6.1.8.EP 5 SOP Pelayaan

 

 

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)PELAYANAN KLINIS No.Dokumen: No. Revisi : Tanggalterbit : Halaman :1/3

SOP

UPT Puskesmas Pengumbuk 1.  Pengertian

Heri Wijaya S.sos

Suatusistem sistempenyelenggaraan penyelenggaraanpelayanan pelayanankesehatan kesehatanyang yangmelaksanakan melaksanakan Suatu  pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu/lebih kasus penyakit atau  pelimpahan tanggung jawab timbal balik terhadap satu/lebih kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal berkemampuan kurang kepada masalah kesehatan secara vertikal daridari unitunit berkemampuan kurang kepada unitunit yanglebih lebihmampu, mampu,atau atausecara secarahorizontal horizontalantar antarunit-unit unit-unityang yangsetingkat setingkat yang kemampuannya (Sistem Kesehatan Nasional Depkes 2009)) kemampuannya (Sistem Kesehatan Nasional Depkes RI,RI, 2009)) Mengupayakan pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih memadai Mengupayakan pasien untuk mendapatkan pelayanan yang lebih memadai

2. Tujuan SK Kepala Puskesmas No.440/ /SK/PKM-PGBK/I/2018.tentang Pelayanan Klinis 3. Kebijakan

SK Kepala Puskesmas No../..../...tentang No../..../...tentang Pelayanan Klinis

Permenkes No 75 tahun 2014 4. Referensi

Permenkes TensimeterNo 75 tahun 2014 Stetoskop 1. Tensimeter Kasa 2. Stetoskop Termometer 3. Kasa oksigen Tabung

5.Alat dan Bahan

1. 2. 3. 4. 5.

6.Langkah- langkah

Termometer 6. 4. Infus set Tabung oksigen 7. 5. Cairan infus : RL 6. Infus set 11. Petugas melakukan melakukan kajian terhadap pasien sesuai standar profesi (SOP) Cairan infus : RLdiagnosis utama dan diagnosi banding 12. 7. Petugas menegakkan melakukaninformasi melakukan kajianrisiko terhadap pasien sesuai standar profesi (SOP)   Petugas 13. 1. Petugas memberikan tentang penyakit, risiko pengobatan menegakkan diagnosis utamapasien dan diagnosi   Petugas 14. 2. Petugas memberikan informasi kepada bahwabanding kondisi pasien membutuhkan 3. memberikan informasi tentang risiko penyakit, risiko pengobatan   Petugas evaluasi lebih lanjut di faskes sekunder memberikan informasi kepada pasien bahwa kondisi pasienyang membutuhkan   Petugas 15. 4. Petugas memberikan informasi kepada pasien tentang faskes sekunder mampu

/ prosedur

evaluasi kondisi lebih lanjut di faskes sekunder menangani pasien memberikan informasi kepada pasien tentang sekunder yang mampu   Petugas 16. 5. Petugas meminta persetujuan pasien tentang tujuan faskesfaskes sekunder. menangani pasien 17. Apabila pasienkondisi menolak untuk dilakukan rujukan, petugas memberikan informasi 6. Petugas meminta persetujuan tujuan faskes sekunder.   tentang alternatif pengobatan, pasien risiko tentang alternatif pengobatan dan risiko tentang 7. Apabila pasien menolak untuk dilakukan rujukan, petugas memberikan informasi   keputusan yang diambil pasien tentang alternatif pengobatan, alternatif danlengkap risiko tentang 18. Apabila pasien setuju untuk dilakukanrisiko rujukan, petugaspengobatan menulis secara data keputusan diambil di dalam suratyang rujukan yangpasien meliputi : 8.   Apabila pasiendan setuju dilakukan rujukan, menulis secara lengkap data Nama faskes poliuntuk yang dituju beserta lokasipetugas faskes tersebut dalam surat rujukan yang meliputi pasien berupa nama, umur: dan alamat serta nomor kartu kart u jaminan   diIdentitas Nama faskes dan poli yang dituju beserta lokasi faskes tersebut     Resume klinis berupa anamnesis singkat, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis utama pasien berupa nama, umur alamat serta nomor kartu jaminan   Identitas dan diagnosis banding, pengobatan yangdan te lah telah diberikan klinis berupa anamnesis singkat, hasil pemeriksaan fisik, diagnosis utama   Resume petugas   Paraf dan diagnosis banding, pengobatan yang telah diberikan   Paraf petugas 19. Petugas mencatat rujukan dalam buku register rujukan. 20. Petugas meminta pasien untuk memintakan stempel nama petugas dan puskesmas di 9. mencatat rujukan dalam buku register rujukan. r ujukan.   Petugas bagian administrasi. 10. Petugas meminta pasien untuk memintakan stempel nama petugas dan puskesmas di bagian administrasi. 















7.  Unit terkait

8. Dokumen terkait

  Dokter   Dokter   Bidan   Bidan   Perawat   Perawat   Surat Rujukan   Surat Rujukan   Rekam Medis   Rekam Medis 



















 

Pengertian

Pedoman program PONED adalah acuan atau standar yang diperuntukan diperuntu kan bagi Kementrian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, organisasi profesi dan seminat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat dalam mengelola penyelenggaraan  puskesmass mampu PONED.  puskesma

Tujuan

Tujuan Umum: Tersedianya pedoman penyelenggaraan puskesmas mampu PONED. Tujuan Khusus: 1.  Diketahuinya langkah-langkah persiapan perencanaan dalam meningkatkan fungsi  puskesmas  puskesm as menjadi menjadi puskesmas puskesmas mampu PONED. 2.  Diketahuinya fungsi puskesmas mampu PONED dalam upaya penyelenggaraan  pelayanan kesehatan kesehatan obstetri dan neonatal neonatal emergensi/kom emergensi/komplikasi plikasi tingkat tingkat dasar. 3.  Diketahuinya fungsi puskesmas mampu PONED sebagai pusat rujukan antara dari  puskesmas  puskesm as di sekitarnya dalam bentuk satu kesatuan kesatuan jejaring/sistem jejaring/sistem rujukan regional untuk kasus obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di tingkat kecamatan dan atau di kabupaten/kota. 4.  Adanya acuan dalam membentuk satu sistem rujukan obstetri dan neonatal emergensi dasar akan mendukung berfungsinya rumah sakit PONED sebagai rujukan obstetri dan neonatal emergensi/komplikasi di wilayah kabupaten  bersangkutan.  bersangk utan.

Kebijakan

Landasan hukum yang terkait dengan pedoman program PONED adalah: 1.  UU No.29 tahun 2004 tentang Praktik kedokteran. 2.  UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 3.  UU No.40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) 4.  UU No.25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. 5.  UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan 6.  UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 7.  UU No.24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Referensi

Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/201 HK.02.03/ II/1911/2013 3 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) Diakses

di:

http://www.gizikia.depkes.go.id/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/PEDOMAN-PUSKESMAS-PONED-2013.pdf Referensi Tambahan (buku-buku) terkait penyelenggaraan PONED: 1.  Keputusan Menteri Kesehatan R.I No.1428 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Puskesmas. 2.  Buku saku Pelayanan Kesehatan Neonatal Esensial, Pedoman Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan bersama WHO, IDAI dan UNICEF, 2010. 3.  Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 jam di Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan R.I, 2012. Penatalaksanaan

1.  Langkah pertama: Dinas Kesehatan kabupaten/kota memilih Puskesmas rawat inap yang ada di wilayahnya untuk dikembangkan menjadi Puskesmas mampu PONED. 2.  Langkah kedua: Memperhitungkan jumlah pasien yang akan dilayani 3.  Langkah ketiga: Mempersiapkan kebutuhan sumber daya kesehatan yang

 

dibutuhkan untuk penyelenggaraan PONED 4.  Langkah keempat: Mempersiapkan bangunan fasilitas pelayanan rawat jalan dan rawat inap di Puskesmas mampu PONED dan kelengkapan sarana dan  prasarananya  prasaranan ya 5.  Langkah kelima: Mempersiapkan peralatan untuk penyelenggaraan PONED 6.  Langkah keenam: Mempersiapkan obat dan bahan habis pakai 7.  Langkah ketujuh: Penataan Area Lingkungan 8.  Langkah kedelapan: Mempersiapkan sarana pendukung pelayanan PONED 9.  Langkah kesembilan:

Memfungsikan PONED di

Puskesmas dan upaya

 pemantapan  pemanta pan selanjutnya selanjutnya Hal-hal yang perlu

-

diperhatikan Unit terkait

1.  Puskesmas mmpu PONED dengan jejaring sistem rujukannya 2.  Puskesmas non PONED disekitarnya dengan jejaring rujukannya 3.  Rumah Sakit Rujukan Spesalistik Obstetri-Neonatal (RS PONEK/ Rumah Sakit Sayang Ibu Bayi) 4.  Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota 5.  Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota 6.  Lintas Sektor terkait, tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan

1. Dokumen terkait 2. Distribusi

7.  Organisasi Profesi, LSM dan Masyarakat peduli, Media Massa

Laporan TB 01-06, RM, BLANGKO RESEP, BUKU RIGISTER RAWAT INAP, RAWAT JALAN, KIA