3. Isi RMK SAP 12

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG Kartu plastik sebenarnya bukan merupakan salah satu bentuk lembaga keuangan dalam pengertian sebagai badan usaha. Perusahaan yang menerbitkan kartu plastik inilah yang dimaksud sebagai salah satu lembaga keuangan bukan bank. Meskipun perusahaan kartu plastik termasuk dalam lembaga kuangan bukan bank, penyelenggara atau pemilik dari perusahaan kartu plastik ini bisa saja suatu lembaga keuangan berupa bank. Pengertian kartu plastik sendiri masih sangat luas. Kartu plastik ini dapat berupa kartu kredit, kartu debit, kartu penarikan uang tunai melalui anjungan tunai mandiri (authomated teller machine-ATM), dan charge card. Perusahaan yang menerbitkan berbagai bentuk kartu plastik ini dapat digolongkan sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan bukan bank karena kartu plastic tersebut pada dasarnya dapat digunakan sebagai alat untuk kegiatan penghimpunan dana dari dan kepada masyarakat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 Apa itu Kartu Plastik? 1.2.2 Apa saja Jenis-jenis Kartu Plastik? 1.2.3 Bagaimana peranan Bank Indonesia dalam regulasi Kartu Plastik? 1.2.4 Bagaimana konsep Kartu Kredit? 1.2.5 Bagaimana Pelanggaran-pelanggaran dan kasus kriminal berbasis kartu plastik?

1.3 TUJUAN

1.3.1 Untuk mengetahui apa itu Kartu Plastik 1.3.2 Untuk mengetahui Jenis-jenis Kartu Plastik

1

1.3.3 Untuk mengetahui bagaimana peranan Bank Indonesia dalam regulasi Kartu Plastik 1.3.4 Untuk mengetahui bagaimana konsep Kartu Plastik 1.3.5 Untuk mengetahui bagaimana pelanggaran-pelanggaran dan kasus kriminal berbasis kartu plastik

2

BAB 2 RINGKASAN MATERI KULIAH PLK SAP 12 LKBB: KARTU PLASTIK

2.1 PENGERTIAN KARTU PLASTIK Kartu Plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Perkembangan penggunaan kartu plastik dalam berbagai bentuknya menunjukan bahwa alat ini tidak hanya digunakan sebagai alat pembayaran, tetapi juga untuk tujuan lain seperti penarikan uang tunai. Berdasarkan pada pertimbangan dapat dibawa bepergian dengan praktis, dapat digunakan sewaktu-waktu, dan kemudahan penggunaan

yang lain kartu plastik ini

semakin luas digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014).

2.2 JENIS-JENIS KARTU PLASTIK Kartu Pastik dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Lingkup geografis penggunaan ada yang domestik dan ada juga yang internasional. Kartu dengan lingkup internasional berarti kartu tersebut tidak dapat digunakan dalam batas wilayah satu negara saja tetapi dapat juga digunakan diberbagai negara. Atas dasar penggunaan kartu tersebut, jenis kartu plastik terdiri atas hal-hal sebagai berikut (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014): a. Kartu Kredit Kartu Kredit (credit card ) atau merupakan alat berbentuk kartu yang di terbitkan oleh suatulembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelin barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya dapat dilakukan oleh pembeli secara sekaligus atau angsuran pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat pembayaran. Dengan mempunyai kartu kredit, seseorang dapat melakukan pembelian barang dan jasa pada tempat-tempat khusus yang menjalin kerjasama dengan perusahaan kertu kredit menggunakan

uang

tunai.

Pembayaran 3

yang bersangkutan tanpa harus

pembelian

dilakukan

dengan

cara

menggesekan kartu kredit pada perangkat yang sudah disiapkan oleh penjual barang dan jasa sehingga transaksi pembayaran tersebut tercatat pada alat tersebut dan dapat dicetak. Pembayaran atau angsuran oleh pemilik kartu diberikan secara langsung kepada perusahaan kartu kredit atau melalui pihak lain yang ditunjuk (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014).

b. Chargecard Changse card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat di gunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa yang pembayaran pelunasannya harus dilakukan oleh pembeli secara sekaligus

pada jangka waktu tertentu setelah kartu digunakan sebagai alat

pembayaran. Pembayaran dilakukan pada akhir bulan yang sama dengan tanggal transaksi atau pada bulan berikutnya dengan disertai biaya tambahan. Penyelenggara kartu ada yang menetapkan biaya tambahan dan ada juga yang tidak sehingga pelunasan yang dibayarkan oleh pemilik kartu ada yang terdiri atas pokok pinjaman beserta biaya tambahan dan ada pula yang hanya berupa pokok pinjaman saja(Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014).

c. Kartu debit (debit card) Kartu debit (debit card) atau merupakan suatu alat berbentuk kartu yang ditebitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran transaksi pembelian barang dan jasa dengan cara mendebit atau mengurangi saldo rekening simpanan pemilik kartu (card holder) serta pada saat yang sama mengkredit saldo rekening penjual (merchant) sebesar nilai transaksi barang dan jasa (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014). Sistem pengguanaan kartu debit ada yang sudah online dan ada juga yang belum online. Sistem yang belum online berarti bahwa pemilik kartu menggunakan kartu untuk berbelanja, maka transaksi pendebitan rekening simpanannya tidak secara otomatis pada saat yang bersamaan (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014). Pendebitan rekening pemilik kartu dan pengkreditan rekening penjual pada bank pengelola kartu hanya akan di lakukan setelah merchant menyerahkan bukti penggunaan kartu (penggunaan dengan kartu debit) pada toko atau tempat usahanya. Sistem ini mengandung risiko bahwa saldo rekening simpanan pemilik kartu tidak cukup untuk menutuup transaksi pembelian yng telah dilakukan. Apabila sistem ini 4

telah online, maka pada saat pemilik kartu menggunakan kartunya untuk berbelanja pada saat itu juga merchant dapat melihat saldo rekening simpanan pemilik kartu pada bank pengelola kartu debit tersebut. Dengan cara ini merchant dapat menentukan apakah kartu tersebut masih cukup untuk menutup nilai transaksi yang akan dilakukan ataukah tidak. Pada saat yang bersamaan mesin atau peralatan yang ada pada merchant dapat melakukan pendebitan rekening simpanan pemilik kartu debit dan sekaligus pengkreditan rekening merchant sendiri. Dengan demikian, setiap kali pemilik kartu menggunakan kartu debitnya untuk berbelanja, maka pada saat yang bersaman saldo rekening pinjaman akan berkurang dalam nilai yang sama (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014).

d. Cash card Cash card merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunaka sebagai alat penarikan uang tunai secara manual melalui teller bank atau melalui ATM. Penjelasan tersebut menunjukan bahwa terdapat dua cara penarikan uang tunai dengan cash card, yaitu (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014): 1. Melalui petugas/teller pada kantor cabang bank pengelola; 2. Melalui ATM yang terdapat pada berbagai tempat. Pihak bank atau pengelola kartu biasanya sudah menetapkan batas jumlah penarikan maksimum per hari atau per minggu yang dapat dilakukan dengan menggunakan cash card. Mengingat cara penarikan dengan menggunakan ATM adalah sangat mudah, dapat dilakukan di banyak tempat yang telah disediakan, tanpa konfirmasi atau berhubungan dengan petugas bank, dan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kerusakan pada perangkat ATM, maka batas penarikan ini ditetapkan. Dengan adanya batas tersebut, jumlah penarikan yang dilakukan dengan masing-masing kartu relatif lebih dapat dikendalikan. Batas jumlah penarikan ini juga diterapkan untuk mengantisipasi keterbatasan penyediaan uang tunai dalam ATM

yang dapat

dilakukan oleh pihak bank (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014). Berbagai jenis kartu plastik yang diuraikan di atas adalah berdasarkan pada fungsi atau kegunaan yang dapat diberikan oleh kartub plastik. Dalam kenyataannya, pihak pengelola atau penerbit kartu biasanya cenderung memberikan lebih dari satu fungsi pada kartu yang diterbitkan. Sebagai contohnya, sebuah kartu Dinners Club 5

ada yang bisa berfungsi sebagai charge card, sekaligus sebagai debit card. Pengelola kartu tertentu bahkan menambahkan fungsi transaksi perbankkan lain pada sebuah kartu plastik yang diterbitkan, antata lain fungsi pentransferan dana antar rekening, informasi saldo rekening. Sebagai contok, sebuah bank BCA Card dapat digunakan sebagai cash card dab sekaligus dapat juga digunakan untuk membayar tagihan pulsa telepon (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014). 2.3 PERAN BANK INDONESIA DALAM REGULASI KARTU PLASTIK Peran Bank Indonesia dalam regulasi kartu plastik terwujud dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. A. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran (http://www.bi.go.id). 1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini diterbitkan dalam rangka melengkapi pengaturan mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran yang saat ini tersebar dalam beberapa ketentuan Bank Indonesia agar menjadi komprehensif dan lebih mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Dengan adanya peraturan yang lebih komprehensif diharapkan dapat membantu setiap konsumen pengguna jasa sistem pembayaran seperti pemegang kartu kredit atau ATM/debet untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai konsumen jasa sistem pembayaran. 2. Ruang lingkup pengaturan PBI ini mencakup perlindungan konsumen dalam kegiatan jasa Sistem Pembayaran yang meliputi: a. penerbitan instrumen pemindahan dana dan/atau penarikan dana; b. kegiatan transfer dana; c. kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu; d. kegiatan uang elektronik; e. kegiatan penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah; dan f. penyelenggaraan Sistem Pembayaran lainnya yang akan ditetapkan dalam ketentuan Bank Indonesia. 3. Prinsip Perlindungan Konsumen yang diterapkan dalam memberikan perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran meliputi: 6

a. keadilan dan keandalan; b. transparansi; c. perlindungan data dan/atau informasi Konsumen; dan d. penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. 4. PBI ini mengatur hak, kewajiban, dan larangan bagi Penyelenggara dalam melakukan kegiatan Sistem Pembayaran, antara lain sebagai berikut: a. Hak Penyelenggara 1) memastikan itikad baik Konsumen; dan 2) mendapatkan informasi dan/atau dokumen mengenai Konsumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. b. Kewajiban Penyelenggara 1) memberikan kesetaraan akses kepada Konsumen; 2) memiliki mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses, termasuk mekanisme dan prosedur pemberian layanan akses kepada Konsumen berkebutuhan khusus; 3) memperoleh persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Konsumen jika akan memberikan jasa Sistem Pembayaran yang berdampak biaya bagi Konsumen; 4) memiliki pedoman penetapan biaya untuk menetapkan biaya secara wajar; 5) menyediakan sistem yang andal dalam menyelenggarakan kegiatan jasa Sistem Pembayaran; 6) bertanggungjawab kepada Konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai Penyelenggara; 7) memberikan informasi dan manfaat, risiko, dan konsekuensi bagi Konsumen atas penggunaan jasa Sistem Pembayaran; 8) menyediakan sarana yang memudahkan Konsumen memperoleh informasi; 9) menjaga kerahasiaan data dan informasi Konsumen; 10) memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen; 11) memiliki kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan Konsumen; 12) memiliki sistem pengawasan aktif bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan Konsumen;

7

13) melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi terkait dengan penerapan Perlindungan Konsumen yang dilakukan. c. Larangan Penyelenggara 1) membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian; 2) memberikan data dan/atau informasi Konsumen kepada pihak lain. 3) mengenakan biaya kepada Konsumen atas pengajuan pengaduan yang dilakukannya; dan 4) mengenakan biaya penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah. 5. Khusus dalam penyediaan dan/atau penyetoran uang Rupiah kepada Konsumen, maka Penyelenggara: a. harus menyediakan uang Rupiah dalam kondisi layak edar dan jenis pecahan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen; b. wajib memastikan bahwa uang Rupiah yang disediakan merupakan uang Rupiah asli, masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah, dan dalam jumlah nominal yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen; dan c. wajib menerima penyetoran uang Rupiah dari Konsumen, dengan terlebih dahulu memeriksa keaslian uang Rupiah yang disetorkan oleh Konsumen. 6. Konsumen dapat menyampaikan pengaduan kepada: a. Penyelenggara; atau b. Bank Indonesia, sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Konsumen telah menyampaikan pengaduan kepada Penyelenggara namun tidak terdapat kesepakatan antara Konsumen dengan Penyelenggara; 2) permasalahan yang diadukan tidak sedang dalam proses atau belum pernah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan atau belum terdapat kesepakatan yang difasilitasi oleh suatu lembaga mediasi; dan 3) Konsumen mengalami potensi kerugian finansial yang ditimbulkan oleh Penyelenggara dengan nilai tertentu yang ditentukan oleh Bank Indonesia. 7. PBI ini berlaku pada tanggal diundangkan, kecuali untuk beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2014, yaitu: a. memiliki dan melaksanakan mekanisme penanganan pengaduan bagi Konsumen; b. memiliki unit kerja atau fungsi yang menangani dan menyelesaikan pengaduan Konsumen;

8

c. memiliki sistem pengawasan aktif bagi direksi atau pengurus dalam rangka perlindungan konsumen; dan d. melakukan sosialisasi dan edukasi terkait penerapan perlindungan konsumen. 8. Ketentuan yang mengatur mengenai Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Sistem Pembayaran dalam penyelenggaraan kegiatan transfer dana melalui Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) dan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), kegiatan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, dan kegiatan uang elektronik, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan PBI ini.

B. Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan

Kegiatan

Alat

Pembayaran

Dengan

Menggunakan

Kartu

(www.bi.go.id). 1. Perubahan Peraturan Bank Indonesia ini diterbitkan untuk meningkatkan

penerapan aspek kehati-hatian, aspek perlindungan konsumen, dan manajemen risiko pemberian kredit dalam penyelenggaraan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK). 2. Pokok-pokok materi perubahan yang dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia ini

antara lain meliputi: a) penegasan definisi Acquirer dalam rangka memperjelas peran dan cakupan kegiatan Acquirer, serta pencantuman definisi Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain, yang dikenal dengan Alih Daya. b) pengaturan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, yang besarnya ditetapkan Bank Indonesia dengan Surat Edaran Bank Indonesia. c) pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit seperti batas minimum usia, batas minimum pendapatan, batas maksimum plafon kredit, dan jumlah maksimum Penerbit yang dapat memberikan fasiltas Kartu Kredit yang akan diatur secara rinci dengan Surat Edaran Bank Indonesia. d) penerapan prinsip

kehati-hatian dan perlindungan

konsumen

seperti

penyeragaman pola perhitungan bunga Kartu Kredit, pengenaan biaya dan denda, serta kewajiban penyampaian informasi kepada pemegang kartu.

9

e) pengaturan kerjasama dengan pihak lain dengan mengacu pada PBI tentang Alih Daya (outsourcing) terutama yang terkait dengan penagihan utang Kartu Kredit. f) pengaturan peningkatan keamanan transaksi alat pembayaran berupa kewajiban implementasi transaction alert kepada Pemegang Kartu Kredit. g) kewajiban penyediaan sistem yang dapat saling dikoneksikan. h) penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam perizinan dan pengenaan sanksi dalam penyelenggaraan APMK. 3.

Pengaturan mengenai penetapan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit, pengaturan persyaratan dalam pemberian fasilitas Kartu Kredit berlaku secara efektif per 1 Januari 2013.

4.

Dalam rangka pengaturan persyaratan pemberian fasilitas Kartu Kredit, Penerbit diwajibkan melakukan pembaruan data Pemegang Kartu seperti data pendapatan per bulan. Disamping itu Penerbit juga diwajibkan melakukan penyesuaian fasilitas Kartu Kredit yang telah diperoleh dengan diberikan tenggat waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari 2013.

5.

Beberapa ketentuan lain secara rinci akan diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Bank Indonesia, seperti tata cara penyampaian informasi, penentuan batas maksimum suku bunga Kartu Kredit dan pokok-pokok etika penagihan Kartu Kredit.

2.4 KONSEP KARTU KREDIT (SEJARAH, PIHAK TERKAIT, MANFAAT DAN MEKANISME KARTU KREDIT) 2.4.1 SEJARAH KARTU KREDIT Ide penggunaan kartu kredit diawali pada 1950-an secara kebetulan. Peristiwanya terjadi di Kota New York, Amereka Serikat pada sebuah restoran. Seorang pengusaha bernama Frank McNamara mengadakan perjamuan makan bagi rekan usahanya di restoran tersebut. Pada saat akan membayar, ia kebingungan dan malu karena ternyata lupa membawa uang tunai sama sekali. Satu-satunya tindakan yang dapat dilakukannya hanyalah meninggalkan karu identitas dengan maksud akan membayar kepada restoran tersebut setelah ia pulang untuk mengambil uang tunai dalam jumlah yang cukup. Kartu 10

identitas tersebut berlaku sebagai semacam jaminan bahwa si pengusaha pasti akan melunasi kewajibannya (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2104: 334). Kejadian yang sangat berkesan bagi Frank McNamara tersebut mengilhaminya untuk terus memikirkan suatu sistem pembayaran tanpa penggunaan uang tunai secara langsung. Sistem pembayaran yang baru tersebut menggunakan kartu yang sekarang dikenal dengan Diners Club. Sistem baru ini relatif lebih aman dan praktis. Penggunaan kartu sebagai alat pembayaran kemudian semakin luas dan diikuti oleh penerbit kartu yang lain seperti Visa Card dan Master Card. Di Negara-negara yang telah maju dan telah lama menggunakan kartu plastik dalam perekonomian, kegiatan perusahaan kartu diatur secara khusus dalam undang-undang. Pada 1887 melalui buku yang berjudul Looking Backward, Edward Bellamy sebenarnya telah meramalkan adanya penggunaan kartu sebagai alat pembayaran. Bellamy meramalkan kartu akan menggantikan penggunaan uang tunai sabagai alat pembayaran pada 2000 (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2104: 334). Penggunaan kartu untuk transaksi keuangan mulai berkembang di Indonesia pada 1980-an. Sejalan dengan adanya perkembangan luar biasa dari dunia perbankan sebagai akibat adanya deregulasi ekonomi dan perbankan mulai awal 1980-an, kartu plastik semakin luas digunakan sebagai alat untuk melakukan transaksi keuangan (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2104: 334). Perkenalan dan perkembangan kartu plastik di Indonesia tidak bisa lepas dari perkembangan dunia perbankan karena penerbit dan terutama pengelola kartu plastik di Indonesia adalah bank. Sebelumnya adanya iklim deregulasi dalam dunia perbankan, suasana persaingan antar bank tidak muncul di Indonesia. Tingkat bunga sudah ditentukan oleh bank sentral, bank-bank pemerintah memperoleh perlakuan khusus, pasar perbankan di monopoli oleh bank-bank pemerintah, dan bank swasta tidak dirangsang untuk tumbuh sehingga tidak ada suasana persaingan (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2104: 334). Keadaan ini tidak kondusif bagi inovasi dan pengenalan produk-produk baru yang berkaitan dengan dunia perbankan, termasuk adanya kartu plastik. Ketika deregulasi mulai diterapkan, bank-bank mulai bersaing menghimpun dana dan menyalurkan dana sehingga mereka mualai memikirkan inovasi produk-produk baru di dunia perbankan (Nuritomo dan Budisantoso, Totok , 2014: 335) 11

Kartu plastik mulai diperkenalkan kepada masyarakat dan masyarakat sedikit demi sedikit mulai terbiasa dengan penggunaan kartu kredit dan kartu ATM. Citibank dan Bank Duta adalah bank-bank yang termasuk pelopor penggunaan kartu plastik di Indonesia melalui kerja samanya dengan Visa Internasional dan Mastercard International. Perkembangan kartu plastik semakin pesat dengan dibangunnya jaringan perbankan di seluruh Indonesia, dan nama-nama kartu yang lain mulai diperkenalkan seperti Amex Card, BCA Card, Astra Card, Procard, Exim Smart, dan lain-lain sesuai dengan fungsi dan keunggulannya masing-masin. (Nuritomo dan Budisantoso, Totok , 2014: 335)

2.4.2 PIHAK TERKAIT Pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan kartu kredit meliputi hal-hal sebagai berikut (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 335): a. Penerbit (issuer) Issuer adalah pihak atau lembaga yang menerbitkan dan mengelola kartu kredit. Lembaga penerbit ini dapat berupa lembaga keuangan bukan bank yang secara khusus bergerak dalam bidang kartu kredit, lembaga keuangan bukan bank lain, bank, atau perusahaan nonlembaga keuangan. b. Pengelola (acquirer) Acquirer adalah pihak yang melewati kepentingan penertbit kartu untuk menyalurkan kartu kredit,

melakukan penagihan pada pemilik kartu, melakukan pembayaran

kepada pihak merchant. Mengingat jangkauan dari penggunaan kartu kredit biasanya sangat luas dan penerbit kartu kredit tidak mungkin untuk memiliki kantor cabang di semua tempat, maka penerbit selalu memerlukan jasa acquirer dalam pengelolaan kartu kreditnya. Penerbit ada yang secara khusus menerbitkan kartu saja, sedangkan kegiatan operasional, penyaluran, penagih, dan pembayaran diserahkan sepenuhnya kepada acquirer. Penerbit tertentu juga bertindak sebagai acquirer dari kartu kredit yang diterbitkan. Sebelum suatu perusahaan atau bank bertindak sebagai acquirer atas suatu kartu kredit tertentu, terlebih dahulu yang bersangkutan mengadakan perjanjian kerja sama dengan issuer. c. Pemilik Kartu (card holder)

12

Pemilik kartu adalah pihak yang menggunakan kartu kredit untuk kegiatan pembayarannya. Seseorang yang ingin mempunyai kartu kredit belum tentu selalu disetujui apabila mengajukan permohonan kartu kredit kepada acquirer atau issuer. Untuk meminimalkan risiko, issuer dan acquirer melakukan seleksi atau analisis terlebih dahulu sebelum memutuskan seseorang layak memegang kartu kredit yang mereka terbitkan. Persyaratan yang seharusnya dipenuhi pada dasarnya adalah sebagai berikut (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 335). 1) Penghasilan yang jumlahnya cukup dan disesuaikan dengan fasilitas kredit melalui kartu kredit yang diberikan. Pemenuhan syarat ini biasanya dilihat melalui bukti tertulis tentang gaji atau penghasilan calon pemilik kartu seperti slip gaji, laporan keuangan usaha, mutasi rekeing simpanan pada bank dan lain-lain. 2) Kontinuitas penghasilan. Penghasilan seseorang yang tinggi belum tentu menggambarkan kemampuannya untuk dapat selalu memenuhi kewajibannya kepada perusahaan kartu kredit. Kontinuitas dari penghasilan yang cukup akan lebih dapat memberikan keyakinan atas kemampuan calon pemilik kartu bagi issuer atau acquirer. 3) Niat baik atau kemauan dari calon pemilik kartu untuk selalu memenuhi kewajibannya. Syarat ini paling sulit untuk diidentifikasikan. Salah satu cara melihat niat baik dari calon pemilik kartu adalah melalui terdapat atau tidaknya nama calon pemilik kartu pada daftar hitam (black list) milik bank, bank sentral, atau lembaga lain. Seseorang yang namanya telah masuk dalam daftar hitam biasanya dianggap kurang dapat dipercaya dalam memenuhi kewajiban keuangannya kepada issuer atau acquirer. Demi kepentingan pemasaran kartu, penerbit kartu kredit sering kali memberikan kartu tambahan kepada pemilik kartu sehingga dikenal istilah kartu utama (basic card) dan kartu tambahan (supplementary card). Kartu tambahan diharapkan digunakan oleh saudara atau relasi dari pemegang kartu utama sehingga intensitas penggunaan kartu lebih tinggi dan fasilitas kredit yang diberikan cenderung lebih maksimal dimanfaatkan oleh pemilik kartu. Hal ini menguntungkan bagi issuer karena semakin sering fasilitas kredit digunakan berarti harapan penghasilan melalui bunga juga semakin besar. Pemegang kartu uatama bertanggung jawab atas semua pemenuhan kewajiban pemegang kartu tambahan kepada issuer dan acquirer (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 336). 13

d. Penjual (merchant) Merchant adalah pihak penjual barang dan jasa yang dibeli oleh pemilik kartu dengan menggunakan kartu kreditnya. Sebelum merchant menerima pembayaran dengan kartu kredit tertentu, merchant tersebut terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerjasama dengan issuer dan acquirer.

2.4.3 MANFAAT Secara umum, pengunaan kartu kredit sangat bermanfaat bagi peningkatan efisiensi dan keamanan transkasi jual beli. Apabila ditinjau dari sisi pihak-pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit, maka manfaat dapat dikelompokan sebagai berikut (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 338): 1. Bagi Pemilik Kartu a. Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena kalaupun kartu hilang, pemilik kartu dapat segera menghubungi issuer atau acquirer untuk memblokir kartu. Kartu yang telah diblokir tidak dapat digunakan lagi sebagai alat pembayaran pada merchant. b. Lebih praktis karena tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah besar. c. Mengatasi kebutuhan dana mendesak dalam jangka waktu pendek tanpa harus mengajukan permohonan kredit kepada bank atau lembaga keuangan lain. d. Fasilitas lain yang ditawarkan oleh issuer pada kartu kredit yang diterbitkan seperti asuransi, informasi dokter, kemudahan pembelian barang dan jasa pada merchant tertentu, dan lain-lain. 2. Bagi Issuer Manfaat yang dapat diterima oleh issuer adalah adanya penerimaan yang berasal dari: a. Uang pangkal; b. iuran tahunan; c. diskon terhadap pembayaran kepada merchant; contoh: Merchant A melakukan penagihan atas transaksi penjualan senilai Rp. 1.000.000 kepada issuer B. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3%, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh issuer adalah senilai Rp1.000.000 dikurangi 3% kali Rp1.000.000 atau sama dengan Rp970.000. Sementara itu, jumlah yang dapat 14

ditagih oleh issuer kepada pemilik kartu adalah tetap sejumlah Rp1.000.000 sehingga selisihnya (Rp30.000 = 3%) merupakan penerimaan bagi issuer. d. bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar; e. bunga atas pelanggaran batas maksimum kredit; f. denda atas keterlambatan pembayaran. 3. Bagi Merchant a. Risiko kehilangan dan pencurian uang lebih rendah karena pembayaran oleh pembeli tidak dengan uang tunai. b. Lebih praktis karena tidak pelu menyimpan uang tunai di kasir dalam jumlah besar. c. Peningkatan penjualan karena pembeli dapat membeli secara kredit melalui issuer. 4. Bagi Acquirer a. Penerimaan berupa interchange fee. Contoh: Merchant A melakukan penagihan atas transaksi penjualan senilai Rp1.000.000 kepada acquirer C. Apabila diskon ditetapkan sebesar 3%, maka jumlah yang harus dibayarkan oleh acquirer kepada merchant adalah senilai Rp1.000.000 dikrangi 3% kali Rp1.000.000 atau sama dengan Rp970.000. Sementara itu, jumlah yang dapat ditagih oleh acquirer kepada issuer adalah sejumlah Rp970.000 ditambah dengan interchange fee. Apabila interchange fee sebelumnya telah ditetapkan sebesar 1% dari nilai transaksi, maka pembayaran issuer kepada acquirer adalah senilai Rp970.000 ditambah Rp10.000 atau sama dengan Rp980.000. Uang sejumlah Rp10.000 tersebut adalah interchange fee atau penerimaan bagi acquirer. (selanjutnya, issuer menagih pemilik kartu senilai Rp1.000.000 sehingga penerimaan bagi issuer adalah senilai Rp1.000.000 dikurangi Rp980.000 atau senilai Rp20.000). b. Pemilik kartu dapat disyaratkan untuk memiliki rekening simpanan pada acquirer yang berupa bank. c. Acquirer yang berupa bank berkesempatan untuk menawarkan produkproduknya yang lain pada pemilik kartu.

15

2.4.4 MEKANISME KARTU KREDIT Meskipun tidak ada perbedaan yang penting, mekanisme penggunaan kartu kredit dapat dibedakan antara mekanisme yang melibatkan pihak acquirer dan mekanisme yang tanpa acquirer. Kedua mekanisme penggunaan kartu kartu kredit tersebut akan diuraikan dalam tahap-tahap sejak adanya perjanjian awal, kemudian adanya permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu sampai dengan pembayaran tagihan sebagai berikut (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 340):

a.

Melibatkan Pihak Acquirer 1. Penerbitan kartu oleh issuer. 2. Perjanjian antara issuer dengan merchant 3. Perjanjian antara issuer dengan acquirer 4. Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu 5. Analisis oleh acquirer atau issuer mengenai kelayakan calon untuk menjadi pemilik kartu. Limit kredit yang lebih tinggi biasanya disertai persyaratan yang lebih berat bagi calon pemilik kartu. 6. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan acquirer. 7. Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu melalui atau tanpa bantuan acquirer. 8. Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada merchant yang telah ditunjuk dan mempunyai jalinan kerja sama dengan issuer. Merchant umumnya memasang logo issuer untuk memudahkan pemilik kartu dalam menentukan jenis kartu yang akan mereka gunakan. Merchant tertentu menetapkan biaya sekitar 2% dari nilai transaksi yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi pemilik kartu. Tahap ini meliputi: a) Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang atau jasa yang dibeli; b) merchant memeriksa keabsahan kartu; c) merchant mencatat transaksi melalui alat khusus; d) mencetak transaksi pada slip khusus; e) pemilik kartu menandatangani slip; f) merchant memeriksa keabsahan tanda tangan; g) merchant memberikan salinan slip kepada pemilik kartu; h) kartu dikembalikan kepada pemilik kartu.

16

9. Merchant melakukan penagihan kepada acquirer dengan menggunakan slip penjualan. Periode penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara merchant dengan issuer. 10. Acquirer memeriksa keabsahan slip penjualan. 11. Acquirer membayar kepada merchant sebesar jumlah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya diskon telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara issuer dengan merchant (kurang lebih sekitar 4% dari nilai transaksi). 12. Acquirer melakukan penagihan pada issuer (termasuk dengan interchange fee sekitar 2% dari nilai transaksi). Besarnya interchange fee sudah ditentukan pada perjanjian semula antara acquirer dengan issuer. 13. Issuer membayar kepada acquirer (reimbursement ditambah interchange fee). 14. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu yang telah diperjanjikan semula, melalui atau tanpa acquirer. Pemilik kartu wajib membayar sebesar pembayaran minimum yang semula telah diterapkan. Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan, maka tahapnya selesai sampai di sini, sedangkan apabila pemilik kartu hanya membayar sebagian atau sampai sebatas besarnya pembayaran minimum maka sisa pembayaran harus dilunasi pada jangka waktu tertentu sejak penagih dengan ditambah dengan bunga. Laporan tagihan yang dikirim secara periodik pada tanggal tertentu oleh issuer kepada pemilik kartu berisi antara lain: a. Nomor kartu; b. Tanggal tagihan dari laporan tagihan tersebut; c. Tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagihan tersebut; d. Tanggal posting; e. Tanggal transaksi f. Jumlah tagihan; g. Besarnya pembayaran minimum (biasanya berkisar 20% dari jumlah tagihan); h. Batas maksimum kredit; i. Tunggakan. 15. Pemilik kartu melakukan pembayaran kepada issuer melalui atau tanpaacquirer (pembayaran minimum, angsuran, bunga, dan biaya lainnya). Mekanisme yang melibatkan pihak acquirer sebenarnya bisa sangat bervariasi yang bergantung pada jenis tanggung jawab atau tugas yang dilimpahkan issuer kepada acquirer sesuai perjanjian. Salah satu contoh mekanisme tersebut, seperti telah diuraikan di 17

atas, akan secara sederhana dijelaskan dengan gambar berikut: (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 342)

b. Tidak Melibatkan Pihak Acquirer 1.

Penerbitan kartu oleh issuer.

2.

Perjanjian antara issuer dengan merchant.

3.

Permohonan kartu kredit oleh calon pemilik kartu.

4.

Analisis oleh issuer mengenai kelayakan calon untuk menjadi pemilik kartu. Limit kredit yang lebih tinggi biasanya disertai persyaratan yang lebih berat bagi calon pemilik kartu.

5.

Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu.

6.

Pemberian kartu kredit kepada pemilik kartu.

7.

Penggunaan kartu oleh pemilik kartu untuk pembelian pada merchant yang telah ditunjuk dan mempunyai jalinan kerja sama dengan issuer. Merchant umumnya memasang logo issuer untuk memudahkan pemilik kartu dalam menentukan jenis kartu yang akan mereka gunakan. Merchant tertentu juga menetapkan biaya sekitar 2% dari nilai transaksi yang menggunakan kartu kredit yang dibebankan bagi pemilik kartu. Tahap ini meliputi: a. Pemilik kartu menyerahkan kartu dan menerima barang atau jasa yang dibeli; b. Merchant memeriksa keabsahan kart; c. Merchant mencatat transaksi melalui alat khusus; d. Mencetak transaksi pada slip khusus; e. Pemilik kartu menandatangani slip; f. Merchant memeriksa keabsahan tanda tangan; 18

g. Merchant memberikan salinan slip kepada pemilik kartu; h. Kartu dikembalikan kepada pemilik kartu. 8.

Merchant melakukan penagihan kepada issuer dengan menggunakan slip

9.

Penjualan. Saat periode atau jangka waktu penagihan sudah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara merchant dengan issuer.

10. Issuer memeriksa keabsahan slip penjualan. 11. Issuer membayar kepada merchant sebesar jumlah transaksi setelah dikurangi diskon. Besarnya diskon telah ditentukan sebelumnya dalam perjanjian antara issuer dengan merchant (kurang lebih sekitar 4% dari nilai transaksi). 12. Issuer melakukan penagihan kepada pemilik kartu sesuai waktu yang telah diperjanjikan semula. Pemilik kartu wajib membayar sebesar pembayaran minimum yang semula telah ditetapkan. Apabila pemilik kartu langsung melunasi seluruh tagihan maka tahapannya selesai sampai disini, sedangkan apabila pemilik kartu hanya membayar sebagian atau sampai sebatas besarnya pembayara minimum maka sisa pembayaran harus dilunasi pada jangka waktu tertentu sejak penagihan ditambah dengan bunga. Laporan tagihan yang dikirimkan secara periodik pada tanggal tertentu oleh issuer kepada pemilik kartu berisi antara lain: a. Nomor kartu; b. Tanggal tagihan dari laporan tagihan tersebut; c. Tanggal jatuh tempo pembayaran atas tagih tersebut; d. Tanggal posting; e. Tanggal transaksi; f. Jumlah tagihan; g. Besarnya pembayaran minimum (biasanya berkisar 20% dari jumlah tagihan); h. Batas maksimum kredit; i. Tunggakan. 13. Pemilik kartu melakukan pembayaran kepada issuer melalui atau tanpa acquirer (pembayaran minimum, angsuran, bunga, dan biaya lainnya). Mekanisme tersebut akan secara sederhana dijelaskan dengan menggunakan gambar berikut ini: (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 343)

19

Sebelum kartu kredit dapat mulai digunakan terlebih dahulu harus diadakan perjanjian antara lain (Nuritomo dan Budisantoso, Totok, 2014: 336): 1. Perjanjian antara issuer dengan acquirer Perjanjian ini terutama meliputi hal-hal teknis yang menyangkut tugas dan hak acquirer secara operasional dalam hal menyalurkan kartu kredit, melakukan penagihan, dan pembayaran kepada merchant, termasuk persyaratanpersyaratan yang akan diterapkan terhadap pemilik kartu dan merchant. 2. Perjanjian antara issuer dengan pemilik kartu Perjanjian ini meliputi beberapa hal sebagai berikut: a. Perjanjian umum 1) kartu adalah milik issuer dan tidak dapat dipindahtangankan; 2) keadaan yang mewajibkan pengembalian kartu kepada issuer; 3) masa berlaku kartu dan cara perpanjangan; 4) bertanggung jawab terhadap issuer bila merchant menolak pembayaran dengan kartu milik pemilik kartu; 5) tagihan atas kartu suplemen adalah tanggung jawab pemegang kartu utama; 6) hak issuer untuk melakukan pendebitan langsung atas rekening simpanan pemilik kartu; 7) hak pemblokiran kartu oleh issuer atas dasar keadaan tertentu (pemilik kartu melanggar perjanjian, pemilik kartu pailit, pemilik kartu meninggal, dan lain-lain); 8) hak issuer untuk bertukar informasi dengan lembaga lain tentang pemilik kartu; 20

9) batas maksimum kredit. b. Pembayaran tagihan 1) kewajiban pemilik kartu untuk menandatangani slip pembelian pada merchant; 2) saat/waktu/priode pengiriman laporan tagihan oleh issuer; 3) kewajiban pemilik kartu melakukan pembayaran minimum pada jangka waktu tertentu setelah laporan tagihan dikirim oleh issuer; 4) kewajiban pemilik kartu untuk memberitahukan adanya kesalahan tagihan pada jangka waktu tertentu setelah laporan tagiham dikirim oleh issuer; 5) jumlah pembayaran minimum; 6) hak issuer untuk menggunakan jasa pihak ketiga dalam penagihan. c.

Bunga 1) bunga atas sisa tagihan yang belum dibayar; 2) bunga atas pelanggaran limit kredit.

d. Biaya 1) uang pangkal; 2) iuran tahunan; 3) biaya administrasi apabila ada keterlambatan pembayaran tagihan. e. Transaksi dalam valas 1) mata uang penagihan atas transaksi dalam valuta asing; 2) dasar kurs untuk penagihan atas transaksi dalam valuta asing; 3) biaya administrasi atas kehilangan kartu f. Lain-lain 1) kewajiban pemilik kartu apabila terjadi kehilangan kartu; 2) jaminan pelunasan dari harta kekayaan pemilik kartu; 3) kewajiban pemilik kartu yang bukan WNI. 3. Perjanjian antara issuer dengan merchant Perjanjian ini meliputi beberapa hal antara lain: a. Hak issuer 1) inprinter dan slip adalah milik issuer; 2) jaminan bahwa penjualan dengan kartu tidak lebih besar daripada harga penjualan tunai; 3) slip penolakan yang diserahkan oleh merchant; 4) diskon pembayaran issuer kepada merchant; 21

5) pemotongan rekening merchant untuk pajak; 6) pemotongan rekening merchant untuk refund kepada pemilik kartu. b. Hak merchant 1) hak merchant untuk menerima pembayaran dengan berbagai merek kartu kredit tertentu; 2) jangka waktu penagihan pembayaran oleh merchant kepada issuer; 3) cara pembayaran oleh issuer kepada merchant. c. Kewajiban merchant 1) kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan kartu yang digunakan untuk pembayaran; 2) kewajiban merchant untuk menggunakan slip penjualan tertentu; 3) kewajiban merchant untuk meminta tanda tangan pemilik kartu pada slip; 4) kewajiban merchant untuk memeriksa keabsahan tanda tangan pengguna kartu; 5) kewajiban merchant untuk memberikan salinan slip bagi pemilik kertu.

2.5 DISKUSI:

PELANGGARAN-PELANGGARAN

DAN

KASUS

KRIMINAL

BARBASIS KARTU PLASTIK

Dikutip dari berita tempo 20 Maret 2013, kejahatan uang plastik terus bertambah setiap tahun. Juru bicara Bank Indonesia, Difi A. Johansyah, mengatakan angka pemalsuan kartu kredit dan debit terus meningkat. Pada 2012, Bank Indonesia mencatat angka kejahatan uang plastik mencapai 22 ribu kasus, naik dibanding tahun sebelumnya yang sebanyak 19.700 kasus. Sedangkan pada 2010, kasusnya sebesar 18.122. Tahun 2012 ada 11 jenis kejahatan, seperti memakai identitas fiktif untuk kartu kredit, mengubah identitas pemilik kartu atautake over, dan menggunakan kartu kredit milik orang lain. Data ini digunakan Bank Indonesia sebagai dasar analisis sebelum menentukan dan melakukan mitigasi risiko. Dugaan pencurian data terjadi pada saat nasabah berbelanja di gerai The Body Shop. Sumber Tempo mengatakan data curian itu digunakan untuk membuat kartu duplikat yang ditransaksikan di Amerika Serikat dan Meksiko. Data yang dicuri berasal dari berbagai bank, di antaranya Bank BCA dan Bank Mandiri. Jumlah kerugian nasabah ditaksir ratusan juta rupiah.

22

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia (AKKI) telah meminta sejumlah gerai untuk tak mengambil data nasabah dari kartu kredit ataupun kartu debit yang menggunakan sistem magnetic stripe. General Manager AKKI, Steve Marta, mengatakan data nasabah yang disimpan oleh gerai tersebut bisa digunakan untuk pemalsuan kartu kredit. Mengacu pada pengalaman sebelumnya, General Manager AKKI, Steve Marta, mengungkapkan, pencurian data semacam ini dilakukan oleh oknum, bukan oleh merchant. Transaksi dengan kartu kredit tiruan terjadi di negara-negara yang masih menggunakan kartu magnetic stripe. Sedangkan transaksi kartu debit tiruan biasanya dilakukan di dalam negeri. Indonesia menerapkan dua sistem pada transaksi kartu kredit, yaitu magnetic stripe dan cip. Penggunaan cip bertujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan kartu kredit. Sedangkan transaksi kartu kredit dengan magnetic stripe sebenarnya sudah dilarang. Chief Financial Officer The Body Shop Indonesia, Jahja Wirawan Sudomo, mengatakan perusahaan sedang menyelidiki kasus pemalsuan data nasabah. Pekan depan, hasil penyelidikan akan diserahkan ke kepolisian. Untuk sementara waktu, The Body Shop tidak menerima pembayaran melalui kartu kredit dan debit. Dari kasus ini Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah agar menerbitkan undang-undang yang mengatur perlindungan data nasabah. (dikutip dari berita m.tempo.co)

Perlindungan Hukum yang Diberikan Oleh Bank Kepada Pemegang Kartu Kredit Menurut keterangan dari Bapak Nanang Indra Maya sebagai Assisten Marketing Officer (program kartu kredit) pada Bank Mandiri Cabang Mataram, dalam hubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pemegang kartu kredit antara lain dengan cara (Sari, Ni Ketut Devy Ratna, 2014) : a. Perlindungan Hukum Preventif; Perlindungan hukum preventifbertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindunganhukum preventif pada Bank Mandiri didasarkan sesuai dengan UndangUndang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnyadalam Pasal 4 huruf a. Berdasarkan pasal di atas didapatlah kebijakan dari pihak Bank yangmerupakan implementasi dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dengan mengeluarkan chip yang digunakan hanya sebagai pengaman terhadap pemalsuan atau penggandaan atas fisik kartu kredit. Dan demi kenyamanan dan keamanan konsumen, 23

per tanggal 1 Januari 2015 Bank Mandiri akan mengimplementasikan penggunaan PIN (Personal Identiti Number) untuk setiap transaksi kartu kredit yang dilakukan di mesin EDC di Indonesia. Penggunaan PIN akan menggantikan tertandatangan pada sales draft (Sari, Ni Ketut Devy Ratna, 2014). b. Perlindungan Hukum Represif; Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terhadap nasabah pemegang kartu kredit diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 64. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) disebutkan (Sari, Ni Ketut Devy Ratna, 2014): (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada suatu tindaka kejahatan kartu plastik yang disebut carding. Dimana carding adalah kejahatan terhadap kartu kredit orang lain dengan caramencuri nomor kartu kredit milik orang lain. Setelah mendapatkan nomor kartukredit maka orang tersebut menggunakannya untuk melakukan transaksi diperdagangan internet (Sari, Ni Ketut Devy Ratna, 2014). Carding merupakan suatu tindakan penyalahgunaan kartu kredit ataupunkartu ATM yang dalam hal ini diperoleh dengan berbagai cara. Sehingga orangyang mempunyai kartu kredit maupun ATM menderita kerugian atas tindakannyatersebut. Tindakan tersebut merupakan suatu bentuk penipuan yang diawalidengan pencurian data-data pemilik kartu melalui internet (Sari, Ni Ketut Devy Ratna, 2014) . Dalam hal terjadinya carding pada nasabah pemegang kartu kredit, bank selaku penerbit tidak bertanggung jawab atas terjadinya carding karena yang di anggap lalai adalah nasabah dan bukan pihak bank. Jadi, tanggung jawab dibebankan kepada siapa yang bersalah melakukan pemalsuan. Carding merupakan tindak kejahatan yang menjadi lingkup tindak pidana, akan tetapi penyelesaian dilakukan secara perdata, pemegang kartu kredit ikut bertanggung jawab jika bermasalah, baik karena kesengajaan atau kurang hati-hati. Misalnya, seseorang meminjamkan kartunya kepada orang yang melakukan pemalsuan. Jika, tidak ada satu pihak pun yang dapat dimintai 24

tanggung jawab, maka yang bertanggung jawab adalah mereka yang harus menanggung risiko secara hukum perdata dalam perjanjian pinjam uang (antara pihak penerbit dengan pihak pemegang) (Sari, Ni Ketut Devy Ratna, 2014).

25

STUDI KASUS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH KARTU KREDIT DITINJAUDARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Oleh : Raphael Sitorus Lex Privatum, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015

Perkembangan zaman saat ini, kehidupan manusia berkembang sangat pesat salah satu yang ikut berkembang dalam segi finansial, dengan maraknya penggunaan kartu plastik sebagai alat pembayaran. Keuntungan yang dimiliki oleh kartu kredit

adalah

mempermudah sistem pembayaran dan konsumen tidak perlu membawa uang dalam jumlah banyak (Sitorus, Raphael, 2015). Penggunaan kartu kredit

yang sebenarnyA baik

apabila dipakai dengan cermat

danakan sangat membantu dalam manajemen keuangan pengguna, namun ada pula harga dan risiko tertentu yang harus ditanggung oleh nasabah kartu kredit. Selama ini seringterjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank yang berkenaan dengan pemakaian jasa

electronic fundstransfer maka dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian

antara kedua belah pihak, ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) (Sitorus, Raphael, 2015). Secara umum dapat dikatakan bahwa pihak peminjam meminjam uang kepada pihak pemberi pinjaman untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari atau untuk memenuhi keperluan dana guna pembiayaan kegiatan usahanya (Sitorus, Raphael, 2015). Berdasarkan pada penggolongan jenis bank maka menurut Undang-Undang No.7 Tahun 1992 jo Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, jasa-jasa yang dapat dilakukan oleh bank umum salah satunya adalah transfer atau pemindahan uang (Sitorus, Raphael, 2015). Fungsi bank dalam menjalankan operasional secara umum adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai financial intermediary atau lembaga keuangan, Kartu kredit, dalam praktik sering terjadi penyalahgunaan fungsinya, dan dapat ditinjau dua sudut, pertama dari hukum perdata dalam lingkup hukum perjanjian sebagai perbuatan wanprestasi (Sitorus, Raphael, 2015). Misalnya menggunakan kartu kredit secara tanpa hak atau tidak sebagaimana lazimnya.Bank Indonesia (BI) mencatat, selama tahun 2011 lalu, banyak kasus sengketa 26

antara bank dengan nasabah di bidang sistem pembayaran, paling banyak didominasi oleh sengketa kartu kredit. Hal ini sesuai dengan kondisi saat ini dimana banyak kartu kredit yang hilang dan digunakan orang lain yang tidak berhak (Sitorus, Raphael, 2015). Fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, di mana seorang konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi sebuah objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen (Sitorus, Raphael, 2015). Masalah perlindungan konsumen tidak semata-mata masalah orang per orang, tetapi sebenarnya merupakan masalah bersama dan masalah nasional sebab pada dasarnya semua orang adalah konsumen.Maka dari itu, melindungi konsumen adalah melindungi semua orang (Sitorus, Raphael, 2015). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Jika Kartu Kredit Dipakai oleh Orang LainBerdasarkan Pasal 1 angka 7 TentangPeraturan Bank Indonesia Nomor: 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 Tentang PenyelenggaraanKegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (“PBI APMK) didalam ditegaskan bahwa pemegang kartu kredit adalah pengguna yang sah dari APMK (Sitorus, Raphael, 2015). Perkembangannya terkadang

konsumen tidak merasa menggunakan kartu kredit

sesuai dengan tagihan yang diberikan oleh pihak bank kepada konsumen, dari pihak bank hanya mengetahui nasabah tersebutlah pengguna yang sah dari kartu kredit tersebut (Sitorus, Raphael, 2015). Konsumen pengguna kartu kredit memang dilindungi oleh Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jika memang kartu kredit hilang atau dicuri oleh orang lain, ada beberapa cara yang harus diketahui oleh setiap nasabah pengguna kartu kredit agar konsumen tidak mengalami kerugian yaitu sebagai berikut (Sitorus, Raphael, 2015) : 1. Jangan panik, segera hubungi pihak bank untuk meminta kartu kredit diblokir; 2. Apabila telah terjadi transaksi yang tidak dilakukan oleh konsumen/pemegang kartu kredit, maka konsumen segera melakukan tindakan sebagai berikut: a) Melapor ke bank penerbit kartu kredit; b) Apabila laporan tersebut tidak juga ditindaklanjuti, konsumen dapat membuat pengaduan tertulis yang ditunjukan kepada pihak bank yang bersangkutan dan ditembuskan ke instansi terkait, misalnya Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan (Bank Indonesia),

27

Asosiasi Kartu Kredit Indonesia, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(Sitorus, Raphael, 2015). Menurut Undang-Undang Perbankan, bank dalam memberikan kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (Sitorus, Raphael, 2015). Selain itu untuk kepentingan nasabah, bank juga menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian bagi transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank. Prasasto Sudyatmiko mengemukakan empat contoh elemen yang mempengaruhi perilaku bisnis menjadi tidak sehat, yaitu konglomerasi, kartel/trust, insider trading, dan persaingan tidak sehat/curang (Sitorus, Raphael, 2015). Perkembangan

saat

ini

dalam

rangka

untuk

mencari

keuntungan

yang

setinggitingginya itu, para produsen atau pelaku usaha harus bersaing dengan pelaku usaha lainnya, dimana dampak dari itu semua justru merugikan konsumen, sebagai contoh ketatnya persaingan di antara para pelaku usaha, yang sering kali membuat persaingan tersebut menjadi bentuk persaingan yang tidak sehat dimana dapat merugikan konsumen.

Nasabah

sering dijadikan obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya, seperti dengan banyaknya penawaranpenawaran yang sering dimuat dalam media sosial atau dalam media surat kabar (Sitorus, Raphael, 2015). Saat ini banyaknya barang/jasa yang ditawarkan oleh produsen dapat dengan mudah dimiliki oleh konsumen hanya dengan memakai kartu kredit tersebut.Perlindungan hukum terhadap konsumen sekarang ini sangat penting karena perkembangan sistemperekonomian nasional pada

masa saat inisemakin mendukung tumbuhnya dunia yang menghasilkan

beraneka ragam produkbarang dan jasa yang semakin canggih. Untuk itu perluadanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko yang dapat timbul dan memliki akibat yang dapat merugikan konsumen khususnya pemakai kartu kredit Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur perlindungan hukum terhadap konsumen sebelum terjadi transaksi. Keberadaan Undang-Undang

No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, kepedulian dan kemampuan konsumen, dalam hal ini termasuk pada nasabah kartu kredit untuk dapat melindungi konsumen (Sitorus, Raphael, 2015). Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1)

menjelaskan bahwa

Perlindungan Konsumen yaitu : “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” (Sitorus, Raphael, 2015).

28

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi

perlindungan

terhadap konsumen barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke dalam akibat-akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut (Sitorus, Raphael, 2015). Perlindungan dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen mencangkup persoalan barang atau jasa yang dihasilkan dan diperjual-belikan, dimasukkan dalam cangkupan tanggung jawab produk, yaitu tanggung jawab yang berikan kepada produsen karena barang yang diserahkan kepada konsumen itu mengandung cacat di dalamnya sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen (Sitorus, Raphael, 2015). Penyelesaian Sengketa Konsumen Yang Terjadi Pada Konsumen/Nasabah Kartu Kredit Mengikuti ketentuan Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 47 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut, sengketa konsumen dapat diselesaikan diluar pengadilan dan melalui pengadilan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum (UUPK Pasal 45 ayat (1)) ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)) (Sitorus, Raphael, 2015). Menurut UUPK Pasal 48 Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan melalui jalur Pengadilan Negeri (PN) adalah penyelesaian sengketa yang mengacu pada ketentuan peradilan umum yang berlaku. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat dilakukan oleh konsumen yang telah dirugikan atau ahli

waris yang bersangkutan, sekelompok

konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, pemerintah dan/atau instansi terkait ataupun lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) (Sitorus, Raphael, 2015). Penyelesaian terhadap penggunaan kartu kredit yang macet,

billing

yang tidak

sesuai, pemotongan atau debet yang dilakukan lebih dari satu kali tanpa sepengetahuan nasabah dan juga bunga yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan pada saat melakukan kesepakatan maka penyelesaiannya dilakukan secara damai atau kesepakatan antar kedua belah pihak (Sitorus, Raphael, 2015).

29

BAB III PENUTUP

3.1 KESIMPULAN Kartu Plastik merupakan alat berbentuk kartu yang diterbitkan oleh suatu lembaga keuangan dan dapat digunakan untuk berbagai macam transaksi keuangan. Jenis-jenis kartu plastik yaitu: Kartu Kredit, Chargecard, Kartu debit (debit card) dan Cash card. Peran Bank Indonesia dalam regulasi kartu plastik terwujud dari diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tanggal 21 Januari 2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia No.14/2/PBI/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu. Adapun pihak-pihak yang terkait dalam kartu kredit yaitu: penerbit (issuer), pengelola (acquirer), penjual (merchant), pemilik kartu (card holder).Di dalam mekanismenya, mekanisme penggunaan kartu kredit dapat dibedakan antara mekanisme yang melibatkan pihak acquirer dan mekanisme yang tanpa acquirer. 3.2 SARAN Masyarakat didalam penggunaan kartu plastic hendaknya dapat berhati-hati agar tidak terkena kasus penipuan yang kerap kali dilakukan oleh opnum-opnum tidak bertanggung jawab, selain itu pemerintah diaharapkan dapat lebih tegas lagi dalam menerpkan peraturan perundang-undangan mengenai kartu plastik. Hal ini dikarenakan maraknya pelanggaran yang terjadi dan kriminal yang berbasis kartu plastic agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemilik juga diharapkan agar dapat menggunakan kartu kredit dengan bijak sehingga tidak bertentangan dengan perjanjian yang telah dilakukan begitu pun baik pihak penerbit (issuer), pengelola(acquirer), penjual (merchant) agar menaati perjanjian sebelumnya sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.

30

DAFTAR PUSTAKA

http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/pbi_140212.aspx (diakses pada tanggal 15 April 2016, pukul 12.44 wita) http://www.bi.go.id/id/peraturan/sistem-pembayaran/Pages/PBI_16012014.aspx

(diakses

pada tanggal 15 April 2016, pukul 12.44 wita) Nuritomo dan Budisantoso, Totok. 2014. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat. Budisantoso, Totok dan Sigit Triandaru. 2006. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta: Salemba Empat. Sari, Ni Ketut Devy Ratna. 2014. Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Kartu Kredit (kajian Terhadap Kasus Carding Pada Bank Mandiri Cabang Mataram). Jurnal Imliah Fakultas Hukum Universitas Mataram. Sormin, Rosvelin Rominar. 2007. Kejahatan yang Berkaitan dengan Kartu Kredit dan Upaya Penanggulangannya (studi Kasus Putusan No. 65/Pid.B/2005/PN.MEDAN). Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan. Sitorus, Raphael. 2015. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kartu Kredit Ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Jurnal Lex Privatum, Vol. III/ No. 1/ Jan-Mar/2015.

31