474 - PMKP SPO Penyusunan & Pengelolaan PPK

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PANDUAN PRAKTIK KLINIS

RS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Nomor Dokumen :

Nomor Revisi :

Halaman :

474/SPO/RSI-SA/I/2014

0

1/1

Tanggal Terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Ditetapkan Direktur Utama

18 Januari 2014 Dr. H. Masyhudi AM,M.Kes

Pengertian

Tujuan

Kebijakan

Prosedur

Unit terkait

Panduan Praktik Klinis (Clinical Practice Guidline) adalah panduan yang berupa rekomendasi untuk membantu dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. 1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang di berikan oleh dokter dan dokter gigi. 2. Agar pasien mendapat pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien. 1. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, pedoman praktik klinik dan clinical pathway dan atau protokol klinis, dapat digunakan untuk pedoman dalam memberikan asuhan klinik. (Peraturan Direktur Nomor 87/PER/RSI-SA/I/2014 tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung) 2. Panduan praktik klinis merupakan standar pelayanan yang harus diikuti dokter/ dokter gigi dalam praktek kedokteran. (Peraturan Direktur Nomor 375/PER/RSI-SA/I/2014 tentang Panduan Penyusunan Panduan Praktik Klinis Rumah Sakit Islam Sultan Agung) 1. Tugaskan masing masing SMF untuk menyusun PPK. 2. Adakan rapat pleno komite medik dengan untuk membahas PPK yang akan di buat. 3. Susun pendataan kasus penyakit yang di buat PPK oleh SMF. 4. Bentuk tim penyusun berdasar kompetensi bagian. 5. Buatlah surat tugas kepada tim penyusun tentang pendelegasian pembuatan panduan praktik klinis. 6. Lakukan kesepakatan bersama dan menyetujui hasil PPK yang telah di buat tim penyusun dari masing-masing kasus penyakit. 7. Evaluasi PPK dalam pelayanan RS dengan melakukan audit medis minimal 2 (dua) kali setahun untuk komite medis dan 1 kali setahun untuk masingmasing SMF. 8. Tinjaulah kembali atau revisi PPK secara periodik setiap 2 tahun sekali, dengan atau tanpa perbaikan didalam nya. 9. Ajukan ke Direktur PPK yang telah disusun untuk diberikan Surat Keputusan pemberlakuan PPK tersebut pada pelayanan RS. 1. Masing-masing SMF 2. Komite Medis 3. Komite Mutu

PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN PANDUAN PRAKTIK KLINIS

RS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

Nomor Dokumen :

Nomor Revisi :

Halaman :

474/SPO/RSI-SA/I/2014

0

1/1

Tanggal Terbit STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Ditetapkan Direktur Utama

18 Januari 2014 Dr. H. Masyhudi AM,M.Kes

Pengertian

Tujuan

Kebijakan

Prosedur

Unit terkait

Panduan Praktik Klinis (Clinical Practice Guidline) adalah panduan yang berupa rekomendasi untuk membantu dokter atau dokter gigi dalam memberikan pelayanan kesehatan. 1. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kedokteran yang di berikan oleh dokter dan dokter gigi. 2. Agar pasien mendapat pelayanan kedokteran yang berdasarkan pada nilai ilmiah sesuai dengan kebutuhan medis pasien. 1. Dalam upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit, pedoman praktik klinik dan clinical pathway dan atau protokol klinis, dapat digunakan untuk pedoman dalam memberikan asuhan klinik. (Peraturan Direktur Nomor 87/PER/RSI-SA/I/2014 tentang Kebijakan Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit Islam Sultan Agung) 2. Panduan praktik klinis merupakan standar pelayanan yang harus diikuti dokter/ dokter gigi dalam praktek kedokteran. (Peraturan Direktur Nomor 375/PER/RSI-SA/I/2014 tentang Panduan Penyusunan Panduan Praktik Klinis Rumah Sakit Islam Sultan Agung) 1. Tugaskan masing masing SMF untuk menyusun PPK. 2. Adakan rapat pleno komite medik dengan untuk membahas PPK yang akan di buat. 3. Susun pendataan kasus penyakit yang di buat PPK oleh SMF. 4. Bentuk tim penyusun berdasar kompetensi bagian. 5. Buatlah surat tugas kepada tim penyusun tentang pendelegasian pembuatan panduan praktik klinis. 6. Lakukan kesepakatan bersama dan menyetujui hasil PPK yang telah di buat tim penyusun dari masing-masing kasus penyakit. 7. Evaluasi PPK dalam pelayanan RS dengan melakukan audit medis minimal 2 (dua) kali setahun untuk komite medis dan 1 kali setahun untuk masingmasing SMF. 8. Tinjaulah kembali atau revisi PPK secara periodik setiap 2 tahun sekali, dengan atau tanpa perbaikan didalam nya. 9. Ajukan ke Direktur PPK yang telah disusun untuk diberikan Surat Keputusan pemberlakuan PPK tersebut pada pelayanan RS. 1. Masing-masing SMF 2. Komite Medis 3. Komite Mutu