3. Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR RS LESTARI RAHARJA Nomor : /Dir /SK /XII /2013 Tentang KEBIJAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORM CONSENT) RS LESTARI RAHARJA Direktur RS Lestari Raharja Menimbang

: a

b Mengingat

: 1

Memperhatikan

:1

2 3 4

Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit diperlukan adanya kebijakan persetujuan tindakan kedokteran (Inform Consent) RS Lestari Raharja. Bahwa sesuai butir a. diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS Lestari Raharja Surat Keputusan Ketua Yayasan RS Lestari Raharja nomor : 01 persYNH /I /2009 tanggal 1Januari 2009 tentang Penetapan Direktur RS Lestari Raharja masa jabatan 2009 - 2013. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1165.A/MenKes/SK/X/2004 tentang Komisi Akreditasi Rumah Sakit. M E M U T U S K AN

Menetapkan

:

KEBIJAKAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORM CONSENT) RS LESTARI RAHARJA

Pertama

:

Kebijakan persetujuan tindakan kedokteran (Inform Consent) RS Lestari Raharja sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

Kedua

:

Kebijakan persetujuan tindakan kedokteran (Inform Consent) RS Lestari Raharja sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini dimaksud dalam Diktum pertama harus dijadikan acuan dalam memberikan pelayan di RS Lestari Raharja.

Ketiga

:

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat hal-hal yang perlu penyempurnaan akan diadakan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 24 Desember 2013 Direktur,

Lampiran

Dr. Benyamin Tri Darma : Kebijakan Persetujuan Tindakan Kedokteran (Inform Consent)

Nomor

:

/Dir /SK /XII /2013

PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN (INFORM CONSENT) RS LESTARI RAHARJA

A. PENGERTIAN Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostic, terapeutik, atau rehabilitative yang dilakukan oleh dokter maupun dokter gigi terhadap pasien. Tindakan Infasif adalah tindakan yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh. Tindakan kedokteran yang mengandung resiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan. B. RUANG LINGKUP Kebijakan ini menjelaskan tentang persetujuan tindakan kedokteran (Inform Concent) di RS Lestari Raharja. C. TANGGUNG JAWAB 1. Direktur bertanggung jawab dalam menetapkan kebijakan mengenai persetujuan tindakan kedokteran di RS Lestari Raharja 2. Staf RS Lestari Raharja bertanggung jawab memberikan persetujuan tindakan kedokteran pada pasien di RS Lestari Raharja D. KEBIJAKAN 1. Dalam menetapkan persetujuan dan penjelasan tindakan kedokteran harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Memperoleh informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban dokter atau dokter gigi. b. Pelaksanaan persetujuan tindakan kedokteran dianggap benar jika memenuhi persyaratan: - Persetujuan atau penolakan tindakan tindakan kedokteran diberikan untuk tindakan kedokteran yang dinyatakan secara specific (the consent must be for

-

what will be actually performied) Persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran diberikan oleh seseorang (pasien) yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi

-

hokum Persetujuan atau penolakan tindakan kedokteran diberikan tanpa paksaan (voluntary)

-

Persetujuan dan penolakan tindakan kedokteran diberikan setelah diberikan cukup (adekuat) informasi dan penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedokteran yang dilakukan

c. Informasi dan penjelasan dianggap cukup (adekuat) jika sekurang-kurangnya mencakup: - Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran (contemplated medical -

procedure) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan Alternative tindakan lain, dan resikonya (alternative medical procedure

-

and risk) Risiko (risk inherent in such medical procedures) dan komplikasi yang

-

mungkin terjadi Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan (prognosis with and without

-

medical procedures) Resiko atau akibat pasti jika tindakan kedokteran yang direncanakan tidak

-

dilakukan Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan

-

kedokteran yang dilakukan Informasi dan penjelasan tentang tujuan dan prospek keberhasilan tindakan

kedokteran yang dilakukan (purpose of medical procedure) - Informasi akibat iuran yang biasanya terjadi sesudah tindakan kedokteran d. Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan 2. Pihak yang berhak memberikan persetujuan a. Pasien sendiri b. Bagi pasien dibawah umur 18th, persetujuan (inform consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: - Ayah/ibu kandung - Saudara-saudara kandung c. Bagi pasien dibawah umur 18th dan tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya berhalangan hadir, persetujuan (inform consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: - Ayah/ibu adopsi - Saudar-saudara kandung - Induk semang d. Bagi pasien dewasa dengan gangguan mental, persetujuan (inform consent) atau penolakan tindakan medis diberikan oleh mereka menurut urutan hak sebagai berikut: - Ayah/ibu kandung - Wali yang sah - Saudara-saudara kandung e. Bagian pasien dewasa yang berada dibawah pengampunan (curatelle) persetujuan atau penolakan tindakan medis diberikan menurut hal tersebut.

- Wali - Curator f. Bagi pasien dewasa yang telah menikah/orang tua, persetujuan atau penolakan tindakan medic diberikan oleh mereka menurut urutan hal tersebut: - Suami/istri - Ayah/ibu kandung - Anak-anak kandung - Saudara-saudara kandung 3. Penolakan tindakan kedokteran a. Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentangb tindakan kedokteran yang akan dilakukan b. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan atau menolak memberikan persetujuan tindakan kledokteram adalah oreang tua, keluarga, wali atau cuatornya c. Bila pasien sudah menikah maka suami atau istri tidak diikutsertakan menandatangani persetujuan tindakan kedokteran, kecuali untuk tindakan keluarga berencana yang sifatnya irreversible, yaitu tubektomi atau vasektomi d. Jika orang yang berhak memberikan persetujuan menolak menerima informasi dan kemudian menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan dokter atau dokter gigi maka orang tersebut dianggap telah menyetujui kebijakan medis apapun yang akan dilakukan dokter atau dokter gigi e. Apabila yang bersangkutan sudah menerima informasi, menolak untuk memberkan persetujuan, maka tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis. Akibat penolakan tindakan kedokteran tersebut menjadi tanggung jawab pasien f. Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter pasien g. Persetujuan yang sudah diberikan dapat ditarik kembali (dicabut) setiap saat, kecuali tindakan kedokteran yang direncanakan sudah sampai pada tahapan pelaksanaan yang tidak mungkin lagi dibatalkan h. Dalam hal persetujuan tindakan kedokteran diberikan keluarga maka yang berhak menarik kembali (mencabut) adalah anggota keluarga tersebut atau anggota keluarga lainnya yang kedudukan hukumnya lebih berhak sebagai wali i. Penarikan kembali (pencabutan) persetujuan tindakan kedokteran harus diberikan secara tertulis dengan menandatangani format yang disediakan. Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : 24 Desember 2013 Direktur,

Dr. Benyamin Tri Darma