3 Pendekatan Ilmu Politik

Denok Friana Susanti 1006816136 S1 Ekstensi Administrasi Niaga 2010 Konsep Ilmu Politik Kebijakan Umum (Public Policy, Beleid) Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam membuat kebijkan antara lain : • jumlah orang yang ikut mengambil keputusan • peraturan pembuat keputusan, dan • informasi Empat kebijakan umum yang ditetapkan pemerintah antara lain : • kebijakan regulatif • kebijakan redistributif • kebijakan destributif • kebijakan konstituen Pendekatan-pendekatan Ilmu Politik Pendekatan Tradisional (Tradisional Approach) Negara menjadi fokus utama dengan menonjolkan segi konstitusional dan yuridis. Bahasan pendekatan ini menyangkut, misalnya : Sifat Undang-Undang Dasar serta kedaulatan, kedudukan dan kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan formal, badan yudikatif, badan eksekutif,dsb. Karenanya pendekatan ini disebut juga pendekatan institusional atau legal-institusional. Contoh Pendekatan Tradisional: Dengan pendekatan ini, dalam mempelajari parlemen, maka yang diperhatikan adalah kekuasaan serta wewenang yang dimilikinya seperti tertuang dalam naskah (UUD,UU, atau Peraturan Tata Tertib); hubungan formal dengan badan eksekutif; struktur organisasi serta hasilnya. Beberapa kelemahan pendekatan tradisional, antara lain: 1. Pendekatan ini tidak meneliti apakah lembaga kenegaraan memang terbentuk dan berfungsi seperti yang diuraikan dalam naskah-naskah resmi kenegaraan. 2. Cenderung kurang menyoroti organisasi-organisasi yang tidak formal, seperti kelompok kepentingan dan media massa. 3. Bahasan lebih deskriptif daripada analitis. 4. Lebih banyak menggunakan ulasan sejarah, seperti menelusuri perkembangan parlemen.

Pengantar Ilmu Politik

Denok Friana Susanti 1006816136 S1 Ekstensi Administrasi Niaga 2010 5. Lebih bersifat normatif karena fakta dan norma kurang dibedakan, bahkan seringkali saling berkaitan. 6. Kurang memberikan sumbangan terhadap pembentukan teori baru. Pendekatan Tingkah Laku (Behavioral Approach) Salah satu pemikiran pokok dari pendekatan perilaku adalah tidak lagi membahas lembaga-lembaga formal karena bahasan itu tidak banyak memberi informasi mengenai proses politik yang sebenarnya. Sebaliknya, lebih bermanfaat bagi peneliti untuk mempelajari manusia itu sendiri serta perilaku politiknya, sebagai gejala yang benarbenar dapat diamati. Contoh Pendekatan Perilaku: Dalam mempelajari parlemen, maka yang dibahas adalah perilaku anggota perlemen, yaitu: bagaimana pola pemberian suaranya (voting behavior) terhadap rancangan UU, giat atau tidaknya memprakarsai UU, kegiatan lobbying, dsb. Ciri-Ciri Pendekatan Tingkah Laku: Pendekatan ini cenderung bersifat interdisipliner, maksudnya tidak saja mempelajari dampak faktor pribadi tetapi juga dampak dari faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan ini memiliki keuntungan yakni memberi kesempatan untuk mempelajari kegiatan dan susunan politik dibeberapa Negara yang berbeda sejarah perkembangannya, latar belakang dan kebudayaan dan ideology, dengan mempelajari bermacam-macam mekanisme yang menjalankan fungsi-fungsi tertentu, yang memang merupakan tujuan dari setiap kegiatan politik dimanapu terjadi Kritik terhadap Pendekatan Perilaku: 1. Pendekatan perilaku telah membawa efek yang kurang menguntungkan, yakni mendorong para ahli menekuni masalah-masalah yang kurang penting seperti pemilihan umum (voting studies) dan riset berdasarkan survey.(1960-an) 2. Penganut pendekatan perilaku kurang memberi perhatian pada masyarakat perubahan (change) dalam masyarakat. 3. Pendekatan perilaku terlalu steril, karena menolak untuk memasukkan nilai-nilai dan norma dalam penelitian.(Eric Voegelin, Leo Strauss, dan John Hallowel) 4. Pendekatan perilaku juga tidak memiliki relevansi dengan realitas politik dan buta terhadap masalah-masalah sosial. Pendekatan Pascaperilaku (Post Behavioral Approach) Gerakan pascaperilaku memperjuangkan perlunya relevance and action (relevansi dan orientasi bertindak). Reaksi ini ditujukan kepada usaha mengubah penelitian dan pendidikan Ilmu Politik menjadi suatu ilmu pengetahuan murni sesuai dengan pola ilmu eksakta. Pada hakikatnya pendekatan ini merupakan “kesinambungan” sekaligus “koreksi” dari pendekatan perilaku.

Pengantar Ilmu Politik

Denok Friana Susanti 1006816136 S1 Ekstensi Administrasi Niaga 2010

Perbandingan PendekatanTradisional, Pendekatan Behavioral dan Pendekatan Post Behavioral No 1.

Pendekatan Tradisional Saling mengaitkan fakta dan nilai

2.

Perspektif dan normatif

3.

Kualitatfif Berkaitan dengan ketidakteraturan dan keteraturan Konfiguratif dan non komparatif; berfokus kepada sebuah negara Etnosentris; secara khusus berfokus kepada demokrasi eropa barat deskriptif; sempit, dan statis Berfokus kepada struktur formal (institusi dan pemerintah)

4. 5. 6. 7. 8.

Pengantar Ilmu Politik

Pendekatan Behavioral Memisahkan fakta dan nilai Nonsperspektif, objektif dan empiris Kuantitatif Berkaitan dengan keseragaman dan keteraturan

Pendekatan Post Behavioral Fakta dan nilai diikat pada tindakan dan relevansi Bersifat humanistik, dan berotientasi masalah, normatif Kualitatif dan Kuantitatif

Komparatif; berfokus kepada beberapa negara

Komparatif; berfokus kepada beberapa negara

Etnosentris; secara khusus berkaitan dengan model anglo-amerika Abstrak, berideologi, konservatif, dan statis Berfokus pada struktur dan fungsi-fungsi (kelompok) formal dan informal

Berkaitan dengan keteraturan dan ketidakteraturan

Secara khusus berorientasi pada dunia ketiga Teoritis, radikal, dan berorientasi nilai Berfokus pada hubungan dan konflik kelas kelompok.