242524769-Yahman-Tindak-Pidana-Penipuan-Dan-Wanprestasi.pdf

BATAS WANPRESTASI DAN PENIPUAN DALAM HUBUNGAN KONTRAK KOMERSIAL 38

Yahman

abstrak

Konsep wanprestasi merupakan domain hukum perdata yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Undang-Undan g Hukum Perdata) Staatsblad 1847 Nomor 23 untuk mengatur kepentingan privat, konsep penipuan domain hukum pidana yang mengatur kepentingan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana diperbaruhi dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang berlakunya hukum pidana di seluruh wilayah Indonesia; dengan menggunakan methode penelitian normatif, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik terdapat kegamangan hakim untuk menentukan batas pembeda antara wanprestasi dan penipuan, hakim dalam amar putusannya terdapat inkonsistensi atas persoalan hubungan hukum kontrak komersial. Kata Kunci: Wanprestasi, Penipuan, Kontrak Komersial

 abstract The concept of default is the domain of civil law which is set in Burgerlijk Wetboek (Book of Civil Law Act), Staatsblad 1847 Number 23 to regulate private interests, the concept of domain fraud criminal law governing the public interest stipulated in Law No. 1 of 1946 as Replaces the Law Act No. 73 of 1958 on the enactment of criminal law in all parts of  Indonesia. By using normative normative research method, this research found that in practice there is uncertainty judge to determine the boundaries distinguishing between breach of contract and fraud, the judges in the decision there is an inconsistency on matters of commercial contract law relationship.

 Keywords: Default, Fraud, Commercial Contracts

38

 Dosen Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya, email: [email protected]. [email protected].

��

untuk pelaksanaan eksekusi dan dapat

Pendahuluan

Prinsip

peradilan

yang

cepat,

terjadi pula dinyatakan menang “di atas

sederhana, dan biaya ringan masih jauh

kertas” faktanya prestasi yang digugat

dari harapan. Di dalam penanganan

atau diharapkan sudah tidak ada lagi.

kasus-kasus, baik untuk perkara perdata,

Berbeda

dengan

pelaksanaan

pidana, tata usaha negara, atau kasus lain

eksekusi dalam perkara pidana yang

yang diperiksa pengadilan untuk sampai

relatif lebih mudah, tetapi eksekusi

pada

yang

pidana mati misalnya memang masih

mempunyai kekuatan hukum tetap ( in

berlarut-larut. Terkait dengan eksekusi

kracht van gewijsde ) memerlukan waktu

hukuman mati tidak ada aturan yang

bertahun-tahun dan biaya yang tidak

 jelas batas waktu dan berapa kali

sedikit. Untuk perkara perdata putusan

pengajuan

yang telah mempunyai kekuatan hukum

kembali, sehingga belum ada kepastian

masih tetap memerlukan upaya hukum

kapan seseorang akan melaksanakan

lagi

eksekusi hukuman mati.

mendapatkan

yaitu

Permasalahan

keputusan

penetapan

peninjauan

40

Atas kedua kondisi tersebut, dalam

rumitnya, banyak fakta menunjukkan

praktik penegakkan hukum para pencari

pihak yang dimenangkan tidak serta

keadilan mencari jalan pintas untuk

dapat

tidak

maupun

kalah

merta

eksekusi

eksekusi.

grasi

memperoleh

haknya.

39

segera

mendapatkan

haknya,

salah

Misalnya dalam eksekusi pengosongan

satunya dengan cara melaporkan kepada

tanah/rumah, pembayaran hutang dan

polisi (perkara pidana). Argumentasinya

lain-lain, pihak yang dimenangkan masih

agar

mengeluarkan biaya yang tidak sedikit

pengenaan sanksi pidana yang pada

pihak

lawan

“takut”

akan

akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk 39

mendapatkan

  Lihat Eksekusi tanah Genting Kecamatan Asemrowo Surabaya seluas 6,9 Ha tidak segera terlaksana dan mengalami penundaan beberapa kali, karena terhalang oleh penghuni yang tidak berhak di atas objek tanah yang bukan miliknya. Lihat pula persoalan eksekusi tanah yang dikenal dengan Lapangan Tenis Jalan Embongsawo Surabaya, juga mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat terlaksana oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atas bantuan dari pihak Kepolisian dari Polwiltabes Surabaya maupun dari Polda Jatim.

diperoleh. 40

prestasi

Ada

kalanya

akan

segera

mengetahui

  Lihar eksekusi kasus Terorisme Imam Samudra dan Amroji, dan terpidana Sumiarsih dalam kasus pembunuhan terhadap Kolonel Marinir Purwanto, yang dilaksanakan setelah terpidana menunggu beberapa tahun, waktu yang cukup lama dengan penantian yang panjang disertai perasaan gelisah dalam menghadapi kematian. ��

persoalannya dilaporkan kepada Polisi,

nota

ia

merupakan

secepatnya

menyelesaikan

dan

membayar kerugian yang ditimbulkan.

didapati

adanya

yang

yang

perkara

dihadapi

perdata

atau

tidak perlu terjadi jika memahami kedua

kegamangan

konsep tadi.

dalam memahami persoalan-persoalan hukum

perkara

wanprestasi; persoalan ini seharusnya

Dalam konteks penegakkan hukum masih

bene

Untuk putusan perkara perdata

berhubungan

dengan

yang telah mempunyai kekuatan hukum

atau

kontraktual.

Karena

masih memerlukan upaya hukum lagi

ketidakpahaman

mencermati

konsep

yaitu penetapan eksekusi. Permasalahan

perjanjian

penipuan dan konsep wanprestasi,

ada

eksekusi tidak kalah rumitnya, fakta

kalanya dalam menghadapi persolaan

menunjukkan pihak yang dimenangkan

tersebut seseorang mendapat perlakukan

tidak serta merta dapat memperoleh

tidak

haknya tetapi masih mengeluarkan biaya

manusiawi

kriminalisasi.

bahkan

mengalami

41

yang besar. Misalnya eksekusi untuk

Kriminalisasi merupakan tindakan yang

dilakukan

terhadap

penegak

seseorang

melakukan

yang

hukum,

hutang

diduga

dan

dimenangkan

lain-lain. dalam

Pihak putusan

yang untuk

hukum.

memperolehhaknya masih mengeluarkan

Pelanggaran hukum yang disangkakan

biaya tidak sedikit untuk pelaksanaan

atau didakwakan terkesan dipaksakan,

eksekusi dan dapat terjadi dinyatakan

agar seseorang menjadi tersangka atau

menang “di atas kertas” karena prestasi

terdakwa yang tidak berdasar atas aturan

yang digugat sudah tidak ada lagi.

hukum

melainkan

Berbeda dengan pelaksanaan eksekusi

dengan

dalam perkara pidana yang relatif lebih

tindakan

pelanggaran

pengosongan tanah/rumah, pembayaran

yang

berlaku,

sewenang-wenang

menyalahgunakan institusi dimana sedang

memegang

jabatan

ia

mudah, tetapi untuk eksekusi pidana

tertentu.

mati misalnya memang masih terkesan

Seseorang mengalami penahanan yang

berlarut-larut. tersebut,

41

Suatu Istilah diambil dari perseteruan antara “Cicak dan Buaya” dalam kasus Bibit Candra dan Susno Duadji yang menjadi perhatian Publik, Politisi, maupun para Pakar Hukum dan tidak henti-hentinya mengomentari atau pendapat dalam media cetak maupun media elektronik.

Atas

dalam

kedua

praktik

kondisi

penegakan

hukum para pencari keadilan mencari  jalan pintas untuk segera mendapatkan haknya, yang salah satunya dengan cara

��

melaporkan

kepada

polisi

(perkara

prestasi

42

dilandasi

adanya

perjanjian

pidana).   Permasalahan hutang piutang,

sehingga akibat hukumnya wanprestasi

 jual beli, sewa menyewa dan lain

dan pihak yang ingin memperjuangkan

sebagainya

selintas

haknya yaitu dengan jalan mengajukan

merupakan perkara keperdataan namun

gugatan perdata. pendapat yang kedua,

dimintakan

melalui

Jika salah satu pihak mempunyai niat

 jalur pidana, karena itu aparat penegak

kepalsuan atau kebohongan sebelum

hukum hendaknya dapat membedakan

perjanjian diakseptasi, tidak dipenuhinya

“domain” masing-masing jenis hukum.

suatu prestasi tetap dianggap sebagai

dimana

tampak

penyelesaiannya

Berdasarkan uraian di atas, dengan

penipuan walaupun perjanjian tersebut

menggunakanmetode penelitian normatif

masih berlangsung (hidup).

isu hukumnya konsep wanprestasi dan penipuan

dan

penerapan

Menurut Yurisprudensi Mahkamah

konsep

Agung

Republik

Indonesia

dalam

wanprestasi dan penipuan dalam putusan

putusan MARI Nomor Perkara 933K/

pengadilan.

Pid/1994 tanggal 28 Agustus 1997

Analisis Hukum

perjanjian pinjam meminjam dengan

Dalam praktik penegakkan hukum terdapat

perbedaan

pendapat

43

menggunakan cek kosong atau cek yang

terkait

tidak ada dananya, yang pada pokoknya

dengan implikasi apabila salah satu

menyatakan

pihak tidak memenuhi prestasi yang

dalam

telah diperjanjikan, pendapat pertama

sudah cukup dinyatakan sebagai delik

menyatakan

penipuan sebagaimana dimaksud dalam

wanprestasi

sedangkan

pendapat kedua menyatakan penipuan.

pemberian

perjanjian

cek

pinjam

kosong

meminjam

Pasal 378 KUHP telah terbukti.

Pendapat pertama mendasarkan pada

Putusan

argumentasi bahwa tidak dipenuhinya

Mahkamah

Agung

Republik Indonesia yang tertuang dalam

42

43

  Argumentasi yang dikemukakan oleh pencari keadilan untuk melapor kepada polisi adalah agar pihak lawan “takut” akan pengenaan sanksi pidana yang pada akhirnya tidak terlalu lama tujuan untuk mendapatkan prestasi akan segera diperoleh, dengan menunjukan bukti laporan dari polisi dijadikan alat untuk presser kepada pihak lawan agar kerugian segera dibayar.

  Dalam perkara ini terjadi perjanjian pinjam meminjam barang atau uang, pihak yang memberi pinjaman telah menyerahkan barang atau uang, sedangkan pihak peminjam telah menyerahkan cek sebagai jaminan. Pihak pemberi pinjaman atau penerima cek kemudian menguangkan ceknya ke Bank dan dinyatakan bahwa cek tersebut kosong (tidak ada dananya) maka delik penipuan telah dinyatakan terbukti.

��

Putusan MARI Perkara Nomor: 1061

perjanjian

K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990, yang

penyerahan uang muka, ternyata uang

menyatakan bahwa, terdakwa

tidak

muka tidak digunakan membayar kayu

terbukti secara sah dan meyakinkan telah

melainkan dipakai sendiri, yang pada

melakukan perbuatan penipuan yang

pokoknya

disangkakan

sebagaimana

terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan

dimaksud Pasal 378 KUHP, melainkan

itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

kepadanya

terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu wanprestasi.

jual

beli

kayu

menyatakan

dengan

perbuatan

Menurut Abdulkadir Muhammad,

44

yang dimaksud dengan ganti kerugian

Yurisprudensi MA No. Perkara

adalah

ganti

kerugian

yang

timbul

45

karena debitur melakukan wanprestasi

dalam perkara Yayasan Baret Jingga

karena lalai.   Wanprestasi terjadi dalam

449K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001

46

kondisi salah satu pihak lalai melakukan

44

  Kasus posisi seseorang mengadakan hubungan dagang dalam jual beli komiditi hasil bumi, serta pinjam meminjam uang yang berkaitan dengan jual beli tersebut. Pembayaran uang jual beli dan atau pinjam meminjam uang diberikan jaminan berupa barang bergerak dan uang pinjaman belum dikembalikan, kemudian atas kesepakatan kedua belah terjadi jual beli saham asuransi, maka peristiwa ini secara yuridis bukan merupakan perbuatan pidana (delict) ex Pasal 378 KUHP (penipuan), melainkan merupakan masalah perdata. 45  Kasus posisi: Seseorang Direktur suatu perusahaan bergerak di bidang perkayuan mengadakan perjanjian kontrak jual beli kayu sebuah PT, kayu akan dikirim secara bertahap dalam kurun waktu 6 bulan dan disetujui untuk menyerahkan uang muka, setelah uang muka dikirim ke rekening perusahaan PT uang tersebut tidak diserahkan kepada karyawannya untuk mencari kayu akhirnya tidak mendapatkan kayu. Sehingga pembelian kayu tersebut batal dan baru bisa mengirim kayu sebagian saja, tidak bisa memenuhi sejumlah kayu yang dijanjikan dan uang yang telah diterima oleh Direktur PT digunakan untuk kepentingan pribadi, dalam putusan Pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah melakukan penipuan ex pasal 378 KUHP dihukum 3 tahun 6 bulan, dikuatkan Pengadilan Tinggi hukuman dikurangi menjadi 2 tahun 8 bulan, putusan Mahkamah Agung RI perbuatan yang disangkakan terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana.

kewajiban demikian terjadi

pemenuhan apakah

karena

prestasi,

wanprestasi suatu

jika dapat

kesengajaan?

padahal dapat terjadi tidak dipenuhinya suatu prestasi karena unsur kesengajaan. Penentuan

perbuatan

tersebut

disengaja atau tidak, tidaklah mudah. Dalam teori, untuk menentukan apakah perbuatan tersebut disengaja atau tidak harusdiperhatikan perbuatan sebelumnya (ante factum ) dan perbuatan sesudahnya ( post

pactum).

Misalnya

melakukan

perjanjian jual beli kayu padahal si penjual tidak mungkin mempunyai kayu, perbuatan tersebut rasanya tidak cukup membawa 46

keadilan

jika

dinyatakan

  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Adity Bakti, Bandung, 1992, h. 56. ��

wanprestasi. perjanjian

Atas

tidak

dasar selalu

itu

adanya

Wanprestasi

terminologi

dalam

menimbulkan

hukum perdata yang artinya ingkar janji

akibat hukum wanprestasi. Penelaahan

(tidak menepati janji), yang diatur dalam

secara kasuistis perlu dilakukan, dengan

Buku ke III

begitu akan didapatkan parameter yang

didasari adanya suatu perjanjian atau

tepat

kapan

perikatan, baik perjanjian dibuat secara

kapan

lisan atau tertulis, baik dalam bentuk

untuk

dinyatakan

menentukan

wanprestasi

dan

dinyatakan penipuan. Konsep konsep

perjanjian di bawah tangan atau dalam

wanprestasi

penipuan

BW. Wanprestasi harus

menurut

dengan

akte otentik, tanpa dilandasi perjanjian

dogmatig

atau perikatan tidak dapat dinyatakan

hukum merupakan 2 (dua) konsep yang

wanprestasi

berbeda, konsep wanprestasi merupakan

melanggar hukum ( onrechtmatigdaad ).

domain

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan

hukum

perdata

sebagaimana

melainkan

dimaksud dalam 1236 BW sedangkan

gugatan keperdataan.

konsep penipuan merupakan domain

Penipuan

terminologi

perbuatan

dalam

hukum pidana sebagaimana dimaksud

hukum pidana, diatur dalam Buku Ke II

dalam Pasal 378 KUHP, oleh karenanya

(tentang kejahatan) Bab XXV. Penipuan

ke-2 (dua) konsep tersebut tidak dapat

merupakan perbuatan melawan hukum

47

dipertukarkan.   Namun demikian untuk

dengan modus memberikan kata bohong,

menentukan batasan di antara ke-2 (dua)

tipu muslihat, menggunakan martabat

konsep tersebut tidaklah mudah.

palsu/nama palsu yang dapat merugikan

Dari referensi yang ada tidak

orang

lain

(memberikan

sesuatu,

diketemukan pembahasan yang spesifik

membuat utang, menghapuskan piutang),

tentang

(lihat Pasal 378 KUHP). Pasal 1320 BW

batasan

antara

wanprestasi

dengan penipuan padahal permasalahan

menentukan syarat sah suatu perjanjian:

tersebut penting untuk dipecahkan demi kepastian

hukum,

permasalahan

1. Sepakat mereka yang mengikatkan

ini

diri;

banyak terjadi dalam praktik penegakan

2. Kecakapan

hukum.

untuk

membuat

perjanjian; 3. Suatu hal tertentu;

47

  Philipus M.Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum, GajahMada University Press, Yogjakarta, 2005, h.23.

4. Suatu sebab yang diperbolehkan.

��

bar to enforcement since the test is the

Dua syarat pertama disebut sebagai syarat

subyektif,

karena

50

real will and not the will as declared ”.

mengenai

subyek perjanjian, sedangkan dua syarat

Dengan

yang terakhir disebut syarat obyektif,

harus diberitahukan pada pihak lain,

karena mengenai obyek dari perjanjian.

tidak menjadi soal apakah disampaikan

Tidak

subyektif

secara lisan atau tertulis, dan bahkan

perjanjiannya diancam dengan batal,

dengan bahasa isyarat pun atau dengan

akan tetapi jika tidak dipenuhi syarat

cara membisu sekalipun dapat terjadi

obyektif maka perjanjiannya diancam

perjanjian asal ada kata sepakat.

dipenuhinya

syarat

dengan batal demi hukum.

dua

48

demikian

Kata

kehendak

sepakat

tersebut

51

tidak

hanya

Untuk sahnya perjanjian harus ada

“kesesuaian” kehendak antara mereka

kehendak

yang

yang

mencapai

kata

berjanji

saja,

tetapi

juga

sepakat atas consensus . Dengan kata

menyangkut kehendak dan pernyataan

sepakat dimaksudkan bahwa diantara

kehendak

pihak-pihak yang bersangkutan tercapai

(wilsovereenstemming), disebut dengan

suatu persesuaian kehendak; artinya apa

istilah adanya “persesuaian kehendak”,

yang dikehendaki yang satu adalah juga

dan tidak sekedar kesesuaian, sehingga

dikehendaki oleh yang lain, atau bahwa

tidak timbul cacat kehendak. Kecakapan

kehendak mereka adalah “sama”, yaitu

merupakan unsur subyektif sahnya suatu

apa yang mereka kehendaki adalah sama

perjanjian. Pada dasarnya setiap orang

dalam

satu

yang sudah dewasa atau aqil baligh dan

lain

sehat pikirannya adalah cakap menurut

kebalikannya,

menerima

haknya

yang

dan

melakukan kewajibannya. George

W.Paton

yang

49

yang

itu

harus

sesuai

52

hukum.   Pasal 1330 BW menyebutkan menyebutkan

orang-orang

kehendak yang “senyatanya” dan bukan kehendak

mereka

yang

digolongkan

tidak

cakap untuk membuat perjanjian:

“dipernyatakan”

a. orang-orang belum dewasa;

sebagaimana dalam pernyataanya: “ a

b. mereka yang ditaruh di bawah

secret mental reservation should be a

pengampuan;

48

50

 Lihat Jacob Hans Niewenhuis, PokokPokok Hukum Perikatan  (Terjemahan Djasadin Saragih), h. 2. 49   Subekti, Hukum Perjanjian, PT Intermasa, Bandung, 1979, h.16.

  G.W. Paton, Text Book Of Jurisprudence”, Oxford, h.335. 51   Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Liberty, Yogjakarta, 2004, h.98. 52  Subekti , Op.Cit., h.17. ��

c. orang perempuan dalam hal-hal yang

ditetapkan

oleh

timbul suatu perselisihan, barang yang

undang-

dimaksudkan dalam perjanjian paling

undang dan semua orang kepada

sedikit harus ditentukan jenisnya bahwa

siapa

barang itu sudah ada atau sudah berada

undang-undang

telah

melarang membuat perjanjian -

ditangannya

perjanjian tertentu.

perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh

Sedangkan yang

seorang

bersuami,

untuk

si-berhutang

pada

saat

perempuan

undang-undang, juga jumlahnya tidak

mengadakan

perlu disebutkan, asal saja dapat dihitung

perjanjian memerlukan bantuan atau ijin

atau ditetapkan.

(kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108

Syarat yang keempat adalah suatu

BW). Terhadap ketentuan ini, Subekti

sebab

menyatakan

yang

sebab (oorzaak ) ini dimaksudkan adalah

mengenai soal-soal kecil yang dapat

isi perjanjiannya, yang berarti harus

dimasukkan dalam pengertian keperluan

dihilangkan suatu kemungkinan salah

rumah

telah

sangka bahwa sebab itu adalah suatu

53

yang menyebabkan seseorang membuat

Hal ini diperkuat oleh Mahkamah Agung

perjanjian yang dimaksud. Meskipun

dengan

dalam

untuk

tangga,

perjanjian

dianggap

istri

dikuasakan oleh suaminya untuk itu.

mengeluarkan

Surat

Edaran

yang

diperbolehkan.

perjanjian

Dengan

menganut

asas

Nomor:3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus

kebebasan berkontrak, tidak berarti apa

1963 yang pada pokoknya dinyatakan

saja

bahwa Pasal 108 dan Pasal 110 BW

diperjanjikan

tentang

dilarang,

kewenangan

istri

untuk

boleh

diperjanjikan, adalah

maka

Jika

sesuatu

perjanjian

yang yang

tersebut

melakukan perbuatan hukum dan untuk

berakibat batal demi hukum. Misalnya

menghadap di depan pengadilan dengan

perjanjian jual beli ganja, maka jual beli

ijin atau bantuan suaminya, sudah tidak

tersebut adalah batal demi hukum.

berlaku lagi.

Tujuan

perikatan

sebagaimana

Syarat yang ketiga adalah adanya

dalam Pasal 1234 BW adalah untuk

suatu hal tertentu, artinya apa yang

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu

diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-

atau tidak berbuat sesuatu. Perbedaan

kewajiban

berbuat sesuatu dengan tidak berbuat

kedua

belah

pihak.

Jika

sesuatu, yang pertama bersifat positip 53

Ibid.. h.18. ��

dan sedangkan yang kedua bersifat

Dalam Pasal 1243 BW wanprestasi

negative. Sedangkan pengertian berbuat

terjadi setelah debitur dinyatakan lalai

sesuatu

(ingebreeke ).

dengan

sangat kecil.

memberikan

sesuatu

54

Atas

dasar

itu

untuk

debitur dinyatakan lalai kadang-kadang

Pasal-pasal

BW

disyaratkan sommasi dan dalam hal-hal

memuat ketentuan tentang akibat-akibat

lain debitur wanprestasi karena hukum.

dari:

pemenuhan,

Sommasi diperlukan untuk terjadinya

pemenuhan tidak tepat pada waktunya

wanprestasi alasannya sebagai berikut:

atau pemenuhan yang tidak pantas dari

bahwa pada kebanyakan perikatan yang

suatu perikatan. Pasal 1235 BW memuat

tidak menunjuk suatu jangka waktu

ketentuan bahwa dalam perikatan untuk

tertentu, tanpa somasi debitur dianggap

memberikan sesuatu benda, terkandung

memenuhi prestasi tidak tepat pada

kewajiban untuk mempertahankannya/

waktunya.

Bahkan

membiarkannya sampai saat penyerahan,

ditetapkan

waktu

yang berarti ia harus memeliharanya

memenuhi prestasinya, maka haruslah

sebagai ayah yang baik.

diterima, bahwa kreditur dapat menerima

tidak

1235-1252

adanya

Istilah “memelihara” Ada yang

sebagai

tidak

terakhir

untuk

prestasinya setiap waktu dan waktu

berpendapat harus diadakan perbedaan: a. memelihara

bilamana

tersebut dapat diukur sampai kapan saja,

penyimpan

tanpa adanya wanprestasi.

(bewaarnemer ) yaitu pemeliharaan

56

Untuk menghentikan agar debitur

yang baik untuk kepentingan orang

dalam

yangmenyimpankan (bewaargever)

kewajiban prestasinya tidak bertentangan

atas barangnya;

dengan

b. memelihara (bruiklener )

sebagai yaitu

peminjam

menunda-nunda

kehendak

pemenuhan

debitur,

undang-

undang memberikan satu upaya untuk

pemeliharaan

mengingatkan

debitur

akan

waktu

yang cukup baik untuk menjamin

terakhir untuk pemenuhan itu dengan

kepentingan yang meminjamkan

cara  fixatie  dan sebagai pemberitahuan

55 (bruikgever ).

akan

ganti

rugi,

apabila

ia

tidak

memperhatikan jangka waktu tersebut. 54

  Marthalena Pohan, Wanprestasi, Yuridika No.3 Tahun IV, Mei-Juni 1989,h.198. 55 Ibid,.h.198.

56 57

��

Ibid.,h.200. Ibid.

57

Dalam Arrestnya tanggal 12 Maret

kreditur dapat menerima, bahwa

1925 Hoge Raad memutuskan bahwa

suatu somasi tidak akan membawa

dengan

perubahan;

suatu

somasi

yang

tidak

menentukan suatu jangka waktu tertentu untuk

prestasi,

dinyatakan

debitur

tidak

wanprestasi,

6. Apabila debitur mengakui sendiri

dapat

bahwa ia wanprestasi;

bahkan

7. Apabila debitur tidak memprestir mestinya

( niet

gepresteerd ),

maka

bilamana sommasi yang demikian itu

sebagaimana

diulangi. Pada ketentuan yang terakhir

behoorlijk

ini, pada umumnya kita anggap, bahwa

tanpa somasi ganti rugi dapat

sommasi berguna untuk memperingatkan

dituntut.

pihak debitur agar mengetahui, bahwa

Debitur hanya wajib membayar

59

pihak kreditur menghendaki prestasi itu

ganti rugi jika ada hubungan

58

pada suatu waktu tertentu.   Somasi

antara

tidak

Menurut

diperlukan

untuk

menentukan

syarat wanprestasi dalam hal:

klausal

Yurisprudensi, ada

apabila

hubungan

bukan

hanya

dalam

perikatan

akan tetapi juga kerugian akibat yang

sifat

perikatan,

secara wajar dapat diduga dari adanya

misalnya dengan “dwangsom”; 3. Apabila

kerugian.

sine qua non ” untuk timbulnya kerugian,

ditentukan jangka waktunya;

terkandung

dan

wanprestasi yang merupakan “ condition

1. Apabila dalam perikatan itu sudah

2. Apabila

wanprestasi

kausal

prestasi

itu

wanprestasi tersebut.

hanya

Marthalena

mempunyai arti, jika dilaksanakan

Pohan

menjelaskan

bahwa wanprestasi terjadi apabila:

dalam jangka waktu yang telah

1. tidak ada prestasi sama sekali;

ditentukan (Pasal 1243 BW);

2. ada prestasi, akan tetapi tidak tepat

4. Apabila perbuatan

debitur yang

melakukan

pada waktunya atau terlambat;

bertentangan

3. ada prestasi, akan tetapi tidak

dengan kewajibannya;

sebagaimana

5. Apabila debitur menolak untuk melakukan

prestasi

mestinya

behoorlijk presteren).

(tidak

mengaku adanya perikatan) dan 59 58

60

Ibid.h.201. ��

Ibid.,h.202-2003. Ibid.,h.207.

60

(niet

Kerugian terdiri atas 3 (tiga) unsur:

nama sendiri yang khusus. Penipuan

a. ongkos-ongkos atau biaya-biaya

adalah

yang telah dikeluarkan; b. kerugian

karena

atau

kerusakan,

keuntungan

diharapkan (interest).

hanya

dapat

dirumuskan

Pasal 378 KUHP unsur-unsur pokoknya: 1. dengan (sengaja) maksud;

yang

2. hendak

61

diberikan

menguntungkan

diri

sendiri atau orang lain dengan

Menurut Pasal 1248 BW, ganti rugi

yang

dalam Pasal 378 s/d 395. Penipuan dalam

kerugian yang sungguh diderita; c. bunga

kejahatan

melawan hukum;

sebagai

3. memakai nama palsu atau keadaan

akibat langsung dan seketika dari tidak

palsu, akal atau tipu muslihat,

dipenuhi perikatan. Pasal 1247 BW

rangkaian kata bohong;

membatasi lebih sempit tanggunggugat

4. membujuk

orang

supaya

debitur yang tidak bersifat tipu daya

memberikan

sesuatu

barang,

(arglistig) dengan tidak hanya melihat

membuat

hutang

atau

saat wanprestasi, akan tetapi tanggung

menghapuskan piutang.

gugatnya

Untuk

juga

dikaitkan

dengan

menentukan

kesengajaan

pertanyaan apakah kerugian itu dapat

tidaklah mudah karena terkait dengan

diduga pada saat diadakannya perikatan.

menentukan niat bathin si pelaku, dalam

Untuk adanya tipu daya tidak

teori bentuk kesengajaan meliputi tiga

disyaratkan bahwa debitur mempunyai

hal yaitu:

tujuan untuk merugikan krediturnya,

a. kesengajaan dengan maksud;

akan tetapi sudah cukup, jika ia secara

b. kesengajaan

sadar (willens en wetens ) melanggar

dengan

kepastian/

keharusan; dan

kewajiban kontraktualnya.

c. kesengajaan dengan kemungkinan

Tindak Pidana Penipuan telah di

(dolus eventualis ).

atur Bab XXV Buku II Kitab Undang-

Di

dalam

Pasal

KUHP

maksud

maka

Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat

dinyatakan

berbagai

yang

kesengajaan tersebut meliputi bentuk

dirumuskan dalam 20 pasal. Di antara

kesengajaan yang pertama (kesengajaan

bentuk-bentuk

dengan maksud). Oleh karenanya di

bentuk

penipuan

penipuan

itu

memiliki

dengan

378

dalam penipuan tidak dapat dinyatakan 61

 Abdulkadir Muhammad, Loc.Cit. ��

perbuatan tersebut dilakukan karena lalai

Kesimpulan

(culfa ).Untuk unsur melawan hukum

w anprestasi  

Karakteristik

dan

(wederrechtelijk ) terkait berlakunya asas

 penipuan, memiliki karakteristik yang

legalitas (Pasal 1 ayat (1) KUHP).

sama, yaitu sama-sama didahului atau

Perbuatan

diawali

perbuatan

seseorang melawan

dinyatakan hukum

konsep

hubungan

hukum

62

jika

kontraktual.   Ketika kontrak ditutup

bertentangan dengan undang-undang. Bagaimana

dengan

diketahui sebelumnya ada tipu muslihat,

“memakai

keadaan

palsu

dan

rangkaian

kata

nama palsu atau keadaan palsu, akal atau

bohong oleh salah satu pihak, maka

tipu muslihat, rangkaian kata bohong”

hubungan

dapat disejajarkan dengan tipu daya

“penipuan” dalam hukum pidana ex

(arglistig) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 378 KUHP dan “penipuan” dalam

Pasal 1247 BW. Konsep” “memakai

hukum perdata ex Pasal 1328 BW

nama palsu atau keadaan palsu, akal atau

(adanya cacat kehendak diantaranya:

tipu muslihat,rangkaian kata bohong”

kekhilkafan , paksaan, dan penipuan).

dengan konsep “tipu daya” adalah sama karena

kedua

konsep

tersebut

hukum

Dalam

pada

ini

melindungi

dinamakan

hak

dan

kewajiban, dua koridor hukum dapat Pertama,

dasarnya mempunyai pengertian pihak

ditempuh.

lain diperdaya untuk melakukan sesuatu

yaitu penipuan ex Pasal 378 KUHP

dan bilamana mengetahui keadaan yang

terdapat perbuatan “melawan hukum”,

sebenarnya

dengan

dapat

dipastikan

pihak

tersebut tidak akan melakukan. Untuk

dinyatakan

telah

tujuan

tuntutan pidana

adanya

efek

jera

berkenaan dengan sanksi pidana berupa terjadi

penjara.

Kedua,

melakukan

gugatan

penipuan jika cara memberikan martabat

perdata adanya “perbuatan melanggar

palsu/nama palsu, tipu muslihat atau

hukum” sesuai Pasal 1365 BW dan Pasal

rangkaian

1328 BW, dengan tujuan pembatalan

kebohongan

menimbulkan

piutang, menghapuskan piutang, atau

kontrak.

Apabila

setelah

kontrak

menimbulkan hak; pendek kata dengan

ditutup adanya tipu muslihat, keadaan

“tipu daya” akan menimbulkan kerugian 62

atau harus ada “ condition sine qua non ”

  Lihat dalam Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang Lahir dalam Hubungan Kontraktual, Disertasi, UNAIR, 2010, h. 325.

antara tipu daya dengan kerugian.

��

Daftar Bacaan

palsu dan rangkaian kata bohong, maka dinamakan “wanprestasi”. Upaya yang

Buku

dilakukan dengan mengajukan gugatan

Arief, Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana , Citra Aditya Bakti, Bandung, l996.

perdata, dengan tujuan untuk pemenuhan “prestasi dan ganti kerugian”.

A.

Penerapan konsep wanprestasi dan penipun atas

kasus yang lahir dari

------,Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Kejahatan, PT Citra Aditya, Bandung, 2001.

hubungan kontraktual, belum terdapat acuan, pemahaman dan penafsiran yang sama, antara hakim Pengadilan Tingkat Pertama,

Tingkat

Banding

Bruggink,J.J.H., Rechtsreflecties, alih bahasa Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, l996.

maupun

Tingkat Kasasi. Satu pihak menyatakan hubungan hukum itu merupakan sutau

Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, Argumentasi Hukum , Gajah Mada University Press, 2005.

perbuatan “wanprestasi”, di lain pihak merupakan sutau perbuatan “penipuan”. Untuk

mengetahui

batasan

antara

J.Noyon-G.E.Langemeyer,Het Wetboek van Strafrecht, Arnhem: S.Gonda - Quint, l954.

‘wanprestasi’ dan ‘penipuan’ terletak pada ‘tempus delecti ’ (waktu) ketika

Moris L. Cohen, et.all, Legal Research in a Nut Shell,  West Publishing Co., St. Paul, Minn, l992.

63

“kontrak  ditutup” . Apabila “setelah” ( post factum) kontrak ditutup, diketahui adanya

Muhammad, Abdulkadir, Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.

tipu muslihat, keadaan palsu

atau rangkaian kata bohong dari salah

Niewenhuis,J.H., Pokok-Pokok Hukum Perikatan ,  (terjemahan Djasadin Saragih ), Surabaya, 1985.

satu pihak, maka perbuatan itu adalah wanprestasi.   Jika suatu kontrak setelah ditutup

ternyata

“ sebelumnya ”

(ante

Packer, H.L., The Limits of the Criminal Sanction,  Stanford University Press, California, 1968.

 factum) ada rangkaian kata bohong,

keadaan palsu, tipu muslihat dari salah satu

pihak,

merupakan

maka

perbuatan

perbuatan

itu

‘ penipuan’

ex

Paton,

G.W. Text Book Jurisprudence, Oxpord.

Of

Hukum Pidana Remmelink, Jan, Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda

Pasal 378 KUHP Jo. ex Pasal 1328 BW. 63

Garner, Bryan, Blacks Law Dictionary , Seven Edition, St Paul, Minn, 1999.

 Ibid. ��

Pohan,Martalena, Wanprestasi, Yuridika No.3 Tahun IV, Mei-Juni 1989.

dan Padanannya Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia,  Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Rekso Wibowo, Basuki, Penemuan, Penafsiran dan Penciptaan Hukum oleh Hakim Berkaitan dengan Jurisprudensi Sebagai Pedoman Penetapan Hukum bagi Pengadilan,  Yuridika Vol. 11, September- Desember 1996.

Rekso Wibowo, Basuki, Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan di Indonesia, Disertasi, Universitas Airlangga, 2004. Smith, Russel G, Crime in the Professions,  Ashgate Publishing Limited, England, 2004.

Yahman, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan Yang LahirDari Hubungan Kontraktual,  Disertasi UNAIR, 2010.

Undang-undang

------,Beberapa Catatan dan Tanggapan Naskah Ademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana , disampaikan Dalam ”Seminar Membahas Draf Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana” yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Bekerjasama Dengan Fakultas Hukum UNAIR, Kamis, tanggal 9 Desember 2010.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-undang (KUH Perdata/BW)

Hukum Perdata

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor: 1061 K/Pid/1990 tanggal 26 Juli 1990. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 33K/Pid/1994 tanggal 28 Agustus 1997.

-------, Cacat Kehendak Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual Beserta Akibat Hukumnya, Judiciary Jurnal Hukum & Keadilan, Vol. 1 Desember 2010, di terbitkan oleh Fakultas Hukum UBHARA, Surabaya, 2010.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor Perkara 449K/Pid/2001 tanggal 17 Mei 2001.

Jurnal/Majalah

Isnaeni, M,Dalam Pelatihan Hukum Perikatan Bagi Dosen & Praktisi, Fakultas Hukum Univ. Airlangga Surabaya,6-7 September 2006

----- ooo 0 ooo -----

��