4 Pergantian Nazhir Tanah

 

PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN WAKAF INDONESIA,

Menimb Men imbang ang

:

bahwa bahwa dalam dalam rangka rangka pendaf pendaftar taran an dan pengga pengganti ntian an nazhir nazhir harta harta benda benda wakaf  wakaf  tidak bergerak berupa tanah dan peningkatan peran Badan Wakaf Indonesia Indonesia dalam mengadministrasikan, mengelola dan mengembangkan perwakafan  perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Tentang Tata Cara Pendaftaran dan Penggantian Nazhir Harta Benda Wakaf Tidak Bergerak  Berupa Tanah.

Mengingat

:

1. Undang-Un -Undang Nom Nomor 41 Tah Tahun 200 2004 Ten Tentang Wak Wakaf (L (Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459); 2. Perat Peratur uran an Peme Pemerin rinta tah h Nomo Nomorr 42 Tahu Tahun n 20 2006 06 Tent Tentan ang g Pe Pela laks ksan anaa aan n Undan Un dang-U g-Unda ndang ng Nomor Nomor 41 Tahun Tahun 2004 2004 Tentan Tentang g Wakaf Wakaf (Lemba (Lembaran ran  Negara Indonesia Tahun Nomor 2006 4667). Nomor 105; Tambahan LembaranRepublik Negara Republik Indonesia   MEMUTUSKAN :

Menetapka n

:

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGGANTIAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH

1

 

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Waka Wakaff ad adala alah h pe perb rbua uatan tan hu huku kum m Waki Wakiff un untu tuk k memi memisa sahk hkan an da dan/ n/at atau au meny menyera erahk hkan an sebagian sebagi an harta benda miliknya untuk dimanfaatkan dimanfaatkan selamanya selamanya atau untuk jangka waktu tertentu terten tu sesuai dengan kepentinga kepentingannya nnya guna keperluan ibadah dan/atau dan/atau kesejahteraan kesejahteraan umum menurut Syariah. 2. Nazhir Nazhir adalah adalah pihak pihak yang menerim menerimaa harta harta benda benda wakaf wakaf dari wakif wakif untuk untuk dikelola dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 3. Nazhir perseoran perseorangan gan adalah adalah perseorangan perseorangan warga warga Negara Negara Indonesia Indonesia yang menerim menerimaa harta  benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan dikembangkan sesuai dengan peruntukan peruntukannya. nya. 4. Nazhir Nazhir organis organisasi asi adalah adalah organi organisasi sasi Indones Indonesia ia yang menerima menerima harta benda benda wakaf wakaf dari dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 5. Nazhir Nazhir badan badan hukum hukum adalah adalah badan badan hukum hukum Indone Indonesia sia yang menerim menerimaa harta harta benda wakaf  wakaf  dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. 6. Akta Akta Ikrar Ikrar Wakaf, yang selanju selanjutny tnyaa dising disingkat kat AIW adalah bukti bukti pernyataa pernyataan n kehend kehendak  ak  Wakif Wak if untuk untuk mewaka mewakafka fkan n harta harta benda benda milikn miliknya ya guna guna dikelo dikelola la Nazhir Nazhir sesuai sesuai dengan dengan  peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dituangkan dalam bentuk akta. 7. Badan Badan Wakaf Wakaf Indone Indonesia, sia, yang selanjut selanjutnya nya disingk disingkat at BWI adalah adalah lembag lembagaa indepe independe nden n dalam pelaksanaan tugasnya untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. 8. Kant Kantor or Urus Urusan an Agam Agama, a, ya yang ng se sela lanj njut utny nyaa disin disingk gkat at de deng ngan an KUA KUA ad adala alah h Kant Kantor  or  Departemen Agama yang membidangi urusan agama Islam di tingkat kecamatan. 9. Menteri Menteri adalah menteri menteri yang menyele menyelenggar nggarakan akan urusan urusan pemerintaha pemerintahan n di bidang bidang agama. BAB II PENDAFTARAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH Pasal 2 (1)  Nazhir harta KUA bendasetempat. tidak bergerak berupa tanah wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui

Dalam ha hall tida tidak k terd terdap apat at KUA KUA setem setempa patt sebag sebagai aima mana na di dima maks ksud ud pa pada da ay ayat at (1 (1)) (2) Dalam  pendaftaran Nazhir dilakukan melalui KUA terdekat, Kantor kementerian Agama, atau perwakilan BWI di provinsi/kabupaten/kota. (3) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir. (4) KUA menerbitkan surat pengesahan Nazhir. (5)  Nazhir perseorangan yang telah mendapatkan surat pengesahan Nazhir dari KUA setempat wajib mengurus sertifikat tanah wakaf atas nama Nazhir perseorangan di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. (6) Da Dala lam m hal Nazh azhir or org gan anis isas asii atau atau bad badan huku kum, m, se sert rtif ifik ikat at ta tana nah h wak wakaf  mengatasnamakan organisasi atau badan hukum dan nama pengurusnya.

2

 

BAB III PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH Pasal 3

(1) Dalam Dalam mengel mengelola ola dan mengem mengemban bangka gkan n harta harta benda benda wakaf, wakaf, Nazhir Nazhir diberh diberhent entika ikan n dan diganti dengan Nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan: a. mening meninggal gal dunia; dunia;  b. berhalangan tetap; c. mengun mengundur durkan kan diri; diri; d. tidak melaksanakan melaksanakan tugasnya tugasnya sebagai Nazhir dan/atau dan/atau melanggar melanggar ketentuan larangan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan  peraturan perundang.undangan; perundang.undangan; e. dijatu dijatuhi hi hukuma hukuman n pidana pidana oleh oleh pengad pengadila ilan n yang yang telah telah mempun mempunyai yai kekuat kekuatan an hukum hukum tetap; f. bubar atau dibubarkan dibubarkan sesuai sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan peraturan perundang.un perundang.undanga dangan n yang  berlaku untuk Nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum; hukum; g. diberhentika diberhentikan n oleh oleh BWI. (2) (2) Pe Pemb mber erhe hent ntia ian n dan dan peng pengga gant ntia ian n Nazh Nazhir ir se seba baga gaim iman anaa di dima maks ksud ud pa pada da ay ayat at (1 (1)) dilaksanakan oleh BWI. (3) Dalam hal terjadi penggantian penggantian Nazhir, Nazhir, BWI menerbitkan menerbitkan surat keputusan BWI tentang tentang  penggantian Nazhir. (4) Berdasarkan Berdasarkan surat keputusan keputusan BWI tentang tentang pengganti penggantian an Nazhir, Nazhir wajib mengurus mengurus surat pengesahan Nazhir baru di KUA setempat.

BAB IV PERSYARATAN PENGGANTIAN NAZHIR HARTA BENDA WAKAF TIDAK  BERGERAK BERUPA TANAH Pasal 4

(1) Persyaratan Persyaratan umum umum penggantian penggantian Nazhir: Nazhir: a. surat pengantar pengantar permohonan permohonan pengganti penggantian an Nazhir dari KUA setempat setempat yang ditujukan ditujukan kepada BWI;  b. surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan penggantian Nazhir  kepada BWI dengan menyebutkan alasan penggantian Nazhir sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan: 1) meni mening ngga gall du dunia nia de deng ngan an mela melamp mpir irka kan n sura suratt ke keter teran anga gan n da dari ri in inst stan ansi si ya yang ng  berwenang; 2) berh berhal alan anga gan n teta tetap p deng dengan an mela melamp mpir irka kan n su sura ratt ke kete tera rang ngan an da dari ri pi piha hak k ya yang ng  bersangkutan bermaterai cukup; 3) mengun mengundur durkan kan diri diri dengan dengan melamp melampirk irkan an surat surat pengun pengundur duran an diri diri dari dari pihak pihak yang yang  bersangkutan bermaterai cukup; 4) tida tidak k mela melaks ksan anak akan an tuga tugasn snya ya se seba baga gaii Nazh Nazhir ir da dan/ n/at atau au mela melang ngga garr ke kete tent ntua uan n larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan keten tuan peraturan peraturan perundang perundang-unda -undangan ngan dengan dengan melampirka melampirkan n surat pernyataan pernyataan keberatan dari wakif/ahli warisnya bermaterai cukup; 5) dijatuhi dijatuhi hukuman pidana pidana oleh pengadilan pengadilan yang telah mempunyai mempunyai kekuatan kekuatan hukum hukum tetap dengan melampirkan salinan putusan pengadilan. 3

 

6) bubar bubar atau atau dibub dibubark arkan an sesuai sesuai dengan dengan ketent ketentuan uan peratur peraturan an perund perundang ang-un -undan dangan gan un untu tuk k Nazh Nazhir ir or orga gani nisa sasi si atau atau Nazh Nazhir ir ba bada dan n hu huku kum m de deng ngan an mela melamp mpir irka kan n sura suratt keterangan dari instansi yang berwenang; c. hasil keputusan keputusan rapat penggantian penggantian Nazhir dengan menyebutk menyebutkan an struktur Nazhir paling paling kurang 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta melampirkan daftar peserta rapat; d. daftar riwayat riwayat hidup calon Nazhir; Nazhir; e. foto kopi kopi Kartu Tanda Tanda penduduk penduduk (KTP) (KTP) calon Nazhir; Nazhir; f. foto kopi kopi AIW dan Surat Surat Pengesahan Pengesahan Nazhir Nazhir yang dilegal dilegalisir isir KUA setempat; setempat; g. foto kopi kopi sertifikat sertifikat tanah wakaf (jika (jika sudah bersertifika bersertifikat). t). (2) Persyaratan Persyaratan khusus khusus penggantian penggantian Nazhir: a. Nazhir Nazhir perseo perseoran rangan gan:: 1) meme memenu nuhi hi pe pers rsya yarat ratan an Nazh Nazhir ir pe perse rseor oran anga gan, n, ya yait itu: u: warg wargaa Nega Negara ra In Indo done nesia sia,,  beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak  terhalang melakukan perbuatan hukum; 2) salah salah seoran seorang g Nazhir Nazhir perseo perseoran rangan gan harus harus bertem bertempat pat tingga tinggall di kecama kecamatan tan tempat tempat  benda wakaf berada; 3) memiliki program kerja dalam pengelolaan dan pengembangan pengembangan wakaf.  b. Nazhir organisasi: 1) pengurus organisasi memenuhi memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan; 2) organi organisasi sasi berger bergerak ak di bidang bidang sosial, sosial, pendid pendidika ikan, n, kemasy kemasyarak arakata atan, n, dan/at dan/atau au keagamaan Islam; 3) salah seorang pengurus pengurus organisasi organisasi harus berdomisili berdomisili di kabupaten kabupaten/kota /kota letak benda wakaf; 4) organisasi organisasi tersebut tersebut memiliki: memiliki: a. salinan salinan akta notaris tentang tentang pendirian organisasi organisasi dan anggaran anggaran dasar; dasar;  b. daftar susunan pengurus organisasi; c. anggar anggaran an rumah rumah tang tangga; ga; d. program program kerja dalam dalam pengemban pengembangan gan wakaf; wakaf; e. daftar kekayaan kekayaan yang yang berasal dari harta wakaf wakaf yang terpisah terpisah dari kekayaan kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi; f. surat pernyat pernyataan aan bersedia bersedia untuk untuk diaudit diaudit bermaterai bermaterai cukup. cukup. c. Nazhir Nazhir badan badan hukum hukum:: 1) pengur pengurus us badan badan hukum hukum yang yang bersan bersangku gkutan tan harus harus memenu memenuhi hi persya persyarata ratan n Nazhir  Nazhir   perseorangan; 2) ba bada dan n hu huku kum m In Indo done nesi siaa ya yang ng terb terben entu tuk k se sesu suai ai de deng ngan an Pe Perat ratur uran an Pe Peru rund ndan anggUndangan yang berlaku; 3) badan badan hukum hukum terseb tersebut ut berger bergerak ak dibida dibidang ng sosial sosial,, pendid pendidika ikan, n, kemasy kemasyarak arakata atan n dan/atau keagamaan Islam; 4) salah seorang pengurus pengurus badan hukum harus berdomisili berdomisili di kabupaten/k kabupaten/kota ota benda wakaf berada; 5) badan hukum hukum tersebut tersebut memilik memiliki; i; a. salinan salinan akta notari notariss tentan tentang g pendir pendirian ian dan anggar anggaran an dasar dasar badan badan hukum hukum yang yang telah disahkan oleh instansi berwenang;  b. daftar susunan pengurus; c. anggar anggaran an rumah rumah tangga tangga;; d. program program kerja dalam dalam pengemban pengembangan gan wakaf; wakaf; e. daft daftar ar terp terpis isah ah keka kekaya yaan an yang yang bera berasa sall da dari ri ha hart rtaa be bend ndaa waka wakaff at atau au ya yang ng merupakan kekayaan badan hukum; f. surat pernyat pernyataan aan bersedia bersedia untuk untuk diaudit diaudit bermaterai bermaterai cukup. cukup. 4

 

BAB V PENUTUP Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 Nopember 2008

     

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

THOLHAH HASAN

5