu mudah dah Waji Wajib b Paja Pajak k (WP) (WP) dalam dalam meng mengis isii Sura Suratt Pemb Pember erit itah ahuan uan Tahu Tahunan nan (SPT)-nya; 2. Mempermudah Mempermudah perhitunga perhitungan n besarnya besarnya penghasilan penghasilan kena kena pajak pajak (atau dasar pengenaan pengenaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai); 3. Penyaj Penyajian ian informas informasii tentang tentang posisi posisi finansi finansial al dan hasil hasil usaha (pekerja (pekerjaan an bebas WP) untuk bahan analisis maupun pengambilan keputusan ekonomis perusahaan. Sesuai dengan Pasal 1 huruf v UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Umum dan dan Tata Tataca cara ra Perp Perpaj ajak akan an (KUP (KUP)) pemb pembuk ukua uan n (Sop (Sopha harr Lumb Lumban anto toru ruan an:: 4) didefinisikan sebagai berikut : “Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur  untuk untuk meng mengum umpul pulka kan n data data dan infor informa masi si yang yang meli meliput putii kead keadaan aan harta, harta, kewaji kewajiban ban atau utang, utang, modal, modal, penghasi penghasilan lan dan biaya, biaya, serta serta jumlah jumlah harga harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang terutang maupun yang tidak terut terutang ang Paja Pajak k Pert Pertam ambah bahan an Nila Nilai, i, yang yang dike dikenak nakan an Paja Pajak k Pert Pertam ambah bahan an Nilaingan tariff 0% (nol persen) dan yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Barang Mewah Mewah yang ditutup ditutup dengan dengan menyusun menyusun lapora laporan n keuanga keuangan n berupa berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap Tahun Pajak berakhir.”

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

Mengingat sedemikian pentingnya pembukuan bagi WP, maka ketentuan perpajakan di Indonesia selalu mensyaratkan diselenggarakannya pembukuan oleh WP. Dalam hal ini WP yang mendapat kewajiban menyelenggarakan pembukuan adalah WP Badan dan WP Orang Pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas atau memiliki usaha tertentu yang tidak menggunakan Norma Perhitungan untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. B.

PERSYARATAN PEMBUKUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Pasal 6, juga menyebutkan tentang

kewajiban

bagi

setiap

orang

yang

menjalankan

perusahaan

untuk

menyelenggarakan pembukuan (Gunadi). Demikian pula dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroaan Terbatas sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juga menyebutkan tentang kewajiban bagi setiap perusaan untuk menyelenggarakan pembukuan. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP) telah menggariskan beberapa persyaratan pembukuan, yaitu antara lain : 1. Pembukuan harus diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya; 2. Pembukuan

sekurang-kurangnya

terdiri

dari

catatan

mengenai

harta,

kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian; 3. Pembukuan harus ditutup setiap akhir tahun dengan membuat neraca dan laporan laba-rugi berdasarkan prinsip pembukuan yang taat azas (konsisten) dengan tahun sebelumnya; 4. Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan di Indonesia dengan huruf  Latin, angka Arab dengan bahasa Indonesia dan satuan mata uang rupiah (atau dengan bahasa Inggris dan mata uang US$ dengan ijin Menteri Keuangan); 5. Pembukuan atau pencatatan dan dokumen yang menjadi dasarnya serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha (pekerjaan bebas) harus disimpan selama lima tahun (daluwarsa pajak).

C.

SANKSI TIDAK DISELENGARAKANNYA PEMBUKUAN

Sangat penting bagi Wajib Pajak untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat dipercaya, sehingga untuk itu system pembukuan (akuntansi) WP harus sehat dan Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

dapat diandalkan (reliable ). Kesehatan dan keandalan pembukuan WP tidak dapat ditawar, karena ketidaksehatan dan ketidakandalan akan menimbulkan keraguan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders), terutama aparat pajak (fiskus). Bagi fiskus, keraguan yang muncul akibat ketidakberesan laporan yang diterima dari WP berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dan Lampiran-lampirannya, akan atau dapat mengakibatkan fiskus melakukan tindakan-tindakan berupa penelitian, pemeriksaan atau bahkan penyidikan. Undang-Undang Perpajakan yang efektif, selain memuat kewajiban bagi Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan untuk keperluan admnisitrasi pajak, pencatatan ini adalah bagi WP yang belum mampu melakukan pembukuan untuk tujuan penghitungan pajak, penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan Norma Perhitungan, yaitu peredaran usaha (omzet neto) dikalikan dengan prosentase perkiraan penghasilan neto. Berbeda dengan pembukuan yang antara lain harus membuat Laporan Laba-Rugi, yang memungkinkan Wajib Pajak mengalami kerugian, maka dengan menggunakan Norma Perhitungan akan memberikan hasil usaha positif (selalu ada penghasilan kena pajak), di mana penentuan penghitungan penghasilan kena pajak adalah dari omzet neto (peredaran usaha bersih) dan WP juga tidak bisa menikmati kompensasi kerugian, sehingga Wajib Pajak akan selalu terkena kewajiban membayar pajak setiap tahunnya. Di samping kewajiban, juga disebutkan adanya sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak menyelenggarakan pembukuan, baik karena tidak mampu membuat atau lain hal, maka penghasilan netonya akan dihitung berdasarkan Norma Perhitungan. Selanjutnya, atas kemungkinan besar pajaknya kurang bayar akibat penerapan Norma Perhitungan, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak 50% atau 100% dari pajak kurang dibayar. D. AKUNTANSI GANDA DAN EKSTRAKOMPTABLE

Sehubungan dengan kewajiban pembukuan bagi Wajib Pajak, maka WP diwajibkan menyusun Laporan Keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang disebut  juga Laporan Keuangan Fiskal (disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan). Sebagaimana penyusunan laporan keuangan umumnya yang disebut juga Laporan Keuangan Komersial (disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan), maka

penyusunan Laporan Keuangan Fiskal juga membutuhkan proses yang

mendasarinya. Apakah proses tersebut juga membutuhkan catatan akuntansi dari awal sampai akhir, seperti siklus akuntansi (accounting cycle) dalam akuntansi komersial?

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

Jika jawabannya “Ya”, maka tentu akan timbul permasalahan baru, karena dalam satu entitas wajib pajak akan memiliki dua catatan yang berbeda dan terpisah, seperti yang umum sering terdengan di masyarakat bahwa telah terjadi akuntansi ganda (double accounting ) pada setiap WP, karena menyusun Laporan Keuangan yang berbeda, satu

untuk kepentingan umum (luas) dan satunya lagi untuk kepentingan pajak (khusus). Tentu saja hal tersebut (akuntannsi ganda / double accounting ) tidak boleh terjadi, karena kalau terjadi, justru akan menimbulkan kerumitan baru dalam administrasi pembukuan,

akibatnya

catatan-catatan

akuntansi

akan

semakin

banyak

dan

memungkinkan ketidakakurantan dan ketepatan data, di samping itu juga akan mendorong para pegawai yang menangani pembukuan melakukan manipulasi sebagai dampak ikutan. Hal terbaik yang harus dilakukan untuk menyusun Laporan Keuangan Fiskal adalah dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian (reconcilations ) atas Laporan Keuangan Komersial. Rekonsiliasi ini disebut juga sebagai koreksi fiscal (fiscal  corrections), di mana seluruh catatan mengenai koreksi ini dicatat dalam catatan tersendiri

yang tidak masuk dalam catatan akuntansi komersial, catatan-catatan ini disebut juga sebagai catatan-catatan ekstrakompable (extracomptable accounts), yaitu catatan-catatan yang tidak masuk dalam pembukuan. E. KOREKSI FISKAL

Sebagai akibat penyusunan Laporan Keuangan Fiskal yang merupakan hasil dari penyesuaian atas Laporan Keuangan Komersial, maka diperlukan koreksi fiscal. Koreksi fiscal umumnya terdiri atas 2 (dua) sisi, yaitu sisi positif (koreksi positif) dan sisi negatif  (koreksi negatif). Koreksi positif terjadi jika akibat penyesuaian yang dilakukan akan mengakibatkan penghasilan (laba fiskal) naik atau bertambah, sedangkan koreksi positif  terjadi jika akibat penyesuaian yang dilakukan akan mengakibatkan penghasilan (laba fiskal) turun atau berkurang. Koreksi positif ditimbulkan oleh penurunan atau penghapusan biaya akibat tidak diperkenankan untuk diakui sebagai biaya oleh ketentuan UU PPh atau disebut juga adanya biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan (non deductible expenses ), di samping itu koreksi positif juga dapat ditimbulkan oleh kenaikan

penghasilan yang belum diakui dalam LK Komersial, hal ini biasanya akibat perbedaan waktu (time differences) dalam pengakuan penghasilan (revenue recognition) dan atau metode pengakuan penghasilan yang berbeda. Sebaliknya, koreksi negatif ditimbulkan oleh penurunan atau penghapusan penghasilan akibat tidak diperkenankan untuk diakui dan dilaporkan sebagai penghasilan tahunan wajib pajak oleh ketentuan UU PPh atau disebut juga adanya penghasilanpenghasilan yang tidak dapat ditambahkan dalam menghitung penghasilan kena pajak Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

(non taxable incomes ) atau adanya penghasilan yang dikoreksi akibat sudah dikenakan PPh bersifat final, di samping itu koreksi negatif juga dapat ditimbulkan oleh kenaikan biaya yang belum diakui dalam LK Komersial, hal ini biasanya akibat perbedaan metode penghitungan biaya penyusutan (difference of depreciation method ) atau penggunaan metode penilaian persediaan yang berbeda. Contoh-contoh transaksi yang dikenakan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif dan perhitungan serta penyusunan laporan keuangan fiskal akan dibahas dalam bab lain dalam modul Akuntansi Pajak ini.

F. SKEMA AKUNTANSI FISKAL Dalam suatu bagan, penyusunan laporan keuangan fiskal dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut : Dokumen-2 Sumber 

Proses akuntansi sesuai SAK 

Laporan Keuangan Fiskal

Laporan Keuangan Komersial

Koreksi Fiskal sesuai UU PPh

Dapat dilihat dalam skema tersebut, penyusunan Laporan Keuangan Fiskal dimulai setelah Laporan Keuangan Komersial disusun yang didahului dengan koreksi fiskal berdasarkan UU Pajak Penghasilan, sedangkan Laporan Keuangan Komersial disusun berawal dari adanya dokumen-dokumen sumber transaksi keuangan yang terjadi dalam satu siklus akuntansi (satu tahun), kemudian atas dokumen-dokumen transaksi tersebut diproses berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, di mana proses akuntansi tersebut meliputi; pencatatan (Jurnal dan Buku Pembantu), posting ke Buku-Besar, pengikhtisaran dalam Neraca Saldo, kemudian pada akhir periode

melakukan

penyesuaian-penyesuaian akibat berlalunya waktu atau koreksi-koreksi akibat kekeliruan pencatatan dalam Ayat-ayat Jurnal Penyesuaian, selanjutnya menyiapkan Kertas Kerja Laporan Keuangan (Neraca Lajur) sebagai langkah akhir menyusun Laporan Keuangan Komersial.

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

G. CONTOH LAPORAN KEUANGAN 1. Laporan Keuangan Komersial

Berikut adalah contoh Laporan Keuangan Komersial PT. ARKAAN FAADHILAH untuk tahun 2007 : PT. ARKAAN FAADHILAH LAPORAN LABA RUGI Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 (Dalam ribuan rupiah)  A. B. C.

PENJUALAN

9,000,000

HARGA POKOK PENJUALAN

(4,050,000)

Laba Kotor

4,950,000

BEBAN-BEBAN OPERASIONAL 1.

Beban-beban Penjualan a.

Beban Komisi Penjualan

b.

Beban Iklan & Promosi

450,000 300,000

c.

Beban Komunikasi

180,000

d.

Beban Transportasi

90,000

e.

Beban Entertainmen

900,000

Jumlah Beban-beban Penjualan 2.

1,920,000

Beban-beban Administrasi & Umum a.

Beban Gaji & Upah

b.

Beban Listrik, Air, dan Telepon

c.

Beban Administrasi

d.

Beban Perjalanan Dinas

e.

Beban Pengobatan Pegawai

1,125,000 75,000 75,000 165,000 60,000

f.

Beban P enyus ut an Akt iva Tet ap

600, 000

g.

Beban Kerugian Piutang

270,000

h.

Beban Umum & Transportasi

i.

Beban Penelitian

112,500

Beban Pemeliharaan

127,500

 j. k.

Beban Pajak

60,000

82,500

Jumlah Beban-beban Administrasi & Umum

2,752,500

Jumlah Beban-beban Operasional

(4,672,500)

Laba (Rugi) Usaha D.

277,500

PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 1.

Pendapatan Dividen

667,500

2.

Pendapatan Bunga

442,500

3.

Keuntungan Penjualan Mesin

262,500

4.

Pendapatan Sewa

5.

Beban Bunga

6.

Denda Perpajakan

7.

Sumbangan-sumbangan Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain

LABA BERSIH

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

450,000 (360,000) (15,000) (225,000) 1,222,500 1,500,000

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

2. Kertas Kerja Laporan Keuangan Komersial

Berikut adalah Kertas Kerja penyusunan Laporan Keuangan Komersial : PT.ARKAANFAADHILAH Rekonsiliasi FiskalLaporanLabaRugi UntukPeriodeyangBerakhir31Desember2007 Uraian

Menurut Akuntansi

BedaTetap

Koreksi BedaWaktu

+/ -

Menurut Fiskal

A. Penghasilan dari Usaha 1. PenjualanNeto 2. HargaPokokPenjualan

Laba bruto usaha

9,000,000

9,000,000.00

(4,050,000)

(4,050,000.00)

4,950,000

4,950,000.00

450,000

450,000.00

3.Biaya/pengeluaranoperasional: Beban-bebanPenjualan a. BebanKomisi Penjualan

Be anI an&Promosi e an omun as e an ransporas e an neranmen

b. c d e Beban-bebanAdministrasi &Umum a. b c d e f

BebanGaji &Upah BebanListrik, Air, danTelepon BebanAdministrasi BebanPerjalananDinas BebanPengobatanPegawai BebanPenyusutanAktivaTetap

g BebanKerugianPiutang h BebanUmum&Transportasi i  j

300,000 180,000 90,000 900,000

300,000.00 144,000.00 90,000.00 106,500.00

36,000.00

+

793,500.00

+

1,125,000 75,000 75,000 165,000 60,000 600,000

351,000.00 22,500.00

+ +

48,000.00 24,000.00 30,937.50

+ + +/-

774,000.00 52,500.00 75,000.00 117,000.00 36,000.00 642,187.50

270,000

157,500.00

+

112,500.00

73,125

60,000

60,000.00

BebanPenelitian

112,500

67,500.00

+

45,000.00

BebanPemeliharaan

127,500

25,500.00

+

102,000.00

82,500

45,375.00

+

k BebanPajak

Total biaya operasional Labausaha

(4,672,500)

37,125.00 (3,143,812.50)

277,500

1,806,187.50

B. Penghasilandari Luar Usaha 1. PendapatanDividen

667,500

2. PendapatanBunga

442,500

145,500.00

-

297,000.00

3. LabaPenjualanMesin

262,500

32,343.75

-

230,156.25

4. PendapatanSewa

450,000

216,000.00

-

5. BebanBunga 6. Denda Perpajakan 7. Sumbangan-sumbangan Totalpenghasilandari luarusaha

Laba(penghasilan)neto

667,500.00

(360,000)

234,000.00 (360,000.00)

(15,000)

(15,000.00)

+

(225,000)

(130,781.25)

+

(94,218.75)

1,222,500

974,437.50

1,500,000

2,780,625.00

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

3. Laporan Keuangan Fiskal Dari Kertas Kerja tersebut dapat disusun Laporan Keuangan Fiskal sbb. : PT. ARKAAN FAADHILAH LAPORAN LABA RUGI - FISKAL Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 (Dalam ribuan rupiah)  A. B. C.

D.

PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN Laba Kotor  BEBAN-BEBAN OPERASIONAL 1. Beban-beban Penjualan a. Beban Komisi Penjualan 450,000.00 b. Beban Iklan & Promosi 300,000.00 c. Beban Komunikasi 144,000.00 d. Beban Transportasi 90,000.00 e. Beban Entertainmen 106,500.00 Jumlah Beban-beban Penjualan 2. Beban-beban Administrasi & Umum a. Beban Gaji & Upah 774,000.00 b. Beban Listrik, Air, dan Telepon 52,500.00 c. Beban Administrasi 75,000.00 d. Beban Perjalanan Dinas 117,000.00 e. Beban Pengobatan Pegawai 36,000.00 f. Beban Penyusutan Aktiva Tetap 642,187.50 g. Beban Kerugian Piutang 112,500.00 h. Beban Umum & Transportasi 60,000.00 i. Beban Penelitian 45,000.00  j. Beban Pemeliharaan 102,000.00 k. Beban Pajak 37,125.00 Jumlah Beban-beban Administrasi & Umum Jumlah Beban-beban Operasional Laba (Rugi) Usaha PENDAPATAN DAN BEBAN LAIN-LAIN 1. Pendapatan Dividen 2. Pendapatan Bunga 3. Keuntungan Penjualan Mesin 4. Pendapatan Sewa 5. Beban Bunga 6. Denda Perpajakan 7. Sumbangan-sumbangan Jumlah Pendapatan dan Beban Lain-lain

LABA BERSIH

Pusat Pengembangan Bahan Ajar - UMB

9,000,000.00 (4,050,000.00) 4,950,000.00

1,090,500.00

2,053,312.50 (3,143,812.50) 1,806,187.50 667,500.00 297,000.00 230,156.25 234,000.00 (360,000.00) (94,218.75) 974,437.50 2,780,625.00

Afif Sulfa, SE MSi. Ak AKUNTANSI PAJAK

View more...

Comments

Copyright ©2017 KUPDF Inc.
SUPPORT KUPDF