3. Studi Kasus

BAB III STUDI KASUS DAN PEMBAHASAN

Pada hakikatnya, nilai  –  nilai   nilai yang terkandung di dalam Pancasila adalah baik. Nilai  –   nilai tersebut mencerminkan usaha untuk mewujudkan suatu persatuan dalam kehidupan bangsa Indonesia yang heterogen. Pancasila mengajarkan masyarakat agar tidak melupakan nilai  –  nilai ke-Tuhan-an dalam kehidupan sehari  –   hari. Masyarakat diharapkan mampu menjadi manusia yang bertenggang rasa dan mampu bersimpati terhadap sesama. Masyarakat harus mengutamakan musyawarah dalam mencapai kesepakatan demi mewujudkan keadilan sosial dalam hidup sehari –  sehari –  hari.  hari.

Dalam kenyataannya, begitu banyak pelanggaran terhadap nilai  –   nilai Pancasila sepanjang sejarah kehidupan Bangsa Indonesia. Hal ini dapat terlihat dari beberapa isu publik yang muncul di Indonesia. Penyimpangan nilai  –   nilai Pancasila ini dapat terlihat mulai dari  perilaku masyarakat umum sampai para petinggi negara. Pandangan hidup dan pola pikir  bangsa Indonesia bahkan kerap tidak sesuai dengan nilai Pancasila.

Dari hasil penelusuran kelompok kami, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait dengan penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari –  sehari  –  hari.  hari.

Pelanggaran terhadap sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa

Ketuhanan Yang Maha Esa Mengandung arti adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan sebagai pancipta alam semesta. Dengan nilai ini menyatakan bangsa indonesia merupakan bangsa yang religius bukan bangsa yang ateis. Nilai ketuhanan juga memilik arti adanya pengakuan akan kebebasan untuk memeluk agama, menghormati kemerdekaan beragama, tidak ada paksaan serta tidak berlaku diskriminatif antarumat  beragama.

Bukti pelanggaran dari sila pertama Pancasila a. Konflik Poso

Serangkaian kerusuhan yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah yang melibatkan kelompok Muslim dan Kristen. Kerusuhan ini dibagi menjadi tiga bagian. Kerusuhan Poso I (25  –  29 Desember 1998), Poso II ( 17-21 April 2000), dan Poso III (16 Mei  –  15 Juni 2000). Pada 20 Desember 2001, Keputusan Malino ditandatangani antara kedua belah pihak yang bertikai dan diinisiasi oleh Jusuf Kalla dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kejadian ini melibatkan  bentrok antar kelompok umat beragama. Kelompok  –   kelompok tersebut tidak dapat saling  bertoleransi dan menganggap kelompok mereka superior terhadap kelompok lainnya. Bentrokan muncul tidak hanya muncul dalam bentuk teror, tetapi telah mencapai pertikaian fisik seperti melempari, memukuli dan menyerang umat beragama lain yang sedang  beribadah. Akibatnya, timbul reaksi pembalasan dari kelompok yang diserang. Perilaku ini terus berlanjut hingga menelan korban jiwa.

Kejadian ini melanggar Sila pertama Pancasila, bulir 3, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerjasama antara pemeluk agama dengan penganut kepercayaan yang  berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa; bulir 4, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; dan bulir 6, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.

Pelanggaran terhadap sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

 Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung arti kesadaran sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani dengan memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya.

Bukti dari pelanggaran sila kedua Pancasila a.

Tragedi kemanusiaan Trisakti

Dua belas tahun lalu atau 12 Mei 1998, situasi Indonesia khususnya Ibu Kota Jakarta sedang genting. Demonstrasi mahasiswa untuk menuntut reformasi dan pengunduran diri Presiden Soeharto kian membesar tiap hari. Dan kita tahu, aksi itu akhirnya melibatkan rakyat dari  berbagai lapisan. Salah satu momentum penting yang menjadi titik balik perjuangan mahasiswa adalah  peristiwa yang menewaskan empat mahasiswa Universitas Trisakti, Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendrawan Sie. Mereka ditembak aparat keamanan saat melakukan aksi damai dan mimbar bebas di kampus A Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa Grogol, Jakarta Barat. Aksi yang diikuti sekira 6.000 mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya itu berlangsung sejak pukul 10.30 WIB. Tewasnya keempat mahasiwa tersebut tidak mematikan semangat rekan-rekan mereka. Justru sebaliknya, kejadian itu menimbulkan aksi solidaritas di seluruh kampus di Indonesia. Apalagi, pemakaman mereka disiarkan secara dramatis oleh televisi. Keempat mahasiswa itu menjadi martir dan diberi gelar pahlawan reformasi. Puncak dari perjuangan itu adalah ketika Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada Kamis, 21 Mei 2008.

Kejadian ini melanggar Sila kedua Pancasila, bulir 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; bulir 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; bulir 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

b.

Tragedi Kemanusiaan etnis Tionghoa (13-15 Mei 1998 )

Sebelas tahun sudah tragedi (13-15) Mei 1998 berlalu. Tragedi kemanusiaan ini menyisakan  banyak keprihatinan dan tanya bagi banyak orang, khususnya bagi para keluarga korban yang harus kehilangan keluarga dengan cara paksa, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan dan

etnis

Tionghoa

yang

dijadikan

korban

kekejaman

para

pihak

yang

tidak

 bertanggungjawab.

Ratusan manusia menjadi korban, dengan amat mengenaskan mereka terpanggang kobaran api di dalam Yogya Plaza, Kleder, Jakarta Timur. Tragedi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, namun terjadi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Tragedi ini merupakan rentetan kejadian yang memilukan, dimana sehari sebelumnya (12 Mei 1998) empat mahasiswa Universitas Trisakti menjadi korban penembakan oleh aparat TNI pada saat menggelar aksi menuntut Reformasi. Kejadian 11 tahun silam tersebut adalah sejarah kelam bangsa ini.  Namun sampai dengan saat ini tak juga ada pertanggungjawaban pemerintah atas terjadinya tragedi Mei 1998. Kejadian ini melanggar Sila kedua Pancasila, bulir 1, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa; bulir 2, engakui persamaan derajad, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturrunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya; bulir 5, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain; bulir 6, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

3.

Pelanggaran terhadap sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia

 Nilai persatuan indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman yang dimiliki bangsa indonesia..

Bukti pelanggaran sila ketiga Pancasila 1)

Gerakan Aceh Merdeka

GAM pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976. Gerakan ini mengusung nasionalisme Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme Indonesia yang sebelumnya telah ada

2)

Organisasi Papua Merdeka (OPM)

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari  pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya.

OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain.

3)

Lepasnya Timor Timur dari NKRI

Republik Demokratik Timor Leste (juga disebut Timor Lorosa’e), yang sebelum merdeka bernama Timor Timur, adalah sebuah negara kecil di sebelah utara Australia dan bagian timur pulau Timor. Selain itu wilayah negara ini juga meliputi pulau Kambing atau Atauro, Jaco, dan enklave Oecussi-Ambeno di Timor Barat.

Sebagai sebuah negara sempalan Indonesia, Timor Leste secara resmi merdeka pada tanggal 20 Mei 2002. Sebelumnya bernama Provinsi Timor Timur, ketika menjadi anggota PBB, mereka memutuskan untuk memakai nama Portugis “Timor Leste” sebagai nama resmi negara mereka.

Kejadian –  kejadian diatas melanggar Sila ketiga Pancasila, butir 1, mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan; butir

2, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan; butir 3, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa; butir 4, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia

4.

Pelanggaran terhadap sila keempat Pancasila yaitu Kerakyatan Yang

Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan / Perwakilan.

 Nilai

kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

 permusyawaratan/perwakilan mengandung makna suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembagalembaga perwakilan.

Bukti adanya pelanggaran terhadap sila keempat pancasila Perilaku memalukan para wakil rakyat kita yang harusnya berjuang untuk rakyat.

Sering kali para wakil rakyat menunjukan perilaku yang mencemaskan rakyat ketika menyelesaikan suatu masalah untuk kepentingan rakyat. Perilaku ini seperti perang mulut sampai adu jotos di tengah rapat, tidak hadir dalam rapat pembentukan undangundang ataupun rapat tahunan dan banyak yang tidur ditengah rapat. Kejadian  –   kejadian diatas melanggar Sila keempat Pancasila yakni bulir 2. ti dak  boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. ; bulir 5. menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. ; bulir 6, dengan i’tikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. ; bulir 7, didalam musyawarah diutamakan kepentingan  bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. ; bulir 9, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa,

menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama; bulir 10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan  pemusyawaratan.

5.

Pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi

Seluruh rakyat Indonesia

 Nilai Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia Yang Adil dan Makmur secara lahiriah atapun batiniah.

Bukti pelanggaran terhadap sila kelima Pancasila : 1)

Kemiskinan

Indonesia adalah sebuah negara yang penuh paradoks. Negara ini subur dan kekayaan alamnya melimpah, namun sebagian cukup besar rakyat tergolong miskin.

2)

Ketimpangan dalam pendidikan

Banyak anak usia sekolah harus putus sekolah karena bia ya, mereka harus bekerja dan  banyak yang menjadi anak jalanan. 3)

Ketimpangan dalam pelayanan kesehatan

Keadilan dalam kesehatan masih belum dirasakan oleh masyarakat miskin Indonesia.

4) Kasus suap daging import

Dalam kasus dugaan korupsi kuota impor daging sapi, KPK menetapkan Fathanah sebagai tersangka. Beliau dijadikan tersangka bersama mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq serta Juard dan Arya. Tim jaksa KPK sebelumnya mendakwa Juard dan Arya memberikan hadiah atau janji berupa uang Rp

1,3 miliar kepada Luthfi yang menjabat anggota DPR sekaligus Presiden PKS. Pemberian uang itu dilakukan melalui Fathanah. Menurut surat dakwaan, uang Rp 1,3 miliar tersebut diberikan agar Luthfi menggunakan kedudukannya di partai untuk memengaruhi pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) agar memberikan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013 untuk PT Indoguna Utama dan perusahaan lain yang masih tergabung dalam grup PT Indoguna. 5) Kemewahan hidup Ratu Atut

Heboh foto Ratu Atut sebagai Perempuan Berdandan Rp 1 Miliar di media sosial dikomentari beragam oleh banyak orang. Ada yang tercengang dengan mahalnya  barang-barang yang dikenakan Atut, ada yang membandingkan kemewahan Ratu Atut sebagai Gubernur Banten dengan kondisi miskin masyarakat Banten. Di media sosial ada yang mengunggah ilustrasi Ratu Atut sebagai Perempuan Berdandan Rp 1 Miliar. Di gambar tersebut dirinci harga barang-barang yang dikenakan Atut dari ujung kepala hingga ujung kaki. Di gambar itu Atut membawa dompet Louis Vuitton seharga 78 Juta Rupiah. Jam tangan yang dikenakan Ratu Atut dari Sincere Watch seharga 295 Juta Rupiah. Tas Hermes yang sering dibawa Atut seharga 435 Juta rupiah.

Dari gambar- gambar diatas, terlihat dengan jelas adanya kesenjangan sosial antara masyarakat kurang mampu dengan mereka yang berkuasa. Masyarakat yang kurang mampu harus bersusah payah hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, sedangkan mereka yang berkuasa dengan mudahnya mendapatkan dan menghambur  –   hamburkan uang mereka. Hal ini jelas melanggar Sila kelima Pancasila bulir 2, sikap adil terhadap sesama; bulir 4, menghormati hak orang lain;  bulir 6, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain; bulir 7, menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat  pemborosan dan gaya hidup mewah; bulir 8, tidak menggunakan hak milik untuk  bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Merujuk pada keadilan yang berasaskan kesetaraan, maka selayaknya mereka yang kurang mampu mendapatkan bantuan yang lebih, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar. Akan tetapi, kenyataannya banyak uang yang seharusnya digunakan untuk membangun kesejahteraan rakyat malah digelapkan oleh para penguasa.

Salah satu kebijakan nasional yang sejalan dengan semangat melestarikan Pancasila di kalangan mahasiswa adalah Pasal 35 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.

Makna penting dari kajian historis Pancasila ini ialah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu seluruh komponen bangsa harus secara aktif menghayati dan melaksanakan Pancasila baik sebagai Dasar Negara maupun sebagai Pandangan Hidup Bangsa, dengan berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dan secara konsisten menaati ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal UUD 1945 .

Dengan seolah-olah “dikesampingkannya” Pancasila pada saat ini, pada awalnya memang tidak nampak suatu dampak negatif yang berarti, namun semakin hari dampaknya makin terasa dan berdampak sangat fatal terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia.

Dalam kehidupan sosial, masyarakat kehilangan kendali atas dirinya, akibatnya terjadi konflik-konflik horisontal dan vertikal secara masif dan pada akhirnya melemahkan sendisendi persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Dalam bidang budaya, kesadaran masyarakat atas keluhuran budaya bangsa Indonesia mulai luntur, yang pada akhirnya terjadi disorientasi kepribadian bangsa yang diikuti dengan rusaknya moral generasi muda.

Dalam bidang ekonomi, terjadi ketimpangan-ketimpangan di berbagai sektor diperparah lagi dengan cengkeraman modal asing dalam perekonomian Indonesia.

Dalam bidang politik, terjadi disorientasi politik kebangsaan, seluruh aktivitas politik seolaholah hanya tertuju pada kepentingan kelompok dan golongan. Lebih dari itu, aktivitas politik hanya sekedar merupakan

libido dominandi

atas hasrat untuk berkuasa, bukannya sebagai

suatu aktivitas memperjuangkan kepentingan nasional yang pada akhirnya menimbulkan carut marut kehidupan bernegara seperti dewasa ini.