253.SK - dir-RSA - Xii.2014. Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Dari Dokter Ke Staf Keperawatan - Docx-1

 

 

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS GADJAH MADA   Nomor: 253/SK/Dir-RSA/XII/2014 TENTANG KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN ( STA  ST A N D I NG OR D E R ) DARI DOKTER KEPADA STAF KEPERAWATAN DI RUMAH SAKIT UNIVERSITAS GADJAH MADA

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNIVERSITAS GADJAH MADA, Menimbang

Mengingat

: a.   bahwa rumah sakit harus memastikan setiap tenaga kesehatan kompeten memberikan asuhan dan pengobatan kepada pasien secara aman dan efektif;  b.   bahwa rumah sakit perlu mengatur pengalihan  tanggung jawab dari  petugas yang satu kepada yang lain; c.   bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, maka perlu ditetapkan kebijakan pelimpahan kewenangan dengan Keputusan Direktur Utama RS Universitas Gadjah Mada  : 1.  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2.  Undang – Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 3.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 4.  Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan;

 

5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang Ijin dan Penyelenggaraan Praktik Perawat; 6.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 161/Menkes/Per/I/2010 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan; 7.  Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/PER/X/2010 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010); 8.  Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/MENKES/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Bidan; 9.  Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit; 10. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 625/P/SK/HT/2014 tentang Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada; 11. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 274/P/SK/HT/2011 Tentang Pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Akademik Universitas Gadjah Mada; 12. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 749/P/SK/HT/2014 Tentang Penetapan Nama Rumah Sakit

 

Akademik Universitas Gadjah Mada Menjadi Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

UTAMA TENTANG KEBIJAKAN : KEPUTUSAN PELIMPAHANDIREKTUR KEWENANGAN  (ST A N D I N G OR D E R ) DARI  STA DOKTER KEPADA STAF KEPERAWATAN DI RS UNIVERSITAS GADJAH MADA

KESATU

: Menetapkan pengaturan pelaksanaan pelimpahan kewenangan dari dokter kepada staf keperawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Menetapkan tindakan  –  tindakan   tindakan medis sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan tanggung jawab dokter yang dalam  pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada staf keperawatan untuk melaksanakannya.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan pada Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada.  

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan 10 Desember 2017 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.   Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal tanggal 10 Desember Desember 2014 Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada,

Prof. Dr. Arif Faisal, Sp. Rad (K), DHSM  NIP 1948 1025 1977 03 1003 Tembusan: 1.  2.  3.  4.  5. 

Direksi RS UGM Ketua Komite Medis Ketua Komite Keperawatan Kepala Bidang/Instalasi terkait Arsip

 

Lampiran Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Universitas Gadjah Mada

 Nomor

: 253/SK/Dir-RSA/XII/2014

Tanggal

: 10 Desember 2014

Tentang

: Kebijakan Pelimpahan Kewenangan ( Standing Order) Dari Dokter Kepada Staf Keperawatan Di Rs Universitas Gadjah Mada

 ST A ND I NG OR D E R ) DARI KEBIJAKAN PELIMPAHAN KEWENANGAN ( STA

DOKTER KEPADA STAF KEPERAWATAN DI RS UNIVERSITAS GADJAH MADA

A.  Pengertian. Suatu kebijakan yang mengatur kewenangan melakukan suatu tindakan medis tertentu yang dilimpahkan dari dokter kepada staf keperawatan B.  Tujuan 1.  Memastikan setiap tenaga kesehatan kompeten memberikan asuhan dan pengobatan kepada pasien secara aman dan efektif 2.  Terselenggaranya pelayanan medis dan keperawatan yang terkoordinasi sesuai dengan standar pelayanan medis dan standar asuhan keperawatan C.  Kebijakan Pengaturan pelimpahan kewenangan yang dimaksud adalah 1.  Pelimpahan wewenang hanya dapat diberikan secara tertulis oleh tenaga medis kepada Perawat

untuk

melakukan

sesuatu

tindakan

medis

dan

melakukan

evaluasi

 pelaksanaannya. 2.  Pelimpahan wewenang dapat dilakukan secara delegatif atau mandat. 3.  Pelimpahan wewenang secara delegatif untuk melakukan sesuatu tindakan medis diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat dengan disertai pelimpahan tanggung  jawab. 4.  Pelimpahan wewenang secara delegatif hanya dapat diberikan kepada Perawat profesi atau Perawat vokasi terlatih yang memiliki kompetensi yang diperlukan. dipe rlukan. 5.  Pelimpahan wewenang secara mandat diberikan oleh tenaga medis kepada Perawat untuk melakukan sesuatu tindakan medis di bawah pengawasan.

 

6.  Tanggung jawab atas tindakan medis pada pelimpahan wewenang mandat berada pada  pemberi pelimpahan wewenang. 7.  Dalam melaksanakan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang, Perawat berwenang: a.  Melakukan tindakan medis yang sesuai dengan kompetensinya atas pelimpahan wewenang delegatif tenaga medis;  b.  Melakukan tindakan medis di bawah pengawasan atas pelimpahan wewenang mandat; dan c.  Memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan program Pemerintah. 8. 

Tindakan - tindakan medis yang dapat dilimpahkan ke perawat:   a.  Pemasangan/ pelepasan IV pelepasan IV line prefer    b.  Pemasangan/ pelepasan Dower pelepasan Dower Catheter   c.  Terapi oksigen ( kateter nasal, kanul nasal, simple mask, Rebreathing mask,  Rebreathing Mask dan  Non Rebreathing Mask   )) d.  Pemberian injeksi ( IM, IV, SC dan IC) e.  Pemberian obat oral, tetes telinga, tetes/ salep mata, tetes hidung,  suppositoria  suppositoria,, topical/ salep kulit dan per vaginam) f.  EKG g.  Pemberian terapi inhalasi h.  Pemberian obat-obat drip i.  Pemberian tranfusi  j.  Resusitasi jantung paru k.  Pemberian obat/ cairan secara titrasi dengan syringe dengan  syringe dan  dan atau infus pump infus pump   l.  Pemberian airan IV m.  Pemasangan / pelepasan NGT n.  Pemberian diet per Nasogastric per Nasogastric Tube  Tube  o.  Pelepasan hemodialysis catheter , drain dan epidural catheter    p.  Perawatan luka post operasi, gangrene DM dan non DM q.  Pemeriksaan gula darah sewaktu dengan glukotest r.  Pengambilan sampel laboratorium( darah arteri/ vena/ perifer, urine, feses, sputum, pus, cairan vagina) s.  Pemberian kemoterapi/ sitostatika

 

t.  PPD Test u.  Irigasi lambung/ kateter v.  Pemberian nutrisi enteral dengan feeding dengan feeding tube  tube 

w.  Melepas jahitan pasca operasi x.  Perawatan stoma y.  Melepas arteri line z.  Perawatan IV line sentral