3.Permasalahan PSO-IMO dan TAC Perkeretaapian.pptx

PSO – IMO DAN TAC PERKERETAAPIAN

DASAR HUKUM PELAYANAN KELAS EKONOMI UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan dalam pasal 153 ayat 1 PSO = Tarif yg dihitung Penyelenggara Sarana Perkeretaapian - Tarif yg ditetapkan Pemerintah Tarif yg dihitung Penyelenggara Sarana Perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah,. Sudah diterbitkan : Peraturan Menteri Perhubungan No.38 tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

PENGGUNAAN PRASARANA UU 23 tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 154 Penyelenggara Sarana Perkeretaapian membayar biaya penggunaan prasarana perkeretaapian. Besarnya biaya penggunaan prasarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Belum diterbitkan pedoman penetapan biaya penggunaan prasarana perkeretaapian

2

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC

3

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC Perkembangan Perubahan Kenaikan Tarif KA Ekonomi 1. Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 7 Tahun 2009 4 Februari 2009. Mulai berlaku 4 Februari 2009. 2. Peraturan Menteri Perhubungan No: KM 35 Tahun 2010, 1 Juni 2010. Mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2010 (kenaikan tarif) 3. Ditunda kenaikannya, mulai berlaku 1 Oktober 2010 (KM 48/2010). 4. Ditunda lagi kenaikannya (KM 54/2010). akan diberlakukan setelah ada evaluasi tarif pada akhir bulan Desember 2010. 5. Surat Menteri Perhubungan HK.202/1/3PHB 2011 tanggal 5 Januari 2011 perihal Pelaksanaan KM 35 tahun 2010 6. Ditunda dengan Surat Menteri Perhubungan PR.304/1/1 Phb 2011 tanggal 10 Januari 2011. Ketidakpastian kenaikan tarif KA Ekonomi tidak kondusif bagi investor yang akan masuk di sektor Perkeretaapian

Dengan kebijakan tarif KA Ekonomi yang rendah, maka : 1. Diperlukan Dana PSO dari APBN yang cukup besar, dan 2. Tingginya permintaan angkutan KA Ekonomi tetapi tidak dapat diimbangi dengan kapasitas produksi (keterbatasan sarana dan prasarana) sehingga dapat menurunkan tingkat kenyamaan penumpang. 4

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Peraturan Menteri Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran

PMK: NOMOR 156 / PMK.02 / 2010 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI Pasal 2 ayat 2 Dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal PerkeretaapianKementerian Perhubungan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

PMK: NOMOR 111 / PMK.02 / 2007 TENTANG

PMK: NOMOR 125/PMK.02/2010 TENTANG SUBSIDI BERAS

SUBSIDI LISTRIK Pasal 8 ayat 3 Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi listrik, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Pasal 5 ayat 2 Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Utama Perusahaan Umum (PERUM) BULOG selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

5

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC TATA CARA PENYEDIAAN, PENCAIRAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM

Peraturan Menteri Keuangan

Pemerintah membayar lebih kecil

PMK: NOMOR 156 / PMK.02 / 2010 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI Pasal 14 ayat 1 Dalam hal terdapat selisih kurang antara jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi yang telah dibayar kepada PT Kereta Api (Persero) dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran tersebut tidak dapat ditagihkan kepada negara.

PMK: NOMOR 111 / PMK.02 / 2007 TENTANG

PMK: NOMOR 99/PMK.02/2009 TENTANG SUBSIDI BERAS

SUBSIDI LISTRIK Pasal 20 ayat 1 Apabila terdapat selisih kurang pembayaran Subsidi Listrik antara yang telah dibayar kepada PT. PLN (Persero) dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), jumlah selisih kurang dimaksud setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya atau APBNPerubahan tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16 ayat 4 Apabila berdasarkan laporan hasil audit dinyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dari pemerintah kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG pada satu tahun anggaran, kekurangan pembayaran dimaksud dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN tahun anggaran berikutnya

6

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC

Peraturan Menteri Keuangan

Pencairan dana

PMK: NOMOR 156 / PMK.02 / 2010 TENTANG KEWAJIBAN PELAYANAN UMUM BIDANG ANGKUTAN KERETA API KELAS EKONOMI Pasal 5 ayat 1 Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan umum bidang angkutan kereta api kelas ekonomi dilaksanakan secara triwulanan.

PMK: NOMOR 111 / PMK.02 / 2007 TENTANG

PMK: NOMOR 99/PMK.02/2009 TENTANG SUBSIDI BERAS

SUBSIDI LISTRIK

Pasal 13 ayat 2 Jumlah Subsidi Listrik yang dapat dibayar untuk setiap bulannya sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari hasil perhitungan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Pasal 14 ayat 1 Terhadap pembayaran bulanan Subsidi Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, PT. PLN (Persero) dapat mengajukan usulan koreksi setiap akhir triwulan.

Pasal 8 ayat 1 Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dapat diberikan pembayaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah tahap pertama paling banyak sebesar ½ x pagu anggaran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah.. Pasal 11 ayat 1 Dalam hal kebutuhan dana untuk mendukung kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 belum mencukupi, Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dapat mengajukan kredit perbankan kepada bank umum milik negara dan/atau bank devisa.

7

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC

Peraturan Menteri Keuangan

Kuasa Pengguna Anggaran

PMK:NOMOR 03/ PMK.02/ 2009 TENTANG TATA CARA PENYEDIAAN, PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU Pasal 4 ayat 2 Dalam rangka pelaksanaan anggaran subsidi BBM Jenis BBM Tertentu, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran menetapkan Direktur Jenderal Anggaran selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 15 ayat 1 Apabila terdapat selisih kurang pembayaran subsidi BBM Jenis BBM Tertentu antara yang telah Pemerintah membayar dibayar kepada Badan Usaha dengan hasil audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), lebih kecil jumlah selisih kurang dimaksud dapat diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN atau APBN-P tahun anggaran berikutnya. Pencairan dana

Pasal 8 Jumlah Subsidi BBM Jenis BBM Tertentu yang dapat dibayar untuk setiap bulannya kepada Badan Usaha paling tinggi 95% (sembilan puluh Iima persen) dari hasil perhitungan verifikasi.. Pasal 10 ayat 1 Koreksi terhadap jumlah subsidi BBM Jenis BBM Tertentu yang telah dibayar kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan secara triwulanan.

8

PERMASALAHAN PSO – IMO DAN TAC

Dari tabel di atas diketahui bahwa sampai dengan tahun 2004 sisa kekurangan dana dari Pemerintah untuk pelaksanaan kewajiban program PSO dan IMO Pemerintah oleh PT KA telah mencapai jumlah Rp1.336.944.000.000,Sumber : LHP BPK tahun 2005

9

KETIDAKSETARAAN PERLAKUAN

1. Angkutan kereta api terkena beban Track Access Charge (TAC), sementara beban angkutan darat (truk) tidak terkena Road User Charge (RUC) 2. Angkutan kereta api terkena BBM Non Subsidi, dibandingkan angkutan darat (truk) yang mendapat BBM Bersubsidi 3. Angkutan kereta api terkena PPN 10 % sedangkan angkutan darat (truk) tidak terkena PPN 10 %

Perpres No. 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri, dalam Lampiran 1 dinyatakan bahwa untuk konsumen pengguna Transportasi terdiri dari Segala bentuk sarana transportasi darat (kendaraan bermotor, kereta api) yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan sungai, danau, dan penyeberanga(ASDP); SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE - 119/PJ/2010 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UMUM DI JALAN dinyatakan bahwa penyerahan jasa Angkutan Umum dijalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai sepanjang menggunakan kendaraan bermotor dengan tanda nomor kendaraan dengan dasar kuning dan tulisan hitam, termasuk penyerahan jasa Angkutan Umum di jalan dengan menggunakan Kendaraan Angkutan Umum yang bersifat charter atau sewa

10

TERMINOLOGI ANGKUTAN UMUM

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 44 TAHUN 1993 TENTANG KENDARAAN DAN PENGEMUDI Pasal 178 Bentuk, ukuran, bahan, warna, dan cara pemasangan tanda nomor kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : d. warna tanda nomor kendaraan bermotor adalah sebagai berikut : 2) dasar kuning, tulisan hitam untuk kendaraan umum;

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2007 TENTANG PERKERETAAPIAN Pasal 5 1) Perkeretaapian menurut fungsinya terdiri atas: a. perkeretaapian umum; dan b. perkeretaapian khusus. 2) Perkeretaapian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. perkeretaapian perkotaan; dan b. perkeretaapian antarkota. 3) Perkeretaapian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya digunakan secara khusus oleh badan usaha tertentu untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tersebut.

Terminologi angkutan umum , yang digunakan dalam Perpres No. 9 Tahun 2006 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 527/KMK.03/2003 tentang Jasa di Bidang Angkutan Umum di Darat dan di Air yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebaiknya untuk angkutan dengan moda kereta api digunaan terminologi yang dikenal dalam Undang-undang 23 tahun 2007seperti perkeretaapian umum dan perkeretaapian khusus.

11

12

GHG EMISSION REDUCTIONS IN SOUTH SUMATRA

13

GHG EMISSION REDUCTIONS IN JAVA

14