3 Konsep Amdal

 

KONSEP ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) 

MAKALAH

Disusun untuk memenuhi tugas matakuliah Ekologi Lanjut yang dibina oleh Bapak Dr. Drs. Fatchur Rohman, M.Si dan Prof. Dr. Ir. Suhadi, M.Si

Disajikan oleh: 1.  2. 

Kelompok 3 / Kelas B Arfiatul Isnaini 170341864503 170341864503 Putri Widya Mayangsari 170341864517 170341864517

UNIVERSITAS NEGERI MALANG PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI  September 2017

 

BAB I PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi

kelangsungan

kehidupan

dan

kesejahteraan

manusia

(UU. No. 23/1997). Lingkungan hidup dalam pengertian pengertian ekologi ekologi

tidaklah

mengenal batas wilayah negara maupun wilayah administratif, tetapi jika lingkungan hidup dikaitkan dengan dengan pengelolaannya pengelolaannya maka maka harus

jelas batas

wilayah wewenang pengelolaan tersebut. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan

sosial

( sociosystem),  sociosystem),

lingkungan

buatan

(technosystem)) (technosystem

dan

lingkungan alam (ecosystem) (ecosystem)  dimana ke tiga sub sistem ini berinteraksi untuk meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, dimana kondisi ini akan memberikan jaminan yang memberikan peningkatan kualitas hidup setiap makhluk hidup di di dalamnya. Permasalahan lingkungan hidup pada dasarnya timbul karena dinamika  penduduk, pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang kurang bijaksana, kurang terkendalinya pemanfaatan akan ilmu pengetahuan dan teknologi maju, dampak negatif yang sering timbul dan klemajuan ekonomi yang seharusnya  positif, dan benturan tata ruang. Untuk mengatasi permasalahan lingkungan, maka pemerintah menerapkan kebijakan di bidang lingkungan hidup. Salah satu upaya yang harus dilakukan untuk meminilalisasi dampak negatif yang timbul dari suatu kegiatan /industri, maka diberlakukannya kewajiban dalam penyusunan studi kelayakan lingkungan  berupa penyusunan dokumen dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkung Lingkungan an (AMDAL). Berdasarkan uraian pemasalahan tersebut, maka dalam makalah ini akan dibahas lebih rinci mengenai pengertian AMDAL, prinsip AMDAL, sampai dengan proses pelaksanaan AMDAL di Indonesia.

 

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah  pada makalah ini adalah sebagai berikut. 1.  Bagaimanakah pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)?  2.  Bagaimanakah prinsip dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)? 3.  Bagaimanakah jenis-jenis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)? 4.  Bagaimanakah

prosedur

Analisis

Mengenai

Dampak

Lingkungan

(AMDAL) di Indonesia?

C.  Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka manfaat dari penulisan makalah adalah sebagai berikut. 1.  Untuk mengetahui pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).  2.  Untuk mengetahui Prinsip dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 3.  Untuk mengetahui jenis-jenis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). 4.  Untuk mengetahui prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia.

 

BAB II PEMBAHASAN

A.  Pengertian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Menurut Setiawan, et.al . (2003) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), secara resmi diperkenalkan pertama kali melalui  National  Environmental Policy Act   pada tahun 1969 di Amerika Serikat, yang mengharuskan lembaga federal untuk memperhatikan dampak lingkungan dari berbagai rencana pembangunan. Sejak itu, banyak negara juga menggunakan analisis dampak lingkungan dalam pengelolaan lingkungan dan sumberdaya, baik melalui undang-undang maupun kebijakan. Menurut UU  No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 27/1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses  pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk  pengambilan keputusan. Yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik (struktur tanah, geologi, bentang lahan), kimia (pencemaran air, udara dan tanah), ekologi (dampak terhadap flora dan fauna), sosial-ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup di satu sisi merupakan bagian studi kelayakan untuk melaksanakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan, di sisi lain merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan. Berdasarkan analisis ini dapat diketahui secara lebih jelas dampak besar dan  penting terhadap lingkungan hidup, baik dampak negatif maupun dampak  positif yang akan timbul dari usaha dan/atau kegiatan sehingga dapat dipersiapkan

langkah

untuk

menanggulangi

dampak

mengembangkan dampak positif (Hendartomo, Tanpa Tahun).

negatif

dan

 

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut di antaranya digunakan kriteria mengenai : a.  Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan. Jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila manusia di wilayah studi ANDAL yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan, jumlahnya sama atau lebih  besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan di wilayah tersebut.  b.  Luas wilayah penyebaran dampak. Suatu rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, tidak berbaliknya dampak, kumulatif dampak. c.  Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.  Intensitas dampak ; Perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat, atau drastic, berlangsung diarea yang relative luas, dalam kurun waktu yang relative singkat.  Lamanya dampak berlangsung ; Dikatakan penting bila rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan. d.  Banyaknya komponen lingkungan lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak. Rencana usaha atau kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer. e.  Sifat kumulatif dampak. Komulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk atau  bertimbun. Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan dikat akan bersifat kumulatif  bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap  penting., tetapi karena aktivitas tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif. f.  Berbalik (reversible (reversible)) atau tidak berbaliknya (irreversibl  (irreversibl e) e) dampak.

 

Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia (Tias, 2009). Tujuan secara umum AMDAL adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dengan demikian AMDAL diperlukan bagi  proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana kegiatan yang mempunyai dampak terhadap lingkungan hidup (Hendartomo, Tanpa Tahun).

B.  Prinsip dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Gibson (1993) dalam Setiawan (2003) menyatakan bahwa seperangkat  prinsip dapat diidentifikasikan untuk merancang analisis dampak. Kedelapan  prinsip ini adalah sebagai berikut: 1.  Satu pendekatan terpadu. terpadu. Masyarakat harus melihat dampak kegiatan mereka pada skala lokal, nasional dan internasional. Meyakinkan bahwa kebutuhan dasar terpenuhi, kemiskinan dapat dihilangkan, adanya analisis  pola konsumsi untuk menentukan implikasi penggunaan sumber-sumber alam serta besaran limbah yang dibuang balik ke lingkungan, serta melihat  pula

aspek-aspek

sosial,

budaya

dan

ekonomi

disamping

aspek

lingkungan. Mengkaji implikasi panjang pendek, menengah dan panjang  juga penting dilakukan. 2.  Semua bentuk keputusan harus ramah linngkungan. linngkungan . Analisis dampak harus diberlakukan seluas mungkin, termasuk prakarsa pembangunan dari masyarakat maupun swasta untuk proyek-proyek baru atau perluasan,  perbaikan, ataupun penghentian proyek yang ada. Prinsip ini bermaksud  bahwa kebijakan, program dan proyek proyek harus melalui anallisis dampak. 3.  Analisis dampak harus menekankan pada identifikasi kemungkinan terbaik.   Prinsip ini menuntut bahwa tujuan dan keunggulan relatif dari terbaik. alternatif yang dipilih harus dikaji secara kritis. 4.  Analisis dampak harus berdasarkan hukum, serta harus spesifik, wajib dan dapat diterapkan. diterapkan. Prinsip ini memperjelas bahwa analisis dampak merupakan suatu serangan terhadap  status quo  quo  dan dimaksudkan untuk membawa perubahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.

 

Karena menekankan pada perubahan, pemberlakuan yang bersifat sukarela adalah tidak tepat. Harapan terhadap analisis harus dapat dipahami secara  jelas, semuanya harus h arus berdasarkan hukum dan peraturan, ser serta ta harus dapat diberlakukan berdasar hukum. 5.  Proses analisis dan pengambilan keputusan yang terkait harus terbuka,  partisipatif dan adil . Prinsip ini merefleksikan konsep-konsep persamaan,  pemberdayaan dan keadilan yang merupakan hakekat pembangunan  berlanjut, serta pendekatan partisipasi. Pertimbangannya adalah bahwa analisis dampak mengandung hal-hal ilmiah maupun nilai-nilai sehingga “partisipasi dan kritik luas meru pakan cara terbaik untuk melawan kecenderungan bias yang sempit serta meningkatkan kehati-hatian terhadap terh adap tanggapan masyarakat luas”. luas” . Keterbukaan dan partisipasi juga akan menghasilkan pendekatan yang seimbang dengan memperhatikan semua golongan dan kepentingan. 6.  Kondisi dan syarat penerimaan harus dapat dijalankan; kapasitas juga harus ada untuk memantau efek dan penataan terhadap peraturan  pelaksanaan(juklak) selama pelaksanaan. pelaksanaan. Persetujuan yang dilakukan setelah kajian yang sistematik tidak akan banyak gunanya jika tidak ada kapasitas

atau

komitmen

untuk

mengevaluasi

pelaksanaan

dan

meyakinkan diikutinya peraturan. Sementara hal ini jelas merupakan suatu  pengetahuan umum, banyak proses analisis analisi s dampak tidak memberikan apa yang disebut sebagai “pemaksaan”. 7.  Penerapan yang efisien harus muncul . Meskipun efisiensi merupakan  perhatian utama dalam proses regulasi, Gibson menyarankan bahwa hal ini sangat penting dalam analisis dampak karena ketidakefisienan akan membawa kekejaman dan antagonisme, yang akan menjadi musuh yang menakutkan. Tujuan jangka panjang analisis dampak adalah mengubah  proponen menjadi manusia yang secara otomatis berfikir, berencana dan  bertindak dengan pertimbangan-pertimbangan lingkungan dan sosial. Antagonisme dan kekejaman akan menjadi persoalan utama dalam mencapai tujuan jangka panjang ini.

 

8.  Berbagai cara harus disusunn untuk menghubungkan menghubungkan analisis dampak dengan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. tinggi . Prinsip terakhir ini  berkaitan erat dengan prinsip pertama yang menyarankan pendekatan terpadu. Oleh karenanya, penting untuk meneruskan hasil-hasil analisis dampak pada proses pengambilan keputusan dan program yang lebih luas, serta digunakan untuk membantu dan mengembangkan kriteria yang digunakan untuk menilai fungsi lingkungan (Setiawan dkk, 2003).

C.  Jenis-jenis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Menurut PP Nomor 51 Tahun 1993 ditetapkan 4 jenis studi AMDAL, yaitu sebagai berikut. 1.  AMDAL Proyek , yaitu AMDAL yang berlaku bagi satu kegiatan yang  berada dalam kewenangan satu instansi sektoral. Misalnya rencana kegiatan pabrik tekstil yang mempunyai kewenangan memberikan ijin dan mengevaluasi studi AMDAL-nya ada pada Departemen Perindustrian. 2.  AMDAL Terpadu / Multisektoral, adalah AMDAL yang berlaku bagi suatu rencana kegiatan pembangunan yang bersifat terpadu, yaitu adanya keterkaitan dalam hal perencanaan, pengelolaan dan proses produksi, serta  berada dalam satu kesatuan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi. Sebagai contoh adalah satu kesatuan kegiatan pabrik  pulp dan kertas yang kegiatannya terkait dengan proyek hutan tanaman industri (HTI) untuk penyediaan bahan bakunya, pembangkit tenaga listrik uap (PLTU) untuk menyediakan energi, dan pelabuhan untuk distribusi  produksinya. Di sini terlihat adanya keterlibatan lebih dari satu instansi, yaitu Departemen Perindustrian, Departemen kehutanan, Departemen Pertambangan dan Departemen Perhubungan. 3.  AMDAL Kawasan, yaitu AMDAL yang ditujukan pada satu rencana kegiatan pembangunan yang berlokasi dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi. Contohnya adalah rencana kegiatan pembangunan kawasan industri. Dalam kasus ini masing -masing kegiatan di dalam kawasan tidak perlu lagi membuat AMDALnya, karena sudah tercakup dalam AMDAL seluruh kawasan.

 

4.  AMDAL Regional, adalah AMDAL yang diperuntukan bagi rencana kegiatan pembangunan yang sifat kegiatannya saling terkait dalam hal  perencanaan dan waktu pelaksanaan kegiatannya. AMDAL ini melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi, berada dalam satu kesatuan ekosistem, satu rencana pengembangan wilayah sesuai Rencana Umum Tata Ruang Daerah. Contoh AMDAL Regional adalah pembangunan kota -kota baru (Setiawan dkk, 2003).

D.  Teknik Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Terdapat

empat

mengidentifikasikan

teknik

dampak.

berbeda

Keempatnya

yang

digunakan

adalah:

checklist,

untuk overlay,

matrices dan matrices  dan networks. networks.  

  Checklist . Cheklist menyajikan daftar hal-hal penting yang harus diteliti.



Dalam hal ini cheklist  berfungsi   berfungsi sebagai pedoman untuk mengingatkan  peneliti tentang beberapa aspek yang dianggap penting. Sebuah cheklist   tidak dimaksudkan untuk menjelaskan hubungan sebab-akibat berbagai aspek yang ada dalam daftar serta kegiatan proyek. Butir-butir yang terdapat dalam daftar didasarkan atas pengalaman umum dalam analisis dampak, yang mana peneliti harus menentukan mana-mana yang sekiranya akan terjadi.

  Overlay Overlay.. Teknik ini memanfaatkan beberapa peta yang menggambarkan



karakteristik lingkungan dan sosial wilayah proyek. proyek. Peta ini digabung untuk

mendapatkan

suatu

gambaran

lengkap

yang

menjelaskan

karakteristik suatu wilayah. Suatu keputusan tentang karakteristik yang menentukan hal sensitif dan bernilai kemudian dibuat, serta dampaknya disimpulkan.

   Matriks  Matriks.. Teknik ini lebih baik dari cheklist , yang mana karakteristik



lingkungan dan sosial diidentifikasikan dalam satu kolom dari matriks dan kegiatan proyek pada kolom lain. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan tingkatan pertama hubungan sebab-akibat antara kegiatan yang akan dilakukan dan dampaknya.

 

   Network . Teknik ini dimulai dengan identifikasi kegiatan yang diusulkan,



diikuti dengan hubungan sebab-akibat pada berbagai tingkatan (langsung dan tak langsung). Netwoks langsung).  Netwoks secara  secara nyata mengakui adanya suatu dampak  berantai yang mungkin ditimbulkan oleh satu kegiatan, dan merupakan suatu keharusan untuk melacak rangkaian dampaknya, mulai dari tingkat  pertama, kedua dan ketiga. Keempat teknik di atas diurutkan mulai dari yang paling sederhana.  Network   secara teoritik merupakan merupakan tekn teknik ik yang paling maju, tetapi juga  paling kompleks dan memerlukan banyak waktu. Lebih jauh lagi, network   seringkali juga sulit dilakukan karena mungkin tidak cukup data dan informasi untuk berbagai dampak berantai. Sebaliknya, cheklist   dan overlay overlay   relatif mudah dan selalu dipakai pada tahap awal analisis dampak. Sekali dampak telah diidentifikasikan melalui cheklist   dan overlay overlay,, analisis lebih lanjut menggunakan matrices matrices   dan networks networks   dapat dilakukan. Juga penting dicatat adanya teknik kelima yang selalu digunakan, yakni yang biasa disebut sebagai  pendapat   ahli atau profesional . “teknik” ini tidak secara langsung memanfaatkan keempat teknik diatas, melainkan didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman seseorang dalam mengevaluasi banyak kasus sejenis dan menentukan aspek yang dianggap penting (Setiawan et.al ., ., 2003).

E.  Prosedur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Secara umum prosedur pelaksanaan Amdal dapat digambarkan seperti gambar skema 2.1 dibawah ini.

 

  Gambar 2.1 Prosedur Pelaksanaan AMDAL Secara Umum (Sumber: Soemarwoto, 2009)

Canter (1997) dalam Suratmo (2004) membagi langkah-langkah la ngkah-langkah dalam melaksanakan pendugaan dampak lingkungan ke dalam 5 langkah lan gkah dasar, seperti berikut. 1.  Dasar (basic (basic)) 2.  Rona lingkungan ( Description of Environmental Setting ) 3.  Pendugaan Dampak ( Impact  Impact Assessment )

 

4.  Seleksi usulan aktivitas proyek (Selection ( Selection of Proposed Action) Action) 5.  Penyusunan laporan Andal ( Preparation of Environmental Impact Impact Statement ) Secara garis besar bes ar proses penyusunan dokumen AMDAL dipisahkan menjadi 3 bagian penting seperti yang disajikan dalam skema Gambar 2.2 dibawah ini.

Gambar 2.2 Tahapan dalam Penyusunan Dokumen AMDAL (Sumber: Harjanto, 2004) 

a.  Proses Penyusunan Kerangka Acuan/Pelingkupan (Skoping) Andal Kerangka Acuan Andal merupakan ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan yang disepakati oleh penyusun Amdal dan komisi Amdal. Suratmo (2004) menjelaskan

bahwa

pelingkupan

(skoping)

merupakan

proses

terpenting yang dilakukan di awal untuk menentukan lingkup  permasalahan dan mengidentifikasi dampak besar dan penting yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Pelingkupan terdiri atas Pelingkupan Dampak Besar dan Penting dan Pelingkupan Wilayah Studi. Studi.

Harjanto (2004) menggambarkan

 proses pelingkupan untuk penyusunan dokumen Kerangka Acuan Andal seperti pada Gambar 2.3 berikut ini.

 

  Gambar 2.3 Proses Pelingkupan untuk Penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Andal (Sumber: Harjanto, 2004) 

Adapun proses pelingkupan dampak besar dan penting dilakukan melalui serangkaian proses, yaitu: 1)  Identifikasi Dampak Potensial Pada

tahap

ini

pelingkupan

dimaksudkan

untuk

mengidentifikasi segenap dampak lingkungan hidup (primer, sekunder, dan tersier). 2)  Evaluasi Dampak Potensial Pelingkupan

tahap

ini

bertujuan

untuk

menghilangkan/meniadakan dampak potensial yang dianggap tidak pentinng/tidak relevan, sehingga diperoleh dampak  penting. Soemarwoto (2009) menjelaskan bahwa dalam melakukan pelingkupan harus melakukan identifikasi dampak selengkapnya. Dari semua dampak yang teridentifikasi ini, kemudian ditentukan komponen dan proses yang penting saja. Evaluasi ini dilakukan atas pertimbangan para pakar.

 

3)  Pemusatan Dampak Besar dan Penting Pelingkupan

pada

tahap

ini

bertujuan

untuk

mengelompokkan dampak besar dan penting yang telah dirumuskan dari tahap sebelumnyaagar dapat menggambarkan secara utuh dan lengkap mengenai keterkaitan rencana usaha/kegiatan dengan dampak besar dan penting serta keterkaitannya

dengan

berbagai

komponen

yang

telah

dirumuskan. Kerangka Acuan Andal kemudian diajukan pada Komisi Penilai untuk dilakukan penilaian. Hasil penilaian tersebut dapat dapat diterima, ditolak ataupun diterima dengan perbaikan.Andal dapat dilakukan jika Kerangka Acuan Andal telah mendapat persetujuan dari Instansi yang bertanggung jawab.  b.  Penyusunan RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) Secara umum penyusunan RKL dapat digambarkan seperti skema yang disajikan pada gambar 2.4 dibawah ini.

Gambar 2.4 Skema Penyusunan RKL (Sumber: Suratmo, 2004) 

Pendugaan dampak, RKL, dan RPL merupakan hasil dari studi Amdal. Apabila studi amdal hanya berisi pendugaan dampak saja tanpa diikuti rencana pengelolaan lingkungan tidak akan bermanfaat. Begitu juga rencana pengelolaan lingkungan yang disusun tanpa

 

diikuti dengan aktivitas pengelolaan lingkungan juga tidak akan  bermanfaat. Aktivitas pengelolaan lingkungan akan tampak pada hasil  pemantauan digunakan

kualitas untuk

lingkungan.

memperbaiki

Hasil

pemantauan

pendugaan

dampak,

tersebut rencana

 pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagai masukan apabila hasilnya dinilai masih belum tepat. Proses penyusunan dokumen ANDAL, RKL, dan RPL perlu mencermati kekhasan aspek, teknis kegiatan, dan ekosistem rencana kegiatan tersebut. Oleh sebab itu, pedoman penyusunan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/2000 tidak cukup. Berbagai pedoman yang secara khusus membahas metodologi  penyusunan ANDAL dari aspek sosial, kesehatan masyarakat, valuasi ekonomi; dari tipe kegiatan seperti pemukiman terpadu; dan dari tipe ekosistem seperti lahan basah dan kepulauan, telah diterbitkan dalam  bentuk Keputusan Kepala

Bapedal. Penyusun KA-ANDAL

perlu

mengikuti diagram alir penyusunan ANDAL seperti Gambar 2.5 di bawah ini sehingga akhirnya dapat memberikan masukan yang diperlukan oleh  perencana dan pengambil keputusan.

Gambar 2.5 Diagram Alir Penyusunan ANDAL (Sumber: Suratmo, 2004) 

 

F.  Prosedur AMDAL di Indonesia

Prosedur AMDAL di Indonesia terdiri dari (Peraturan Menteri LH, 2006):   1.  Proses penapisan ( screening   screening ) wajib AMDAL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. 2.  Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat Proses

pengumuman

dan

konsultasi

masyarakat;

berdasarkan

Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam  peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL. 3.  Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL Proses penyusunan dokumen KA-ANDAL secara garis besar berisi hal terpenting yang perlu terangkum dengan baik dalam KA-ANDAL adalah hasil konsultasi masyarakatdan masukan dari masyarakat. Hal-hal tersebut menentukan proses pelingkupan dan penentuan isu pokok dari potensi dampak di lokasi rencana kegiatan tersebut. Hasil pelingkupan adalah kunci dari KA-ANDAL, dimana hasil konsultasi dengan masyarakat serta masukan masyarakat yang diberikan selama masa pengumuman menjadi sumber informasi utama proses pelingkupan tersebut. Pedoman pelaksanaan pelingkupan diatur dalam Keputusan Menteri  Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 1992, walaupun sangat disarankan untuk menggunakan referensi lain yang ada untuk menyempurnakan dan melengkapi proses pelaksanaan tersebut. Proses penilaian KA-ANDAL yaitu setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah

75

hari

diluar

waktu

yang

dibutuhkan

memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

penyusun

untuk

 

4.  Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Setelah selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan  peraturan, lama waktu maksimal penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari diluar

waktu

yang

dibutuhkan

penyusun

menyempurnakan kembali dokumennya.

untuk

memperbaiki/

 

BAB III PENUTUP

A.  Kesimpulan

1.  Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan

pada

lingkungan

hidup

yang

diperlukan

bagi

proses

 pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 2.  Prinsip dalam AMDAL adalah terpadu, Semua bentuk keputusan harus ramah linngkungan, menekankan pada identifikasi kemungkinan terbaik, berdasarkan berdasar kan hukum, serta harus spesifik, wajib dan dapat diterapkan, Proses analisis dan  pengambilan keputusan yang terkait harus terbuka, partisipatif dan adil, Kondisi dan syarat penerimaan harus dapat dijalankan, Penerapan yang efisien harus muncul, Berbagai cara harus disusunn untuk menghubungkan analisis dampak dengan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. 3.  Berdasarkan sifat rencana kegiatan, AMDAL diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu: AMDAL Proyek, AMDAL Terpadu/Multisektoral, AMDAL Kawasan, dan AMDAL Regional 4.  Prosedur AMDAL di Indonesia terdiri dari: Proses penapisan (screening) wajib AMDAL, Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat, Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL, Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

 

B.  Saran

1.  Lingkungan yang perlu dilestarikan supaya diperoleh keadaan yang seimbang antara manusia. Begitu banyak dampak yang ditimbulkan jika kita tidak memperhatikan

keseimbangan

alam

yang

digunakan

sebagai

tempat

kehidupan. 2.  Perlu adanya sosialisasi, keterlibatan dan keterbukaan informasi pengelolaan dan pemantauan lingkungan kepada masyarakat sekitar sehingga masyarakat mengetahui akan kemungkinan adanya dampak yang akan terjadi dan  pengelolaan yang dilakukan oleh suatu suatu usaha. 3.  Perlu penegakan hukum dan sanksi yang tegas kepada pemrakarsa/industri yang sudah atau belum melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

 

DAFTAR RUJUKAN

Fandeli, C. 2009. Kajian 2009.  Kajian terhadap Dokumen Amdal Pembangunan Pabrik Semen Gresik di Pati yang Disusun oleh PPLH Universitas Diponegoro Diponegoro.. Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Harjanto, N.T. 2004.  Proses Amdal untuk Rencana Pembangunan dan  Pengoperasian  Instalasi Nuklir . Makalah disajikan dalam Prosiding Presentasi Ilmiah Keselamatan Radiasi dan Lingkungan X, Pusbang Teknologi Bahan Bakar  Nuklir dan Daur Ulang-BATAN, Ulang-BATAN, Jakarta, 14 Desember. Hendartomo, T. Tanpa Tahun.  Permasalahan Dan Kendala Penerapan Amdal  Dalam Pengelolaan Lingkungan. Lingkungan. (Online Online), ), (indonesiaforest.webs.com/masalah_amdal.pdf), diakses tanggal 11 Maret 2014. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2010. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2006. Tentang  Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup.  Hidup.  Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai  Dampak Lingkungan Hidup. (Online), (http://prokum.esdm.go.id/pp/1999/PP%2027%20 (http://prokum.esdm.go.id/pp/19 99/PP%2027%20Tahun%20199 Tahun%201999.pdf) 9.pdf),, diakses tanggal 10 September 2017. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Indonesia Nomor 51 tahun 1993 tentang Analisis  Mengenai Dampak Lingkungan. Lingkungan. (Online), (http://www.carsis.ubb.ac.id/files/PP_NO_51_TH_1993_AMDAL.pdf), (http://www.carsis.ubb.ac.id/files/PP_NO_51_TH_1993_AMDAL.pdf), diakses tanggal 10 September 2017. Soemarwoto, O. 2009.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press. Suratmo, F.G. 2004.  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Lingkungan. Yogyakarta; Gadjah Mada University Press.

 

Tias, N.P. 2009.  Efektivitas Pelaksanaan AMDAL dan UKL UPL dalam  Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kudus. Tesis tidak diterbitkan. Universitas Dipoegoro: Program Magister Ilmu Lingkungan. (Online), (http://eprints.undip.ac.id/18430/1/NUNUNG_PRIHATINING_TIAS.pdf)  (http://eprints.undip.ac.id/18430/1/NUNUNG_PRIHATINING_TIAS.pdf)  Undang-undang Republik Indonesia Nomor Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 1997 tentang Pengelolaan  Lingkungan Hidup Hidup.. (Online), (http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/uu/uu_23_1997.pdf),, (http://ciptakarya.pu.go.id/dok/hukum/uu/uu_23_1997.pdf) diakses tanggal 11 Maret 2014