326475784-SK-Kebijakan-Pelayanan-Farmasi.doc

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR MALANG NOMOR : 441/ /302/2014 TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN FARMASI DI RSUD DR. SAIFUL ANWAR MALANG ________________________________________________________________________________________ DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG MENIMBANG

MENGINGAT

: a.

bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan RSUD Dr. Saiful Anwar, diperlukan penyelenggaraan pelayanan Farmasi yang bermutu tinggi;

b.

bahwa agar pelayanan Farmasi di Rumah Sakit RSUD Dr. Saiful Anwar dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Farmasi di RSUD Dr. Saiful Anwar;

c.

bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf b, konsideren menimbang perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

1.

Undang undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063; Undang undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); Undang undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062); Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044;

:

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan ; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 328/Menkes/SK/IVIII/2013 tentang Formularium Nasional ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan ;

10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/MENKES/SK/XII/1999 tentang Standart Pelayanan Rumah Sakit ; 11. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. 03.01/MENKES/159/1/2010 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah; 12. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standart Pelayanan Farmasi Rumah Sakit; 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Provinsi Jawa Timur; 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118/439/KPTS/013/2008 tentang Penetapan RSU Dr Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah; 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/691/013 /2010 tanggal 16 Desember 2010 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2011; 16. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 04 tahun 2003 tentang Pengelolaan Obat dan Alat Kesehatan di Rumah Sakit Provinsi. MEMUTUSKAN MENETAPKAN

:

Pertama

: Menetapkan kebijakan pelayanan Farmasi di RSUD Dr Saiful Anwar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

Kedua Ketiga Keempat Kelima

: Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama sebagai pedoman dan acuan kegiatan yang wajib dilaksanakan dan di patuhi oleh setiap petugas yang terkait dengan pelayanan farmasi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Farmasi RSUD Dr Saiful Anwar dilaksanakan oleh Kepala Instalasi Farmasi RSUD Dr. Saiful Anwar Malang : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor 441 / 9928 / 302 / 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Kebijakan Pelayanan Farmasi dinyata tidak berlaku : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pada Tanggal

: :

Malang

Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang

dr. Budi Rahaju,MPH Pembina Utama Muda / IV c NIP. 19551011 198210 2 001 Tindasan : 1. Para Wakil Direktur 2. Ka. Komite Medik 3. Ka. Bidang/ Bagian 4. Ka. Satuan Pengawas Intern 5. Ka. Instalasi Farmasi RSU Dr. Saiful Anwar Malang ----------------------------------------------

Lampiran Nomor Tanggal

: Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang /302/2014 : 441/ :

KEBIJAKAN DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG TENTANG PELAYANAN FARMASI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

I. PENDAHULUAN Tenaga kefarmasian sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki peranan penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kefarmasian. Sesuai dengan standar pelayanan farmasi di rumah sakit (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004) bahwa pelayanan farmasi rumah sakit adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Instalasi Farmasi rumah sakit bertanggung jawab terhadap semua barang farmasi yang beredar di rumah sakit dan harus dapat menjamin bahwa obat-obatan yang beredar dan digunakan oleh pasien rumah sakit adalah obat yang aman dan efektif. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian dan tuntutan masyarakat akan mutu pelayanan farmasi, maka terjadi pergeseran paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu orientasi obat menjadi paradigma baru yaitu orientasi pasien dengan filosofi Asuhan Kefarmasian (Pharmaceutical care). Dengan paradigma baru ini tenaga kefarmasian dituntut untuk bekerja secara profesional. Tenaga kefarmasani tidak hanya sebagai pengelola obat namun juga harus memberikan informasi untuk mendukung penggunaan obat yang benar dan rasional, memonitor penggunaan obat untuk mengetahui tujuan akhir serta kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (medication error) Untuk mewujudkan tujuan di atas dan memberikan pedoman yang jelas bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggaraan pelayanan farmasi di RSUD Dr. Saiful Anwar (RSSA) Malang maka disusunlah Standart Pelayanan Farmasi di RSUD Dr. Saiful Anwar Malang.

BAB II STANDAR PELAYANAN FARMASI RSSA 2.1 Falsafah dan Tujuan Falsafah pelayanan Farmasi Instalasi Farmasi RSSA adalah melaksanakan pelayanan farmasi yang prima dan berorientasi kepada pasien, penyediaan obat yang bermutu, termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Tujuan pelayanan farmasi adalah : a) Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal baik dalam keadaan biasa maupun dalam keadaan gawat b)

darurat, sesuai dengan keadaan pasien dan fasilitas yang tersedia. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi profesional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik

c) d) e) f)

profesi. Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenai obat. Menjalankan pengawasan obat berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Melakukan dan memberi pelayanan farmasi bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi pelayanan. Mengawasi dan memberdayakan pelayanan farmasi yang bermutu melalui analisa, telaah dan evaluasi

g)

pelayanan. Mengadakan penelitian di bidang farmasi dan peningkatan metoda.

2.2 Tugas pokok dan Fungsi Tugas pokok: a. Melangsungkan pelayanan farmasi yang optimal. b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan farmasi professional berdasarkan prosedur kefarmasian dan etik c. d.

profesi. Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) mengenal obat. Memberi pelayanan bermutu melalui analisa dan evaluasi pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan

e. f. g. h.

farmasi. Melakukan pengawasan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidanag farmasi. Mengadakan penelitian dan pengembangan di bidang farmasi. Memfasilitasi dan mendorong tersusunnya standar pengobatan dan formularium rumah sakit.

Fungsi: A. Pegelolaan Perbekalan Farmasi a. Memilih perbekalan farmasi sesuai kebutuhan pelayanan rumah sakit. b. Merencanakan kebutuhan perbekalan farmasi secara optimal. c. Mengadakan perbekalan farmasi berpedoman pada perencanaan yang telah dibuat sesuai ketentuan yang d. e. f. g. B. a. b. c. d. e. f. g. h. i.

berlaku. Memproduksi perbekalan farmasi untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Rumah sakit. Menerima perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan ketentuan yang berlakU. Menyimpan perbekalan farmasi sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan kefarmasian Mendistribusikan perbekalan farmasi ke unit-unit pelayanan di Rumah Sakit Pelayanan Kefarmasian dalam penggunaan obat dan alat kesehatan Mengkaji instruksi pengobataan /resep pasien Mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penggunaan obat dan alat kesehatan Mencegah dan mengatasi masalah yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan Memantau efektifitas dan keamanan penggunaan obat dan alat kesehatan Memberikan informasi obat dan alat kesehatan kepada petugas kesehatan,pasien/keluarganya Memberi konseling kepada pasien / keluarga Melakukan penanganan obat kanker Melakukan pencatatan setiap kegiatan Melaporkan setiap kegiatan

2.3 Visi, Misi dan Motto Instalasi Farmasi RSSA Visi: Menjadi Instalasi penunjang di rumah sakit yang melaksanakan pelayanan farmasi yang prima dan paripurna. Misi: 1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta memperluas cakupan pelayanan untuk menunjang peningkatan pendapatan rumah sakit.

2. Meningkatkan mutu pelayanan yang ditunjang kemandirian profesi farmasi dengan dilandasi oleh kesadaran, tanggung jawab dan moral yang tinggi sesuai dengan etika farmasi. 3. Meningkatkan pendidikan dan penelitian kefarmasian dalam rangka menunjang peningkatan kualitas pelayanan rumah sakit. Motto: “Kami Senantiasa mengutamakan pelayanan pada pelanggan” 2.4 Sistem Pelayanan Sistem Pelayanan Farmasi yang dilaksanakan adalah sistem satu pintu dengan metode sentralisasi pengadaan , desentralisasi pelayanan di Unit Pelayanan Farmasi ,di bawah tanggung jawab Instalasi Farmasi Rumah Sakit 2.5 Cakupan Pelayanan Cakupan Pelayanan Farmasi meliputi : a) Pasien : Pasien Umum, Pasien JKN dan pasien dengan Ikatan kerja Sama (IKS). b) Pelayanan : Rawat Jalan , Rawat Inap, Rawat Darurat ,Kamar Operasi dan Pelayanan Utama.

BAB III PERAN FARMASI DALAM LINTAS PROFESI 3.1 Komite Farmasi terapi Komite farmasi terapi (KFT) adalah organisasi yang mewakili hubungan komunikasi antara para staf medis dengan staf farmasi. KFT di RSSA terdiri dari dokter yang mewakili spesialisasi-spesialisasi dan apoteker wakil dari farmasi rumah sakit (1 orang apoteker sebagai sekretaris dan 1 orang sebagai anggota) Tugas KFT: 1. Menerbitkan kebijakan-kebijakan mengenai pemilihan obat, penggunaan obat serta evaluasinya. 2. Melengkapi staf professional di bidang kesehatan dengan pengetahuan terbaru yang berhubungan dengan obat dan penggunaan obat sesuai kebutuhan. Fungsi dan ruang lingkup: 1. Mengembangkan formularium rumah sakit dan merevisinya. Pemilihan obat dalam formularium harus didasarkan pada evaluasi secara subjektif terhadap efek terapi, keamanan dan harga obat serta meminimalkan duplikasi jenis obat, golongan dan produk obat yang sama. 2. Mengevaluasi, menyetujui atau menolak produk obat baru atau dosis obat yang diusulkan oleh anggota staf medis 3. Menetapkan pengelolaan obat yang digunakan di rumah sakit termasuk dalam kategori khusus 4. Membantu instalasi farmasi dalam mengembangkan tinjauan terhadap kebijakan-kebijakan dan peraturanperaturan mengenai penggunaan obat di rumah sakit sesuai peraturan yang berlaku secara local maupun nasional. 5. Melakukan tinjauan terhadap penggunaan obat di rumah sakit dengan mengkaji rekam medis dibandingkan standar diagnosa dan terapi. Tinjauan ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara terus menerus penggunaan obat secara rasional. 6. Mengumpulkan dan meninjau laporan mengenai efek samping obat 7. Menyebarluaskan ilmu pengetahuan yang menyangkut obat kepada staf medis dan perawat Kewajiban KFT: 1. Memberikan rekomendasi pada pimpinan rumah sakit untuk mencapai budaya pengelolaan dan penggunaan obat secara rasional. 2. Mengkoordinir pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, formularium rumah sakit, pedoman penggunaan antibiotik dan lain-lain 3. Melaksanakan pendidikan dalam bidang pengelolaan dan penggunaan obat terhadap pihak-pihak yang terkait 4. Melaksanakan pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat serta memberikan umpan balik atas hasil pengkajian tersebut Peran dan tugas apoteker dalam KFT: Peran apoteker dalam KFT sangat strategis dan penting karena semua kebijakan dan peraturan dalam mengelola dan menggunakan obat di seluruh unit rumah sakit ditentukan oleh KFT. Adapun tugas apoteker dalam KFT adalah sebagai berikut: 1. Menjadi salah satu anggota dan atau sekretaris 2. Menetapkan jadwal pertemuan 3. Mengajukan agenda yang akan dibahas dalam pertemuan 4. Menyiapakan dan memberikan informasi yang dibutuhkan untuk pembahasan dalam pertemuan 5. Mencatat semua hasil keputusan dalam pertemuan dan melaporkan pada pimpinan rumah sakit 6. Menyebarluaskan keputusan yang sudah disetujui oleh pimpinan kepada seluruh pihak yang terkait 7. Melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah disepakati dalam pertemuan 8. Menunjang pembuatan pedoman diagnosis dan terapi, pedoman penggunaan antibiotik dan pedoman 9. 10. 11. 12.

penggunaan obat dalam kelas terapi lain Membuat formularium rumah sakit berdasarkan hasil kesepakatan panitia farmasi dan terapi Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Melaksanakan pengkajian dan penggunaan obat Melaksanakan umpan balik hasil pengkajian pengelolaan dan penggunaan obat pada pihak terkait

3.2 Tim Pencegahan dan pengendalian infeksi Tim Pencegahan dan pengendalian infeksi rumah sakit adalah organisasi yang terdiri dari staf medis, apoteker yang mewakili farmasi rumah sakit dan tenaga kesehatan lainnya. Tujuan:

1. 2. 3. 4.

Menunjang pembuatan pedoman pencegahan infeksi Memberikan informasi dan rekomendasi untuk menetapkan desinfektan yang akan digunakan di rumah sakit Melaksanakan pendidikan tentang pencegahan infeksi nosokomial di rumah sakit Melaksanakan penelitian surveilans infeksi nosokomial di rumah sakit

3.3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Panitia / tim lain yang terkait dengan tugas farmasi RSSA Tim PPRA (Program Pengendalian Resistensi Antimikroba) Tim Transplantasi Ginjal PRTM (Program Terapi Rumatan Metadon) Tim TB DOTS dan TB MDR Tim VCT Tim pengadaan RS SPI (satuan pengawas intern)

BAB IV STAF DAN PIMPINAN 4.1 Sumber daya manusia farmasi rumah sakit Syarat personalia pelayanan farmasi rumah sakit: 1. Terdaftar di Kementrian Kesehatan 2. Terdaftar di organisasi profesi (Ikatan Apoteker Indonesia dan Persatuan Ahli Farmasi Indonesia) 3. Mempunyai izin kerja (SIPA/SITTK) 4. Mempunyai SK Penempatan Penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dilaksanakan oleh tenaga farmasi professional yang berwenang berdasarkan undang-undang, memenuhi persyaratan dari aspek hukum, strata pendidikan, kualitas maupun kuantitas dengan jaminan kepastian adanya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan sikap keprofesian terus menerus dalam rangka menjaga mutu profesi dan kepuasan pelanggan. 4.2 Staf dan Pimpinan 1. Instalasi Farmasi RSSA dipimpin oleh Apoteker 2. Pelayanan kefarmasian diselenggarakan dan dikelola oleh Apoteker yang mempunyai pengalaman minimal dua tahun di bagian farmasi rumah sakit. 3. Apoteker telah terdaftar di Kementrian kesehatan dan telah memiliki surat ijin kerja, memiliki sertifikat kompetensi apoteker dan memiliki surat izin praktek apoteker (SIPA) 4. Pada pelaksanaannya Apoteker dibantu oleh Tenaga Ahli Madya Farmasi (D3) dan Tenaga Menengah Farmasi (AA) yang selanjutnya disebut sebagai tenaga teknis kefarmasian (TTK) 5. Kepala IFRS bertanggung jawab terhadap segala aspek hukum dan peraturan-peraturan farmasi baik terhadap pengawasan distribusi maupun administrasi barang farmasi. 6. Setiap saat harus ada apoteker di tempat pelayanan untuk melangsungkan dan mengawasi pelayanan farmasi dan harus ada pendelegasian wewenang yang bertanggung jawab bila apoteker berhalangan. 7. Adanya uraian tugas bagi staf dan pimpinan farmasi 8. Adanya staf farmasi yang jumlah dan kualifikasinya disesuaikan dengan kebutuhan 9. Ada apoteker yang memiliki kualifikasi pendidik/pengajar untuk mengawasi jalannya pelatihan kefarmasian bagi mahasiswa fakultas farmasi dan atau tenaga farmasi lain. 10. Penilaian terhadap staf harus dilakukan berdasarkan tugas yang terkait dengan pekerjaan fungsional yang diberikan dan juga pada penampilan kerja yang dihasilkan dalam meningkatkan mutu pelayanan. 4.1.1 Kompetensi Apoteker 1. Sebagai pimpinan a) Memiliki kemampuan untuk memimpin b) Memiliki kemampuan dan kemauan mengelola dan mengembangkan pelayanan farmasi c) Memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri d) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan pihak lain e) Memiliki kemampuan untuk melihat masalah, menganalisa dan memecahkan masalah 2. Sebagai tenaga fungsional a) Mampu memberikan pelayanan kefarmasian b) Mampu melakukan akuntabilitas praktek kefarmasian c) Mampu mengelola manajemen praktis kefarmasian d) Mampu berkomunikasi tentang kefarmasian e) Mampu melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengembangan f) Dapat mengoperasionalkan computer g) Mampu melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang farmasi klinik 4.2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Struktur organisasi Kepala Instalasi Farmasi Ketua Staf Fungsional Farmasi Koordinator Pelayanan Koordinator pendidikan , penelitian dan Pelatihan Koordinator Administrasi Kepala urusan Unit Pelayanan Farmasi Kepala urusan Pelayanan Farmasi Klinik Kepala Urusan Logistik Farmasi Kepala Urusan Pendidikan, Penelitian dan Pelatihan Kepala Urusan Perencanaan

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Kepala Urusan Umum dan Kepegawaian Kepala Urusan Evaluasi dan Manajemen mutu Penanggung Jawab Unit Pelayanan Farmasi (UPF) Penanggung Jawab Konseling Penanggung Jawab PIO Penanggung Jawab Produk Steril dan Non Steril Penanggung Jawab Ward Pharmacist (Farmasi klinik ruangan) Penanggung Jawab PKRS Penanggung Jawab Gudang Penanggung Jawab Pendidikan Penanggung Jawab Pelatihan Penanggung jawab Penelitian Penanggung Jawab Komputasi

Struktur organisasi terlampir

BAB V FASILITAS DAN PERALATAN 5.1 Bangunan Fasilitas bangunan, ruangan dan peralatan harus memenuhi ketentuan dan peraturan kefarmasian yang berlaku: 1. Lokasi menjadi satu dengan sistem pelayanan rumah sakit 2. Fasilitas untuk penyelenggaraan manajemen, pelayanan pasien, dan dispensing terpisah 3. Ada penanganan limbah (limbah dispensing sediaan sitostatik) 4. Ada kontrol suhu ruangan, suhu almari pendingin, pencahayaan dan kelembaban serta dari pencurian maupun binatang (tikus, kecoak, semut, rayap). 5.1.1 Pembagian ruangan 5.1.1.1 Ruang Kantor    

Ruang pimpinan Ruang staf Ruang kerja/administrasi Ruang pertemuan

5.1.1.2 Ruang Produksi Untuk meminimalkan terjadinya kontaminasi, ruang produksi dipisahkan antara ruang produksi steril (Rekonstitusi sitostatik dan repacking antibiotik) dan non steril. 5.1.1.3 Ruang Penyimpanan Ruang penyimpanan harus memperhatikan kondisi, sanitasi temperatur sinar/cahaya, kelembaban, fentilasi, pemisahan untuk menjamin mutu produk dan keamanan. 5.1.1.4 Ruang distribusi/Pelayanan 

Ruang distribusi di Unit Pelayanan Farmasi Rawat Inap dan Rawat Jalan: ada ruang terpisah antara



penerimaan resep dan menyiapan obat Ruang distribusi untuk melayani kebutuhan ruangan: ada ruang terpisah antara ruang penerimaan dan

penyimpanan barang. Dilengkapi oleh trolley obat dan penyimpanan obat emergency 5.1.1.4 Ruang Informasi Obat (PIO) Ruangan PIO berada di lantai 2 bersebelahan dengan ruang perpustakaan, dengan ukuran 70 m². Dilengkapi oleh jaringan internet, sumber pustaka dan line telepon. 5.1.1.5 Ruang Arsip Dokumen Ada ruang khusus yang aman dan memadai untuk menyimpan arsip resep pasien umum, resep pasien tagihan Ikatan Kerja Sama (IKM) dan resep pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 5.2 Peralatan 5.2.1 Peralatan kantor  Mebeler (meja, kursi, lemari/filling cabinet, dll)  Komputer dan jaringannya  Alat tulis kantor  Telpon dan faximile 5.2.2 Peralatan Produksi Terdiri dari peralatan produksi steril (Laminar flow cabinet) dan peralatan produksi non steril (mortar, stamper dll) 5.2.3 Peralatan Penyimpanan 5.2.3.1 Peralatan penyimpanan kondisi umum  Lemari/rak yang terlindung dari kelembaban dan cahaya yang berlebihan  Lantai untuk tempat obat dilengkapi dengan palet  Tempat penyimpanan dilengkapi dengan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) 5.2.3.2 Peralatan penyimpanan kondisi khusus  Lemari pendingin dan ac untuk obat yang termolabil (divalidasi secara berkala)  Lemari penyimpanan khusus untuk narkotika dan psikotropika  Peralatan penyimpanan obat, penanganan dan pembuangan limbah sitotoksik 5.2.5 Peralatan ruang informasi obat  Buku pustaka  Meja,kursi, rak buku  Komputer  Telepon

 Dokumen dan Lemari arsip 5.2.6 Peralatan ruang arsip  Kartu arsip  Lemari arsip Di tempat penyimpanan perbekalan farmasi maupun arsip, dilengkapi dengan alat pemadam api ringan (APAR).

BAB VI KEBIJAKAN DAN PROSEDUR 6.1 Kebijakan Umum 1. Pelayanan farmasi adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistim pelayanan kesehatan rumah sakit yang utuh dan berorientasi kepada pelayanan pasien, penyediaan obat yang bermutu,termasuk pelayanan farmasi klinik yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. 2. Pelayanan diselenggarakan dan diatur demi berlangsungnya pelayanan farmasi yang efisien dan bermutu 3.

berdasarkan fasilitas yang ada dan standar pelayanan keprofesian yang universal. Untuk mendukung administrasi , profesionalisme dan fungsi tehnik pelayanan farmasi sehingga menjamin terselenggaranya pelayanan farmasi yang fungsional , professional dan etis perlu disediakan ruangan,

peralatan dan fasilitas yang mendukung. 4. Agar pelayanan perbekalan farmasi dapat dilaksanakan sebaik-baiknya perlu didukung dengan pengelolaan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan , pengadaan , produksi , penerimaan , penyimpanan , pendistribusian , penarikan / penghapusan dan evaluasi pelaporan. 5. Untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan SDM di bidang kefarmasian dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan rumah sakit. 6. Agar setiap pelayanan farmasi memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan dan dapat memuaskan pelanggan, perlu dilaksanakan pengawasan mutu pelayanan dan pengendalian perbekalan farmasi secara intensif dan berkesinambungan serta didukung dengan pencatatan, evaluasi dan pelaporan serta pengarsipan yang tertib. 6.2 Kebijakan Operasional 6.2.1 Pengelolaan perbekalan farmasi diatur sebagai berikut : 6.2.1.1 Pemilihan 1. Direkomendasikan oleh Komite Farmasi dan terapi RS 2. Apoteker dalam komite farmasi dan terapi RS berperan aktif menyiapkan bahan untuk pertimbangan 3.

4.

pemberian rekomendasi. Memprioriotaskan obat essensial dengan berpedoman : Formularium nasional (Fornas) untuk pasien JKN Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN 2013) - Formularium rumah sakit Setiap ada permintaan obat baru dari SMF untuk dimasukkan dalam formularium rumah sakit, SMF harus mengisi form usulan obat baru yang nantinya akan dipertimbangkan oleh SFT untuk diadakan/tidak

5.

SFT melakukan review tahunan formularium (perubahan dalam formularium)

6.

SFT melakukan evaluasi keamanan dan efikasi obat setiap tahun

6.2.1.2 Perencanaan 1.

Perencanaan perbekalan farmasi dari anggaran APBD berdasarkan metode kombinasi epidemiologi dan konsumsi setiap 3 bulan dengan berpedoman pada DOEN , Fornas, usulan SMF, anggaran yang tersedia ,

2.

data pemakaian sebelumnya, sisa stok yang ada, penetapan prioritas dan siklus penyakit. Perencanaan perbekalan farmasi dari fungsional APBD / Unit Pelayanan Farmasi berdasarkan metode just in

3.

time. Dilakukan review tahunan perencanaan, termasuk membandingkan antara perencanaan yang telah dibuat

dengan realisasi yang ada. 6.2.1.3 Pengadaan 1. Dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan dan Pejabat yang ditetapkan dengan SK Direktur. 2. Dilaksanakan dengan cara pelelangan, pemilihan atau penunjukan langsung kepada Distributor/pedagang besar farmasi/rekanan 3. Pengadaan yang berasal dari sumbangan / dropping / hibah dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan. 4. Pengadaan obat “cito” adalah pengadaan yang tidak terencana atau kebutuhan yang mendadak 6.2.1.3 Produksi

1.

Obat yang diproduksi adalah sediaan dengan formula khusus, sediaan yang tidak tersedia dipasaran ,

2. 3.

rekonstitusi sediaan obat kanker , pengemasan ulang antibiotika (meropenem). Staf yang mengerjakan produksi harus sudah dilatih dan memahami teknik aseptis Dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan 4. Penyiapan sediaan steril secara aseptic dilakukan di dalam Biological

Safety Cebinet (BSC) atau Laminar Air Flow (LAF). sediaan steril secara aseptic dilaksanakan

5. Penyiapan

di

Unit

Pencampuran Obat Aseptik dan Unit Penanganan Sitostatika Instalas iFarmasi. 6.2.1.4 Penerimaan 1. Dilaksanakan sesuai prosedur yang ditetapkan 2. Pedoman dalam penerimaan perbekalan farmasi :  Barang harus bersumber dari distributor utama.  Untuk bahan-bahan berbahaya (misal obat sitostatika, bahan kimia) harus mempunyai Material Safety data sheet (MSDS)  Khusus untuk alat kesehatan/kedokteran harus mempunyai certificate of origin  Kadaluarsa minimal 2( dua ) tahun kecuali untuk vaksin, regensia/bahan laboratorium 6.2.1.5 Penyimpanan 1. Diatur dengan sistem FIFO (First In First Out ) dan FEFO (First Expired First Out) 2. Dibedakan : - Menurut bentuk sediaan dan jenisnya. - Menurut suhu dan kestabilannya. - Mudah/tidaknya meledak/terbakar. - Tahan/tidaknya terhadap cahaya. 3. Obat yang memerlukan kewaspadaan tinggi dan beresiko menyebabkan bahaya bermakna pada pasien bila digunakan secara salah dimasukkan dalam daftar HIGH ALERT (terlampir). Penyimpanan obat high alert terpisah dari obat-obat yang lain (tempat penyimpanan diberi tanda garis merah) dan diberi penandaan khusus (stiker). Obat high alert tidakboleh disimpan di ruang perawatan, kecuali ruang ICU 4. Obat LASA (Look Alike Sound Alike) diberi penandaan khusus (stiker LASA) untuk meminimalkan kemungkinan salah pengambilan. 5. Dilakukan monitoring suhu penyimpanan (ruangan dan kulkas obat) setiap hari minimal dua kali (dicatat dan diparaf oleh petugas pengecek) 6. Dilakukan pencatatan dalam kartu stok barang, sistem inventory LAN RS. 7. Obat emergency di ruang rawat inap dan IGD disimpan dalam trolly emergency 8. Pasien yang membawa obat dari luar rumah sakit (membeli obat dari luar Instalasi Farmasi) harus mengisi form pernyataan (terlampir) dan rumah sakit tidak bertanggung jawab atas mutu dan efek yang tidak diinginkan yang timbul dari pemakaian obat tersebut 6.2.1.6 Pendistribusian 7. Distribusi perbekalan farmasi pasien rawat inap dilakukan untuk penggunaan sehari.

Penyiapan obat injeksi dan oral pasien rawat inap dilakukan secara UDD (Unit Dose Dispensing). 1. Perbekalan farmasi untuk kebutuhan floor stok disediakan oleh UPF. 2. Pelayanan Floor stok digunakan oleh petugas kesehatan pada saat UPF terkait tutup. Pelayanan Floor stok digunakan oleh petugas kesehatan di ruang intensive care unit (ICU), high care unit (HCU/akut), cardiovascular care unit (CVCU), stroke unit (Ruang 26), hemodialisa, dan kamar bersalin. 1. Resep ditulis oleh dokter harus jelas dan lengkap memuat informasi spesifik pasien.

Jumlah perbekalan farmasi yang ditulis diresep adalah untuk kebutuhan perhari bagi pasien rawat inap, tiga hari bagi pasien rawat inap yang pulang dan sebulan bagi pasien rawat jalan. 1. Petugas farmasi yang berwenang menghubungi dokter penulis resep adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian tersertifikasi. Apoteker atau TenagaTeknis Kefarmasian tersertifikasi menghubungi dokter penulis resep untuk melakukan konfirmasi, jika ada temuan masalah terkait obat, 1. Petugas farmasi wajib mentaati prosedur dan persyaratan yang berlaku terkait pelayanan narkotika. 2. Setiap Unit PelayananFarmasi (UPF) membuat laporan setiap bulan terkait pelayanan narkotika dan melaporkan kepada Instalasi Farmasi. Instalasi Farmasi melaporkan pelayanan narkotika dari seluruh UPF kepada Direktur RSSA dan diteruskan ke instansit erkait 2. Kewenangan membaca resep dilakukan oleh Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian tersertifikasi. Penelaahan ketepatan resep tidak perlu bila dokter pemesan resep hadir untuk pemesanan, pemberian dan monitoring pasien (di Kamar Operasi, Kamar Bersalin atau UGD) atau dalam t indakan radiologi intervensional atau diagnostic imajing dimana obat merupakan bagian dari prosedur. 1. Petugas farmasi menulis penggunaan obat pasien di Rekam Medik meliputi nama obat, rute, signa, tipe terapi, terima, tanggal, jam pemberian obat, dan paraf petugas kesehatan. Perawat mengisi lembar penggunaan obat pasien sesuai dengan format pada saat petugas farmasi tidak ada di ruangan (jadwal dinas petugas farmasi ruangan hari Senin-Sabtu jam 07.00-14.00 WIB). Sistem penyaluran obat secara akurat dengan dokumen bukti pengeluaran obat dicatat di rekam medik pasien dan Unit Pelayanan Farmasi (UPF). Setiap petugas farmasi wajib memelihara dan meningkatkan personal hygiennya. 1. Evaluasi dilakukan setiap 1 bulan dan dilaporkan kepada Kepala Instalasi Farmasi untuk ditindak lanjuti ke Instalasi Evaluasi dan Pelaporan. 2. Target terukur waktu tunggu pelayanan obat: a. Obat Racikan :