4.-Paparan-4-Camat.ppt

Referensi 1.

Kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum oleh Dr. KAUSAR, AS, Msi

1

INDONESIA

2

I.

KECAMATAN

3

Dr. KAUSAR, AS, MSi

4

TUGAS DELEGATIF CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI ATAU WALIKOTA UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH Tujuan Pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat : 1. Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dgn kepentingan dan kebut masy setempat; 2. Mendekatkan pelayanan pemerintahan; 3. Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa/Lurah; 4. Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan;

5

TUGAS ATRIBUTIF/TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

MENGKOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY. MENGKOORD UPAYA PENEYELENGGARAAN TRANTIBUM MENGKOORD PENERAPAN & PENEGAKAN PER UU MENGKOORD PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS PELUM MENGKOORD PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEM DI KEC MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMDESKEL MELAKS PELAYANAN MASY YG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA ATAU YG BLM DPT DILAKS DESA/KEL

6

Pembinaan Camat terhadap Desa (PP 72/2005)

1. Memfasilitasi penyusunan perdes dan perkades 2. Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa 3. Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa 4. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa; 5. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 6. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 7. memfasilitasi upaya penyelenggaraan trantibum; 8. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 7

1. KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH

SALAH SATU PERUBAHAN YG SANGAT ESENSIAL YAITU MENYANGKUT KEDUDUKAN, TUGAS POKOK & FUNGSI KECAMATAN YG SEBELUMNYA MERUPAKAN PERANGKAT WILAYAH DLM KERANGKA ASAS DEKONSENTRASI, BERUBAH STATUSNYA MENJADI PERANGKAT DAERAH DLM KERANGKA ASAS DESENTRALISASI. SEBAGAI PERANGKAT DAERAH, DAN DIANGKAT OLEH BUPATI/WALIKOTA, MAKA CAMAT DLM MENJALANKAN TUGASNYA, DISAMPING TUGAS YG MELEKAT (ATRIBUTIF) JUGA DITAMBAH TUGAS PELIMPAHAN DARI BUPATI/WALIKOTA (DELEGATIF). 8

3. KECAMATAN a. Perubahan Paradigma

Unsur Perbandingan

UU No. 5/1974

UU No. 22/1999

UU No. 32/2004

Kedudukan Kecamatan

Wilayah Administrasi Pemerintahan

Lingk Kerja Perangkat Drh

Lingkungan Kerja Perangkat Daerah

Kedudukan Camat

Kepala Wilayah

Perangkat Daerah

Perangkat Daerah

Kewenangan Camat

Bersifat Atributif Bersifat Delegatif (Psl 80 & 81) (Psl 66 : 4)

Bersifat Atributif dan Delegatif (Psl 126 : 2 & 3) 9

KECAMATAN SEBAGAI PERANGKAT DAERAH (KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG)

PNS (Abdi Neg & Masy)

CAMAT

GARDA TERDEPAN DLM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

MELAKS TUGAS UMUM PEMERINTAHAN (Atributif) PELIMPAHAN SBGN WEWENANG BUP/WALKOT (Delegatif)

10

TUGAS DELEGATIF CAMAT DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA MEMPEROLEH PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI ATAU WALIKOTA UNTUK MENANGANI SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH

Tugas delegatif yang meliputiaspek: perizinan; rekomendasi; koordinasi; pembinaan; pengawasan; fasilitasi; penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang camat diatur dgn peraturan bupati/walikota.

Tujuan Pendelegasian wewenang dari Bupati/Walikota kepada Camat : 1. 2. 3. 4.

Mempercepat pengambilan keputusan berkaitan dgn kepentingan dan kebut masy setempat; Mendekatkan pelayanan pemerintahan; Mempersempit rentang kendali dari Bupati/Walikota kepada Kepala Desa/Lurah; Kaderisasi kepemimpinan pemerintahan;

11

TUGAS ATRIBUTIF/TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. 2. 3. 4.

MENGKOORD KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY. MENGKOORD UPAYA PENEYELENGGARAAN TRANTIBUM MENGKOORD PENERAPAN & PENEGAKAN PER UU MENGKOORD PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS PELAYANAN UMUM 5. MENGKOORD PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEM DI KEC 6. MEMBINA PENYELENGGARAAN PEMDESKEL 7. MELAKS PELAYANAN MASY YG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA ATAU YG BLM DPT DILAKS DESA/KEL

12

A. KEDUDUKAN PENJELASAN PASAL 126 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 DIKEMUKAKAN BAHWA KECAMATAN ADALAH WILAYAH KERJA CAMAT SEBAGAI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN DAN DAERAH KOTA. OLEH KARENA ITU, CAMAT BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI ATAU WALIKOTA YANG MEMILIKI WEWENANG PENUH UNTUK MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKANNYA.

13

B. TUGAS DAN FUNGSI KECAMATAN

MENGKOORDINASIKAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASY.; MENGKOORDINASIKAN UPAYA PENYELENGG. TRAMTIBUM; MENGKORDINASIKAN PENERAPAN & PENEGAKAN PER-UU-AN; MENGKOORDINASIKAN PEMELIHARAAN PRASARANA & FASILITAS YANUM;  MENGKOORDINASIKAN PENYELENGG. KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN;  MEMBINA PENYELENGG. PEMERINTAHAN DESA DAN/ATAU KELURAHAN;  MELAKSANAKAN PELAYANAN MASY. YG MENJADI RUANG LINGKUP TUGASNYA DAN/ATAU YG BELUM DAPAT DILAKSANAKAN PEMERINTAHAN DESA ATAU KELURAHAN.    

14

SESUAI PP NO. 19 TH. 2008, TERDIRI DARI:

1. CAMAT

2. SEKRETARIS KECAMATAN 3. SEKSI TATA PEMERINTAHAN 4. SEKSI PEMBERDAYAAN MASY. DAN DESA 5. SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 6. SEKSI-SEKSI LAIN YG NOMENKLATURNYA DISESUAIKAN DGN SPESIFIKASI & KARAKTERISTIK WILAYAH KECAMATAN DI KAWASAN PERKOTAAN ATAU KAWASAN PERDESAAN 7. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

15

9. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 10. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ke tiga; 11. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa; 12. Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ke tiga; 13. memfasilitasi memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan 14. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan 16

Pembinaan Camat Terhadap Kelurahan (PP 73/2005)

1. 2.

3.

4.

Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan kelurahan; Memfasilitasi pengelolaan keuangan kelurahan dan pendayagunaan aset daerah yang dikelola oleh kelurahan; Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; Memfasilitasi pelaksanaan tugas lurah dan perangkat kelurahan; 17

5.

6. 7. 8. 9.

Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; Memfasilitasi pengembangan lembaga kemasyarakatan; Memfasilitasi pembangunan partisipatif; Memfasilitasi kerjasama kelurahan dengan pihak ketiga; dan Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kelurahan

18

Perbandingan Pola Pembinaan Camat ke Desa/Kelurahan No

Dimensi

UU 5/74

UU 22/99

1.

Desa

- Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa - Camat sebagai administrator pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Camat menerima pemberitahuan dari desa bila ada kerjasama antar desa. Hal ini menunjukkan posisi camat tidak jelas karena sekedar diberitahu sehingga tidak mempunyai makna apapun

Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa setelah mendapat pelimpahan/pendelegasian dari Bupati/Walikota

2.

KELURAHAN

-

- Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan - Lurah menerima pelimpahan wewenang dari Bupati/Walikota -Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat

- Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan - Lurah menerima pelimpahan wewenang dari Bupat/Wl. Kota - Lurah bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelurahan

UU 32/04

19

KESIMPULAN 1. Camat dlm pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati dan walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2. Kewenangan yang dimiliki camat tidak diartikan sebagai kewenangan otonomi yang sama dengan B/W berdasarkan bidang2 yg akan dilimpahkan, namun kewenangan tersebut harus dipandang sebagai kewajiban untuk menata & melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan/pembangunan di wilayahnya, sehingga kegiatan pelayanan masyarakat mampu membuka peluang bagi terciptanya suasana kondusif dalam mendukung pengembangan investasi di Daerah untuk menciptakan lapangan kerja baru. 20

3. Pembinaan manajemen Kecamatan dilakukan berkesinambungan dengan mereposisi variabel-variabel yang menentukan aspek pemberdayaan manajemen pemerintahan umum yang memiliki nilai penguatan NKRI. 4. Figur Camat yang akuntabel dan memiliki visi pelayanan kepada masyarakat, dengan demikian penguasaan asas otonomi dan tugas-tugas umum pemerintahan menjadi suatu keharusan utamanya dalam menciptakan keunggulan lokalitas wilayah. 5. Dengan kebijakan pengembangan wilayah diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada Camat dalam mengembangkan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, sehingga citra dan wibawa Camat sebagai pemegang rentang kendali koordinasi di wilayah kerjanya semakin menguat 21

22

SISTEMATIKA 1. Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang 2. Definisi dan tujuan Musrenbang Kecamatan 3. Input/Masukan Musrenbang Kecamatan 4. Mekanisme Musrenbang Kecamatan 5. Peserta dan Narasumber Musrenbang Kecamatan 6. Susunan Acara Musrenbang Kecamatan 7. Pembagian Peran dalam Musrenbang Kecamatan 8. Tugas Fasilitator 9. Tugas Narasumber 10.Keluaran (Hasil) Musrenbang. 23

Dasar Hukum Penyelenggaraan Musrenbang 1. 2. 3.

4.

5.

6.

UU-25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (khususnya Pasal.20 s.d 27). UU-32/2004 tentang Pemerintahan Daerah; (Pasal 150 dan 151). SEB Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007 050/264A/SJ, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 08 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kota Setempat (tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta MUSRENBANG) Peraturan Walikota setempat ( tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta MUSRENBANG )

MUSRENBANG KECAMATAN DEFINISI  Musrenbang Kecamatan merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan, yang dikoordinasikan oleh Bappeda kota dan dilaksanakan oleh Camat. TUJUAN  Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan.  Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan kelurahan.  Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD Kota Setempat.

INPUT / MASUKAN MUSRENBANG KECAMATAN Dari Kelurahan • Dokumen prioritas program dan kegiatan pembangunan tahunan hasil musrenbang Kelurahan • Daftar nama Delegasi Musrenbang Kelurahan • Berita Acara Musrenbang Kelurahan

Dari Kecamatan • Hasil evaluasi pembangunan Kecamatan pada tahun sebelumnya. • Rancangan Awal Rencana Kerja Kecamatan.

Dari Pemerintah Kota • Hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Pembangunan Kota Bandung pada tahun sebelumnya. • Rancangan Awal RKPD Kota Bandung .

MEKANISME MUSRENBANG KECAMATAN PERSIAPAN 1. Camat menetapkan tim penyelenggara. 2. Tim penyelenggara menyusun jadwal, mengumumkan jadwal, agenda dan tempat pelaksanaan secara terbuka 4. Tim penyelenggara membuka pendaftaran peserta atau mengundang peserta. 5.Tim penyelenggara mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang termasuk materi yang akan dibahas. 6. Mengkompilasi prioritas program /kegiatan pembangunan dari musrenbang Kelurahan berdasarkan fungsi SKPD;

PELAKSANAAN

HASIL

1. Pembukaan 2.Sidang Pleno I : Pemaparan materi dari Narasumber -Camat tentang Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun lalu dan Rencana Tahun y.a.d -Paparan Bappeda mengenai rancangan awal RKPD 2014 dan Prioritas Program/Kegiatan 2014 3. Diskusi usulan kegiatan prioritas kecamatan dipimpin oleh Camat , untuk memperoleh tanggapan, penajaman, dan klarifikasi dari seluruh peserta untuk menyepakati kegiatan prioritas pembangunan daerah kota Bandung di kecamatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD.

1. Daftar prioritas program dan kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan menurut SKPD 2. Kompilasi hasil musrenbang kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang kelurahan, dan dikelompokkan menurut SKPD 3. Daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 4 (empat orang) untuk mengikuti forum SKPD 4. Berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Kecamatan

PESERTA DAN NARASUMBER MUSRENBANG KECAMATAN Peserta • Para lurah ; • Delegasi Musrenbang Kelurahan, • Pimpinan dan anggota DPRD setempat (DAPIL Kecamatan) ; • Perwakilan SKPD ; • Tokoh masyarakat ; • Keterwakilan perempuan dan kelompokmasyarakat rentan termarginalkan ; • Pemangku kepentingan lainnya skala kecamatan.

Narasumber • Dari Kota /Kabupaten : Bappeda, Perwakilan SKPD, Kepala UPT SKPD di Kecamatan yang bersangkutan, kepala unit pelayanan di kecamatan, anggota DPRD (Dapil Kecamatan) yang bersangkutan; • Dari Kecamatan : Camat / Aparat kecamatan, LSM di kecamatan bersangkutan, dan para ahli/profesional yang dibutuhkan. • Fasilitator : Fasilitator adalah tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi

SUSUNAN ACARA MUSRENBANG KECAMATAN 1. 2. 3. 4.

5. 6.

Pembukaan Paparan Camat tentang Evaluasi kegiatan thn 2012, Rencana Kegiatan tahun 2013 serta gambaran umum usulan Musrenbang untuk Tahun 2014. Paparan Bappeda ttg Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2014. Diskusi Panel Narasumber. (Sesuai dengan kesepakatan forum Paparan SKPD yg memiliki kegiatan terbanyak pada Kecamatan ybs,). Diskusi / Tanya jawab. Penyepakatan Prioritas Program dan Kegiatan Kecamatan serta Delegasi Musrenbang.

29

PEMBAGIAN PERAN DALAM MUSRENBANG 1.

FASILITATOR Pejabat berwenang / Pelaksana yang mendapatkan Surat Perintah dari Kepala Bappeda untuk memfasilitasi SKPD dan masyarakat dalam Kegiatan Musrenbang dan bertindak atas nama Bappeda Kota setempat.

2. NARASUMBER Pejabat berwenang / Pelaksana yang mendapatkan Surat Perintah dari Kepala SKPD untuk menyampaikan Rencana Kerja SKPD dalam Kegiatan Musrenbang dan bertindak atas nama SKPD yang diwakilinya.

30

TUGAS FASILITATOR (BAPPEDA) 1. Membantu/mendampingi Tim Penyelenggara Musrenbang dalam : • Menyusun agenda dan jadwal Musrenbang mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Musrenbang Kota. • Menyusun kriteria pemilihan stakeholders/peserta Musrenbang untuk setiap tingkatan Musrenbang. • Menyusun panduan penyelenggaraan untuk setiap tingkatan Musrenbang • Menyiapkan bahan/materi Musrenbang • Mengelola pelaksanaan dan paska Musrenbang. 2. Memandu dan memantau pelaksanaan Musrenbang 3. Membantu para delegasi/peserta dalam menjalankan tugasnya di forum Musrenbang 4. Memandu dan memantau tindaklanjut pelaksanaan Musrenbang.

31

TUGAS NARASUMBER

1. Menyampaikan Rencana Kerja SKPD terutama yang akan dilaksanakan di Kecamatan yang bersangkutan. (Meliputi Evaluasi kegiatan SKPD Tahun 2012, Kegiatan Tahun 2013, serta Rencana 2014) 2. Menyampaikan Program/Kegiatan serta Kriteria Usulan yang dapat diakomodasi dalam Rencana Kerja SKPD 2014. 3. Memprioritaskan usulan kegiatan hasil musrenbang kecamatan tahun 2012 yang dilaksanakan SKPD untuk tahun anggaran 2013. (http://musrenbang.bandung.go.id) 32

KELUARAN MUSRENBANG 1. Daftar Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kecamatan menurut SKPD 2. Daftar nama delegasi Kecamatan sebanyak 4 (empat) Orang untuk mengikuti Forum SKPD/Gabungan SKPD. *Daftar Delegasi kecamatan harus memperhatikan pula unsur keterwakilan perempuan)

3.Berita Acara Kecamatan.

Kesepakatan

Musrenbang

33

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 07 TAHUN 2008 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 05 TAHUN 2009 TENTANG TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN SERTA MUSRENBANG

34

• Disusun oleh Kepala Bappeda berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan dengan wajib mengakomodir minimal 30% dari usulan musrenbang kecamatan dan hasil reses DPRD • Proporsi minimal 30% dari belanja langsung APBD dan sesuai kemampuan keuangan daerah • Disampaikan kepada Walikota paling lambat minggu kedua bulan April

PEMERINTAHAN DESA

36

Desa: Sejarahmu duluuu.....  Desa berasal dari bahasa Sansekerta yang artinya tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Istilah desa ini pada mulanya hanya dipakai di daerah Jawa, Madura dan Bali untuk menunjukkan suatu kesatuan masyarakat hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.  Sejak lahir desa sudah memiliki otonomi dan independen  Sedangkan di daerah-daerah lain digunakan istilah yang berbeda menurut bahasa dan kebiasaan masyarakat setempat dalam menunjukan suatu kesatuan masyarakat hukum yang setingkat dengan desa seperti halnya Marga di Sumatera Selatan dan Bengkulu, Dusun di Lampung dan Jambi, Gampong di Aceh, Kuta di daerah Batak, Nagari di Minangkabau, Mattowa di Bugis dan di Kalimantan Selatan disebut dengan Kampung serta masih banyak lagi (Kartohadikoesoemo, 1953: 3).

DESA: Dari Masa ke Masa 1. UU No. 5/1979 tentang Pemerintah Desa (pasal 1, huruf a)  Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Konsekuensi: bentuk dan istilah desa seragam; kedudukan desa di bawah kecamatan, camat atasan langsung desa

Desa 2. UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, (pasal 1huruf o) • Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. • Konsekuensinya: bentuk dan istilah desa dikembalikan berdasarkan asal-usul desa dan diakui oleh negara, dan bertanggung jawab kepada bupati.

3. UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 point 12)

•

•

Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yg memiliki batasbatas yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konsekuensinya: bentuk dan istilah desa dikembalikan berdasarkan asal-usul desa dan diakui oleh negara

Struktur Pemerintah Desa • UU No. 5/1979 tentang pemerintah desa Kepala desa Pemerintah Desa Lembaga Musyawarah Desa (LMD)

LMD berfungsi sbg lembaga legislatif, tetapi tidak berfungsi optimal karena pimpinan LMD adalah kepala desa

 UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah  PP No. 76/2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa Kepala Desa

Pemerintah desa Badan Perwakilan Desa (BPD)

 Undang-undang ini mengatur secara tegas tugas dan fungsi kades dan BPD. BPD dipilih melalui pemilu, dan berfungsi sbg lembaga perwakilan di desa

 UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah  PP No 72/2005 tentang Desa Kepala desa

Pemerintah Desa



Badan Permusyawaratan Desa (Bamusdes) Tugas dan fungsi Bamusdes dikembalikan seperti LMD (UU No.5/1979) tetapi pimpinannya ditunjuk bukan melalui pemilihan dan bukan kepala desa, melainkan dari tokoh masyarakat setempat.

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA UU No. 22/1999 jo UU No. 32/2004 ttg Pemerintahan Daerah

• Kepala desa

BPD Sekde s

Kadus 1

Kadus 2 Kaur Rakyat

• Keterangan: Kaur= kepala urusan (pemerintahan, pembangunan, administrasi, keuangan, umum, kesejahteraan). Kadus=kepala dusun

UU No.22/1999 jo UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah  Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yg memiliki tugas pokok: 1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat 2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten

• Pemerintah Desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah Desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonomi/pemerintahan sendiri), juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan dekosentrasi dari pemerintah di atasnya.

Konsep otonomi desa? • Otonomi yg dikenal di desa adalah otonomi asli bukan otonomi formal ala kabupaten/kota • Otonomi formal diberikan oleh pemerintah pusat melalui UU • Sedangkan otonomi asli desa diakui melalui UU • Artinya: jika diakui berarti sejak awal sudah ada tidak perlu diberikan seperti prinsip desentralisasi ala kabupaten/kota.

Sejarah ketatanegaraan • Sejarah ketatanegaraan di Indonesia menunjukkan bahwasanya otonomi desa mendapatkan pengakuan (constateringwet) pertama kali melalui Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906 (IGO) dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) 1938. Undang-undang ini mengkodifikasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia baik di Jawa dan Madura maupun desa-desa di luar Jawa.

Dalam Saparin (1986: 42) dijelaskan bahwasanya pengertian mengenai hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh Desa atau Pemerintah Desa tidak dapat disamakan dengan pengertian hak/wewenang otonomi yang dimiliki oleh Propinsi atau Kabupaten. Apabila dibandingkan dengan pengertian hak otonomi dalam ilmu ketatanegaraan pada umumnya, maka perbedaannya terletak pada sempitnya pengertian hak otonomi desa.

1.

Inlandsche Gemeente Ordonantie 1906 (IGO) dan Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) 1938.

 Otonominya dominan melaksanakan kegiatan administratif (dekonsentrasi)

2. UU No. 5/1979 tenatng pemerintah desa  Otonominya dominan melaksanakan tugas dekonsentrasi dan midebewind 3. UU No. 22/1999 jo UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

 Sehubungan dengan sifat pemerintah desa yang memiliki sedikit kewenangan, maka fungsi-fungsi atau kegiatan administratiflah yang lebih menonjol sesuai dengan apa yang diatur dalam IGO dan IGOB maupun pasal-pasal HIR, dan peraturan-peraturan daerah yang berlaku pada waktu itu.  hak otonomi pemerintahan desa waktu itu adalah hak untuk melaksanakan hal-hal yang telah diputuskan oleh Kepala Desa bersama Rembug Desa berdasarkan ketentuan-ketentuan atau wewenang yang diberikan melalui perintah/peraturan/keputusan/petunjuk dari pemerintah di atasnya dalam rangka pembinaan ketertiban, kesejahteraan rumah tangga dan masyarakat desa, memberikan pelayanan umum dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut sebagian besar bersifat kegiatan administratif. Sedangkan mengenai kebebasan atau cara melaksanakannya sangat dibatasi dan disesuaikan dengan adat kebiasaan setempat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing daerah/masyarakat hukum (Saparin, 1986: 43).

TUGAS SEKRETARIS DESA Sekretaris Desa Membantu KADES menyusun kebijakan & mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan PEMDES termasuk pengelolaan KEUANGAN DESA

Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa/PTPKD, yakni Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan KEUANGAN DESA

Pelaksana Teknis Pengelolaan Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Mempunyai tugas koordinasi di bidang : penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APB-Des dan barang milik desa; penyusunan rancangan RAPB-Desa dan RPAPBDesa; penyusunan Raperdes APB-Desa, PAPB-Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa; tugas-tugas Perangkat Desa lainnya yang berkenaan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta peaksanaan dan penatausahaan keuangan desa. penyusunan laporan KEUDES dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APB-Desa menyiapkan petunjuk pelaksanaan APB-Desa dan pengelolaan barang milik desa; Melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan KEUDES lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh KADES. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada KADES.

53

PENGELOLA KEUANGAN DESA KEPALA DESA: (a) Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; dan (b) Mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. SEKRETARIS DESA: (a) Koordinator pelaksanaan keuangan desa; (b) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Desa; (c) Menguji Tagihan (sesuai Surat Permintaan Pembayaran/SPP dari PPTKD), dan Memerintahkan Pembayaran (menerbitkan Surat Perintah Membayar/SPMU).

UNSUR PELAKSANA TEKNIS LAPANGAN (SEPERTI Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

KEPALA

SEKSI):

BENDAHARA DESA: (a) Bendahara Umum Desa; (b) Bendahara Penerimaan; (c) Bendahara Pengeluaran; (d) Bendahara Barang.

54

FUNGSI APB-DESA FUNGSI OTORISASI: APB-DESA MENJADI DASAR UNTUK MELAKSANAKAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN. FUNGSI PERENCANAAN: APB-DESA MENJADI PEDOMAN BAGI MANAJEMEN DALAM MERENCANAKAN KEGIATAN PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN. FUNGSI PENGAWASAN: APB-DESA MENJADI PEDOMAN UTK MENILAI APAKAH KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG TELAH DITETAPKAN. FUNGSI ALOKASI: APB-DESA HARUS DIARAHKAN UTK MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA/MENGURANGI PENGANGGURAN & PEMBOROSAN SUMBER DAYA, SERTA MENINGKATKAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEREKONOMIAN DESA. FUNGSI DISTRIBUSI: KEBIJAKAN APB-DES HARUS MEMPERHATIKAN RASA KEADILAN DAN KEPATUTAN MSY.

55

PRINSIP-PRINSIP PENGANGGARAN DALAM APB-DESA SEMUA PENERIMAAN (BAIK DALAM BENTUK UANG, MAUPUN BARANG DAN/ATAU JASA) DIANGGARKAN DALAM APB-DESA. SELURUH PENDAPATAN SECARA BRUTO.

DAN

BELANJA

DIANGGARKAN

JUMLAH PENDAPATAN MERUPAKAN PERKIRAAN TERUKUR DAN DAPAT DICAPAI SERTA BERDASARKAN KETENTUAN PERUU-AN. PENGANGGARAN PENGELUARAN HARUS DIDUKUNG DENGAN ADANYA KEPASTIAN TERSEDIANYA PENERIMAAN DALAM JUMLAH CUKUP DAN HARUS DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MELANDASINYA.

56

STRUKTUR APB-DESA APB-DESA TERDIRI DARI: PENDAPATAN DESA, BELANJA DESA, DAN PEMBIAYAAN DESA. ANGGARAN PENDAPATAN, DIKLASIFIKASI MENURUT: PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA); BAGI HASIL PAJAK KAB/KOTA; BAGIAN DARI RETRIBUSI KABUPATEN/KOTA; ALOKASI DANA DESA (ADD); BANTUAN KEUANGAN DARI PEM. PUSAT, PROVINSI, KAB/KOTA ATAU DESA LAINNYA; HIBAH; DAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA. ANGGARAN BELANJA DIKLASIFIKASI MENURUT: ORGANISASI, FUNGSI, PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA JENIS BELANJA. ANGGARAN PEMBIAYAAN TERDIRI DARI: PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN.

57

STRUKTUR APB-DESA ORGANISASI DIKLASIFIKASI MENURUT: PEMERINTAH DESA, BPD, LEMBAGA KEMASYARAKATAN (LKMD, PKK, RT, RW). FUNGSI DAPAT DIKLASIFIKASI MENURUT: FUNGSI-FUNGSI TERTENTU SESUAI RUANG LINGKUP KEWENANGAN DESA (SEPERTI PELAYANAN UMUM, EKONOMI, SOSIAL BUDAYA, KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN, DLL). PROGRAM DAN KEGIATAN DAPAT DIKLASIFIKASI MENURUT FUNGSI-FUNGSI YANG DITETAPKAN (SEPERTI PROGRAM PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT; DAN KEGIATAN: PELAYANAN POSYANDU). JENIS BELANJA DIKLASIFIKASI MENURUT: 

BELANJA TIDAK LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI/ PENGHASILAN TETAP; BELANJA SUBSIDI; BELANJA HIBAH; BELANJA BANTUAN SOSIAL; BELANJA BANTUAN KEUANGAN; DAN BELANJA TAK TERDUGA.



BELANJA LANGSUNG (BELANJA PEGAWAI, BELANJA BARANG DAN JASA, DAN BELANJA MODAL).

58

STRUKTUR APB-DESA BELANJA TIDAK LANGSUNG: 1.

BELANJA PEGAWAI/PENGHASILAN TETAP: belanja kompensasi dalam bentuk penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, dan/atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan.

2.

BELANJA SUBSIDI: digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada Badan Usaha Milik Desa, agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

3.

BELANJA HIBAH: digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah desa lainnya dan/atau kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, serta bersifat bantuan yang tidak mengikat/ tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah desa.

4.

BELANJA BANTUAN SOSIAL: digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

59

STRUKTUR APB-DESA BELANJA TIDAK LANGSUNG (lanjutan): 5.

6.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN: digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah desa kepada pemerintah desa lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa. 

Bantuan keuangan yang bersifat umum: peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan.



Bantuan keuangan yang bersifat khusus: peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah desa pemberi bantuan.

BELANJA TAK TERDUGA: merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya. 

Kegiatan yang bersifat tidak biasa, yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.

60

STRUKTUR APB-DESA BELANJA LANGSUNG: 1. BELANJA PEGAWAI/HONORARIUM: untuk pengeluaran honorarium/ upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa. 2. BELANJA BARANG DAN JASA: digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan desa.  Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa: mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, perawatan kendaraan bermotor, cetak/ penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, dan perjalanan dinas. 3. BELANJA MODAL: digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.  Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud hanya sebesar harga beli/bangun aset.  Belanja honorarium panitia pengadaan barang/jasa dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh setiap aset, dianggarkan pada belanja pegawai/honoraroim dan/atau belanja barang dan jasa.

61

STRUKTUR APB-DESA ANGGARAN PEMBIAYAAN: 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN: 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA): pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan. 2. Pencairan Dana Cadangan: digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum desa dalam tahun anggaran berkenaan.  Jumlah yang dianggarkan harus sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam PERDES tentang pembentukan dana cadangan.  Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekekning dana cadangan ke rekening kas umum desa dianggarkan dalam Belanja Langsung. 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan: digunakan antara lain untuk menganggarkan hasil penjualan Badan Usaha Milik desa/BUMDES dan penjualan aset milik pemerintah desa yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah desa.

62

STRUKTUR APB-DESA ANGGARAN PEMBIAYAAN: 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN: 1.

Pembentukan Dana Cadangan: Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam satu tahun anggaran. a. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan PERDES, dengan materi muatan: tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. b. Rancangan PERDES tentang pembentukan dana cadangan dibahas dan ditetapkan bersamaan dengan pembahasan Rancangan PERDES tentang APB-Desa. c. Dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan. d. Dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. e. Penerimaan hasil bunga/deviden rekening dana cadangan dan penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai penambah dana cadangan berkenaan dalam daftar dana cadangan pada Lampiran Rancangan Peraturan Desa tentang APB-Desa.

63

STRUKTUR APB-DESA ANGGARAN PEMBIAYAAN: 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Lanjutan): 2.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Desa: Investasi pemerintah desa digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. a. Investasi jangka pendek: investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (duabelas) bulan (seperti deposito berjangka waktu 3 bulan s/d 12 bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis). b. Investasi jangka panjang: investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (duabelas) bulan yang terdiri dari investasi permanen dan non permanen. (seperti surat berharga yang dibeli pemerintah desa). c. Investasi permanen: bertujuan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali, seperti kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam bentuk penggunausahaan/pemanfaatan aset desa, penyertaan modal desa pada BUMDesa dan/atau badan usaha lainnya dan investasi permanen lainnya yang dimiliki pemerintah desa untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

64

STRUKTUR APB-DESA ANGGARAN PEMBIAYAAN: 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN (Lanjutan): c. Investasi non permanen: bertujuan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, seperti pembelian obligasi yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat (seperti bantuan modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas pendanaan kepada usaha mikro dan menengah). d. Investasi pemerintah desa dapat dianggarkan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam PERDES tentang penyertaan modal dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. 3. Pemberian Pinjaman Desa: digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada pemerintah desa lainnya dan/atau kepada Badan Usaha Milik Desa atau usaha-usaha desa lainnya.

65

STRUKTUR APB-DESA 1. ANGGARAN PENDAPATAN : 1.1. Pendapatan Asli Desa: 1.1.1. Hasil Usaha Desa: 1.1.1.1. Bagian Laba BUM-Desa. 1.1.1.2. Bagian Laba UED-SP 1.1.1.3. Pungutan Pasar Desa 1.1.1.4. Pungutan Pelelangan Ikan Milik Desa 1.1.1.5. Pungutan Tambatan Perahu 1.1.2. Hasil Kekayaan Desa: 1.1.2.1. Sewa Tanah Kas Desa 1.1.2.2. Sewa Bangunan Desa 1.1.2.3. Lain-Lain Kekayaan Milik Desa 1.1.3. Hasil Swadaya Dan Partisipasi Masyarakat 1.1.4. Hasil Gotong Royong Msy 1.1.5. Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah 1.1.5.1. Sumbangan Dari Pihak Ketiga 1.1.5.2. Hibah Dari Pihak Ketiga 1.2. Bagi Hasil Pejak Daerah (PBB, dan jenis Pajak lainnya). 1.3. Bagi Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Pasar, dan lainya) 1.4. Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten 1.5. Bantuan dari Pemerintah Atasan: 1.5.1. Bantuan dari Pemerintah Pusat 1.5.2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi 1.5.3. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten

66

STRUKTUR APB-DESA 2. ANGGARAN BELANJA : 2.1. Belanja Tidak Langsung: 2.1.1. Belanja Pegawai: 2.1.1.1. Penghasilan Tetap (Kades, Perangkat Desa, BPD) 2.1.1.2. Tunjangan (Kades dan BPD) 2.1.2. Belanja Hibah/Bantuan Sosial (conto: anak kel. miskin) 2.1.3. Belanja Subsidi (misalnya: utk Perpustakaan SD) 2.1.4. Belanja Tidak Terduga 2.2. Belanja Langsung: 2.2.1. Belanja Pegawai (Honorarium Kegiatan) 2.2.2. Belanja Barang dan Jasa (ATK, Listrik, Telpon, Perjalanan dinas, Pakaian dinas, dll) 2.2.3. Belanja Modal (Bangun Gedung, Komputer, Mesin Tik, dll)

3. ANGGARAN PEMBIAYAAN: 3.1. Penerimaan Pembiayaaan: 3.1.1. Sisa Leih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 3.1.2. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan 3.1.3. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman 3.1.4. Pencairan Dana Cadangan 3.2. Pengeluaran Pembiayaan: 3.2.1. Pembentukan Dana Cadangan 3.2.2. Penyertaam Modal/Investasi Desa 3.2.3. Pemberian Pinjaman Desa 67

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RAPB-DESA

PENYUSUNAN RANCANGAN APB-DESA

PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERDES TENTANG APB-DESA

DESA WAJIB MEMILIKI RPJM-DESA (PROGRAM 5 TAHUN). BERDASARKAN RPJM-DESA DITETAPKAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKP-DESA) UNTUK 1 TAHUN. BERDAARKAN RKP-DESA, DISUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN/RKA, YAKNI: RKA OPERASIONAL PEMDES DAN RKA PEMBERDAYAAN MSY KADES BERSAMA BPD MEMBAHAS RANCANGAN PERDES TENTANG RAPB-DESA. RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA YG TELAH DISETUJUI BERSAMA, SEBELUM DITETAPKAN OLEH KADES, PALING LAMBAT 3 (TIGA) HARI KERJA DISAMPAIKAN KEPADA BUPATI/WALIKOTA UNTUK DIEVALUASI; BUPATI/WALIKOTA, HARUS MENETAPKAN EEVALUASI RAPBDESA PALING LAMA 20 (DUA PULUH) HARI KERJA; APABILA HASIL EVALUASI MELAMPAUI BATAS WAKTU DIMAKSUD, KADES DAPAT MENETAPKAN RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA MENJADI PERDES. RANCANGAN PERDES TENTANG APB-DESA, DITETAPKAN OLEH KADES PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SETELAH APBD KAB/KOTA DITETAPKAN.

68

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APB-DESA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN DESA: 1. Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa; 2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; 3. Program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; 4. Setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; 5. Kepala desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan desa yang menjadi wewenang dan tanggungjawabnya; 6. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; 7. Pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebankan pada pendapatan desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama. 8. Untuk pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga; 9. Pengembalian kelebihan pendapatan desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

69

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN APB-DESA PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DESA: 1. Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; 2. Bukti harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud; 3. Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Perdes. 4. Pengeluaran kas desa tidak termasuk untuk belanja desa yang bersifat mengikat dan belanja desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa; 5. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAAN DESA: 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk: (a) menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja; (b) mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung;(c) mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan. 2. Dana cadangan: (a) Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau disimpan pada kas desa tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah desa; (b) Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain diluar yang telah ditetapkan dalam Perdes tentang pembentukan dana cadangan; (c) Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Perdes dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan. 70

PELAPORAN & PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA JENIS - JENIS LAPORAN KEUANGAN DESA: 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN; 2. NERACA; 3. LAPORAN ARUS KAS; DAN 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (YANG HARUS MENGGAMBARKAN TENTANG HAK, KEWAJIBAN, DAN KEKAYAAN DESA PADA AKHIR TAHUN SERTA SUMBER DAN PENGGUNAANNYA); LAPORAN KEUANGAN DESA DIPERIKSA OLEH BAWASDA KAB/KOTA SEBELUM DIAJUKAN DALAM BENTUK RANCANGAN PERDES TENTANG PERHITUNGAN APB-DESA KEPADA BPD; PERDES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBDESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG KETERANGAN PERTANGGUNG- JAWABAN KADES, DISAMPAIKAN KEPADA BUP/WK MELALUI CAMAT, PALING LAMBAT 7 HARI KERJA SETELAH PERDES DITETAPKAN.

71

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH PROVINSI WAJIB MENGKOORDINIR PEMBERIAN DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA DARI KABUPATEN/KOTA KEPADA DESA; PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DAN CAMAT WAJIB MEMBINA DAN MENGAWASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA: -- MEMBERIKAN PEDOMAN DAN BIMBINGAN PELAKSANAAN ADD -- MEMBERIKAN BIMBINGAN DAN PELATIHAN DAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DESA YANG MENCAKUP PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN APBDESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNJAWABAN APBDESA -- MEMBINA DAN MENGAWASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA -- MEMBERIKAN PEDOMAN DAN BIMBINGAN PELAKSANAAN ADMINSITRASI KEUANGAN DESA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT: -- MEMFASILITASI ADMINISTRASI KEUANGAN DESA -- MEMFASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DAN PENDAYAGUNAAN ASET DESA; -- MEMFASILITASI PELAKSANAAN ADD -- MEMFASILITASI PENYELENGGARAAN KEUANGAN DESA YG MENCAKUP PERENCANAAN, DAN PENYUSUNAN APBDESA, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDESA.

72

Renbang desa

73

Membangun Responsivitas

Perencanaan Pembangunan DAERAH terhadap

Rencana PembangunanDesa dalam Koridor PP No.8 Tahun 2008 oleh Haryo Habirono Salatiga

Rasionalisasi : Persepsi Pemerintah dan Masyarakat desa • Desa telah melaksanakan Musrenbangdes dan menyusun RPK-Desa & APBDesa • Desa selalu diundang dalam Musrenbang Kecamatan dan mengajukan DU RKPDes-nya • Tetapi Daftar Usulan RKP-Desa yang diajukan pada Musrenbang Kecamatan hampir selalu tidak ada tindak-lanjutnya • Pemerintah dan Masyarakat Desa lama kelamaan jenuh dan bosan dengan “ritual” Musrenbangcam • Pemerintah dan Masyarakat Desa merasa semakin terpinggirkan dan tidak percaya kepada semangat pembangunan Pemerintah Daerah • Pemerintah dan Masyarakat Desa menjadi apatis terhadap Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah

Tujuan Utama Perencanaan Pembangunan Daerah 1.

2.

3. 4. 5.

Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yg dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan dan pelaksanaan, sesuai RPJMD sehingga tercapai efektivitas perencanaan Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan (Penjelasan UMUM PP No.8/2008)

Semangat PP No.8/2008 : Masyarakat terlibat dalam proses penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah Sedikitnya tertuang di dalam 7 (tujuh) pasal sbb:  (psl 2 ay.2) Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing  (psl 3) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan  (psl 17 ay.5) Penetapan program prioritas berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, dan pencapaian keadilan yang berkesinambunan dan berkelanjutan  (psl 18 ay.1) Musrenbang RKPD merupakan wahana partisipasi masyarakat di daerah  (psl 36 ay.1.e) program urusan wajib dan urusan pilihan yg mengacu pada standar pelayanan minimal sesuai dgn kondisi nyata daerah dan kebutuhan riil masyarakat  (psl 38) Rancangan kebijakan pembangunan daerah yg telah disusun dibahas dalam forum konsultasi publik  (psl 52 ay.1) Masyarakat dapat melaporkan program dan kegiatan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan

Renja SKPD dan RKP-Desa Penyusunan Renja SKPD (PP No.8/2008) Pasal 17 ayat (3): Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD menggunakan Rancangan Renja SKPD dengan Kepala SKPD Pasal 27 ayat (2): Rancangan Renja SKPD disusun dgn mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat

Musrenbang Desa (SEB Bappenas-Depdagri 2007 sbg wujud pelaksanaan PP No.8/2008 psl 20)

Hasil Musrenbang Desa terdiri dari: a) Daftar kegiatan prioritas yg akan dilaksanakan sendiri oleh Desa yg akan dibiayai dari APBDesa, serta swadaya gotong-royong masyarakat desa b) Daftar kegiatan prioritas yg akan diusulkan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kab/Kota dan APBD Propinsi c) Daftar nama anggota delegasi yg akan membahas hasil Musrenbang Desa pada Musrenbang Kecamatan

Implikasinya: RKP-Desa diakomodasi di dalam Renja SKPD Persoalannya: Bagaimana mekanisme pengakomodasiannya

Musrenbang Kecamatan : “Titik Awal” Pengakomodasian Kebutuhan Masyarakat Desa

M USRENBANG DESA

RKP - Desa

DU RKP-Desa

KUOTA Kecamatan (berasal dari Rancangan Renja SKPD & pagu indikatifnya

Jaring Asmara DPRD

MUSRENBANG Kecamatan

FORUM SKPD

Mekanisme Musrenbang Kecamatan: Pengakomodasian RKP-Desa ke dalam Renja SKPD 1)

2)

3)

4)

Daftar Usulan RKP-Desa yang diajukan ke Kecamatan untuk dibiayai melalui APBD Kab/Kota dibahas di dalam Musrenbangcam, bersama-sama dengan pagu indikatif Rancangan Renja SKPD dan hasil-hasil Jaring Asmara DPRD. Setiap Kecamatan harus sudah memiliki KUOTA KECAMATAN (yang dibedakan dari Pagu Indikatif Kecamatan). Kuota Kecamatan adalah Pagu Indikatif SKPDSKPD yang akan melaksanakan program-program kegiatan di desa-desa di lingkup wilayah kecamatan Hasil Musrenbang Kecamatan sebagai bahan (Materi) penyempurnaan Rancangan Renja SKPD, yang kemudian melalui Forum SKPD menjadi Renja SKPD ( lihat psl 27 ay.5 beserta penjelasannya) Selanjutnya Renja SKPD (dipadukan dengan hasil-hasil Musrenbang Kabupaten)menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD

PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PEMBANGUNAN DAERAH Januari

Februari

Maret - Mei

November

Agustus - Oktober

Juli

Juni

Gubernur Gubernur

Masukan

DPRD KABUPATEN SKPD KECAMATAN

Keluaran

Evaluasi

Pembahasan Rencana APBD

Pembahasan KUA & PPAS

Jaring Aspirasi Masyarakat

Nota Kesepakatan KDH - DPRD

DESA

Desember

RPJMD Kab

Rancangan RKPD Kab

Musrenbang Kab

RKPD

ADD & Pagu Indikatif

Renstra SKPD

Rancangan Renja SKPD

Forum SKPD

Renja SKPD

Ranc KUA & PPAS

Pedoman Penyusunan RKA RKA SKPD

RKA SKPD

Konsulta si Publik

Pembahasan RKA oleh Tim Anggr Pemda

Rencana APBD

PERDA APBD

Persetujuan Bersama

Rancangan Perkada Ttg Penjabaran APBD

PerKaDa Penjabaran APBD

Verifikasi DPA oleh Tim Anggr Pemda

Ranc DPA SKPD DPA SKPD

Musrenbang Kecamatan

Renstra Kecamatan

RPJM Desa/ Keluranan

Ranc RKP Desa/ Kelurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan

Renja Kecamatan

RKP Desa/ Kelurahan

Block grant

Januari

Februari

Maret

Mei

April

Gubernur

Masukan

Desa

Kecamatan

SKPD

Pemda

DPRD

Jaring Asmara

RPJMD Kab

Rancangan RKPD Kab Pagu Indikatif

Renstra SKPD

Rancangan Renja SKPD

Forum SKPD

Musrenbang Kecamatan

Renstra Kecamatan

RPJM Desa/ Keluranan

Musrenbang Kab

Rancangan RKP Desa/ Kelurahan

Musrenbang Desa/Kelurahan

RKPD

Renja SKPD

Renja Kecamatan

RKP Desa/ Kelurahan

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

Gubernur Gubernur

Juni

Ranc KUA dan PPAS

Pedoman PenyusunanRKA RKA SKPD

RKA SKPD

PERDA APBD

Pembahasan Rencana APBD

Pembahasan KUA & PPAS

DPRD Pemda SKPD Kecamatan

Desember

Evaluasi

Nota Kesepakatan KDH - DPRD

Desa

November

Konsulta si Publik

Pembahasan RKA oleh Tim Anggr Pemda

Rencana APBD

Persetujuan Bersama

Rancangan Perkada Ttg Penjabaran APBD

PerKaDa Penjabaran APBD

Verifikasi DPA oleh Tim Anggr Pemda

Ranc DPA SKPD

DPA SKPD

4 Event penting : Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penyusunan RKPDAPBD 1. Terlibat di dalam Musrenbang Kecamatan untuk membahas dan “menetapkan” alokasi Kuota Kecamatan (program kegiatan dan pagu indikatifnya) 2. Terlibat di dalam Forum SKPD guna (a,l) memberikan klarifikasi atas “penetapan” Kuota Kecamatan

3. Terlibat di dalam Musrenbang Kabupaten untuk mengetahui keseluruhan konteks Perencanaan Pembangunan Daerah 4. Terlibat di dalam Konsultasi Publik guna meyakini bahwa Daftar Usulan RKP-Desa mereka diakomodasi di dalam RPKD lengkap dengan rancangan anggarannya

Hasil dan Manfaat : Mengakomodasian RPK-Desa ke dalam RKPD (bagi SKPD / PEMDA) 







Mekanisme Kuota Kecamatan menjamin semangat dan antusiasme para delegasi Desa untuk berpartisipasi dan berjuang mendapatkan bagian dari Kuota Kecamatan sesuai dengan RKP-Desa masing-masing. Disini Kuota Kecamatan mensyaratkan bahwa setiap desa harus memiliki RKP-Desa sesuai dengan RPJM-Desa masing-masing, dan telah di-musrenbangdes-kan. Renja SKPD dan RKPD relatif akan lebih mudah disusun dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa, tanpa menimbulkan “friksi” di antara masyarakat dalam proses pelaksanaannya; Fungsionaris SKPD akan jauh lebih mudah melakukan monitoring atas pelaksanaan program kegiatan yang ditetapkan karena (otomatis) akan dibantu masyarakat Fungsi pengawasan masyarakat (PP No.8/2008 psl 52) otomatis akan muncul, dan SKPD sebagai Unit Pelaksana program lebih mudah menampung keluhan masyarakat

Dampaknya • Prinsip-prinsip Good Governance dalam tata Pemerintahan Daerah akan dapat diwujudkan dan dilembagakan dengan mudah • Akan muncul tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap proses penyelenggaraan Pemerintahan Daerah • Hubungan dan Komunikasi antara Birokrasi daerah dan Masyarakat akan mudah dijalin dengan sangat baik

87

88