3. PPM Berbasis Kab-Kota

PUBLIC PRIVATE MIX (PPM) TB

BERBASIS KABUPATEN/KOTA

Subdit Tuberkulosis

LATAR BELAKANG

LATAR BELAKANG

PPM 2016 30% RS sawsta 1% Klinik Swasta 1% Praktik Swasta

Swasta 74% diagnostik 51% Pengobatan 9% kontribusi melapor

-Underreporting -Mandatory notification (-) -Keberhasilan pengobatan?

Belum semua Dokter terlatih TB (10%) Apotik tempat awal mencari pengobatan

Meningkatkan akses Layanan TB Penguatan jejaring layanan berbasis kab/kota

Penguatan sistem surveilans TB Penyediaan alat diagnosis

Meningkatkan akses Layanan TB Penemuan Aktif Masif  Pendekatan PIS PK Kumis

Penemuan terduga TB oleh Kader  PIS PK Penemuan terduga TB tempat khusus Skrining calon Tenaga kerja & Jamaah Haji

Konsep PPM berbasis Kab/Kota

Definisi: Merupakan Jejaring layanan kesehatan dalam satu kab/kota yang

Prinsip Dasar: •

Merupakan bagian akselerasi penemuan kasus

•

Melalui penguatan sistem kesehatan

•

•

Merupakan kegiatan menuju kesinambungan program Komponen pembiayaan meliputi UKM dan UKP

TUJUAN UTAMA

Semua Layanan Kesehatan yang menangani TB berpartisipasi dalam jejaring agar semua kasus TB dapat

Tujuan Khusus: 1. Tersedianya layanan TB berkualitas diseluruh fasyankes di Kab/Kota. 2. Adanya regulasi/kebijakan untuk penerapan PPM di kab/kota termasuk pembiayaannya. 3. Terlibatnya seluruh layanan kesehatan bekerjasama dengan komunitas dalam jejaring PPM. 4. Terbentuknya mekanisme

Memastikan semua Kab/Kota membentuk dan

Strategi PPM

Kemitraan dikoordinasi Dinkes kab/kota Memperkuat kepemimpinan  regulasi, penganggaran

Keterlibatan sumua Fasyankes

Inovasi & pemanfaatan teknologi

Tersedia layanan berkualitas  gerakan TOSS TB

Akselerasi Penemuan Kasus TB To Reach the Unreach Geography, Social, Ekonomic, Politic Menemukan yang

belum ditemukan

To Notify the Unnotified

To Detect the Undetect 

Mendeteksi yang belum terdeteksi

OBATI SAMPAI TUNTAS/SEMBUH

Improvementdiagnostic tools Mandatory Notification

PENGUATAN JEJARING KOORDINASI

• • •

ORGANISASI PROFESI

• • • •

•

ORGANISASI LAYANAN

• •

UKBM  KADER KESEHATAN

•

IDI PDPI PAPDI IDAI PDUI IAI PATELKI

ARSADA PERSI ILKI

KADER POSYANDU

PENEMUAN AKTIf, PASIF, & KONTAK PENGUATAN LAB MIKROS, TCM, KULTUR, & KEPEKAAAN OBAT

PENGUATAN WAJIB LAPOR

PENGUATAN JEJEARING KOORDINASI

PENGUATAN MONEV

PENGUATAN SISTEM CATPOR TB PENGUATAN MANAJEMEN OBAT & LOGISTIKA LAINNYA

PENGUATAN SUPERVISI & MENTORING PENGUATAN MUTU - AKREDITASI LAYANAN

 Anggota PPM Berbasis Kab/Kota 7.Semua institusi  pendukung, dan layanan TB lainnya

1. Dikes Kab Kota

2. Semua RS

6. Organisasi Komunitas

3. Semua Puskesmas

5. Organisasi Profesi

4.Semua Klinik Pratama, DPM , FKTP lainnya

PERAN DINAS KESEHATAN PROVINSI:

1. Mendorong penyusunan regulasi terkait kegiatan PPM

2. Identifikasi mitra terkait (organisasi profesi, lintas program dan sektor) 3. Memfasilitasi pembentukan koalisi organisasi profesi dengan program 4. Membangun/memperkuat jejaring termasuk melakukan fasilitasi kerjasama lintas batas wilayah 5. Monitoring Evaluasi

PERAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA:

1.Penanggung jawab PPM TB berbasis kabupaten/kota 2.Pengorganisasian jejaring (surat keputusan pembentukan tim PPM) 3.Memfasilitasi pembentukan koalisi organisasi profesi tingkat kabupaten/kota 4.Program Managemen termasuk Pembiayaan 5.Melakukan surveilans TB (termasuk pelaporan pasien TB) seluruh faskes yg menangani TB berkoordinasi dengan Puskesmas berdasarkan pembagian wilayah kerja 6.Supervisi terpadu (melibatkan pihak lain . organisasi profesi, lintas program)

PERAN RUMAH SAKIT KAB/KOTA 1. Membentuk kolaborasi layanan antar unit di rumah sakit untuk memastikan layanan TB sesuai standar 2. Membentuk jejaring layanan/PPM TB berbasis kabupaten/kota dengan fasilitas kesehatan dan dinas kesehatan

3. Menerapkan wajib lapor kasus pasien TB yang ditemukan dan diobati melalui sistem pelaporan TB di dinas kesehatan kabupaten/kota (SITT, e-TB manager)

PERAN PUSKESMAS 1. Melakukan penemuan secara pasif di puskesmas dan secara aktif bekerjasama dengan kader/masyarakat 2. Memberikan layanan TB mulai dari penemuan kasus sampai pengobatan secara tuntas 3. Membentuk jejaring layanan TB dengan FKTP non puskesmas (DPM, klinik pratama) di wilayah kerjanya 4. Melakukan penguatan sistem surveilans TB: implementasi sistem wajib lapor pasien TB baik di puskesmas maupun di FKTP non puskesmas (dokter praktek mandiri, klinik pratama) di wilayah kerjanya

PERAN DOKTER PRAKTEK MANDIRI (DPM) /KLINIK 1. Memberikan layanan TB yg bermutu sesuai standar 2. Membentuk jejaring layanan TB dengan FKTP non puskesmas (DPM, klinik pratama) di wilayah kerjanya 3. Melaporkan kasus TB yg ditemukan dan atau diobati ke Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah.

PERAN KOMUNITAS Membina komunitas di Kab/ Kota untuk menjalankan: 1.Edukasi masyarakat 2.Penemuan kasus secara aktif  3.Memastikan pengobatan yang lengkap dan tuntas 4.Advokasi

PERAN ORGANISASI PROFESI Membina anggotanya di Kab/ Kota untuk menjalankan fungsi:

1. Dalam jejaring PPM di kab/kota Sebagai tenaga ahli klinis tim PPM di Kab/ Kota, dan berperan sebagai fasilitator untuk meningkatkan kapasitas petugas fasyankes melalui pelatihan, pembinaan, supervisi dan mentoring

2. Di Rumah Sakit Sebagai tenaga ahli yang menjadi motivator dan mendorong terbentuknya jejaring internal layanan TB berkualitas

3.

Di tempat praktik masing-masing Sebagai praktisi ahli dalam pelayanan langsung pada pasien dan melaporkan penemuan kasusnya ke dalam sistem informasi di Kab/Kota

KOALISI ORGANISASI PROFESI •

•

•

Koalisi organisasi profesi Penanggulangan Tuberkulosis adalah gabungan dari beberapa organisasi profesi yang mempunyai komitmen terlibat dalam penanggulangan TB di tingkat nasional, provinsi dan di kabupaten/kota dalam menjalankan peran dalam pelibatan jejaring PPM TB. Tujuan: untuk meningkatkan penemuan kasus TB dan implementasi pelaksanaan Jejaring Layanan dan Tatalaksana Tuberkulosis sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) dan International Standards for TB Care (ISTC). Organisasi profesi yang terlibat yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI), PDPI, PAPDI, IDAI, PERDOKI, PDUI, IAI.

PERAN KOALISI ORGANISASI PROFESI  Memberikan dukungan pelaksanaan Program TB ke Provi dan kab/

kota termasuk penyusunan NSPK (Norma Standar Prosedur dan Kriteria)  IDI sebagai induk organisasi profesi mensosialisasikan regulasi yang

mewajibkan anggotanya melakukan tatalaksana TB sesuai standar serta melaporkan kasus TB yang ditemukan dan atau diobati .  PDPI, PAPDI, IDAI, PDUI, PERDOKI sebagai organisasi profesi yang

menangani TB memberikan informasi teknis manajemen kasus TB dan memberikan anjuran kepada anggotanya melakukan wajib lapor berdasarkan laporan Dinas Kesehatan Kab/Kota.  IAI sebagai induk organisasi apoteker akan mengeluarkan surat

edaran kepada anggotanya agar (1) tidak melayani pembelian OAT tanpa resep, (2) melakukan konfirmasi kepada dokter yang memberikan resep OAT yang tidak sesuai dengan standar, dan (3)

Mandatory Notification

PENEMUAN KASUS TB PENEMUAN PASIF DENGAN JEJARING LAYANAN TB (PPM) Penemuan Intensif melalui Kolaborasi HIV,, DM, PAL, MTBS

PUSKESMAS KLINIK

LAB SWASTA

DPM

APOTEK RS PEMERINTAH

LABKESDA

DINKES KAB/KOTA

RS SWASTA RS PARU BB/BKPM

PENEMUAN AKTIF BERBASIS KELUARGA DAN MASYARAKAT Kerjasama

 Investigasi Kontak

ALUR RUJUKAN DAN LAPORAN PASIEN TB RUMAH SAKIT SWASTA LAYANAN RUJUKAN

RUMAH SAKIT PEMERINTAH

PUSKESMAS

LAYANAN PRIMER Dokter Praktik Mandiri (DPM)

Rujukan Rujukan dan Laporan Laporan

   A    T    O    K     /    B    A    K    N    A    T    A    H    E    S    E    K    S    A    N    I    D

Masyarakat/kader

Klinik swasta

Laboratorium /Apotek

PENGUATAN JEJARING PPM TB DI KAB/KOTA RUMAH SAKIT SWASTA

LAYANAN RUJUKAN

RUMAH SAKIT PEMERINTAH

LAYANAN PRIMER

Dinkes Kab/Kot a

PUSKESMAS

Dokter Praktik Mandiri (DPM)

Faskes lain

Kepala Daerah

Klinik swasta

Laboratorium /Apotek

TIM PPM (termasu k organisas i profesi)

JEJARING INTERNAL DI FKRTL Rawat Jalan; IGD Poli umum Poli Spesialis Layanan HIV

Unit Penunjang; Laboratorium, Patologi Klinlk, Radiologi Farmasi

Rawat Inap

DIREKSI

Unit DOTS

TARGET PENEMUAN KASUS MELALUI JEJARING LAYANAN TB BERBASIS KAB/KOTA

KASUS TB MELALUI JEJARING LAYANAN TB BERBASIS KAB/KOTA

AREA KEGIATAN PPM Kab/Kota (Esensial)   





Penyusunan/penguatan regulasi PPM Pembentukan/revitalisasi tim PPM Penguatan DOTS di RS pemerintah dan swasta Wajib lapor (mandatory  notification) untuk layanan primer dan lanjutan bagi layanan TB Intensifikasi Penemuan kasus (kontak investigasi, penerapan  jejaring kolaborasi layanan TB Anak, jejaring rujukan diagnosis dan rujuk balik: TCM, TB ekstra paru, TB dengan komorbid dan pelacakan kasus

Kab/Kota Prioritas (Komprehensif) •

• •

•

• •

•

•

•

Penguatan jejaring layanan TB di fasyankes di Lapas/ rutan, tempat kerja, RS Jiwa, faskes TNI/POLRI Penguatan DOTS di Klinik dan DPM Pembentukan jejaring layanan TB terintegrasi: TB, TB-HIV, TB-RO Penerapan sistem notifikasi wajib di semua fasyankes yang memberikan layanan TB, termasuk Lab klinik dan Apotek. Penerapan Integrasi layanan: PAL, MTBS, MTDS Penerapan jejaring kolaborasi layanan: TB Anak, TB DM, TB HIV, Lansia, klinik gizi, klinik merokok. Penemuan aktif TB di rawat jalan dan rawat inap RS dengan alat penapis dan diagnostik baru Jejaring penemuan dan pengobatan melibatkan komunitas baik di FKTP maupun FKRTL Validasi data dan monev PPM

Komunitas   

 



Penerapan Jejaring PKM-CSO Investigasi Kontak Dukungan Pengobatan kepada penderita TB-; termasuk dukungan psiko-sosial, Pelacakan kasus TB Memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar segera memeriksakan diri bila mempunyai gejala TB Membantu Skrining TB bagi penderita DM dan kelompok Manula

KABUPATEN/KOTA PRIORITAS BERDASARKAN INTERVENSI No

Provinsi

Esensial

1

Aceh

23

2

Sumut

3

Komp

No

Provinsi

Esensial

Komp

6

18

Kalteng

14

3

34

11

19

Kalsel

13

2

Sumbar

20

5

20

Kaltim

10

3

4

Sumsel

18

9

21

Kaltara

5

1

5

Riau

11

9

22

Sulut

15

3

6

Jambi

11

1

23

Gorontalo

6

1

7

Bengkulu

10

2

24

Sulteng

13

3

8

Kepri

7

3

25

Sulsel

24

6

9

Lampung

15

7

26

Sulbar

6

1

10

Babel

7

3

27

Sultra

16

2

11

Banten

8

8

28

Bali

9

5

12

DKI Jakarta

6

5

29

NTB

10

5

13

Jabar

27

26

30

NTT

22

4

14

Jateng

35

34

31

Maluku

11

2

15

Jatim

34

27

32

Maluku Utara

10

2

16

DI Yogyakarta

5

4

33

Papua

29

6

17

Kalbar

14

7

34

Papua Barat

13

3

INDIKATOR PPM UNTUK KAB/KOTA  Adanya regulasi/kebijakan pelaksanaan dan pembiayaan PPM  





di Kab/Kota. Terbentuknya mekanisme koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan PPM. Persentase jumlah penyedia layanan kesehatan yang terlibat dalam jejaring PPM di antara jumlah penyedia layanan yang ada. Kontribusi penemuan kasus TB dari: Puskesmas+BP4, fasyankes pemerintah non-Puskesmas+BP4, dan fasyankes non pemerintah Angka keberhasilan pengobatan pada masing-masing penyedia layanan di Kab/Kota.

PENILAIAN CAPAIAN PPM Klasifikasi Kab/Kota berdasarkan Capaian Pengembangan PPM:

1. Pratama: 100% Puskesmas, 80% RS memberikan layanan TB dengan standar Nasional, 2. Madya: memenuhi syarat Pratama dan melaksanakan mandatory notification dengan keterlibatan komunitas dalam  jejaring dan berkontribusi dalam penemuan kasus, 3. Utama: memenuhi syarat Madya dan 80% layanan terlibat dengan peran komunitas dan CSO lebih masif.