3. TICMI-MPE-Peraturan Perdagangan.docx

Materi Mekanisme Perdagangan Efek

MEKANISME PERDAGANGAN EFEK PERATURAN PERDAGANGAN EFEK

Didukung

Gedung Bursa Efek Indonesia , Tower II Lantai 1, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan 12190 | Telp (021) 515 0 515 ext. 8102, 8103 www.ticmi.co.id

Modul WPPE | MPE

DAFTAR ISI I.

PERATURAN PERDAGANGAN..........................................................................1 I.1.

Peraturan Pemerintah...........................................................................2

I.2.

Peraturan OJK......................................................................................3

II PERATURAN PERDAGANGAN EFEK BURSA EFEK INDONESIA...............................6

II.1. Jenis Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia............................ 6 II.2. Peraturan Perdagangan II-A Perihal Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas................................................................................ 8 II.3. Peraturan Perdagangan II-C Perihal Perdagangan Unit Penyertaan..................................................................................21

II.4. Peraturan Perdagangan II-D Perihal Kontrak Opsi Saham.......................... 22 II.5 Peraturan Perdagangan II-E Perihal Kontrak Berjangka Indeks Efek..........23

II.6. Peraturan 2-H Perihal Transaksi Marjin dan Shortselling............................ 25 II.7. Peraturan 2-K Perihal Efek Tidak Dijamin dan Transaksi dipisahkan............27 II.8. Contoh Perubahan Peraturan Perihal Fraksi Harga Tahun 2016................... 28

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

i

Modul WPPE | MPE

PERATURAN PERDAGANGAN EFEK

I.

PERATURAN PERDAGANGAN Landasan Peraturan Perdagangan Peraturan Perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia memiliki landasan yakni peraaturan yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia dan juga otoritas terkait dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan yang sebelumnya bernama BapepamLK. Landasan inilah yyang menjadi pijakan dan fondasi awal dari peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, peraturan dalam harfiah berarti ketentuan yang mengikat bagi anggota-nya, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali dalam tindakan-tindakan mereka, dalam konteks peraturan perdagangan, ketentuan ini mengikat bagi anggota bursa untuk mengikuti aturan dan tatanan yang ada agar terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Gambar 1 – Landasan Peraturan Perdagangan

Materi Pelatihan WPPE | Edisi 2016

1

I.1.

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah yang menjadi fondasi awal peraturan perdagangan salah satunya adalah undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang penyelenggaran kegiatan di pasar modal, dimana dalam undang-undang tersebut disebutkan secara jelas Izin, fungsi, tugas, dan peran Bursa Efek Indonesia dalam kaitanya dengan penyelenggara perdagangan efek di Indonesia. Berikut ini adalah pokok-pokok penting yang tercantum dalam undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995. A. Definisi 1. Bursa Efek adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek Pihak - Pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka 2. Anggota Bursa Efek adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. 3. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial , saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. 4. Emitten adalah pihak yang melakukan penawaran umum 5. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan h arta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak - hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili peme gang rekening yang menjadi nasabahnya. 9. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. 10. Lembaga Penyimpana n dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain. 11. Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya. 12. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran U mum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek. 13. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 14. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpakewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual. 18. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 19. Transaksi Bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek.

B. Perizinan Bursa Efek 1. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Bursa Efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. (Pasal 6 UU No. 8 tahun 1995) 2. Persyaratan dan Tata Cara perizinan Bursa Efek sebagaimana dimaksud diatas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. C. Tujuan dan Kepemilikan 1. Bursa Efek didirikan dengan tujuan menyelenggarakan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien. (Pasal 7 UU No. 8 tahun 1995) 2. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud diatas , Bursa Efek wajib menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan Anggota Bursa Efek. 3. Rencana anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek wajib disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh dan dilaporkan kepada Bapepam.Mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku

D. Peraturan Bursa Efek dan Satuan Pemeriksa 1. Bursa Efek wajib menetapkan peraturan mengenai keanggotaan, penc atatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Efek. (Pasal 8 UU No. 8 tahun 1995) 2. Tata cara peralihan Efek sehubungan dengan Transaksi Bursa ditetapkan oleh Bursa Efek. 3. Bursa Efek dapat menetapkan biaya pencatatan Efek, iuran keanggotaan, dan biaya transaksi berkenaan dengan jasa yang diberikan.

I.2.

Peraturan OJK

OJK atau Otoritas Jasa Keuangan yang dulu disebut juga Bapepam-LK mempunyai tugas penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan, salah satu peranya adalah menyusun peraturan pelaksanaan di pasar modal dan juga merumuskan standar, norma, pedoman kriteria dan prosedur di bidang pasar modal. Banyak Peraturan yang melandasi peraturan perdagangan di Bursa Efek Indonesia, seperti : Gambar II Peraturan OJK dan Bursa Peraturan OJK Peraturan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Peraturan Bapepam III.A.1 perihal Peraturan II-A perihal mekanisme Perizinan Bursa Efek perdagangan efek Peraturan Bapepam dan LK No. IV.B.3 Peraturan II-C perihal perdagangan Perihal Tentang Reksadana berbentuk KIK Unit Penyertaan Reksadana Berbentuk KIK Peraturan Bapepam dan LK No. III.E.1 Peraturan II-D perihal perdagangan Opsi Saham Perihal Tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas efek atau indeks efek Peraturan II-E perihal perdagangan Kontrak Berjangka Indeks Efek

Peraturan Bapepam dan LK No. V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi shortselling oleh perusahaan efek Peraturan Otoritas jasa Keuangan No.26/POJK.04/2014 Perihal efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan atas efek bersifat ekuitas

Peraturan II-H perihal Persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi marjin dan shortselling Peraturan II-K perihal Efek tidak Dijami dan Transaksi dipisahkan atas efek bersifat ekuitas

Peraturan Bapepam III.A.1 Perihal perizinan Bursa Efek Perizinan Bursa Efek 1)

Penawaran Permohonan izin usaha Bursa Efek diajukan kepada Ketua Bapepam dalam rangkap 4 (empat) dengan menggunakan Formulir Nomor III.A.1-1 lampiran 1 peraturan ini. 2) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam angka 1 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut : a. akta pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar perseroan sesuai dengan Peraturan Nomor III.A.5 yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman; b. daftar Perusahaan Efek yang menjadi pemegang saham Bursa Efek, sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam; c. Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan; d. pertimbangan ekonomi yang mendasari pendirian Bursa Efek termasuk uraian tentang keadaan pasar yang akan dilayaninya; e. proyeksi keuangan 3 (tiga) tahun; f. rencana kegiatan 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, fasilitas komunikasi, dan program-program latihan yang akan diadakan; g. daftar calon direktur dan komisaris sesuai dengan persyaratan Peraturan Nomor III.A.3 serta pejabat satu tingkat di bawah direksi; h. daftar Pihak yang merencanakan untuk mencatatkan Efek di Bursa Efek; i. rancangan peraturan mengenai keanggotaan, pencatatan, perdagangan, kesepadanan Efek, kliring dan penyelesaian Transaksi Bursa, termasuk mengenai penetapan biaya dan iuran berkenaan dengan jasa yang diberikan; j. neraca pembukaan Perseroan yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam; dan k. bukti penyetoran modal yang memuat sekurang-kurangnya Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah). 3. Per timbangan ekonomi pendirian Bursa Efek sekurang-kurangnya memuat: a. potensi kebutuhan dana jangka panjang bagi kegiatan usaha di wilayah dimaksud; b. potensi akumulasi dana yang dapat terserap melalui pasar modal di wilayah dimaksud; c. potensi pangsa pasar dalam arti calon Emiten yang diharapkan tercatat di Bursa Efek di wilayah dimaksud (termasuk syarat Emiten dalam kaitannya dengan kesehatan berusaha, potensi laba, penyebaran saham, dan sebagainya);

Lingkup Peraturan Perdagangan Efek Dalam peraturan III. A.I Perihal Perizinan Bursa Efek disebutkan bahwa peraturan perdagangan yang dibuat oleh Bursa Efek setidaknya harus berisi hal hal dibawah ini: 1. 2.

3.

4.

5.

6. 7.

Ketentuan yang menjamin perdagangan efek yang wajar berdasarkan mekanisme pasar, poin ini tercermin dalam peraturan perdagangan bursa efek indonesia No. II-A perihal mekanisme perdagangan efek Pembentukan harga yang didasarkan kekuatan pasar, poin ini tercantum dalam peraturan perdagangan bursa efek indonesia No. II-A pasal III dan VI perihal mekanisme perdagangan efek, dimana tersirat bahwa harga yang terbentuk di pasar reguler berdasarkan mekanisme continous auction. Ketentuan yang menjamin penyelesaian transaksi dan registrasi yang aman, cepat dan efisien, hal ini juga tercantum dalam peraturan perdagangan bursa efek indonesia No. II-A pasal I, II, VI perihal mekanisme perdagangan efek dan juga Peraturan KPEI. Ketentuan yang mengatur informasi pasar yang akurat, aktual, dan penyebaranya cepat dan luas serta relatif murah, dalam hal pengaplikasian ketentuan ini bursa mengaturnya dalam peraturan perdagangan bursa efek indonesia No. II-A pasal II, dimana dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan bursa berhak meminta keterbukaan informasi kepada pihak emitten, selain itu bursa juga memiliki media penyebaraan informasi terkait perdagangan via website www.idx.co.id dan juga untuk pelanggan data perdagangan via datafeed. Persyaratan perdagangan efek diluar bursa untuk efek yang tercatat di bursa efek tersebut. hal ini tercantum dalam peraturan perdagangan bursa efek indonesia No. II-A pasal II Poin III perihal mekanisme perdagangan efek. Dimana dinyatakan bahwa bursa berhak melarang anggota nya untuk melakukan transaksi efek diluar bursa untuk efek yang dicatatkan di bursa kecuali kedudukan nya sebagai kustodian. Pelaporan Transaksi oleh anggota bursa efek kepada bursa efek dan nasabahnya. Penetapan biaya transaksi dan biaya lain yang tidak menghambat perkembangan pasar modal. hal ini tercantum dalam peraturan perdagangan bursa efek indonesia No. II-A pasal XI perihal mekanisme perdagangan efek.

Modul WPPE | MPE

Gambar III Lingkup Peraturan Perdagangan Efek

II.

PERATURAN PERDAGANGAN EFEK BURSA EFEK INDONESIA

Berlandasan peraturan – peraturan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan diatas, bursa mengaplikasikan peraturan tersebut ke dalam 12 peraturan perdagangan yang mencakup hampir semua efek di pasar modal II.1.

Jenis Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia

Secara umum bursa memiliki 2 jenis efek yang diperdagangkan yakni efek bersifat ekuitas atau kepemilikan dan hak atas kepemilikan seperti saham, opsi, dan HMETD dan juga efek bersifat hutang seperti obligasi

Gambar IV Jenis Efek di Bursa Efek Indonesia

Gambar V Peraturan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia

Gambar VI Peraturan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia(2)

II.2.

Peraturan Perdagangan II-A Perihal Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas

Peraturan Perdagangan II-A Merupakan peraturan utama, karena semua mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas diatur dan dijelaskan di peraturan ini. Setidaknya ada 12 pasal yang mengatur mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas, seperti dibawah ini. Gambar VII Daftar Isi Peraturan Perdagangan II-A

I.Definisi Setidaknya ada 41 Definisi yang tercantum dalam peraturan perdagangan II-A perihal mekanisme perdagangan efek bersifat Ekuitas .1. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) dan telah memperoleh persetujuan Keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa. 2. Auto Rejection adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan oleh Bursa. 3. Bursa adalah PT Bursa Efek Indonesia. 4. Daftar Hasil Kliring (DHK) adalah dokumen elektronik hasil Kliring yang diterbitkan oleh KPEI yang berisikan hak dan kewajiban setiap Anggota Bursa Efek yang timbul dari Transaksi Bursa. 5. Daftar Transaksi Bursa (DTB) adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan. 6. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik. 7 Fraksi Harga adalah satuan perubahan harga yang digunakan dalam melakukan penawaran jual atau permintaan beli. 8. Harga adalah sejumlah nilai dalam mata uang rupiah yang terbentuk berdasarkan perjumpaan penawaran jual dan permintaan beli Efek yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di Bursa. 9. Harga Pembukaan (Opening Price) adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Prapembukaan. 10. Harga Penutupan (Closing Price) adalah Harga yang terbentuk pada saat sesi Prapenutupan. 11. Harga Previous adalah Harga Penutupan pada Hari Bursa sebelumnya. 12. Harga Teoritis Hasil Tindakan Korporasi adalah nilai yang dihitung dan ditetapkan oleh Bursa berdasarkan rasio Tindakan Korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat dan digunakan sebagai pedoman harga untuk proses tawar menawar pada awal perdagangan saham hasil Tindakan Korporasi (periode ex) di Bursa. 13. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa. 14. Identitas Tunggal Pemodal (Single Investor Identification/SID) adalah identitas tunggal pemodal dari nasabah Anggota Bursa Efek yang diterbitkan oleh KSEI bagi setiap pemodal nasabah perorangan atau kelembagaan untuk dipergunakan dalam aktivitas perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Efek.

15. Information Technology Officer for Remote Trading (IT Officer RT) adalah pegawai Anggota Bursa Efek yang ditunjuk oleh Anggota Bursa Efek atau pegawai Mediator Remote Trading yang ditunjuk oleh Mediator Remote

Modul WPPE | MPE

Trading yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memastikan kesiapan dan kelancaran operasional Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek. 16. Jakarta Automated Trading System (JATS) adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomasi dengan menggunakan sarana komputer. 17. Jakarta Open Network Environment Client (JONEC) adalah sarana di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk mengakses JATS melalui Jaringan dan Terminal Remote Trading sesuai dengan Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. 18.Jakarta Open Network Environment Server (JONES) adalah sarana di Bursa yang terdiri dari perangkat lunak dan perangkat keras yang digunakan oleh Bursa untuk meneruskan penawaran jual dan atau permintaan beli dari Anggota Bursa Efek ke JATS sesuai dengan Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. 19. Jaringan adalah sarana komunikasi data yang disediakan oleh pihak yang ditunjuk oleh Bursa yang dipergunakan untuk menghubungkan Perangkat Remote Trading Bursa dengan Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek. 20.Kliring adalah suatu proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek. 21. Komite Perdagangan Efek adalah komite yang dibentuk dan anggotanya ditunjuk oleh Bursa berdasarkan keahliannya, yang bertugas untuk memberikan pendapat kepada Bursa baik diminta maupun tidak diminta yang berkaitan dengan perdagangan Efek di Bursa. 22. Kondisi Darurat adalah suatu keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kehendak dan atau kemampuan Bursa yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya perdagangan Efek di Bursa secara teratur, wajar dan efisien. 23. KPEI adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia. 24. KSEI adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. 25. Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK) adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota Bursa Efek yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek. 26.Netting adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan dan atau menerima saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh Efek yang ditransaksikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor III-A.10 Tentang Transaksi Efek. 27. Panduan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas adalah panduan yang ditetapkan oleh Bursa yang menjelaskan tata cara dan mekanisme pelaksanaan perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. 28.Pasar Negosiasi adalah pasar dimana perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (non continuous auction market) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek. 29. Pasar Reguler adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-3 setelah terjadinya Transaksi Bursa (T+3). 30.Pasar Reguler Tunai (Pasar Tunai) adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang

yang berkesinambungan (continuous auction market) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0). 31. Pasca Penutupan (Post-Trading) adalah sesi akhir waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas pada harga yang sama dengan Harga Penutupan. 32. Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek adalah fasilitas perdagangan Remote Trading di Anggota Bursa Efek yang terdiri dari firewall, router dan JONEC. 33. Perangkat Remote Trading Bursa adalah fasilitas perdagangan Remote Trading di Bursa yang terdiri dari firewall, router dan JONES. 34. Per-transaksi (trade for trade) adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan. 35. Perusahaan Tercatat adalah Emiten atau Perusahaan Publik yang Efeknya tercatat di Bursa. 36. Pra-pembukaan (Pre-opening) adalah sesi awal waktu perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu saham sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Pembukaan atas saham tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak. 37. Pra-penutupan (Pre-closing) adalah sesi perdagangan di Pasar Reguler pada setiap Hari Bursa yang dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli suatu Efek Bersifat Ekuitas sehingga dimungkinkan terjadinya pembentukan Harga Penutupan atas Efek Bersifat Ekuitas tersebut berdasarkan harga terbaik dan volume terbanyak. 38. Remote Trading adalah perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang diselenggarakan oleh Bursa dengan menggunakan JATS, Perangkat Remote Trading Bursa, Jaringan dan Perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek. 39. Tindakan Korporasi adalah tindakan Perusahaan Tercatat yang dapat mempengaruhi harga dan atau jumlah saham Perusahaan Tercatat. 40. Trading-ID adalah bagian dari SID yang digunakan sebagai identitas nasabah untuk melaksanakan perdagangan di Bursa. 41. Waktu JATS adalah waktu yang tertera pada JATS.

Gambar VIII Definisi

ii II. Ketentuan Umum Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi: Saham, Efek Bersifat Ekuitas lainya seperti HMETD dan Waran, dan juga turunan-turunan saham lainya. Selain itu anggota bursa efek yang melakukan transaksi jual dan atau beli atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa, wajib melaksanakan transaksi tersebut di Bursa melalui JATS dan dilarang melaksanakan Transaksi di Luar Bursa atau memfasilitasi transaksi jual beli di luar Bursa kecuali dalam kedudukannya sebagai Kustodian, atas Efek Bersifat Ekuitas yang tercatat di Bursa.

III.

Segmen Pasar di Bursa

Segmen pasar di BEI terdiri dari: 1. Pasar Reguler 2. Pasar Negosiasi 3. Pasar Tunai Perdagangan di Pasar Reguler, Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Automated Trading System (JATS).

Perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai harus dalam satuan perdagangan (round lot) Efek atau kelipatannya, yaitu 100 (seratus) Efek. Perdagangan di Pasar Negosiasi tidak menggunakan satuan perdagangan (tidak round lot).

Gambar IX Segmen

IV. Jam Perdagangan di Bursa Jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia dibagi menjadi jam perdagangan normal ( senin-kamis) dan perdagangan jumat, dan secara umum sesi perdagangan di bursa efek Indonesia dibagi menjadi beberapa sesi yakni sesi Pre-opening, Sesi 1, Sesi 2, Sei Pre-closing dan Sesi Post-closing. Beriku Ilustrasi terkait jam perdagangan dan sesi perdagangan di Bursa Efek Indonesia : Gambar 8 Jam dan Sesi Perdagangan

Modul WPPE | MPE

1. Sesi Pre-opening Perdagangan di pasar reguler dimulai dengan sesi pre-opening pada setiap hari perdagangan. Dalam sesi tersebut dimasukkan order jual dan beli untuk membentuk harga pre-opening. Jadwal sesi pre-opening yakni: Waktu 08:45:00 08:55:00 08:55:01 08:59:59

Aktivitas gota bursa memasukkan order jual dan beli S melakukan proses penetapan harga pre-opening dan pengalokasian transaksi

2. Sesi Perdagangan Sesi I dan II Hari Sesi Senin – Kamis Sesi I Sesi II Jum'at Sesi I Sesi II 3. Sesi Pre-closing dan Post-closing Sesi Waktu 15:50:00 Pre-closing 16:00:00 16:00:01 16:04:59

Post-closing

16:05:00 16:15:00

09:00 13:30 09:00 14:00

-

Waktu 12:00 waktu 15:49 waktu 11:30 waktu 15:49 waktu

JATS JATS JATS JATS

Aktivitas ota bursa memasukkan order jual dan beli melakukan proses pembentukan Harga Penutupan dan memperjumpakan penawaran jual dengan permintaan beli pada Harga Penutupan berdasarkan price dan time priority ota Bursa Efek untuk memasukkan penawaran jual dan atau permintaan beli pada Harga Penutupan, dan JATS memperjumpakan secara berkelanjutan (continuous auction) atas penawaran jual dengan permintaan beli untuk Efek yang sama secara keseluruhan maupun sebagian pada Harga Penutupan berdasarkan time priority

V. Pesanan Nasabah Anggota bursa efek yang menerima pesanan dari nasabahnya untuk melakukan transaksi jual atau beli atas efek bersifat ekuitas yang tercatat di bursa wajib melaksanakan transaksi tersebut di bursa melalui JATS, Anggota Bursa Efek wajib melakukan verifikasi atas setiap pesanan yang diterima dari nasabahnya guna mendukung pengendalian internal dan untuk mencegah terjadinya perdagangan yang tidak wajar. Selanjutnya setiap instruksi dan penawaran jual dan atau beli wajib tercatat dibagian fungsi pemasaran yang memuat hal hal berikut ini 1. tanggal, waktu dan nomor urut pesanan 2. nomor rekening Efek nasabah 3. jenis pesanan (jual/beli) 4. jumlah pesanan 5. nama atau kode Efek 6. harga pesanan 7. batasan waktu (day order atau session order) 8. keterangan mengenai nasabah (status asing/lokal dan Trading-ID) 9. jenis pasar (Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi) VI.

Pasar Reguler dan Tunai

Proses perdagangan efek bersifat ekuitas di Bursa Efek Indonesia memliki 3 jenis pasar, yakni pasar reguler, tunai dan negosiasi. Secara umum investor akan melakukan jual beli efek di pasar reguler, namun terkadang ada beberapa hal yang mendasari investor untuk bertransaksi di pasar tunai seperti untuk memenuhi kewajiban penyerahan efek maupun untuk menghindari gagal setelmen. Beriku ini adalah tabel persamaan dan perbedaan antara pasar reguler dan tunai

Tabel I Pasar Reguler dan Tunai Mekanisme Peraturan Fraksi Harga Auto Rejection Satuan perdagangan Harga minimum Proses tawar menawar Setelmen penyelesaian Sesi

Pasar Reguler √ √ Round lot Rp50,Continous auction T+3 Netting Semua sesi

Pasar Tunai √ √ Round lot Rp50,Continous auction T+0 Netting Sesi 1

Penyelesaian transaksi Pasar Reguler dan Tunai Dalam penyelesaian transaksi pasar reguler dan tunai di bursa efek indonesia dapat dikatakan kebagi menjadi 3 level yakni level bursa, KPEI, dan KSEI, dalam hal ini ketiga Self Regulatory Organization (SRO) akan bekerja sama agar proses penyelesaian transaksi bursa berjalan lancar dan yang terpenting adalah terjadinya proses good fund and delivery. .

Modul WPPE | MPE

Gambar 10 Proses l transaksi pasar reguler dan Tunai

Daftar Trasaksi Bursa

Daftar Hasil Kliring

Pemindahbukuan dan Mutasi Dana

Daftar Transaksi Bursa Setelah Transaksi matched pada JATS, maka dihasilkan juga yang disebut DTB, dimana Daftar Transaksi Bursa (DTB), adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan. DTB ini nantinya berguna untuk KPEI dalam menentukan Daftar hasil kliring dan juga Laporan Penyelesaian Kewajiban (LPK) atau dokumen elektronik yang diterbitkan oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota Bursa Efek yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Bursa Efek. Daftar Hasil Kliring Disetiap akhir sesi perdangan baik sesi 1 maupun 2, BEI akan megirim daftar transaksi bursa kepada KPEI, dimana nantinya Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa yang dilakukannya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebagaimana dimuat di dalam DTB akan ditentukan oleh KPEI pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK. hal ini tercantum pada Peraturan bursa efek indonesia nomer 2-A Poin VI.12.5. Selanjutnya DHK dalam bentuk data elektronik wajib disediakan oleh KPEI paling lambat pukul 13.00.00 WIB untuk perdagangan sesi I, pukul 19.30.00 WIB untuk perdagangan sesi II dan dalam bentuk tercetak paling lambat pukul 09.00.00 WIB pada Hari Bursa berikutnya.

Modul WPPE | MPE Sesuai dengan

peraturan bursa nomer 2-A Poin VI.12.6. berikutnya Untuk pemenuhan hak Nasabah Anggota Kliring dari Anggota Kliring, KPEI melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan atau uang dari Rekening Serah Terima Anggota Kliring ke Sub Rekening Efek Jaminan Nasabah Anggota Kliring yang bersangkutan selambat -lambatnya pukul 13.30 WIB pada tanggal penyelesaian yang

ditetapkan dalam DHK hal ini tercantum pada peraturan KPEI Nomer 2-5 poin 3.6. Berikutnya Anggota kliring atau anggota bursa dengan posisi buy wajib menyerahkan uang ke Rekening Serah Terima Anggota Kliring selambat-lambatnya pukul 12.15 WIB dan untuk posisi sell wajib menyerahkan efek, pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Daftar hasil kliring, dan Dalam hal Anggota Kliring Gagal Bayar, maka KPEI berhak melakukan hal-hal sebagai berikut yakni menjual Efek yang berada dalam Rekening Jaminan Anggota Kliring dan memberikan konfirmasi kepada Anggota Kliring yang bersangkutan mengenai hasil penjualan Efek dimaksud; selanjutnya dapat mencairkan dan atau menjual Agunan yang di jaminkan Anggota Kliring yang bersangkutan kepada KPEI. Dan juga carry forward atau offsetting hak/kewajiban hari berikutnya. Pemindahbukuan dan Mutasi Rekening Setelah netting DHK yang dilakukan KPEI, maka KSEI akan melakukan penyelesaian kewajiban dan hak dari nasabah, KSEI akan memindahbukukan efek dari penjual ke rekening efek pembeli dan akan memutasi dana dari pihak pembeli ke pihak penjual. VII. Pasar Negosiasi Pasar Negosiasi adalah pasar dimana harga yang terbentuk adalah hasil kesepakatan antara pihak pembeli dan penjual secara umum pasar negosiasi digunakan oleh perusahaan untuk pengalihan kepemilikan, crossing, pemindahbukuan antar pihak yang terkait, dan juga alasan lain-nya. Berikut adalah kriteria kriteria utama di pasar negosiasi 1. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan melalui proses tawar-menawar secara individual (negosiasi secara langsung) antar Anggota Bursa Efek (AB) atau antar nasabah melalui satu AB atau antara nasabah dengan AB yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS 2. Hasil kesepakatan tawar-menawar yang terjadi dan mengikat menjadi Transaksi Bursa saat dikonfirmasikan oleh AB yang menjadi lawan transaksi (counter party) 3. Anggota Bursa Efek yang belum mempunyai lawan transaksi di Pasar Negosiasi dapat menyampaikan informasi mengenai penawaran jual dan atau permintaan beli Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi melalui tampilan informasi (advertising) 4. Anggota Bursa Efek yang memberikan informasi penawaran jual dan atau permintaan beli melalui tampilan informasi dapat mengubah atau membatalkan penawaran jual dan atau permintaan beli tersebut 5. Apabila Harga Transaksi Bursa di Pasar Negosiasi hasil kesepakatan berada di luar batasan Auto Rejection yang ditetapkan di Pasar Reguler, maka Anggota Bursa Efek yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bursa alasan dan tujuan dilakukannya transaksi dimaksud, dalam jangka waktu paling lambat hari Bursa berikutnya, menggunakan kecuali untuk saham dengan Harga minimum yang berlaku di Pasar Reguler dan Tunai yaitu sebesar Rp50 (lima puluh rupiah) 6. Transaksi yang terjadi di pasar negosiasi tidak mempengaruhi perubahan Indeks.

Tabel II Pasar Negosiasi Mekanisme Peraturan Fraksi Harga Auto Rejection Satuan perdagangan Harga minimum Proses tawar menawar Setelmen penyelesaian Sesi

Pasar Negosiasi √ No Odd lot Kesepakatan Kesepakatan Trade for Trade 09.00-16.15

Penyelesaian Transaksi Bursa Pasar Negosiasi 1. Waktu penyelesaian transaksi bursa di pasar negosiasi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara Anggota Bursa Efek jual dan Anggota Bursa Efek beli dan diselesaikan secara per-transaksi. 2. Dalam hal Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual tidak menetapkan waktu penyelesaian transaksi bursa, maka penyelesaian transaksi bursa dilakukan selambat-lambatnya pada hari bursa ke-3 setelah terjadinya transaksi (T+3). 3. pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi (T+0) khusus untuk hari bursa terakhir perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu VIII.

Perdagangan dengan Kondisi Khusus

Perdagangan kondisi Khusus adalah keadaan dimana ada hal-hal lain yang tidak terjadi setiap hari, sehingga memiliki perlakuan khusus, seperti IPO saham memiliki batas autorejection yakni 2x dari aturan, koreksi transaksi bursa, dan juga corporate action berikut adalah kriteria lengkap dari perdagangan dengan kondisi khusus: 1. Penerapan Auto Rejection untuk perdagangan saham hasil Penawaran Umum yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) ditetapkan sebesar 2 (dua) kali dari persentase batasan Auto Rejection. 2. Penawaran beli yang dimasukkan oleh Anggota Bursa Efek dalam rangka pelaksanaan stabilisasi harga saham wajib dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK mengenai stabilisasi harga Efek atau saham. Penawaran beli yang dimasukkan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek sebagaimana dimaksud wajib ditambahkan tanda khusus “-SH” pada Trading- ID. 3. Pelaksanaan Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dari Perusahaan Tercatat Yang Melakukan Tindakan Korporasi. b. Perdagangan saham yang mengandung hak (periode cum) berakhir pada: c. Hari Bursa ke-3 (ketiga) sebelum tanggal pencatatan pemegang saham yang mendapatkan hak (recording date), untuk perdagangan pada Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. d. Hari Bursa yang sama dengan dilakukannya recording date, untuk perdagangan pada Pasar Tunai. e. Perdagangan saham yang tidak mengandung hak (periode ex) dimulai pada Hari Bursa berikutnya setelah berakhirnya periode cum. f. Dalam hal Perusahaan Tercatat melakukan Tindakan Korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal saham (stock split atau reverse stock) dan perubahan saham yang dicatatkan akibat

penggabungan atau peleburan usaha (merger), Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Tunai atas Efek Perusahaan Tercatat tersebut

selama 3 (tiga) Hari Bursa terhitung sejak berakhirnya periode cum di Pasar Reguler. 4. Untuk memberikan kesempatan menukarkan Waran menjadi saham, maka perdagangan Waran berakhir paling lambat: b. (Empat) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Reguler; c. (Satu) Hari Bursa sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo untuk perdagangan Waran di Pasar Tunai. IX.

Koreksi Transaksi Bursa 1. Dalam hal terjadi kesalahan Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi yang disebabkan oleh kesalahan Anggota Bursa Efek dalam memasukkan data kesepakatan di Pasar Negosiasi, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan untuk melakukan koreksi Transaksi Bursa dengan ketentuan sebagai berikut: a. pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi disetujui oleh Anggota Bursa Efek beli dan Anggota Bursa Efek jual; b. menyampaikan permohonan koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi secara tertulis kepada Bursa paling lambat pukul 16.20.00 Waktu JATS. c. koreksi Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Negosiasi hanya dapat dilakukan untuk kesalahan data volume dan atau harga Efek Bersifat Ekuitas dan atau status kepemilikan nasabah. 2. Dalam hal terjadi kesalahan Trading-ID pada Transaksi Bursa, Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permohonan kepada Bursa dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran IIA.5. Peraturan ini dan diterima oleh Bursa paling lambat: a. pukul 12.05.00 Waktu JATS untuk transaksi di Pasar Tunai; atau b. pukul 16.20.00 Waktu JATS untuk transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi. 3. Bursa berwenang menyetujui atau menolak permohonan koreksi Transaksi Bursa yang diajukan Anggota Bursa Efek. 4. Setiap pelaksanaan koreksi Transaksi Bursa dikenakan denda yang besarnya ditetapkan sesuai kebijakan Bursa.

X. Biaya Transaksi Anggota Bursa Efek wajib membayar biaya transaksi kepada Bursa (tidak termasuk biaya kliring dan settlement) sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh Bursa kepada Anggota Bursa Efek. Ketentuann ini tetap berlaku bagi Anggota Bursa Efek dalam keadaan suspensi atau Surat Persetujuan Anggota Bursa (SPAB) dibekukan. Biaya dihitung berdasarkan nilai per transaksi Anggota Bursa Efek yang bersangkutan sebagai berikut: 1. Untuk transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sebesar 0,018% (nol koma nol satu delapan perseratus) dari nilai per transaksi, atau minimum Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per bulan 2. Untuk transaksi di Pasar Negosiasi berdasarkan kebijakan Bursa; 3. Untuk biaya transaksi jasa kliring penjaminan efek Indonesia adalah sebesar 0,009% (nol koma nol nol sembilan perseratus) dari nilai per transaksi.

4. Untuk biaya transaksi setelmen kepada KSEI adalah sebesar 0,003% (nol koma nol nol tiga perseratus) dari nilai per transaksi.

5. PPN dan PPH diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan SE-06/PJ4/1997 Dirjen Pajak Tanggal 20 Juni 1997 Perihal Pelaksaan pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Penjualan saham di Bursa Efek. Gambar 11 Biaya Transaksi Beli

Gambar 12 Biaya Transaksi Jual

XI.

Penghentian Perdagangan

Dalam rangka menjaga terlaksananya perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien, bursa dapat melakukan: 1. Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan efek di bursa, dalam hal: a. permasalahan teknis pada JATS dan atau sistem Remote trading yang diakibatkan oleh: i. Data application / system error ii. Kapasitas mesin perdagangan penuh iii. Rusak mesin perdagangan iv. Terputusnya jaringan Remote trading v. Permasalahan teknis pada JATS dan dan infrastruktur pendukungnya b. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem kliring dan penjaminan KPEI dan atau sistem penyimpanan dan penyelesaian KSEI yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan atau penyelesaian Transaksi Bursa;

c.

d.

2. 3.

4.

5.

Terjadinya kepanikan pasar dalam melakukan transaksi jual dan atau beli yang mengakibatkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan yang sangat tajam paling lama 1 (satu) sesi perdagangan. Dalam hal penghentian melebihi 1 (satu) sesi perdagangan, maka Bursa akan melakukan penghentian sementara setelah mendapat persetujuan Bapepam dan LK Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran dan terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemic, dan terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial seperti jaringan listrik, telekomunikasi dan transportasi Penghentian sementara pelaksanaan perdagangan atas suatu Efek tertentu di Bursa apabila terjadi pergerakan harga yang tidak wajar atas Efek tersebut Jika penghentian sementara terjadi, maka transaksi Bursa yang sudah terjadi sebelum dihentikannya perdagangan tetap berlaku kecuali apabila terdapat inkonsistensi data, kesalahan data dan atau hilangnya data Transaksi Bursa pada JATS yang disebabkan karena tidak berfungsinya JATS Bursa menghentikan sementara perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran apabila perdagangan saham yang mendasari diterbitkannya Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan atau Waran tersebut dihentikan sementara Untuk menjaga kelangsungan perdagangan Efek di Bursa, maka Bursa dapat menerapkan sistem dan tata cara perdagangan lainnya sesuai dengan rencana kelangsungan usaha (business continuity plan) yang telah memperoleh persetujuan OJK.

Gambar 13 Suspensi Perdagangan

II.3.

Peraturan Perdagangan II-C Perihal Perdagangan Unit Penyertaan

Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif • Peraturan Perdagangan II-C ini berlandasan peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.3 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan Di Bursa Efek, selanjutnya Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Dealer partisipan yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengolah fortofolio investasi kolektif Ketentuan Umum

1. Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya diperdagangkan di Bursa sekurang-kurangnya memiliki 1 (satu) Dealer Partisipan. 2. Dalam rangka menciptakan likuiditas pasar, Dealer Partisipan wajib secara berkala atau terus menerus memasukkan penawaran jual atau permintaan beli atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa, dan bersedia merealisasikan transaksi dalam jumlah sesuai dengan komitmen sebagaimana tertuang dalam Kontrak Investasi Kolektif. 3. Dealer Partisipan atas Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang diperdagangkan di Bursa dan setiap perubahannya akan diumumkan di Bursa. Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan 1. Tata cara dan pelaksanaan perdagangan termasuk biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa ditetapkan sesuai dengan perdagangan saham sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek, kecuali ketentuan mengenai fraksi harga ditetapkan sebesar Rp 1, - (satu rupiah) dan untuk setiap jenjang perubahan harga maksimum yang diperkenankan adalah Rp 10,- (sepuluh rupiah). 2. Dengan memperhatikan kondisi perdagangan di Bursa, maka Bursa dapat mengubah satuan perdagangan dan satuan perubahan harga Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dengan Keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari Bapepam dan LK. Perubahan satuan perdagangan dan satuan perubahan harga tersebut diumumkan di Bursa dan mulai berlaku paling cepat 3 (tiga) Hari Bursa sejak diumumkan.

II.4.

•

Peraturan Perdagangan II-D Perihal Kontrak Opsi Saham Kontrak Opsi Saham (KOS) Kontrak Opsi Saham adalah satuan perdagangan opsi saham yang dalam satu satuan kontak yang terdiri dari 3 kontrak yakni 1 bulanan, dan 3 bulanan dan diperdagangkan di sistem JOTS, peraturan yang peraturan II-D Perihal Kontrak Opsi Saham adalah Peraturan Bapepam Tentang Kontrak Berjangka dan Opsi atas efek atau indeks efek.

ditetapkan 2 bulanan, mendasari No. III-E.1

Perdagangan efek di pasar derivative dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Option Trading System (JOTS) 1. Senin s.d Kamis – Sesi I 09:30 - 12:00 Waktu JOTS – Sesi II 13:30 - 16:00 Waktu JOTS 2. Jumat – Sesi I 09:30 - 11:30 Waktu JOTS – Sesi II 14:00 - 16:00 Waktu JOTS Exercise dan Automatic Exercise setiap Hari Bursa pukul 10:00 - 16:15 WIB Saham Induk 1. Dalam setiap perdagangan Opsi Saham, Bursa akan menetapkan Underlying Stock dengan persyaratan sebagai berikut: i. Saham tersebut telah tercatat di Bursa sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan.

ii. Transaksi atas saham tersebut dalam 12 (dua belas) bulan terakhir menunjukkan: 1. frekuensi transaksi sekurang-kurangnya 2.000 (dua ribu) setiap bulannya. 2. rata-rata volatilitas harga harian (intraday volatility) sekurangkurangnya sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus) per hari, dengan cara perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II-D.1 Peraturan ini. iii. Harga saham sekurang-kurangnya Rp 500,- (lima ratus rupiah). Saham tersebut memenuhi kapitalisasi pasar (Market Capitalization) sekurang-kurangnya Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar rupiah). iv. Berdasarkan pertimbangan tertentu, Bursa berwenang untuk memilih dan menetapkan saham Perusahaan Tercatat yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Underlying Stock. Penyelesaian Transaksi 1. Penyelesaian Transaksi Opsi Saham dilaksanakan oleh KPEI pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya Transaksi Opsi Saham (T+1). 2. Hak atau kewajiban Anggota Bursa Efek yang timbul akibat Transaksi Opsi Saham dicantumkan dalam DHK-OS yang diterbitkan oleh KPEI. 3. KPEI menyediakan LPT-OS dalam bentuk cetak atau elektronik pada Hari Bursa berikutnya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan KPEI. 4. Apabila Anggota Bursa Efek tidak memenuhi kewajibannya dalam penyelesaian Transaksi Opsi Saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan V.1. di atas, maka melarang Anggota Bursa Efek yang bersangkutan untuk melakukan kegiatan perdagangan Opsi Saham di Bursa sampai dengan KPEI melaporkan ke Bursa bahwa semua kewajiban Anggota Bursa Efek tersebut telah terpenuhi.

II.5 Peraturan Perdagangan II-E Perihal Kontrak Berjangka Indeks Efek

•

Kontrak Berjangka Indeks Efek Kontrak Berjangka Indeks Efek Kontrak Berjangka Indeks Efek adalah janji untuk menjual atau membeli kontrak Indeks Efek LQ-45 dengan penyelesaian di waktu yang akan datang, yang mewajibkan setiap Pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut pada saat jatuh tempo, Produk ini ada di Bursa Efek Indonesia sejak kuartal I-Tahun 2016, KBIE ini juga merupakan revitalisasi produk KBIE yang sebenarnya sudah ada dalam sistem FATS dan diperdangkan sejak tahun 2001, akan tetapi seiring dengan perkembangan pasar dirasa perlu untuk dilakukan penyesuaian atas produk berjangka terutama pada sisi spesifikasi produk sehingga Produk Kontrak berjangka Indeks Efek yang telah ada dapat memenuhi perkembangan kebutuhan pasar modal saat ini.Reaktivasi produk LQ45 Futures didukung oleh adanya kebutuhan produk lindung nilai yang semakin dirasakan di Pasar Modal Indonesia. Waktu Perdagangan Perdagangan efek di pasar derivative dilakukan selama jam perdagangan pada setiap hari bursa dengan berpedoman pada waktu Jakarta Option Trading System (JOTS) Senin s.d Kamis – Sesi I 09:30 - 12:00 – Sesi II 13:30 - 16:15 Jumat

– Sesi I 09:30 - 11:30

– Sesi II 14:00 - 16:15 Untuk KBIE yang jatuh tempo waktu akan berakhir pukul 16:00 WIB Spesifikasi Kontrak i. Bursa menyediakan KBIE LQ-45 dengan periode 1 (satu) bulan, 2 (dua) bulan, dan 3 (tiga) bulan. ii. Angka Pengganda (Multiplier) KBIE LQ-45 yang ditetapkan sebesar Rp500.000,iii. (lima ratus ribu rupiah). iv. Satuan Perdagangan KBIE LQ-45: v. Perdagangan KBIE LQ-45 harus dalam satuan kontrak KBIE LQ-45 atau kelipatannya. vi. Setiap satu satuan kontrak KBIE LQ-45 memuat satu KBIE LQ-45. vii. Auto Rejection KBIE LQ-45 ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari harga pembukaan KBIE LQ-45. viii. Fraksi Harga KBIE LQ-45 ditetapkan sebesar 0,05 (nol koma nol lima). ix. Dalam hal Bursa menghentikan penerbitan KBIE LQ-45, maka Bursa mengumumkan pemberhentian tersebut paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum efektifnya pemberhentian penerbitan tersebut. x. Bursa menetapkan dimulainya periode perdagangan KBIE LQ-45 melalui xi. Pengumuman Bursa, yang antara lain memuat informasi sebagai berikut: . nama Underlying; kode KBIE LQ-45;awal periode perdagangan KBIE LQ45, akhir periode perdagangan KBIE LQ-45. Proses Tawar Menawar di Pasar KBIE LQ-45 i. Setiap penawaran jual dan/atau permintaan beli yang akan dimasukkan ke JATS, terlebih dahulu telah divalidasi oleh KPEI sesuai dengan Peraturan KPEI. ii. Pedoman tawar menawar perdagangan KBIE LQ-45 pertama kali di Pasar KBIE LQ45 adalah angka penutupan Nilai Indeks Efek pada 1 (satu) Hari Bursa sebelumnya. iii. Penawaran jual dan/atau permintaan beli yang diterima oleh JATS diproses oleh JATS dengan memperhatikan prioritas harga (price priority), permintaan beli dengan harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap permintaan beli dengan harga yang lebih rendah, sedangkan penawaran jual dengan harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap penawaran jual dengan harga yang lebih tinggi. iv. Dalam hal penawaran jual dan/atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama, JATS memberikan prioritas kepada penawaran jual dan/atau permintaan beli yang diajukan terlebih dahulu (time priority). Penyelesaian Transaksi KBIE LQ-45 i.

Penyelesaian Transaksi KBIE LQ-45 dijamin oleh KPEI sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Peraturan KPEI. ii. Penyelesaian Transaksi KBIE LQ-45 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPEI pada Hari Bursa berikutnya setelah terjadinya Transaksi KBIE LQ-45 (T+1). iii. Penyelesaian Transaksi Bursa di Pasar KBIE LQ-45 dilaksanakan setelah melalui Kliring secara Netting oleh KPEI. iv. Hak dan kewajiban dari setiap Anggota Bursa Efek yang berkaitan dengan Transaksi Bursa KBIE LQ-45 sebagaimana dimuat di dalam daftar transaksi bursa akan ditentukan oleh KPEI melalui proses Netting pada setiap Hari Bursa dan dicantumkan dalam DHK-Kontrak Berjangka dan Opsi.

v.

Hak atau kewajiban Anggota Bursa Efek yang timbul akibat Transaksi KBIE LQ-45 dicantumkan dalam DHK-Kontrak Berjangka dan Opsi yang diterbitkan

dalam bentuk elektronik wajib disediakan oleh KPEI paling lambat pukul 19.30.00 WIB pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya transaksi. II.6.Peraturan 2-H Perihal Transaksi Marjin dan Shortselling Pelaksanaan Transaksi Marjin dan atau Transaksi Short Selling dilakukan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.6. tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek serta Peraturan Bursa terkait Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling. Marjin Transaksi Marjin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek. Atau dapat dikatakan pembelian suatu saham dengan cara sebagian pembelian menggunakan dana sendiri dan sebagiannya menggunakan dana yang dipinjam dari anggota bursa efek Indonesia . Short selling Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. Atau dapat dikatakan penjualan suatu saham dimana penjual belum memiliki saham tersebut pada waktu transaksi dilakukan. Kriteria untuk transaksi saham marjin dan short selling saat ini adalah sebagai berikut: 1. PER tidak Lebih 3X 2. Kapitalisasi saham dengan kepemilikan dibawah 5% (lima persen) dari jumlah saham tercatat lebih besar dari Rp1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) berdasarkan data akhir bulan dalam periode data review. 3. Efek tersebut telah tercatat di Bursa, dengan ketentuan: I.apabila Efek tersebut telah tercatat di Bursa selama 6 (enam) bulan atau lebih, maka: Efek tersebut ditransaksikan di Bursa dengan rata-rata nilai transaksi harian di Pasar Reguler dalam 6 (enam) bulan terakhir minimal adalah Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) atau minimal nilai transaksi harian di Pasar Reguler adalah Rp 1.000.000.000,- (satumiliar rupiah). II. apabila Efek tersebut telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan atau , maka: Efek tersebut ditransaksikan di Bursa dengan ratarata nilai transaksi harian mencapai Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) atau minimal nilai transaksi harian adalah Rp 5.000.000.000,- (lima miliiar rupiah). 4. jumlah pemegang saham sekurang-kurangnya 600 (enam ratus) pemegang saham berdasarkan data akhir bulan selama periode data review. 5. Khusus untuk Transaksi Short Selling total saham dengan kepemilikan di bawah 5% (lima perseratus) dari jumlah saham tercatat minimal 20% (dua puluh perseratus) yang dihitung selama: i. 6 (enam) bulan terakhir hingga periode review oleh Bursa untuk Efek yang telah tercatat di Bursa selama 6 (enam) bulan atau lebih di Bursa ii. Sekurang- kurangnya 3 (tiga) bulan sejak tercatat hingga periode review oleh Bursa untuk Efek yang telah tercatat di Bursa kurang dari 6 (enam) bulan.

Gambar 14 Pengumuman Saham Marjin dan Shortsell

II.7.Peraturan 2-K Perihal Efek Tidak Dijamin dan Transaksi dipisahkan Dengan diterbitkanya POJK No.26 Tahun 2014 perihal Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa makin memperkuat dan meyakinkankepada investor bahwa investasi di pasar modal Indonesia sangat aman, karena dijelaskan kembali pada peraturan tersebut bahwa semua transaksi dipasar reguler dan tunai akan dijamin transaksi nya oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia , dengan kata lain pada saat hari penyelesaian transaksi akan dipastikan transaksi tersebut “Good Fund and Good Delivery”. Namun di sisi lain OJK juga memperkuat aturan mengenai efek mana saja yang dijamin, efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan. Perihal dengan adanya efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan juga muncul didasari untuk melindungi kliring dan Penjaminan efek Indonesia dari transaksi bursa yang tidak wajar dan berisiko tinggi gagal dalam proses setelmen. Efek Tidak Dijamin dan Transaksi dipisahkan Efek Tidak Dijamin adalah Efek yang ditetapkan oleh Bursa Efek dan Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan persyaratan tertentu yang penyelesaian transaksinya tidak dijamin sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa. Efek dengan Transaksi Dipisahkan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Bursa Efek Lembaga Kliring dan Penjaminan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 Tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa

Kriteria Untuk Efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut: 1. Pola Transaksi 2. Volume Transaksi 3. Frekuensi Transaksi 4. Fluktuasi Harga 5. Konsentrasi kepemilikan efek 6. Informasi lain yang bersifat material Peraturan II-K Perihal Efek tidak dijamin dan transaksi dipisahkan mulai diberlakukan sejak per tanggal 1 Januari 2016, namun hingga Juli 2016 Bursa, KPEI dan OJK belum mengeluarkan daftar mengenai efek tidak dijamin dan atau transaksi dipisahkan.

Gambar 15 Pengumuman Efek tidak Dijamin dan Transaksi dipisahkan

•

II.8.Contoh Perubahan Peraturan Perihal Fraksi Harga Tahun 2016 1. Latar Belakang Aktivitas transaksi saham yang cenderung mengalami penurunan setelah implementasi perubahan fraksi harga pada awal tahun 2014 mengundang berbagai respon dari pelaku pasar. Perubahan tersebut sangat mempengaruhi perilaku investor yang terlihat dari aktivitas transaksi dengan indikator nilai dan volume transaksi. Adapun hasil Rule Making Rule yang diadakan Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan seluruh Anggota Bursa pada

tanggal 11 Agustus 2015 menunjukkan bahwa 100% Anggota Bursa menyetujui agar BEI melakukan revisi terhadap fraksi harga yang berlaku saat ini, sehingga peraturan perdagangan efek II-A perihal Mekanisme perdagangan efek juga turut dirubah dalam poin fraksi harga mengikti keputusan baru ini.

2. Tujuan Parameter fraksi harga merupakan komponen penting yang dapat menentukan likuiditas dan aktivitas perdagangan saham. Oleh sebab itu, BEI melakukan review untuk menentukan kelompok harga saham dan besaran fraksi harga yang lebih sesuai dengan kebutuhan investor baik ritel maupun institusi sehingga dapat meningkatkan nilai dan volume transaksi. 3. Pembahasan Gambar 16 Perubahan Fraksi Harga

2 Januari 2007 – 3 Januari 2014

Kelompok Harga

Fraksi Harga

Maks Perubahan

< Rp200

Rp1

Rp10

Rp200 - < Rp500

Rp5

Rp50

Rp500 - < Rp2.000

Rp10

Rp100

Rp2.000 - < Rp5.000

Rp25

Rp250

≥ Rp5.000

Rp50

Rp500

6 Januari 2014 – sekarang Fraksi Harga

Maks Perubahan

Rp1

Rp20

Rp5

Rp100

Rp25

Rp500

Tabel 1 – Perbandingan Fraksi Harga Sebelum dan Sesudah Tahun 2014

Triliun

Fraksi harga yang berlalu sebelum tanggal 6 Januari 2014 lebih bervariatif dibandingkan dengan fraksi harga saat ini. Kelompok harga yang digunakan pada fraksi harga saat ini hanya terdiri-dari tiga kelompok harga sedangkan sebelumnya memiliki lima kelompok harga. Hal ini menyebabkan rentang harga pada fraksi harga saat ini menjadi lebih lebar. 450

2013 2014 2015

400 350 300 250 200 150 100 50