3. KAK SSH 2016

KERANGKA ACUAN KERJA

PAKET KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA TAHUN ANGGARAN 2016

BIDANG ASSET DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN

LEMBAGA

:

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

UNIT KERJA

:

DINAS

PENDAPATAN

PENGELOLAAN

KEUANGAN

DAN DAERAH

KABUPATEN BINTAN

PROGRAM

:

PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KEGIATAN

:

PEMBUATAN

STANDAR

SATUAN

HARGA

PAGU ANGGARAN

:

Rp. 140.000.000,(SERATUS EMPAT PULUH JUTA RUPIAH )

SUMBER DANA

:

ANGGARAN

PENDAPATAN

DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

TAHUN ANGGARAN

:

2016

I.

PENDAHULUAN Dalam upaya peningkatan pengembangan dan pertumbuhan daerah, maka transparasi dan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Kabupaten Bintan harus dapat terlaksana dengan baik. Dalam hal perencanaan dan penganggaran yang sesuai dengan dengan standar harga yang berlaku di suatu daerah atau kabupaten yang bersangkutan, hal ini sesuai dengan apa yang diamanat oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya diaplikasi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dengan Perubahannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan

Daerah.

Didalam

proses

perencanaan

dan

penganggaran, pihak eksekutif memiliki kewajiban mempunyai ukuran harga sebagai acuan didalam meletakkan dasar kewajiban dari suatu prediksi penganggaran yang nantinya sebagai plafon dana pada suatu kegiatan.

Pada akhir pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah nantinya

Pemerintah

Daerah

wajib

menyampaikan

Laporan

Pertanggungjawaban Keuangan yang tentunya memenuhi prinsip efisien dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan, sesuai dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Oleh Karena itu bentuk dan isi Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang mengacu pada Standar Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Didalam menyusun dan menyajikan

standar harga barang dan jasa haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah. Hal ini bermanfaat dalam rangka melakukan perbandingan Laporan Keuangan baik  terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 2015, tujuan umum Laporan Keuangan adalah

menyajikan informas mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran dan arus kas kinerja keuangan sautu entitas laporan, yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara fisik, untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya antara lain dengan menyediakan informasi mengenai : a. Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah. b. Sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi. c. Ketaatan realisasi terhadap standarisasi yang ditetapkan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. d. Cara entitas pelaporan mendanai aktifitas dan memenuhi kebutuhan kas. e. Potensi

Pemerintah

untuk

membiayai

penyelenggaraan

kegiatan

pemerintahann f. Hal yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktititasnya.

II. MAKSUD DAN TUJUAN Adapun maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan “Penyusunan Standar Satuan Harga” ini adalah : a. Untuk menyajikan data harga barang dan jasa yang berlaku serta informasi secara akurat dan tepat waktu serta dapat disajikan kapan saja yang terkait dengan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahunnya. b. Mendapatkan informasi secara akurat yang berkaitan adanya perubahanperubahan harga yang berlaku terhadap adanya kebijakan regulasi ekonomi yang berpengaruh dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. c. Mendapatkan informasi secara akurat dalam menentukan besaran plafon dana dari setiap kegiatan masing-masing program. d. Mendapatkan

informasi

tentang

besaran

lumpsum

yang

dijadikan

keseragaman pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan kegiatan.

III. SASARAN Sasaran dari kegiatan ini adalah : a. Tercapainya tertib administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang diterapkan pada standar harga barang dan jasa yang berlaku dalam tahun anggaran. b. Tersedianya informasi yang handal dan akurat tentang harga barang dan  jasa sesuai peraturan yang berlaku.

IV. LOKASI Lokasi kegiatan ini adalah di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bintan.

V. STRATEGI PENCAPAIAN Pelaksanaan kegiatan “Penyusunan Standar Satuan Harga” diperkirakan memakan waktu 30 (Tiga puluh) hari kalender dengan jadwal pelaksanaannya sebagai berikut :

WAKTU PELAKSANAAN URAIAN PELAKSANAAN 1

BULAN 1 2 3

4

Laporan Awal Laporan Akhir

VI. PENUTUP Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.

Mengetahui, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

dto

dto

Drs. M. HANAFIAH NIP. 19671114 199403 1 010

SUGITO, S. Sos NIP. 19680807 199003 1 018