6-PERAN SWASTA

PERAN SWASTA DALAM SISTEM EKONOMI DI INDONESIA

A. LATA LATAR R BE BELA LAKA KANG NG

Program prioritas yang terkait dengan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daer daerah ah khus khusus us di Indo Indone nesi sia, a, melip meliput uti: i: (1) (1) Harm Harmon onii sosi sosial al,, melip meliput utii perb perbaik aikan an pros proses es desentralisasi, turut serta menjaga dan menanggulangi keamanan dalam negeri dari gerakan separa separatis tisme, me, konfli konflik k SARA, SARA, harmon harmonisa isasi si dan integr integrasi asi sosial sosial;; (2) Agenda Agenda dan progra program m keadil keadilan, an, hukum, hukum, dan HAM akan akan bersin bersinggu ggunga ngan n dengan dengan keadil keadilan an sosial sosial dan persam persamaan aan kesempatan kesempatan;; (3) Agenda dan program program demokrasi demokrasi yang bersinggun bersinggungan gan dengan dengan perwujudan perwujudan masyarakat madani seperti pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan; (4) Agenda dan program ekonomi dan kesejahteraan akan bersinggungan dengan dengan memacu pertumbuhan pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatk meningkatkan an peran sektor riil dan dunia usah usaha, a,

meng mengur uran angi gi

ting tingka katt

peng pengan angg ggur uran an

dan dan

kemi kemisk skin inan an,,

mema memacu cu

pemb pemban angu guna nan n

infrastruk infrastruktur, tur, menggalakk menggalakkan an dan menggerakk menggerakkan an investasi investasi dan peningkatan peningkatan kualitas hidup, hidup,  pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup. Pemban Pembangun gunan an daerah daerah tertin tertingga ggall dan khusu khususs merupa merupakan kan upaya upaya terenc terencana ana untuk  untuk  mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial, ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah yang maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama dengan masyarakat Indonesia di daerah lainnya. Pembangunan tidak hanya aspek ekonomi, juga aspek sosial, budaya, dan keamanan. Namun kesejahteraan kelompok  masyar masyaraka akatt yang yang hidup hidup di daerah daerah tertin tertingga ggall dan khusus khusus juga juga memerl memerluka ukan n perhat perhatian ian dan keberpihakan yang besar dari pemerintah. Berdasarka Berdasarkan n kondisi kondisi tersebut tersebut maka diperlukan program pembangunan pembangunan yang lebih difokuskan difokuskan pada upaya percepatan percepatan pembangunan pembangunan di daerah daerah yang kondisi sosial, ekonomi, keuangan keuangan daerah, daerah, aksesibilita aksesibilitas, s, serta ketersediaa ketersediaan n infrastrukt infrastruktur ur masih tertinggal. tertinggal. Kondisi Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil

1

sieperti daerah perbatasan antar negara, pulau-pulau kecil, pedalaman, serta rawan bencana alam dan bencana sosial. Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), yang saat ini dikenal juga dengan nama Progam Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM DTK) merupakan salah satu program pemerintah untuk mempercepat kegiata kegiatan n pemban pembangun gunan an di daerah daerah terting tertinggal gal dan khusus khusus dengan dengan cara cara memper mempertem temuka ukan n  pendekatan bottom-up planning  yang dilakukan masyarakat dengan perencanaan pemerintah daerah kabupaten. Salah satu bidang kegiatan program P2DTK adalah Pengembangan Sektor Swasta (Pengemban (Pengembangan gan Sektor Sektor Swasta) Swasta) dalam rangka rangka menunjang menunjang pengembang pengembangan an ekonomi ekonomi daerah. daerah. Kegiatan Kegiatan Pengembang Pengembangan an Sektor Sektor Swasta akan bekerjasama bekerjasama dengan pemerintah daerah dan lembag lembagaa lainny lainnyaa yang yang sudah sudah melaks melaksana anakan kan progra program-p m-prog rogram ram spesif spesifik ik untuk untuk mengat mengatasi asi masing masing-ma -masin sing g masala masalah h infras infrastru truktu ktur, r, jaring jaringan an pemasa pemasaran ran,, sumber sumberday dayaa manus manusia, ia, akses akses terh terhad adap ap moda modal, l, dan dan regu regulas lasii ekon ekonom omii sert sertaa memf memfas asil ilit itas asii daer daerah ah untu untuk k meng mengat atas asii  permasalahan ekonomi secara terpadu. Tujuan Tujuan Pengem Pengemban bangan gan Sektor Sektor Swasta Swasta ini secara secara umum umum dalam dalam rangka rangka memban membantu tu   pem pemer erin inta tah h

daer daerah ah

dan dan

masy masyar arak akat at

dala dalam m

memu memuli lihk hkan an

kond kondis isii

pela pelaya yana nan n

usah usaha, a,

membangkitkan kembali iklim usaha dan investasi guna mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Adapun fokus kegiatan Pengembangan Sektor Swasta adalah pada penguatan kapasitas   pem pemer erint intah ah daer daerah ah dalam dalam memp memper erba baik ikii iklim iklim usah usahaa agar agar lebi lebih h kond kondus usif if,, peni pening ngka katan tan keterlibatan sektor swasta dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi daerah dan strate strategi gi pengem pengemban bangan gan ekonom ekonomii lokal, lokal, serta serta pening peningkat katan an kuanti kuantitas tas dan kualit kualitas as sarana sarana   pendukung pendukung kegiatan ekonomi. ekonomi. Hasil akhir dari serangkaian serangkaian kegiatan kegiatan ini diharapkan diharapkan dapat menjadi pendorong bagi percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah. B. SASARAN DAN STRATEGI

Kelompok sasaran dari kegiatan bidang Pengembangan Sektor Swasta ini adalah:

2

1)

Pelaku Pelaku usaha/ usaha/ind indus ustri tri lintas lintas sektor sektoral, al, teruta terutama ma Usaha Usaha Micro, Micro, Kecil, Kecil, dan Meneng Menengah ah (UMKM)/Industri Kecil Menengah (IKM).

2)

Institu Institusi si pemeri pemerinta ntah h daerah daerah,, yang yang secara secara langsu langsung ng memilik memilikii keterka keterkaita itan n dengan dengan  pengembangan ekonomi dan sektor swasta, khususnya dalam hal pengambilan kebijakan ekonomi daerah. Strat Strateg egii

Penge Pengemb mban anga gan n

Sekto Sektorr

Swas Swasta ta meng mengut utam amak akan an peng pengua uatan tan kele kelemb mbag agaa aan n

  pemerintah pemerintah daerah dan sektor sektor swasta. swasta. Hal ini dilakukan dengan mekanisme mekanisme dialog antara   pemer pemerinta intah h dan pelaku pelaku sektor sektor swasta swasta yang yang mengar mengarah ah pada pada tercip terciptany tanyaa iklim iklim usaha usaha yang yang kondus kondusif. if. DialogDialog-dia dialog log yang yang dikemb dikembang angkan kan teruta terutama ma membah membahas as upayaupaya-upa upaya ya untuk  untuk  mengatasi kegagalan pasar, seperti ketidakmampuan ekonomi menyerap dampak eksternalitas dari suatu aktivitas ekonomi, rendahnya kapasitas manajerial stakeholder, rendahnya akumulasi modal, ataupun dikarenakan tidak optimalnya pemanfaatan sumberdaya. Adapun strategi yang akan dilakukan bidang Pengembangan Sektor Swasta, antara lain: (a) Pengadaan dan perbaikan infrastruktur pendukung kegiatan usaha. (b) Pengem Pengemban bangan gan mekani mekanisme sme dialog dialog antara antara sektor sektor swasta swasta dan pemeri pemerinta ntah h daerah daerah dalam dalam  perumusan strategi pengembangan iklim usaha dan investasi. (c) Membangun Membangun jaringan jaringan kerjasama kerjasama untuk pengembangan pengembangan iklim usaha usaha dan investasi. investasi. (d) Penguatan kapasitas kapasitas pemerintah pemerintah daerah dalam perumusan regulasi/kebijakan daerah. (e) Pening Peningkata katan n kualit kualitas as sumbe sumberda rdaya ya manusi manusiaa yang yang terliba terlibatt dalam dalam kegiata kegiatan n usaha usaha melalu melaluii kerjasama dengan program pelatihan dari lembaga-lembaga yang kompeten. C. PELAKU KEGIATAN

Pelaku Pelaku-pe -pelaku laku dalam dalam kegiata kegiatan n bidang bidang Pengem Pengemban bangan gan Sektor Sektor Swasta Swasta pada pada hakika hakikatny tnyaa melibatkan sumber daya manusia yang dimiliki oleh daerah dalam pengelolaan Pengembangan Sektor Sektor Swasta Swasta mulai mulai dari dari tingka tingkatt desa desa (kepal (kepalaa desa, desa, fasilit fasilitato atorr desa, desa, pelaku pelaku usahausaha-sek sektor  tor  swas swasta) ta),, ting tingka katt keca kecama matan tan (cam (camat, at, tim koor koordi dina nasi si keca kecama matan tan,, fasi fasili lita tato torr keca kecama mata tan, n, enumerator), tingkat kabupaten (bupati, tim koordinasi kabuapaten-bappeda dan dinas terkait, konsultan konsultan kabupaten, kabupaten, koordinator koordinator Pengembang Pengembangan an Sektor Swasta kabupaten kabupaten,, analis data),

3

ting tingka katt

prov provins insii

(tim (tim

koor koordi dina nasi si

prov provin insi si---ba bapp pped edaa

dan dan

dina dinass

terk terkai ait, t,

koor koordi dina nato tor  r 

Pengembangan Sektor Swasta di provinsi), dan tingkat pusat (tim koordinasi pusat-Bappenas, KPDT dan departemen/ departemen/lemba lembaga ga terkait, terkait, konsultan konsultan Pengembanga Pengembangan n Sektor Swasta, lembaga lembaga  pelaksana Pengembangan Sektor Swasta). D. MEKANISME PALAKSANAAN PENGEMBANGAN SEKTOR SWASTA

Kegiatan Kegiatan Bidang Pengembangan Pengembangan Sektor Swasta dilakukan dilakukan setelah setelah pelaksanaan pelaksanaan sosialisas sosialisasii P2DTK di tingkat provinsi dan kabupaten. Perencanaan kegiatan bidang Pengembangan Sektor  Swasta dilakukan melalui tahpan sbb.: 1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan

Kegiatan Kegiatan identifikas identifikasii masalah masalah dan kebutuhan kebutuhan Pengembanga Pengembangan n Sektor Sektor Swasta dilakukan melalui baseline survey dan  focus group discussion (FGD). 1.1.

Baseline Survey

 Baseline survey merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyusun data te ntang :

(1)  Kondisi sektor swasta: bentuk usaha, jumlah tenaga kerja, modal usaha, omset usaha, sumber permodalan, sebaran pasar dan pemasaran yang dilakukan, dan hal lain yang terkait.

(2)

Masalah-masalah yang dihadapi dalam menjalankan usaha: masalah bahan  baku,  baku, permodalan permodalan,, pemasaran, pemasaran, infrastruktu infrastruktur, r, kebijakan kebijakan ekonomi, ekonomi, keamanan, keamanan, dan masalah lainnya.

(3)  Peran pemerintah terhadap pengembangan usaha:  jenis program pemerintah yang pernah diikuti, jenis bantuan pengembangan usaha (modal, pemasaran,  pengembangan produk), dan lain-lain.

(4)

Data Data lainny lainnyaa yang yang terkai terkaitt dengan dengan kondis kondisii mikro mikro dan makro makro ekonom ekonomii bagi bagi sektor swasta di daerah tertinggal dan khusus. Metode pengumpulan data dilakukan melalui interview dengan menggunakan

kuesioner kuesioner dan observasi observasi secara langsung terhadap pelaku dan kegiatan kegiatan usaha di

4

wilayah program. Data pendukung dapat diperoleh dari hasil penelitian/studi yang  pernah dilakukan oleh pihak lain. Pela Pelaku ku

base baseli line ne

surv survey ey

adal adalah ah

enum enumer erat ator or

yang yang

dise disedi diak akan an

oleh oleh

LPKLPK-

Pengem Pengemban bangan gan Sektor Sektor Swasta Swasta.. Lapora Laporan n baselin baselinee survey survey harus harus selesa selesaii sebelu sebelum m  pelaksanaan MSS I. 1.2.

Focus Group Discussion (FGD)

Di seluruh kecamatan akan dilakukan FGD yaitu diskusi terfokus yang dilakukan untuk mengidentifikasi masalah dan kebutuhan Pengembangan Sektor Swasta secara lebih detil. Hal-hal yang dibahas dalam FGD a.l.:

(1)

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi pelaku sektor swasta;

(2)

Potensi Potensi dan kekuatan yang dimiliki pelaku sektor sektor swasta untuk mengatasi mengatasi masalah;

(3)

Peran Peran pihak pihak lain dalam dalam mengat mengatasi asi permas permasalah alahan an Pengem Pengemban bangan gan Sektor  Sektor  Swasta;

(4)

Gaga Gagasa san n peng pengem emba bang ngan an ekon ekonom omii loka lokall yang yang menj menjad adii inpu inputt bagi bagi TKT TKT kecamatan;

(5)

Alterna Alternatif tif kegiata kegiatan n yang yang akan akan dibaha dibahass di MSS untuk untuk mengat mengatasi asi masala masalah h Pengembangan Sektor Swasta;

(6)

Khusus Khusus pada pada kecama kecamatan tan lokasi lokasi P2DTK, P2DTK, pemilih pemilihan an 2 orang orang utusan utusan FGD kecamatan untuk mengikuti Musyawarah Kecamatan.

(7)

Pemilih Pemilihan an 2 orang orang utusan utusan FGD kecama kecamatan tan untuk untuk mengik mengikuti uti Musyaw Musyawara arah h Sektor Swasta (MSS). Peserta FGD adalah tiga orang pelaku usaha yang merupakan wakil desa. FGD

akan difasilitasi difasilitasi oleh enumerator enumerator yang dipilih oleh LPK- Pengembang Pengembangan an Sektor  Swasta. Pelaksanaan FGD dilakukan setelah selesai pengumpulan data pada baseline survey dan harus selesai sebelum pembentukan TKT Kecamatan. Sedangkan sintesa

5

hasil FGD seluruh kecamatan akan disampaikan koordinator Pengembangan Sektor  Swasta melalui MSS. 2. Stu Studi di Kebija Kebijakan kan Penge Pengemba mbanga ngan n Ekonomi Ekonomi Daera Daerah h

Studi Studi Kebijak Kebijakan an Pengem Pengemban bangan gan Ekonom Ekonomii Daerah Daerah dilaku dilakukan kan di tingka tingkatt provin provinsi si dan kabupaten oleh LPK- Pengembangan Sektor Swasta untuk:

(1)

Mendapatkan Mendapatkan informasi informasi tentang tentang kebijakan kebijakan ekonomi ekonomi dan peraturan peraturan daerah daerah terkait terkait  bidang Pengembangan Sektor Swasta;

(2)

Mengidentifikasi kebijakan yang menghambat ataupun mendukung perkembangan sektor swasta.

(3)

Mendap Mendapatk atkan an gambar gambaran an penera penerapan pan peratu peraturan ran tentan tentang g penyus penyusuna unan n kebijak kebijakan an ekonomi;

(4)

Melakukan analisis efektivitas kebijakan daerah yang meliputi kekuatan, kelemahan,  peluang  peluang dan tantangan tantangan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan daerah dalam Pengembangan Pengembangan Sektor  Swasta;

(5)

Mengetahui Mengetahui dampak dari implementasi implementasi kebijakan kebijakan lokal terhadap Pengembanga Pengembangan n Sektor Swasta;

(6)

Menyus Menyusun un rekome rekomenda ndasi si bagi bagi perbai perbaikan kan kebija kebijakan kan ekonom ekonomii dan Pengem Pengemban bangan gan Sektor Swasta;

3. Musyaw Musyawara arah h Sekt Sektor or Swas Swasta ta (MSS (MSS)) I

Musy Musyaw awar arah ah di kabu kabupa paten ten ini ini dilak dilakuk ukan an sebe sebelu lum m Tim Kajia Kajian n Tekn Teknis is (TKT (TKT)) Kab Kab mela melaku kuka kan n peni penilai laian an terh terhad adap ap usul usulan an kegi kegiat atan an yang yang akan akan dida didana naii oleh oleh prog progra ram. m. Musyawarah ini bertujuan untuk:

(1)

Melaku Melakukan kan pembah pembahasa asan n kebutu kebutuhan han dan permas permasalah alahan an sektor sektor swasta swasta di daerah daerah   berda berdasar sarkan kan hasil hasil baseli baseline ne survey survey,, sintes sintesaa FGD, FGD, dan studi studi regula regulasi si kebijak kebijakan an ekonomi daerah;

(2)

Mengindentifikasi gagasan-gagasan sebagai solusi pemecahan permasalahan sektor  swasta;

6

(3)

Menetapkan gagasan yang akan diajukan kepada TKT;

(4)

Mengusulkan daftar calon perwakilan sektor swasta untuk terlibat dalam TKT;

(5)

Memben Membentuk tuk Forum Forum Sektor Sektor Swasta Swasta (FSS) (FSS) untuk untuk melaks melaksana anakan kan rencan rencanaa kegiata kegiatan n Pengembangan Sektor Swasta yang tidak dapat didanai oleh program dan mengawasi  pelaksanaan kegiatan Pengembangan Sektor Swasta yang didanai program. MSS akan difasilitasi Koordinator Pengembangan Sektor Swasta Kabupaten bersama

Ketua Tim Koordinasi Kabupaten. Peserta musyawarah adalah para wakil pelaku usaha yang telah dipilih peserta FGD di tingkat kecamatan, wakil dari dinas pemerintah daerah,  perbankan, LSM, perusahaan besar, pihak donor, dan media massa ataupun universitas. Kegiat Kegiatan an yang yang dapat dapat diusu diusulka lkan n dalam dalam Pengem Pengemban bangan gan Sektor Sektor Swasta Swasta melipu meliputi ti hal-ha hal-hall  berikut:

(1)

Rehabilitasi ataupun pembangunan sarana dan prasarana pendukung sektor swasta, seperti pasar, tempat pelelangan ikan (TPI), irigasi, dan lainnya;

(2)

Reformasi Reformasi kebijakan kebijakan dan peraturan peraturan daerah, daerah, dengan dengan mengusulkan mengusulkan perubahan atau   penyusun penyusunan an kebijakan kebijakan ekonomi ekonomi daerah daerah seperti seperti adanya pengaturan pengaturan tempat tempat jualan, jualan, adan adanya ya jamin jaminan an keama keamana nan n usah usaha, a, peng pengha hapu pusa san n pung pungli li,, memp memper ermu muda dah h dan dan memper mempercep cepat at proses proses perijin perijinan an dan regist registras rasii usaha, usaha, dan lainny lainnya. a. Kegiata Kegiatan n ini langsung ditindaklanjuti oleh perwakilan MSS kepada DPRD dan pemerintah daerah setempat;

(3)

Aktivitas peningkatan kapasitas sektor swasta dan pemerintah daerah;

(4)

Memban Membangun gun pusat pusat inform informasi asi usaha usaha untuk untuk pengem pengemban bangan gan jaring jaringan an pemasa pemasaran ran,, sumber-sumber permodalan, dan jaringan usaha;

5)

Membangun forum dialog antara sektor swasta, pemerintah daerah dan perbankan.

4. Musyaw Musyawara arah h Sekt Sektor or Swas Swasta ta (MSS (MSS)) II

MSS II dilakukan dilakukan setelah Musyawarah Kabupaten Kabupaten Pendanaan Pendanaan dengan agenda agenda sebagai sebagai  berikut: (a)

Mensosialisasikan hasil Musyawarah Kabupaten Pendanaan.

7

(b)

Membahas Membahas rencana-r rencana-rencan encanaa kegiatan kegiatan yang yang belum didanai didanai oleh oleh program program (sisa (sisa hasil hasil MSS I dan Musyawarah Kabupaten Pendanaan).

5. Pendam Pendampin pingan gan Forum Forum Sekt Sektor or Swas Swasta ta

Pendampinga Pendampingan n Forum Sektor Swasta Swasta (FSS) dimaksudka dimaksudkan n untuk memperkuat memperkuat peranan peranan sektor sektor swasta swasta dalam dalam pengem pengemban bangan gan usaha usaha dan pelibat pelibatan an dalam dalam perumu perumusan san kebija kebijakan kan ekono ekonomi mi daerah daerah.. Tujuan Tujuan pendam pendampin pingan gan untuk: untuk: 1) Memban Membantu tu FSS dalam dalam menyus menyusun un rencana-rencana aksi lebih konkrit dan terpadu; 2) Meningkatkan kapasitas sektor swasta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pengembangan ekonomi daerah melalu melaluii dialog dialog rutin rutin lintas lintas sektor sektor;; 3) Mendor Mendorong ong keterl keterliba ibatan tan FSS dalam dalam monito monitorin ring g  pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Sektor Swasta; 4) Mendorong terbangunnya strategi bagi keberlanjutan kegiatan FSS. Untuk mencapai tujuan tersebut, Tim Pendampingan melakukan kegiatan sebagai berikut: (a)

Mengagendakan pertemuan rutin FSS dan dengan pihak-pihak lain;

(b)

Memfasilita Memfasilitasi si FSS dalam membang membangun un kerjasama kerjasama dengan dengan pihak-p pihak-pihak ihak lain yang yang relevan dengan rencana aksi dari FSS.

E. Kend Kendala ala Pelaks Pelaksanaan anaan dan Harapan Harapan Ke Ke Depan Depan

Pelaksanaan kegiatan bidang Pengembangan Sektor Swasta dalam progam P2DTK sampai saat ini masih dalam tahap proses Perencanaan sehingga hasilnya belum terlihat. Namun, dari  proses perencanaan ini terdapat kendala-kendala yang semestinya perlu mendapatkan perhatian tersendiri bagi daerah-daerah tertinggal dan khusus lainnya yang tidak menjadi lokasi progam P2DT P2DTK K khus khusus usny nyaa kend kendala ala terk terkai aitt deng dengan an masi masih h mini minimn mnya ya pema pemaha haman man fasi fasili lita tator tor//   pendamping pendamping kegiatan Pengembangan Pengembangan Sektor Swasta ini di lapangan. lapangan. Hal tersebut tersebut sebagai sebagai kelanjutan kelanjutan dari materi dan proses proses pelatihan pelatihan bagi fasilitator/ fasilitator/ pendamping pendamping yang hanya terfokus terfokus   pada aspek teknis fasilitasinya, sedangkan substansi dari Pengembangan Sektor Swasta itu sendiri terabaikan.  Namun, ke depan dari kegiatan Pengembangan Sektor Swasta ini dapat memberikan suatu hasil yang baik bagi pembangunan ekonomi daerah apabila betul-betul memperhatihan tahapan-

8

tahapan yang telah dibuat untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Sektor Swasta ini termas termasuk uk meliba melibatkan tkan sektor sektor swasta swasta.. Paling Paling tidak tidak stakeh stakehold older er yang yang ada di daerah daerah baik itu  pemerintah daerah, anggota dewan, pelaku usaha, perguruan tinggi, LSM, Media Massa dan masyarakat bersama-sama melakukan antara lain:

E.1

Monitoring dan pelaporan kegiatan Pengembangan Sektor Swasta secara periodik untuk  memastikan apakah suatu kegiatan Pengembangan Sektor Swasta sudah dilaksanakan sesuai sesuai dengan dengan rencan rencana, a, prinsi prinsip p dan prosed prosedur ur termas termasuk uk didala didalamny mnyaa meliha melihatt kinerj kinerjaa Pengembangan Sektor Swasta. Hal-hal yang perlu diperhatian minimal, antara lain: 1) Kegiatan-kegiatan Pengembangan Sektor Swasta yang sedang dilaksanakan; 2) Pencapaian sasaran dan target; 3) Gambaran kemajuan kemajuan dari pelaksanaan pelaksanaan kegiatan kegiatan Pengembang Pengembangan an Sektor Swasta; 4) Kendala Kendala dan  permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya; 5) Tingkat partisipasi pelaku usaha dalam pelaksanaan program Pengembangan Sektor Swasta; dan 6) Penggunaan dana.

E.2

Melakuk Melakukan an evalua evaluasi si kegiat kegiatan an Pengem Pengemban bangan gan Sektor Sektor Swasta Swasta untuk untuk menila menilaii hasil hasil  pelaksanaan kegiatan. Hasil dari monitoring dan pengawasan serta laporan rutin dapat dijadikan dijadikan dasar dalam evaluasi evaluasi pelaksanaa pelaksanaan n program program bidang bidang Pengembang Pengembangan an Sektor  Sektor  Swasta. Hasil evaluasi akan menjadi dasar bagi perbaikan strategi implementasi maupun  perubahan kebijakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Pe ngembangan Sektor Swasta. Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan kegiatan bidang Pengembangan Sektor Swasta ini, a.l.: 1) Kesesuaian kebijakan daerah yang mendukung peningkatan dan pengem pengemban bangan gan kegiat kegiatan an sektor sektor swasta swasta yang yang dilaku dilakukan kan secara secara partis partisipa ipatif tif dan   berpih berpihak ak kepada kepada kepent kepenting ingan an masyar masyaraka akat; t; 2) Terban Terbangun gunnya nya prasar prasarana ana dan sarana sarana ekonomi ekonomi yang mendukung mendukung pengembangan pengembangan usaha usaha sektor sektor swasta; swasta; 3) Berkembang Berkembangnya nya aktivi aktivitas tas UMKM/I UMKM/IKM KM dalam dalam rangka rangka menduk mendukung ung pening peningkat katan an ekonom ekonomii daerah daerah;; 4) Meningkatnya investasi yang masuk ke daerah; 5) Peningkatan kualitas pemda dalam melayani kepentingan publik, terutama dalam kegiatan Pengembangan Sektor Swasta; 6)

9

Terbangunn Terbangunnya ya Forum Sektor Swasta sebagai media mekanisme mekanisme dialog dialog antara antara sektor  sektor  swasta, pemerintah daerah, dan stake holder terkait guna menyelesaikan permasalahan ekonomi daerah yang memiliki kekuatan, baik intern mupun ekstern; 7) Berfungsinya   peran peran FSS dalam dalam Pengem Pengemban bangan gan Sektor Sektor Swasta Swasta;; dan 8) Terjad Terjadii komuni komunikas kasii antar  antar  keseluruhan pelaku dan sinergi antar program P engembangan Sektor Swasta.

E.3.1 Memfungsikan Forum Sektor Swasta (FSS) Salah satu upaya untuk mempertahankan keberlanjutan bidang Pengembangan Sektor  Swasta Swasta P2DTK P2DTK ini adalah adalah berfun berfungsi gsinya nya FSS. Dimana Dimana FSS mampu mampu mereal merealisa isasik sikan an   berba berbagai gai rencan rencanaa dan upaya upaya pemecah pemecahan an masala masalah h agar agar pengem pengemban bangan gan usaha usaha yang yang dilakukan bisa berjalan dengan lancar. Keberadaan dan berfungsinya forum ini sangat tergantung dari partisipasi aktif pelaku usaha dan efektivitas forum. Berikut ini adalah strategi untuk mempertahankan keberlanjutan kegiatan FSS.

E.3.2 Alih Pendampingan Permasalahan Permasalahan umum yang menyebabkan menyebabkan tidak berlanjutnya berlanjutnya kelembagaan kelembagaan yang telah terbentuk, adalah tidak adanya motor penggerak yang cukup dipercaya oleh anggota forum setelah berakhirnya masa pendampingan. Oleh karena itu, salah satu upaya untuk  menj menjag agaa agar agar foru forum m ini ini dapa dapatt berk berkela elanj njut utan an adal adalah ah melak melaksa sana naka kan n pros proses es alih alih  pendampingan. Selain itu jika kondisi dan struktur organisasi forum ini masih lemah. Proses alih pendampingan dapat dilakukan dengan: (a)

Menemukenali calon pendamping lokal sejak awal, serta memberikan pemahaman dan dan mema memast stik ikan an kese kesedi diaa aan n untu untuk k mela melaku kuka kan n pros proses es pend pendamp ampin inga gan n seca secara ra  berkelanjutan;

(b)

Melibatkan secara intensif calon pendamping lokal sejak awal proses pembentukan FSS sebagai proses pembelajaran;

(c)

Melibatkan pemerintah – dinas terkait – untuk melakukan pembimbingan terhadap calon pendamping;

10

(d)

Memberikan kepercayaan secara bertahap untuk melaksanakan pendampingan, dan secara bertahap mengurangi peran sentral pendamping yang disediakan program.

E.3.3 Penguatan Kelembagaan Mekani Mekanisme sme lain lain untuk untuk menjag menjagaa keberl keberlanj anjuta utan n kelemb kelembaga agaan an adalah adalah memper memperkua kuatt kelemb kelembaga agaan an yang yang dibent dibentuk, uk, sehing sehingga ga mekani mekanisme sme kegiat kegiatan an dapat dapat berjal berjalan an secara secara mandiri. Penguatan kelembagaan dapat dilakukan dengan: (a)

Mendorong legalisasi FSS, sehingga keberadaannya diakui oleh publik.

(b)

Mengupayakan perluasan jaringan & informasi, melalui sistem komunikasi antar  forum sektor swasta, atau lembaga-lembaga lain (misalnya media massa, lembaga donor, LSM, ataupun lembaga yang memiliki perhatian terhadap Pengembangan Sektor Swasta) sebagai media berbagi informasi dan saling memberikan dukungan terhadap aktivitas yang dilakukan.

11

Literatur: 

Manu Manual al dan dan Pand Pandua uan n Bida Bidang ng Penge Pengemb mban anga gan n Sekt Sektor or Swas Swasta, ta, Prog Progam am Perc Percep epat atan an Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK), Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional – Bappenas dan KPDT, Mei 2007: Jakarta.



Strategi Nasional Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Negara Pembangunan Daerah



Tertinggal (KPDT), 08 Desember 2004: Jakarta.



Tabloid Tabloid Bulanan Bulanan DISPARITAS, DISPARITAS, Kementerian Kementerian Negara Negara Pembangunan Pembangunan Daerah Tertinggal Tertinggal (KPDT),

12